cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 207   208   209   210   211 
Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Manajemen Mutu Pendidikan Jamaluddin; Asmariani; Ali Murtopo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih mendalam tentang mutu pendidikan dengan judul penelitian Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Manajemen Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (library research/penelitian kepustakaan) yang terdiri dari jurnal ilmiah, buku teks, dan literatur lain yang relevan dengan masalah yang diteliti serta hal-hal yang mendukung lainnya. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang efektif mampu mengoptimalkan berbagai fungsi kepemimpinan, seperti pengelolaan manajerial, pelaksanaan supervisi, pengembangan inovasi, pemberian motivasi, serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Kepemimpinan turut mempengaruhi seluruh unsur dalam sistem pendidikan, mulai dari pengelola, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik, yang secara kolaboratif berupaya mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan dan perkembangan sekolah, termasuk kewajiban untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan mutu pendidikan secara keseluruhan. kepala sekolah dituntut untuk menunjukkan kinerja optimal dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik melalui perencanaan dan pelaksanaan program-program yang terarah. Upaya tersebut memerlukan dukungan solusi dan kinerja dari seluruh pemangku kepentingan agar berbagai permasalahan yang dihadapi dapat diatasi secara efektif.
Peran Kepala Sekolah Dalam Mewujudkan Mutu Pendidikan Yang Berkelanjutan M. Sopyan; Maimunah; Nurmadiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4708

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran kepala sekolah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari buku ilmiah, artikel jurnal, publikasi akademik, dan dokumen resmi yang membahas terkait tentang peran kepala sekolah dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa keberhasilan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah yang profesional dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pendidikan berkualitas, strategi peningkatan mutu dan produktivitas sekolah, serta kemampuan mengelola sekolah secara efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dalam kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan, sosial, dan profesional yang harus dimiliki kepala sekolah sebagaimana diamanatkan dalam regulasi pendidikan nasional. Dalam menjalankan perannya, kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pemimpin (leader), tetapi juga sebagai pendidik (educator), manajer, administrator, supervisor, inovator, motivator, figur teladan, dan mediator. Upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan penerapan manajemen mutu secara sistematis dan berkelanjutan, antara lain melalui pendekatan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act). Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga dari prestasi nonakademik, efektivitas proses, efisiensi pengelolaan, inovasi, serta kualitas kehidupan kerja warga sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah sebagai pemimpin strategis memiliki peran kunci dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, profesional, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan akan mampu menciptakan sekolah yang bermutu, memenuhi standar nasional pendidikan, serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, berkarakter, dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.
Eksistensi Majelis Disiplin Profesi Dalam Menangani Pelanggaran Etik Dan Disiplin Kedokteran Pasca Berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Arif Rahman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis perubahan kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil bagi tenaga medis. Fokus kajian diarahkan pada kedudukan dan kewenangan MDP dalam penegakan disiplin profesi kedokteran, khususnya terkait kewajiban rekomendasi MDP sebelum dimulainya proses hukum pidana maupun perdata, serta relevansinya dengan prinsip keadilan distributif dan perlindungan hukum preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan kewenangan MDP secara normatif memberikan kepastian hukum dan kejelasan prosedural dalam penegakan disiplin profesi medis. Kewajiban rekomendasi MDP mencerminkan penerapan keadilan distributif dengan menempatkan pemeriksaan standar profesi sebagai mekanisme awal yang proporsional, sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif guna mencegah kriminalisasi medis yang prematur. Pengaturan batas waktu dan fiksi hukum rekomendasi memastikan prinsip due process of law tetap terjaga bagi tenaga medis maupun pasien.
Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam melalui Artificial Intelligence (AI) Munawwarah, Zakiatul; Suryani; Maimunah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih mendalam tentang modernisasi manajemen pendidikan Islam melalui Artificial Intelligence (AI). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Dalam studi kepustakaan, analisis dilakukan melalui berbagai liteatur dari jurnal dan buku. Data dikumpulkan melalui identifikasi dan analisis berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait manajemen pendidikan Islam. Proses analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis isi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan temuan dari sumber-sumber literatur, sementara analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama dan pola yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini adalah; Digitalisasi, melalui adopsi kecerdasan buatan (AI), memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan Islam. AI menawarkan manfaat signifikan, termasuk pengelolaan data siswa yang lebih efisien, personalisasi pembelajaran, dan pengambilan keputusan strategis yang berbasis data. Penerapan AI harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti menjaga privasi dan keadilan. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan AI dapat diintegrasikan secara etis dan adil. Pelatihan sumber daya manusia serta pengembangan infrastruktur teknologi menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang ada. Dengan memanfaatkan potensi AI secara optimal dan sesuai syariat, diharapkan generasi Islam yang berkualitas dapat diwujudkan, selaras dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental Islam.
Analisis Faktor Penentu Indeks Kualitas Udara Pada Sepuluh Provinsi Dengan Jumlah Industri Besar Dan Menengah Terbanyak Di Indonesia Iman Jaya Gea; Zulfa Emilia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4714

Abstract

Penurunan kualitas udara merupakan permasalahan lingkungan yang semakin serius di Indonesia, terutama di wilayah dengan jumlah industri besar dan menengah (IBM) yang tinggi. Aktivitas industri yang intensif, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, serta peningkatan jumlah penduduk berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap kualitas lingkungan udara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) industri manufaktur, jumlah kendaraan, dan jumlah penduduk terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) di sepuluh provinsi dengan jumlah IBM terbanyak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menggunakan estimasi Pooled Mean Group (PMG), yang memungkinkan analisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, nilai PDRB industri manufaktur dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKU, sedangkan jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, dalam jangka pendek, nilai PDRB industri manufaktur dan jumlah kendaraan berpengaruh signifikan terhadap IKU, sedangkan jumlah penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menegaskan adanya hubungan jangka panjang antara aktivitas ekonomi, mobilitas, dan dinamika demografis terhadap kualitas udara, sehingga diperlukan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Pengaruh Peran Kepemimpinan dan Ketersediaan Sarana Prasarana terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening di Kantor Camat Patumbak Chintia Leonita Simanjorang; Nurul Dalimunte; Ratna Sari Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4715

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kinerja pegawai di Kantor Camat Patumbak yang dinilai belum optimal, ditandai dengan rendahnya pencapaian target kerja, kurangnya semangat kerja, serta pelayanan publik yang belum maksimal. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh lemahnya peran kepemimpinan, keterbatasan ketersediaan sarana prasarana, serta rendahnya motivasi kerja pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peran kepemimpinan dan ketersediaan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai, baik secara langsung maupun melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 31 pegawai dan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, serta analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dan ketersediaan sarana prasarana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan motivasi kerja. Motivasi kerja juga berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai serta terbukti memediasi pengaruh peran kepemimpinan dan ketersediaan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pegawai dapat dicapai melalui penguatan kepemimpinan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta peningkatan motivasi kerja.
Politeness Strategies In Donald Trump’s Government Shutdown Speech: A Pragmatic Analysis Putri, Tiara Julia; Painah; Agus, Cecep
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4716

Abstract

This study seeks to identify and describe how polite language strategies are used in government political speeches related to the issue of government shutdowns. The approach used is descriptive qualitative, using the pragmatic theoretical framework of Brown and Levinson (1987). The research data comes from recordings of official speeches posted on YouTube, where note-taking and listening techniques were used to collect information. The results of the research show that speakers tend to use Positive Politeness strategies to strengthen the sense of togetherness among party members, and use Direct Strategies on the Main Issue to convey urgent policy commands. The significance of these findings lies in the understanding of how language is used tactically to maintain social harmony while maintaining political dominance in difficult times. The core conclusion of this research is that the determination of politeness strategies is greatly influenced by the urgency of the situation and the power relationship between the speaker and the listener. Further studies could examine changes in politeness strategies in intercultural political debates or through various social media platforms to observe broader pragmatic movements.
Peran Badan Pertanahan Nasional Bantul dalam Mengatasi Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Tanah di Bantul Bilya, Aisyiyah Fauzul Salsa; Fauzan, Roni; Pambudi, Rinaldi Ravelino Wahyu; Wibowo, Nirmala Rahmayanti; Satriawan, Dheo; Nugroho, Slamet Nurhadi; Nganggu, Geralt Aridya Umbu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4723

Abstract

Permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah masih sering terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Bantul yang memiliki dinamika pertanahan yang kompleks. Sertifikat tanah yang seharusnya berfungsi sebagai alat bukti hak yang kuat justru menjadi sumber sengketa akibat kelemahan administrasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah serta peran Badan Pertanahan Nasional Bantul dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih sertifikat tanah dipengaruhi oleh faktor hukum dan nonhukum, baik dari internal Badan Pertanahan Nasional maupun dari masyarakat. Badan Pertanahan Nasional Bantul berperan dalam penanganan dan pencegahan sertifikat ganda melalui mekanisme verifikasi data, mediasi sengketa, pembatalan atau perbaikan sertifikat yang cacat administratif, serta pembenahan sistem pendaftaran dan pemetaan tanah. Peran tersebut sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat.
Perlindungan Data Pribadi Pasien Atas Penggunaan Data Rekam Medis Lalu Anugrah Nugraha; Zamroni; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4726

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam rekam medis serta pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas terjadinya kebocoran data rekam medis. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemenuhan hak pasien atas privasi dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kedudukan hukum rumah sakit sebagai pengendali dan pemroses data pribadi pasien dalam sistem pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien dalam rekam medis dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan integritas data rekam medis melalui pengaturan internal dan sistem keamanan teknologi informasi. Perlindungan represif berfungsi sebagai sarana penegakan hukum bagi pasien apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa pertanggungjawaban hukum rumah sakit atas kebocoran data rekam medis didasarkan pada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability), yang menempatkan rumah sakit sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian pasien sepanjang tidak dapat dibuktikan ketiadaan kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pasien sebagai pemilik data pribadi.
Good Mining Practice vs. Realitas Lubang Tambang: Kritik terhadap Tata Kelola Pertambangan dalam Perspektif Keadilan Lingkungan Miranda Posogu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4727

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara kritis ketidaksesuaian antara standar Good Mining Practice (GMP) dengan realitas lubang tambang pascatambang yang merajalela di Indonesia, dianalisis melalui perspektif keadilan lingkungan. Dengan pendekatan yuridis normatif bersifat analitis-preskriptif, kajian membedah konflik regulasi antara UU Minerba dan UU PPLH No. 32/2009, tergambar jelas pada kasus bencana tambang timah Bangka Belitung (kerugian ekologis Rp271 triliun di 170 ribu hektare). Temuan utama mengungkap kegagalan sistemik penegakan AMDAL, reklamasi pascatambang, dan penerapan strict liability, diperparah diskriminasi penegakan hukum yang memihak korporasi besar ketimbang operator PETI dan masyarakat marjinal. GMP yang seharusnya menjadi pilar pertambangan berkelanjutan melemah akibat relaksasi perizinan berorientasi ekonomi (PP 48/2025) dan sanksi administratif tak sebanding, melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Prinsip Rio 10. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi hukum melalui environmental performance bond wajib (150% estimasi kerugian), pengkriminalan corporate manslaughter, platform digital pengawasan GMP berdasarkan Pasal 65 UU PPLH, serta sanksi progresif bagi IUP mangkrak. Reformasi ini esensial untuk menyelaraskan tata kelola pertambangan dengan target Net Zero Emission 2060, menjamin keadilan antargenerasi, dan merealisasikan amanat konstitusi pengelolaan SDA demi kemakmuran rakyat.

Page 209 of 224 | Total Record : 2239

 207   208   209   210   211 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue