cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 157   158   159   160   161 
Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw Ali Imran Sinaga; Ahmad Al Kindi; Panca Abdini Sitorus; Amanatin Nazwa; Mustofa Abdullah Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3915

Abstract

Pendidikan karakter pada anak di masa awal kehidupan adalah penting untuk pengembangan kepribadian dan moral masa depan. Dalam Islam, pendidikan karakter didasarkan pada ajaran hadis Nabi Muhammad Saw yang menekankan pendidikan adab. Penelitian ini menjelaskan pentingnya peran orang tua sebagai pendidik utama dan keteladanan dalam mengajarkan nilai-nilai adab kepada anak. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis hadis dan referensi pendidikan Islam. Temuan menunjukkan bahwa nilai karakter dapat efektif diajarkan sejak dini. Pendidikan adab lebih penting daripada materi, karena membentuk moral anak. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk pendidikan karakter yang berkelanjutan.
Kenaikan Berkala Tarif PPN Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Indonesia Nurul Aliyul Azhim; Nazwa Putri Syahbana; Putri Noor Hidayah; Fadhila Putri Nadya Sudarsono; Vebri; Praja Hadi Saputra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3917

Abstract

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga stabilitas fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN di Indonesia telah meningkat dari 10% menjadi 11% dan direncanakan naik kembali menjadi 12% pada periode berikutnya. Fenomena kenaikan berkala ini menimbulkan beragam pandangan mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional. Analisis ini bertujuan untuk meninjau secara teoritis dan empiris implikasi kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian Indonesia melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti jurnal nasional dan internasional, artikel kebijakan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara kenaikan PPN, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori perpajakan seperti Laffer Curve dan teori insiden pajak, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, memicu inflasi, serta menekan aktivitas konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan kenaikan PPN yang bertahap dapat mempengaruhi perekonomian nasional serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dari Sorogan Ke Digital: Kitab Kuning Sebagai Pilar Transformasi Dakwah di Pondok Pesantren Nely Muharroma; Nabila Salsa Damayanti; Muhammad Adly Firmansyah; Farhan Qubailihan; Choerul Umam; Ghina Syifaul Husna; Resa Permana; Alung Hermawan; Elia Muharani; Muhammad Bintang Azzukhruf; Siti Fatimah Juhro; Vannessa Septia Antoni; Nazwa Salsabila; Hanum Dwi Safitri; Ayu Bakhti Lestari; Rifa Aulia Saputri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3928

Abstract

Pesantren merupakan institusi utama dalam pewarisan keilmuan Islam klasik sekaligus ruang strategis bagi transformasi dakwah di tengah dinamika modernisasi digital dalam masyarakat Indonesia kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran kitab kuning sebagai pilar utama transformasi dakwah serta mengkaji bagaimana metode pembelajaran tradisional dipertahankan dan diadaptasi dalam konteks pemanfaatan teknologi yang terbatas di Pondok Pesantren Al-Inayah dan Pondok Pesantren Al-Fath. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap pengajar dan pengelola pesantren, didukung oleh observasi langsung dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa kitab kuning tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan keilmuan dan karakter santri melalui keberlanjutan metode tradisional seperti sorogan, bandongan, serta sistem pembelajaran berbasis klasifikasi kelas. Di sisi lain, kedua pesantren juga menampilkan bentuk inovasi selektif melalui penyesuaian strategi pengajaran, pengelolaan waktu belajar, dan pemanfaatan media pendukung tanpa menggeser nilai-nilai etika dan tradisi keilmuan pesantren. Temuan ini mengimplikasikan bahwa transformasi dakwah di lingkungan pesantren tidak dimaknai sebagai penggantian tradisi dengan teknologi, melainkan sebagai proses adaptasi pedagogis dan manajerial yang menjaga otoritas teks klasik sekaligus meningkatkan relevansinya dalam menghadapi perkembangan era digital
Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Terpidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dimas Ginastian; Nurasiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3930

Abstract

Pemenuhan nafkah istri merupakan kewajiban utama suami dalam rumah tangga berdasarkan Hukum Islam, sebagaimana diatur Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 34) dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, tantangan muncul ketika suami terpidana dan menjalani hukuman penjara, yang menghambat kemampuannya memenuhi nafkah secara langsung. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban pemenuhan nafkah istri oleh suami terpidana dari perspektif Hukum Islam, termasuk mekanisme pelaksanaannya dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode penelitian bersifat normatif-yuridis dengan pendekatan maqashid syariah, menggunakan sumber utama yakni Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta sumber sekunder seperti literatur fiqh dan fatwa kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun suami terpidana, dengan prioritas dari harta pribadi suami atau warisan jika ia meninggal. Jika suami tidak mampu, istri berhak menuntut melalui pengadilan agama, termasuk hak cerai (khuluk atau fasakh) jika nafkah terabaikan. Kesimpulan, Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga, sehingga diperlukan integrasi antara hukum pidana negara dan syariah untuk memastikan pemenuhan nafkah secara efektif. Rekomendasi mencakup pembentukan dana nafkah prison oleh negara dan peningkatan kesadaran hukum Islam di kalangan terpidana. Penelitian ini juga relevan dengan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, yang mewajibkan suami memberikan nafkah. Di praktik peradilan agama Indonesia, kasus serupa sering diselesaikan melalui mediasi atau putusan cerai talak/fasakh, sehingga diperlukan reformasi kebijakan seperti program bantuan nafkah bagi keluarga narapidana untuk menjembatani syariah dan hukum positif guna melindungi hak istri secara optimal.
Kebijakan Kekuasaan Legislatif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Dadang; Hasan Alzagladi; Azis, Abdul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3931

Abstract

Peninjauan dan penilaian kembali terhadap masalah pidana dan pemidanaan, termasuk kebijakan dalam menetapkan pidana penjara, merupakan suatu hal yang wajar dan memang diperlukan. Hal ini merupakan sesuatu yang melekat (inheren) dengan sifat dan hakekat kejahatan itu sendiri yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Bahwa di mana-mana telah terjadi perkembangan kriminalitas yang meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hukum pidana tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Oleh sebab itu, politik hukum pidana bukan hanya persoalan teknis-legislatif, tetapi juga menyangkut nilai, ideologi, dan kepentingan kekuasaan. Dalam sistem negara hukum demokratis seperti Indonesia, perumusan kebijakan hukum pidana seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip keadilan substantif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam konteks inilah, hukum pidana berfungsi ganda: sebagai alat kontrol sosial (social control) dan sebagai refleksi nilai moral dan keadilan yang hidup dalam Masyarakat.
Politik Hukum Ketenagakerjaan Di Era Global (Menyoroti Perempuan Pekerja Rumahan) Abdul Hadi; Nihayati Inayah, Wafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3932

Abstract

Mengingat akan kuantitas pekerja rumahan di Indonesia yang semakin meningkat maka  diperlukan komitmen dari pemerintah dan pihak terkait untuk membuat kebijakan yang mengatur pekerja rumahan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam politik hukum ketenagakerjaan terkait pekerja rumahan di Indonesia maka seharusnya dibuat peraturan khusus yang mengatur karakteristik pekerjaan rumahan dan memberikan perlindungan eksplisit tehadap pekerja rumahan mengingat kompleksnya pengaturan tentang pekerja rumahan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga pembuatan peraturan daerah  apabila memang di suatu wilayah daerah tersebut memiliki banyak sekali pekerja rumahan sebagai dampak adanya industri besar berdasarkan kebutuhan daerah sehingga pekerja rumahan ke depannya  akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.
Peran Hadits Dalam Membentuk Kepribadian Muslim Yang Berakhlakuk Karimah Fitria, Fitria; Sulalah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3933

Abstract

Penelitian ini membahas rendahnya pemahaman umat Islam terhadap kandungan hadits, di mana banyak yang hanya memandang hadits sebagai teks tanpa menghayati pesan moral yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menyebabkan nilai-nilai akhlakul karimah belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan pendidikan karakter, menguraikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan bagaimana nilai tersebut dapat diaktualisasikan dalam kehidupan modern. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), studi ini menelaah berbagai sumber literatur klasik maupun kontemporer untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fungsi hadits dalam pembentukan karakter Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits memiliki peran sentral dalam membentuk pribadi yang berakhlak mulia, terutama melalui penanaman nilai kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan kedisiplinan. Aktualisasi nilai-nilai ini dalam konteks modern terbukti dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pendidikan dasar, khususnya dalam memperkuat aspek moral dan etika peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi ajaran hadits dalam pembelajaran merupakan langkah strategis untuk membangun generasi yang berkarakter unggul
Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Hak Atas Tanah Handriani, Aan; Fithry Khairiyati; Dedi Pulungan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3943

Abstract

Dalam masyarakat, tanah sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan manusia, perkembangan keluarga dan kehidupan bersama. Melindungi negara berarti melindungi hidup dan kehidupan. Selain nilai ekonominya, tanah memiliki nilai intrinsik yang sangat tinggi. Negara dapat menunjukkan tingkat status sosial individu yang tercermin dari jumlah penguasa di negara tersebut. Semakin banyak tanah yang kita miliki atau kelola, semakin tinggi pula status sosial kita di masyarakat, yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja sosial dan sebagai simbol sosial budaya masyarakat. Sengketa tanah menjadi salah satu jenis perbuatan melawan hukum, sengketa tanah terjadi ketika terdapat konflik antara beberapa pihak terkait penggunaan atau penguasaan hak atas tanah, di mana salah satu pihak merasa dirugikan. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan melalui mediasi atau jalur pengadilan. Adapun penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum yang berlaku di Indonesia di antaranya melalui Lembaga Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan merupakan suatu cara untuk menegakan hukum karena hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan. Pengadilan harus independent serta impartial (tidak memihak). Begitu pentingnya peranan pengadilan negeri dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah sehingga hakikat pengadilan negeri yaitu memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh ataupun campur tangan pihak lain.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah: (Studi Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk) Arhenza Dwi Utama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3944

Abstract

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan norma-norma hukum termasuk penegakan tindak pidana pemalsuan surat, agar berfungsi secara efektif sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah serta penegakan hukum terhadap pelakunya berdasarkan Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah dengan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah berdasarkan Putusan Nomor: 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat hak milik atas tanah adalah faktor ekonomi, disertai dengan faktor keserakahan serta lemahnya moral dan integritas pelaku. Adapun penegakan hukum terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 1209/Pid.B/2022/PN.Tjk telah dilaksanakan dengan baik, di mana terdakwa yang berprofesi sebagai advokat tetap dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini merekomendasikan agar para advokat menjunjung tinggi kejujuran dan etika profesi, serta pemerintah meningkatkan sistem dan inovasi dalam penerbitan sertifikat tanah guna mencegah praktik mafia tanah.
Kedudukan Bendesa Adat Sebagai Penyelenggara Negara Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Huruf E Undang-Undang Tipikor Gusti Ayu Putu Vebyardani; Made Sugi Hartono; I Wayan Lasmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3947

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar setiap bentuk kewenangan publik tunduk pada prinsip pertanggungjawaban hukum. Tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik terhadap keuangan negara, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara dalam arti fungsional berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan dan pemerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para sarjana hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bendesa Adat tidak secara eksplisit dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara, kewenangan publik dan kekuasaan faktual yang dijalankannya dalam pengelolaan pemerintahan adat, sumber daya, dan kepentingan masyarakat memungkinkan pengkualifikasian Bendesa Adat sebagai penyelenggara negara fungsional. Selain itu, norma kabur dalam Pasal 12 huruf e membuka ruang penafsiran hukum yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana terhadap tokoh adat yang menyalahgunakan kewenangan publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya penafsiran hukum yang adaptif untuk menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas dalam sistem hukum plural di Indonesia.

Page 159 of 178 | Total Record : 1773

 157   158   159   160   161 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue