cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 211   212   213   214   215 
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis yang Tidak Mengetahui Kepailitan Debitor Sehingga Terlambat Mengajukan Tagihan Eka Afrianti Solichah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4772

Abstract

Indonesia adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar, dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali menghadapi tantangan serius, terutama yang bekerja di sektor domestik di Arab Saudi. Meskipun negara tujuan menjanjikan penghasilan tinggi, banyak PMI mengalami pelanggaran hak, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang diberlakukan secara penuh sejak tahun 2016, serta mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi PMI yang diberangkatkan secara ilegal pasca moratorium. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen dari sumber-sumber resmi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berkontribusi dalam menekan pengiriman resmi, namun belum mampu mengatasi peredaran jaringan pengiriman ilegal. Perlindungan hukum terhadap PMI non-prosedural juga belum optimal karena minimnya kerja sama bilateral dan lemahnya penegakan hukum di negara tujuan. Kesimpulannya, kebijakan moratorium perlu diperkuat melalui sistem perlindungan yang lebih menyeluruh, termasuk penanganan perdagangan orang dan penguatan peran negara dalam diplomasi perlindungan migran.
Kajian Normatif Perubahan Identitas Karena Bedah Plastik Gender Ditinjau Dari Pasal 433 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Utari, Dian; Yenny Fitri Z
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4773

Abstract

Pengaturan hukum mengenai perubahan gender belum diatur secara khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas bedah plastik gender ditinjau dari Pasal 433 UU Kesehatan, serta pengaturan hukum terhadap WNI yang sudah melakukan pergantian gender di luar Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan sumber data dalam wujud data sekunder atau bahan hukum, pertama bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, lalu bahan hukum sekunder berupa temuan penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet. Teknik analisis data dan bahan hukum adalah metode analisis kualitatif. Terdapat ambiguitas dalam penerapan aturan hukum terkait bedah plastik dan rekonstruksi, ada perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Belum sinkronnya penetapan pengadilan dengan instansi terkait, walaupun penetapan pengadilan mengabulkan permohonan mengganti jenis kelamin tetapi belum tentu instansi tersebut dapat langsung menindaklanjuti perubahan jenis kelamin karena alasan-alasan tertentu. Aturan hukum mengenai bedah plastik yang merubah status gender kurang menjelaskan apakah sebelum atau sesudah melakukan bedah permohonan perubahan jenis kelamin dapat diajukan, seharusnya agar tidak menimbulkan multitafsir, aturan hukum di Indonesia harus memberikan kepastian bahwasanya orang yang melakukan perubahan identitas tersebut mengajukan permohonan terlebih dahulu dan jika dikabulkan maka boleh melakukan bedah plastik yang merubah status gender tersebut. Terkait pelaksanaan bedah plastik rekonstruksi di luar negeri, hukum pidana Indonesia seharusnya mempunyai aturan jelas agar setiap WNI yang melakukan praktik tersebut dapat dikejar menggunakan asas nasionalitas aktif tetapi diperhatikan juga apakah negara tempat dilakukan praktik, melarang atau tidak dengan mengacu ke Pasal 8 KUHP Baru.
Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian : (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar) Seki Mutianingsih; Nunung Rodliyah; Kasmawati; Aprilianti; Elly Nurlaili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4774

Abstract

Putusan pengadilan mengenai nafkah anak pasca perceraian bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian serta upaya hukum yang dapat dilakukan apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak, dengan studi pada Putusan Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anakHasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah anak bertentangan dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi aanmaning, sita eksekusi, eksekusi putusan, serta pemotongan penghasilan bagi ayah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak memerlukan mekanisme penegakan hukum yang tegas dan berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak.
Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Samarinda Sintia Wahyuni; Rini Apriyani; Nur Aripkah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4775

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang peredaranya harus memenuhi persyaratan standar dan mutu yang telah ditetapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif implementasi pengaturan hukum positif yang berlaku dalam mengendalikan peredaran kosmetik berbahaya dan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum peredaran kosmetik berbahaya khususnya di Kota Samarinda agar mengetahui apakah terdapat kendala dalam proses penegakan hukum tersebut. dengan menggunakan pendekatan penelitian Socio-Legal Research. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dan permintaan data kosmetik dengan Instansi terkait seperti BPOM, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim. Serta dengan melakukan observasi ke toko-toko kosmetik di 10 (sepuluh) Kecamatan Kota Samarinda. Secara keseluruhan efektivitas implementasi hukum dalam mengendalikan peredaran kosmetik berbahaya di Kota Samarinda tidak efektif secara keseluruhan. Dalam proses  Penegakan hukum lembaga-lembaga menjalankan perannya dengan aktif, Namun terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Uji Laboratorium. Mengakibatkan kosmetik berbahaya masih marak beredar di Kota Samarinda. Penelitian ini menekankan perlunya memperkuat koordinasi antar instansi seperti Dinas Kesehatan dan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya, optimalisasi laboratorium agar efisien, melakukan sosialisasi rutin bahaya kosmetik ke masyarakat dan pelaku usaha, tingkatkan literasi masyarakat terkait komposisi atau bahan pada kosmetik, dan kesadaran akan kesehatan masyarakat.
Pertanggungjawaban Perdata Lembaga yang Tidak Berbadan Hukum dalam Pengumpulan Dana Publik untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Khikmatussafira, Ilma; Ismail; Setiawan, Puguh Aji Hari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4776

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban perdata lembaga tidak berbadan hukum dalam kegiatan pengumpulan dana di Indonesia. Praktik penghimpunan dana oleh komunitas, kelompok masyarakat, dan organisasi tanpa status badan hukum semakin berkembang, terutama melalui media sosial dan sarana digital. Namun, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan, penyalahgunaan dana, serta ketidakjelasan hubungan hukum antara penyelenggara, donatur, dan penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan untuk mengkaji batasan lembaga yang diperbolehkan melakukan pengumpulan dana menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang beserta peraturan pelaksananya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mengatur secara jelas praktik pengumpulan dana oleh lembaga tidak berbadan hukum, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian mengenai legalitas kegiatannya. Dalam aspek pertanggungjawaban perdata, penyelenggara tetap dapat dimintai tanggung jawab melalui mekanisme wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, meskipun tidak memiliki status badan hukum. Prinsip dasar hukum perdata menegaskan bahwa setiap subjek yang melakukan perbuatan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengumpulan dana publik
Strategi Kepala Madrasah Dalam Menghadapi Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Wasilatul Jannah Sarah, Siti; Nurkomariah; Agung Setiabudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Wasilatul Jannah dalam menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta mengidentifikasi upaya manajerial yang dilakukan untuk menjaga efektivitas proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur dengan kepala madrasah dan guru, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah menerapkan tiga strategi utama: Optimalisasi sarana dan prasarana dengan menetapkan skala prioritas penggunaan ruang kelas yang masih layak guna menjamin keselamatan santri; Peningkatan partisipasi dan kepedulian warga madrasah melalui komunikasi intensif dan forum musyawarah; dan Manajemen pembelajaran secara kolaboratif yang melibatkan fleksibilitas jadwal dan kerja sama antar guru dalam mengelola kelas. Meskipun dihadapkan pada kendala ruang kelas yang rusak, minimnya media pembelajaran, dan keterbatasan finansial, kepemimpinan yang adaptif dan kreatif terbukti mampu menjaga keberlangsungan pendidikan yang aman dan kondusif.
Penyelesaian Sengketa Hak Royalti Lagu Nuansa Bening: Analisis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta I Komang Mahendra Putra; Dewa Ayu Putri Sukadana; I Gede Agus Kurniawan; Kadek Julia Mahadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4780

Abstract

Industri musik digital sedang berkembang pesat di Indonesia. Namun, semakin banyaknya pelanggaran hak cipta dalam industri musik tersebut juga disebabkan oleh perkembangan ini. Maka dari itu, memperkuat perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia menjadi penting. Hak cipta di Indonesia dilindungi oleh hukum dari tindakan reproduksi, distribusi, dan publikasi tanpa izin dari pemilik hak cipta. permasalahan antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano terhadap lagu ‘Nuansa Bening’, maka judul proposal penelitian adalah “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Royalti Lagu Nuansa Bening Antara Keenan Nasution dan Vidi Aldiano Menurut Undang-Undang Hak Cipta” Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hak cipta atas lagu menurut UU Hak Cipta dan mekanisme penyelesaian sengketa terhadap lagu Nuansa Bening menurut UU Hak Cipta. Metodologi penelitian adalah inti dari upaya ilmiah. Ini adalah peta jalan yang membimbing peneliti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam penelitian, mengungkap misteri-misteri ilmiah dan memahami dunia di sekitar kita. Pada hakikatnya penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Sengketa royalti lagu “Nuansa Bening” menunjukkan bagaimana UU Hak Cipta diterapkan secara konkret untuk melindungi hak ekonomi Pencipta ketika karya digunakan secara komersial tanpa izin. Kasus yang melibatkan Keenan Nasution dan Rudi Pekerti melawan Vidi Aldiano ini berfokus pada dugaan penggunaan lagu dalam 31 penampilan komersial tanpa lisensi.
Efektivitas Layanan e-Aduan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Aminullah Husni Maarif; Muhammad Al faraby
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4782

Abstract

Perkembangan informasi teknologi mendorong pemerintah untuk menghadirkan layanan pengaduan berbasis digital sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengimplementasikan layanan e-Aduan Masyarakat sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan keluhan maupun aspirasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan layanan e-Aduan, berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan tim pengelola, admin pengaduan, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan telah memiliki prosedur dasar dan dukungan teknologi yang memadai, namun efektivitasnya belum optimal karena keberagaman saluran pengaduan, minimnya sosialisasi, serta keterbatasan jaringan. Layanan ini berpotensi meningkatkan responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas, namun dampaknya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, pengembangan aplikasi berbasis Android/iOS dengan akses offline, serta evaluasi rutin. Disimpulkan bahwa penguatan sosialisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem penyempurnaan sangat diperlukan agar layanan lebih efektif dan mudah diakses.
Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Tenaga Medis Dalam Penanganan Komplikasi Anastesi Sherliyanah; Agam Sulaksono; Ahmad Heru Romadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4783

Abstract

Komplikasi anestesi merupakan risiko medis yang tidak sepenuhnya dapat dihindari dalam praktik pelayanan kesehatan, namun sering menimbulkan sengketa hukum ketika pasien mengalami kerugian. Ketidakjelasan batas pertanggungjawaban tenaga medis berpotensi menimbulkan kriminalisasi profesi dan mengurangi perlindungan hukum bagi pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam menangani komplikasi anestesi serta mengkaji mekanisme penerapan pertanggungjawaban hukum dokter anestesi untuk menjamin kepastian hukum bagi pasien dan tenaga medis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum tenaga medis diatur melalui tiga rezim, yaitu perdata, pidana, dan administrasi kesehatan. Pertanggungjawaban perdata muncul dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian pasien dan memiliki hubungan kausal dengan tindakan medis. Pertanggungjawaban pidana diterapkan bila terdapat kelalaian berat atau kesengajaan yang menyimpang dari standar profesi, pelayanan, dan prosedur operasional. Pertanggungjawaban administratif berfungsi menjaga mutu layanan melalui sanksi disiplin. Batas tanggung jawab tenaga medis ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar profesional dan prinsip acceptable medical risk, sehingga tidak setiap komplikasi dapat dikategorikan sebagai malpraktik. Mekanisme penerapan pertanggungjawaban hukum dokter anestesi dilakukan secara berlapis melalui rekomendasi majelis disiplin sebelum proses hukum berlanjut. Penyelesaian non-litigasi diutamakan untuk menjaga hubungan terapeutik, sedangkan litigasi ditempuh bila terdapat indikasi kelalaian atau kesepakatan gagal tercapai.
Profile of Students' Computational Thinking Skills in Solving Algebraic and Geometric Mathematical Problems: Systematic Literature Review Patikasari, Kadek Melani; Hartawan, I Gusti Nyoman Yudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4784

Abstract

Researchers systematically examine the profile and characteristics of students' computational thinking abilities when they tackle math problems in algebra and geometry, as computational thinking counts as one of the key competencies in 21st-century math learning that bolsters students' problem-solving skills. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) and reviews articles published between 2015 and 2025, so researchers search those articles in databases like Google Scholar, Scopus, ERIC, SpringerLink, and DOAJ with keywords linked to computational thinking and math learning. They base the selection process on inclusion and exclusion criteria, which leads to 12 relevant articles ready for analysis. The results show students' computational thinking skills marked by four main aspects decomposition, pattern recognition, abstraction, and algorithmic thinking and its use in algebra and geometry learning happens via problem-based approaches, algorithmic representations, as well as visualization and simulation activities. Decomposition and algorithmic thinking emerge as the dominant aspects students use, whereas abstraction and pattern recognition pose the biggest challenges, particularly in geometry, and these insights point to the need for more systematic design in blending computational thinking into math learning to strengthen abstraction and pattern recognition so students improve their math problem solving quality.

Page 213 of 224 | Total Record : 2239

 211   212   213   214   215 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue