cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 206   207   208   209   210 
Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Konsumen Pemilik Nomor Seluler Cantik dalam Layanan Telekomunikasi Engelica, Naomi; Zazili, Ahmad; Febrianto, Dita; Adhan S, Sepriyadi; Trijaya, M. Wendy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4686

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan telepon seluler, yang berdampak pada perubahan fungsi nomor seluler dari sekadar alat komunikasi menjadi objek yang memiliki nilai ekonomi. Fenomena nomor seluler cantik sebagai nomor dengan pola tertentu yang mudah diingat telah memicu terjadinya transaksi jual beli, namun belum diimbangi dengan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dalam praktiknya, konsumen pemilik nomor seluler cantik kerap mengalami kerugian, seperti nomor tidak dapat digunakan, keterkaitan dengan pengguna sebelumnya, serta gangguan keamanan dan kenyamanan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, baik yang bersifat preventif maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum preventif telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, serta peraturan pelaksananya, namun belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur perdagangan dan pengelolaan nomor seluler bernilai ekonomi. Sementara itu, perlindungan hukum represif tersedia melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha, sanksi, dan penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi.
Pembuktian Alternatif sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana dalam Perkara Pencurian dengan Kekerasan: Studi Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk Diana Thusyarifah Soraya; Eko Raharjo; Rinaldy Amrullah; Diah Gustiniati Maulani; Sri Riski
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4690

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan harta benda yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa sehingga menimbulkan keresahan sosial. Perkembangan modus kejahatan yang semakin kompleks menuntut optimalisasi sistem pembuktian untuk mengungkap kebenaran materiil di konferensi, salah satunya melalui pembuktian alternatif berupa integrasi alat bukti nonkonvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan pembuktian alternatif serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2023/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa telah terpenuhi secara utuh, meliputi unsur perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan berupa kesengajaan, yang dibuktikan melalui kombinasi keterangan saksi, pengakuan pengakuan, dan bukti pendukung lainnya. Pembuktian alternatif tersebut berhasil membuktikan adanya mens rea dan actus reus dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun enam bulan telah mencerminkan keseimbangan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis guna mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan jujur.
Sosialisasi Edukatif Bahaya Judi Online terhadap Peningkatan Literasi Digital dan Kesadaran Hukum Remaja di Desa Bulo Karto, Kabupaten Pringsewu, Lampung Nur, Sulistia; Munica, Silva Agnes; antika putri, Nova; Zahirana, Hafidzo; Ramadhan, Muhammad Iqbal; Ristika, Nindar; Budi Utami, Lira; Agustina, Putri; Aryani, Resti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4691

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia membawa banyak manfaat, namun juga menghadirkan ancaman baru, salah satunya adalah maraknya  praktik judi  online  di  kalangan remaja. Akses yang mudah, promosi yang masif, dan minimnya literasi digital membuat sebagian remaja rentan terjerumus dalam aktivitas ini. Indonesia dihadapkan pada dua fenomena digital yang kian meresahkan: judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol). Keduanya, meskipun berbeda secara esensi, memiliki benang merah yang sama dalam menjerat korbannya ke dalam lingkaran setan masalah finansial dan bahkan sosial. Judol menawarkan ilusi kekayaan instan melalui taruhan, sementara pinjol menawarkan kemudahan akses dana yang seringkali disalahgunakan, berujung pada tumpukan utang. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman generasi muda mengenai dampak negatif judi online, baik dari sisi ekonomi, psikologis, sosial, maupun hukum. Peserta mulai menyadari bahwa judi online dapat merusak keuangan keluarga dan masa depan mereka. Diskusi interaktif mendorong munculnya komitmen bersama di kalangan pemuda untuk menjauhi praktik judi online serta lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media digital.
Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Dalam Hukum Perdata Indonesia Kawiswara, I Gede Adhi Suwarmas; Dantes, Komang Febrinayanti; Hadi, I Gusti Ayu Apsari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4693

Abstract

Sengketa perdata yang bersumber dari hubungan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia sering kali menimbulkan persoalan dalam penentuan dasar gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ketidaktepatan penggunaan dasar gugatan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual dan kedudukan yuridis wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian, serta menentukan dasar gugatan yang tepat dalam hubungan kontraktual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan mendasar dari segi sumber hubungan hukum, unsur-unsur yang harus dibuktikan, serta akibat hukumnya. Sengketa yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui wanprestasi sebagai ketentuan khusus yang tunduk pada asas pacta sunt servanda. Penggunaan perbuatan melawan hukum dalam sengketa kontraktual berpotensi memperberat beban pembuktian dan menimbulkan kekaburan gugatan. Dengan demikian, penentuan dasar gugatan yang tepat menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.
Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Pembayaran Royalti Lagu dan/atau Musik di Kota Singaraja Lisdiana, Simanjuntak Maylisa; Ardhya, Si Ngurah; Yudiawan, I Dewa Gede Herman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4694

Abstract

Hak cipta lagu dan/atau musik merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang menjamin perlindungan hukum dan pemenuhan hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti atas pemanfaatan karya secara komersial, sebagaimana diatur dalam PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Namun dalam praktiknya, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban tersebut masih relatif rendah, termasuk di Kota Singaraja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya bersumber dari pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pembayaran royalti lagu dan/atau musik pada pelaku usaha di Kota Singaraja, dengan fokus pada peran Kanwil Kemenkum Bali melalui DJKI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengkaji hukum sebagai bentuk perilaku nyata. Data yang diperoleh yakni melalui data primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan penalaran yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah belum berjalan efektif karena masih terbatas pada upaya preventif berupa sosialisasi yang tidak berkelanjutan, tidak merata, dan belum secara khusus menyasar pelaku usaha di Kota Singaraja. Sementara pengawasan represif, baik melalui pemantauan langsung ke lokasi usaha maupun penanganan sengketa pembayaran royalti, belum terlaksana. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, yakni ketiadaan LMK di Bali, keterbatasan kewenangan dan anggaran teknis DJKI, serta lemahnya koordinasi antarinstansi di tingkat daerah.
Urgensi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tri Pusat Pendidikan Suriansah; Suryani; Agung Setiabudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4699

Abstract

Dalam islam, setiap orang dituntut untuk mempelajari pendidikan agama agar mereka memiliki ilmu pengetahuan sehingga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan dan keimanan sebagaimana yang diperintahkan dalam agama islam itu sendiri. Tri pusat pendidikan merupakan tiga pusat atau dasar acuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui petingnya manajemen pendidikan islam dalam tri pusat pendidikan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi Pustaka (Library Research). Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pendidikan islam memiliki peranan yang besar terhadap tri pusat pendidikan, dimana dengan adanya manajemen pendidikan islam akan memberikan acuan dalam pengelolaan sistem berdasarkan dengan nilai-nilai keislaman yang dapat dipergunakan untuk keperluan apapun baik dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun dilingkungan masyarakat.
Model Praktik Baik Rukun Tetangga 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur Sebagai Model Replikasi Perlindungan Lingkungan yang Berbasis SDG’s Desa Supriadi, Taufiq; Nonita Sabillah Fahzari; I Dewa Wirantaya; Selin Dinda Hariyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4700

Abstract

Lingkungan bukan hanya tempat tinggal tetapi juga merupakan sumber utama untuk mendukung keberlangsungan hidup. Dalam perspektif hukum lingkungan, lingkungan hidup merupakan objek perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum lingkungan hidup dan menganalisis penerapannya melalui praktik nyata di masyarakat. Pada Rukun Tetangga (RT) 008, RW 04 Malaka Jaya, Jakarta Timur, telah mengimplementasikan model praktik yang baik yaitu 1) membangun sumur artersis warga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga; 2) program penanaman tanaman produktif dan tanamam hias untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi warga; 3) pembangunan akuarium, taman gantung, dan 45 biopori untuk konservasi air dan keindahan lingkungan; 4) pembangunan dua kolam ikan untuk budidaya Lele sebagai peningkatan gizi warga. Kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat, pencegahan pencemaran, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dikenal dalam hukum lingkungan. Kegiatan warga juga mendukung program kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) sehingga dapat dijadikan model replikasi perlindungan lingkungan pada rukun tangga lain sebagai bentuk konkret implementasi hukum lingkungan di tingkat rukun tangga.
Evaluasi Program Kurikulum Merdeka Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatah Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Rohmatul Marfu’ah, Iin; Indah Prabawati; Suci Megawati; Tauran
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4704

Abstract

Kurikulum Mandiri berorientasi pada mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif serta mengembangkan kreativitas, kepekaan, dan inisiatif siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan karakter Pancasila melalui prinsip-prinsip pengembangan karakter, fleksibilitas, dan pembelajaran isi yang esensial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Kurikulum Mandiri di Madrasah Swasta Ibtidaiyah Al-Fatah di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi Kurikulum Mandiri meliputi fokus pada pendidikan karakter yang menimbulkan kesulitan bagi guru, kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar, tidak adanya pelatihan intensif bagi guru, dan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur yang masih belum optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi berdasarkan empat kriteria teori CIPP (Konteks, Masukan, Proses, Produk) telah memenuhi kriteria tetapi beberapa aspek belum optimal, yaitu kriteria masukan yang berkaitan dengan sumber daya manusia guru dan fasilitas serta infrastruktur, serta pencapaian hasil akademik pada kriteria produk yang masih perlu ditingkatkan. Peneliti menyarankan peningkatan fasilitas dan infrastruktur serta pelatihan guru, memaksimalkan media pembelajaran yang tersedia, dan meningkatkan pembelajaran literasi dan numerasi untuk mendukung implementasi Kurikulum Mandiri yang lebih efektif dan optimal.
Legitimasi Sosial Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri di Tengah Lemahnya Supremasi Hukum Nur Mutmainnah; Hajairin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4705

Abstract

Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) merupakan fenomena sosial yang terus berulang dalam masyarakat Indonesia dan mencerminkan relasi problematis antara hukum, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, keberlanjutan praktik ini menunjukkan adanya pergeseran legitimasi sosial dari hukum formal menuju praktik sosial berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri serta menjelaskan pengaruh lemahnya supremasi hukum terhadap penerimaan sosial atas praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis melalui kajian norma hukum, praktik sosial, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memperoleh pembenaran moral dan penerimaan kolektif akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lemahnya supremasi hukum memperkuat legitimasi sosial terhadap kekerasan kolektif dengan mengurangi otoritas hukum formal. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum, peningkatan kesadaran hukum, penerapan keadilan restoratif, dan perbaikan komunikasi hukum menjadi langkah penting dalam menekan legitimasi sosial terhadap tindakan main hakim sendiri.
Analisis Hukum Perubahan Skema Mandatory Spending Kesehatan: Upaya Mewujudkan Efisiensi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Pembangunan Nasional Yudhi Hertanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4706

Abstract

Transformasi regulasi kesehatan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah merombak arsitektur pembiayaan kesehatan nasional secara fundamental. Perubahan paling krusial adalah penghapusan skema mandatory spending yang sebelumnya diatur sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan filosofis dari transisi menuju anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dalam kerangka hukum pembangunan nasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk rekayasa sosial (social engineering) untuk mengatasi inefisiensi serapan dana di daerah. Namun, penghapusan batas minimal ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak asasi atas kesehatan jika tidak disertai dengan indikator kinerja yang rigid. Strategi optimalisasi melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) menjadi syarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan fiskal kesehatan yang inklusif.

Page 208 of 224 | Total Record : 2239

 206   207   208   209   210 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue