cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 159   160   161   162   163 
Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja 2025: (Perlindungan Sipil dan Batasan Penggunaan Kekuatan) Olivia Annastasia Devy; Dwi Imroatus Sholikah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3972

Abstract

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear, yang dimulai dari putusan Mahkamah Internasional Hukum (ICJ) tahun 1962 dan memuncak pada tahun 2025 dengan serangan menggunakan pesawat F-16, bom klaster, serta roket BM-21 Grad, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (IHL) yang dilakukan oleh kedua pihak. Penelitian ini secara normatif menganalisis status hukum wilayah, penerapan prinsip perlindungan sipil seperti pembedaan dalam Pasal 48-51, proporsionalitas dalam Pasal 51(5)(b), serta pencegahan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I, dan pembatasan kekerasan militer seperti dalam Pasal 35, 52, dan Konvensi Den Haag 1954. Dalam konflik tersebut, Thailand merusak situs warisan UNESCO dan Kamboja menempatkan ranjau di daerah perumahan sipil, menyebabkan evakuasi sebanyak 100.000 warga dan korban jiwa termasuk anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan ICJ tahun 2011-2013 serta potensi pelanggaran berat, dan merekomendasikan pembuatan perjanjian khusus, pelatihan militer, serta investigasi oleh ICRC untuk memperbaiki kerusakan budaya dan mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut.
Perspektif Hukum Atas Kewajiban Bank Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah Peminjam (Debitur) Lestari, Tiara Ayu; Dian Yulviani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3973

Abstract

Perlindungan data pribadi bagi nasabah bank sangatlah penting, karena berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya. Untuk itu diatur hal mengenai rahasia bank, namun kategori nasabah yang diatur dalam rahasia bank hanyalah bagi Nasabah Penyimpan saja, untuk Nasabah Peminjam (Debitur) tidak termasuk dalam hal yang wajib dirahasiakan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan Nasabah Peminjam (Debitur) dalam kewajiban Bank melindungi data Nasabah Peminjam (Debitur) ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis ruang lingkup kerahasiaan bank dan perlindungan data Nasabah Peminjam (Debitur) berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perbankan, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, dengan menggunakan metode yuridis-normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia bank hanya mencakup bagi Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya, tidak termasuk bagi Nasabah Peminjam (Debitur). Walaupun data Nasabah Peminjam (Debitur) dapat diakses melalui SLIK, namun akses ini sangat terbatas untuk dapat diakses oleh pihak lain dan keperluan untuk tertentu saja. Kesimpulannya data Nasabah Peminjam (Debitur) tetap wajib dilindungi oleh Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
Analisis Pelaksanaan Pembina Tahap Akhir Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur Finsensius Samara; Alfius Adika Jocta; Kaila Cahyani; Giovani Ira Palpialy; Roger Julio Pong; Gregorius Yoseph Bere Dole
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3974

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa Kelas IIA Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pembinaan tahap akhir merupakan tahapan penting dalam sistem pemasyarakatan karena berfokus pada proses integrasi warga binaan ke dalam masyarakat sebagai perwujudan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan warga binaan, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait pemberian hak integrasi seperti Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), pendampingan oleh wali, serta penerapan Standar Sistem Penilaian Narapidana (SSPN). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan pembinaan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan dan kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pembinaan. Hambatan tersebut berdampak pada kurang optimalnya proses bimbingan dan pembinaan kemandirian warga binaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan fasilitas pemasyarakatan guna mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan secara maksimal.
Penerjemah Lisan dalam Hukum Acara Perdata: Analisis Kekosongan Norma menurut Teori Rechtvinding Sudikno Mertokusumo Wulandari, Saiva
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3975

Abstract

Tulisan ini membahas kekosongan norma terkait penggunaan penerjemah lisan dalam hukum acara perdata Indonesia dengan menggunakan perspektif teori penemuan hukum (rechtsvinding) Sudikno Mertokusumo. Dalam praktik peradilan, hambatan bahasa sering muncul pada pemeriksaan para pihak, saksi, atau ahli, namun hukum acara perdata masih bertumpu pada HIR dan RBg yang hanya mengatur juru bahasa secara terbatas dan tidak memberikan standar kualifikasi, tata cara penunjukan, sumpah, maupun tanggung jawab penerjemah. Ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman pun bersifat umum sehingga tidak mampu mengisi kebutuhan operasional yang timbul di ruang sidang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim selama ini mengisi kekosongan norma melalui metode rechtsvinding, khususnya interpretasi sistematis, analogi terhadap Pasal 177 KUHAP, serta konstruksi hukum untuk menjamin kelancaran persidangan. Namun, variasi praktik antar-pengadilan menimbulkan risiko ketidakseragaman standar dan potensi ketidakadilan bagi pihak yang tidak menguasai bahasa persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum melalui pembentukan PERMA yang secara khusus mengatur kualifikasi, penunjukan, sumpah, mekanisme keberatan, pencatatan, serta tanggung jawab penerjemah lisan dalam perkara perdata.
Veil-Piercing: Corporate Criminal Liability, Governance and Reform in Indonesia and The UK Irene Berlinda Fajarrani; Sri Astutik; Nur Handayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3982

Abstract

This article examines the doctrine of piercing the corporate veil in criminal law through a comparative study of Indonesia and the United Kingdom. The study employs a doctrinal methodology, analyzing statutes, case law, and regulatory frameworks to evaluate how each jurisdiction balances corporate governance with legal accountability. The comparative analysis highlights key differences in legal enforcement and procedural thresholds, revealing the evolving nature of corporate criminal liability and corporate responsibility in both jurisdictions. Key findings suggest that recent legislative initiatives and judicial developments have strengthened mechanisms for holding corporate actors accountable, though significant variations in enforcement persist. The study proposes targeted corporate governance and legal reforms to improve accountability and deter misconduct, underscoring the value of comparative insights for policy Development. These findings offer practical recommendations to strengthen corporate governance and prevent wrongdoing in both jurisdictions. By bridging the gap between Indonesian and UK legal perspectives, this research serves as a strategic roadmap for policymakers seeking to refine legal sanctions and promote a culture of corporate integrity.
Implementasi Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama: (Studi Putusan Nomor: 906/Pid.B/2020/PN. Mdn) Yohanes Reston N.A Laia; Abdul Rahman M. Siregar; Zainal Abidin; Yohanes Willy Silitonga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3983

Abstract

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain yang di rencanakan terlebih dahulu dengan pemikiran yang tenang dalam melakukan perbuatan nya tersebut.  Adapun salah faktor yang dapat memicu pembunuhan berencana ini  yaitu ekonomi yang sangat rendah, Pendidikan yang sangat rendah dan  lingkungan pergaulan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui sifat melawan hukum untuk pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana pembunuhan  berencana, untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara Bersama-sama, untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan Nomor : “906/Pid.B/2020/PN. Mdn ”. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, karena penulis lebih cenderung menggunakan deskripsi untuk hasil analisis penerapan hukum nya. Hasil dari penerepan hukum yang di putuskan  oleh Majelis Hakim terhadap putusan Nomor : 906/Pid.B/2020/PN. Mdn, yang mana terdakwa di vonis hukuman 20 tahun penjara.
Analisis Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Rekening Bersama Pihak Ketiga Dalam Transaksi Elektronik Jual Beli Akun Game Online Komang Derin Rediasa; Ni Ketut Sari Adnyani; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa rekening bersama pihak ketiga dalam transaksi elektronik jual beli akun game online, serta (2) mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha penyedia jasa rekening bersama apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan jasa rekening bersama pihak ketiga meliputi perlindungan dalam bentuk preemtif, preventif, dan represif yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; (2) tanggung jawab hukum penyedia jasa rekening bersama terhadap kerugian konsumen dapat dilakukan sesuai dengan regulasi hukum positif Indonesia agar pelaku usaha berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen sesuai dengan regulasi Hukum Positif Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa masih terdapat kekosongan norma dalam pengaturan jasa rekening bersama yang dijalankan secara informal, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen digital di Indonesia.
Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Sistem Pengukuran Kinerja Sebagai Variabel Intervening: (Studi Pada PT BPR SERANG (Perseroda)) Caren Riandra Putra; Moh. Mukhsin; Yanto Azie Setya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3986

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Total Quality Management (TQM) terhadap Kinerja Manajerial serta menguji peran Sistem Pengukuran Kinerja sebagai variabel intervening pada PT BPR Serang (Perseroda). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 50 responden yang terdiri dari manajer, kepala cabang, wakil kepala cabang, supervisor, dan staf. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Total Quality Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial, (2) Total Quality Management berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sistem Pengukuran Kinerja, (3) Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial, serta (4) Sistem Pengukuran Kinerja berperan sebagai variabel mediasi parsial (partial mediation) dalam hubungan antara Total Quality Management dan Kinerja Manajerial. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan TQM yang didukung oleh sistem pengukuran kinerja yang terstruktur dan akurat mampu meningkatkan efektivitas manajerial.
Hak Asasi Pekerja Migran: Antara Perlindungan Dan Eksploitasian Lukman Ibrahim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3987

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui tiga dimensi utama, yaitu substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi dasar normatif yang mengatur hak dan kewajiban PMI, termasuk hak atas upah layak, perlakuan manusiawi, serta akses terhadap bantuan hukum. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain struktur hukum yang belum memadai, budaya hukum yang kurang memperhatikan keberadaan PMI, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta terbatasnya reformulasi kontrak kerja standar oleh agen penempatan. Struktur kelembagaan dan budaya hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan yang efektif. Koordinasi antara BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, sementara peran perwakilan RI di luar negeri perlu ditingkatkan dalam memberikan bantuan hukum dan perlindungan darurat. Rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap hak konstitusional PMI serta praktik diskriminatif di negara tujuan juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan keseriusan pemerintah dalam memperkuat struktur hukum dan budaya hukum, termasuk melalui revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 agar lebih responsif terhadap kondisi lapangan, harmonisasi kelembagaan, peningkatan edukasi hukum pra-keberangkatan, peningkatan keterampilan PMI, serta penguatan diplomasi internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan PMI diharapkan dapat terwujud secara komprehensif dengan menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan nyata.
Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ridwan Arifin Hartawan; Firmansyah Amsari; Muhammad Alif Dzikri Adritama; Shalman Alfarizi; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3988

Abstract

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan, tetapi juga menghadapi kerentanan struktural akibat ketimpangan posisi tawar dalam relasi bisnis dengan pelaku usaha berskala besar yang berpotensi melahirkan praktik eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kerangka perlindungan hukum terhadap UMKM serta merumuskan model perlindungan yang bersifat operasional dan implementatif dalam mencegah praktik eksploitasi ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya dalam ketiadaan parameter objektif untuk menilai ketidakadilan dalam kemitraan usaha, lemahnya mekanisme penegakan, serta tingginya biaya transaksi hukum yang menciptakan disinsentif bagi UMKM untuk memperjuangkan haknya. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang menitikberatkan pada penetapan standar pembayaran yang mengikat, penguatan lembaga pengawas, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen pengawasan dan akses keadilan guna mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Page 161 of 178 | Total Record : 1773

 159   160   161   162   163 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue