cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 662 Documents
 8   9   10   11   12 
Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online: Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum Anesya Fritiana; Daishahwa; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1082

Abstract

Layanan pinjaman online (pinjol) hadir sebagai solusi cepat dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat di era digital. Namun, kemudahannya sering dibarengi dengan risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum terkait layanan pinjol di Indonesia, serta menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban pelanggaran data pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis konten, dengan fokus pada masyarakat pengguna layanan pinjaman online. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah telah mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kedua regulasi tersebut mencakup hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta sanksi administratif bagi pelanggaran data pribadi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan edukasi digital dan pengawasan teknologi finansial agar perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif dan menyeluruh, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap layanan pinjaman berbasis digital.
Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Adina Latifaturrohmah; Aina Sarah Hafawati; Dwi Mei Nandani; Dwi Lestari; Ahmad Zangim; Nicholas Adi Kusuma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1086

Abstract

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang sebagai sistem keuangan alternatif yang berbasis pada prinsip Islam dan didukung regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik investasi Yusuf Mansur dengan prinsip ekonomi syariah serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengawasan otoritas syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundangan, dan pemberitaan media terkait kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur tidak mencerminkan prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi dana, dan pembagian hasil. Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan otoritas seperti OJK, DPS, dan DSN-MUI, serta rendahnya literasi masyarakat terkait investasi syariah. Implikasinya, dibutuhkan penguatan regulasi, pembenahan sistem pengawasan, peningkatan kualifikasi manajer investasi syariah, serta edukasi yang berkelanjutan.
Analisis Kedudukan dan Hak Anak Luar Kawin dalam Hukum positif dan Hukum Islam Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh; Dian Ayu Wahyu Nurhidayati; Yunita Nurul Arifah; Irma Firnanda; Wikha Rahmaleni; Yohana Dea Aulidya Sitorus; Tasya Fatah Putri Irawan; Gamaliel Yudo Widiyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1088

Abstract

Perkawinan merupakan dasar utama untuk membentuk keluarga yang sah dan harmonis. Namun demikian, keberadaan anak luar kawin masih menjadi persoalan yang kompleks, terutama berkaitan dengan status hukum dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengakuan serta pengesahan anak luar kawin, sekaligus menganalisis konsep pengakuan anak di luar kawin dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan ajaran islam, baik sebelum maupun sesudah proses pengesahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi pustaka literatur dan analisis deskriptif. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa proses pengesahan anak luar kawin dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-haknya, namun masih terdapat keterbatasan dari perspektif hukum Islam. Perbedaan status sebelum dan sesudah pengesahan cukup signifikan, karena pengesahan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan mengurangi stigma atau diskriminasi sosial terhadap anak luar kawin. Implikasinya, legalisasi anak perlu dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku agar hak-hak anak dapat dijamin secara adil dan menyeluruh.
Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Joharsah; Seri Mughni Sulubara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1101

Abstract

Rehabilitasi dalam konteks penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan proses pemulihan medis, tetapi juga pendekatan sosial yang bertujuan mengembalikan pecandu sebagai anggota masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan holistik dalam rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika yang meliputi integrasi medis, sosial, dan komunitas, serta mengkaji tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis produk hukum positif dan dokumen perundang-undangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pecandu narkotika diarahkan pada pencegahan, pemulihan, dan perlindungan sosial melalui rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, sistem hukum memberikan pembedaan yang jelas antara pengguna dan pengedar, di mana pengguna lebih diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi. Integrasi berbagai elemen hukum, kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan rehabilitasi yang efektif dan berkeadilan
Larangan Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Divya Triana Rahmawati; Rosa Adelia Arifin; Dinar Indah Permatasari; Efi Lailatun Nisfah; Kania Putri Riyandra; Niken Fernanda; Aditya Arif Pratama; Damar Arrya Akbar Munaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1103

Abstract

Larangan perkawinan sedarah merupakan ketentuan yang dijunjung tinggi dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sebagai bentuk perlindungan terhadap struktur keluarga, kesehatan generasi, serta tatanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar normatif larangan perkawinan sedarah dalam perspektif Al-Qur’an dan hadis, serta menganalisis implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa larangan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Q.S. An-Nisa ayat 22–23 dan hadis-hadis Nabi, yang kemudian dikuatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Larangan tersebut meliputi hubungan darah, persusuan, dan mushaharah (persemendaan), serta didasarkan pada prinsip maqashid syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional bersinergi dalam melarang perkawinan sedarah demi menciptakan keluarga yang sehat, adil, dan harmonis.
Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dicky Andika Rauf; Ahamd; Moh. Rivaldi Moha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1104

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum dalam mengatur aktivitas di ranah digital di Indonesia ternyata menimbulkan persoalan baru, yakni terbatasnya ruang demokrasi untuk berekspresi di dunia maya. Berdasarkan data yang dihimpun, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, kerap kali disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana keseimbangan antara hak atas kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik dapat diterapkan secara adil dan proporsional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual hukum, serta pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif serta perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tidak memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Meskipun telah terjadi perubahan dari ketentuan sebelumnya, berbagai persoalan tetap muncul, seperti rumusan pasal yang bersifat multitafsir, serta ancaman pidana yang tergolong tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan efek jera chilling effect terhadap ekspresi publik. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, pedoman implementatif, serta putusan pengadilan yang lebih tegas dan jelas guna menjamin perlindungan hukum yang seimbang.
Pemidanaan Dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar Dan Penyalahguna Narkotika Nanci Yosepin Simbolon; Ramsi Meifati Barus; Alusianto Hamonangan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1113

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan dalam penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit menyebutkan deskriminalisasi atau depenalisasi, sejumlah pasalnya memberi kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi kepada pecandu narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 memperkuat posisi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyalahguna dan korban narkotika. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, minimnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya stigma sosial. Pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan punitif ke pendekatan rehabilitatif dianggap lebih manusiawi dan relevan untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial pecandu. Dengan demikian, rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan perlu dioptimalkan melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, serta peningkatan kesadaran publik terhadap dimensi sosial penyalahgunaan narkotika.
Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Tanpa Sidang Kode Etik Organisasi Advokat Yang Dilakukan Pengadilan Tinggi Iwan Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1126

Abstract

Pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat merupakan tindakan administratif yang berdampak langsung terhadap status dan hak seorang calon advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam konteks negara hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap sanksi terhadap advokat harus melalui prosedur hukum yang sah, termasuk sidang kode etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis tindakan pembekuan BAS tanpa didahului proses etik formal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan metode yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, serta pendapat ahli untuk menelaah kewenangan pengadilan tinggi dan organisasi advokat dalam praktik pembekuan BAS. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan asas due process of law, prinsip keadilan, dan jaminan perlindungan profesi dalam kerangka konstitusional. Tanpa mekanisme pembuktian dan pembelaan yang sah, pembekuan BAS tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan berpotensi melanggar hak konstitusional advokat. Oleh karena itu, penting bagi organisasi advokat dan pengadilan tinggi untuk menjunjung tinggi prinsip hukum dalam setiap tindakan administratif guna menjaga integritas dan kepastian hukum profesi advokat.
Diversi Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Rudy Imanuel; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1128

Abstract

Kebijakan rehabilitasi pecandu narkotika melalui mekanisme wajib lapor belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian putusan hakim terhadap pengguna narkotika golongan I dengan prinsip keadilan dan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif berbasis studi putusan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan No. 423/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel dan No. 273/Pid.Sus/2021/PN.Skt, terdakwa dijatuhi pidana penjara dua tahun meskipun perbuatannya terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Tindakan tersebut dinilai melanggar semangat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kapolri No. 08 Tahun 2021. Disparitas hukum muncul karena belum adanya keseragaman tafsir dan penerapan prinsip rehabilitasi. Inkonsistensi ini berdampak pada perlindungan hak penyalahguna sebagai korban ketergantungan narkotika. Implikasinya, sistem peradilan pidana perlu memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkeadilan.
Khudi Sebagai Strategi Pembentukan Karakter Spiritual Emansipatoris Pada Remaja Muslim: Telaah Kontekstual Pemikiran Iqbal Annisa Roikhatulus Wandari S; Muhammad Arif Syihabuddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1129

Abstract

Krisis identitas, kemiskinan spiritual, dan degradasi moral menjadi tantangan serius bagi remaja Muslim di era digital, yang belum sepenuhnya terjawab oleh sistem pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Mohammad Iqbal tentang khudi sebagai strategi pembentukan karakter spiritual-emansipatoris bagi remaja Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dalam studi kepustakaan, data dikumpulkan dari 25 literatur primer dan sekunder, dan dianalisis melalui content analysis serta pendekatan hermeneutika filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khudi mencakup lima nilai utama: kesadaran Ilahiyah, kebebasan dan tanggung jawab, kemandirian spiritual, dinamika moral dan ijtihad, serta etika sosial. Konsep ini membentuk pribadi yang transformatif dan berintegritas spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa khudi relevan sebagai pendekatan pedagogis alternatif dalam merespons krisis karakter generasi muda, melampaui pendekatan normatif yang cenderung formalistik. Integrasi nilai-nilai khudi ke dalam kurikulum pendidikan Islam dapat menjadi strategi efektif dalam membentuk remaja yang sadar diri, tangguh secara spiritual, dan bertanggung jawab secara sosial

Page 10 of 67 | Total Record : 662

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023