cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 218   219   220   221   222 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 tentang Batas Usia dan Peerpanjangan Masa Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Syar’iyyah Patongai, Alny Avasyah R.A; Kurniati; Adriana Mustafa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4887

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris menimbulkan dinamika konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengujian norma tersebut menjadi penting untuk menjamin keseimbangan antara pengaturan jabatan publik dan prinsip keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keputusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas norma terkait batas usia dan perpanjangan masa jabatan notaris, serta menelaah penerapannya dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap peraturan-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum tata negara dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menekankan keadilan substantif dalam mempertimbangkan kapasitas dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum. Rasio pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, putusan ini mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan jabatan publik. Putusan tersebut juga memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga mengoreksi norma yang berpotensi tidak proporsional. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan paradigma keadilan substantif dalam pengaturan jabatan publik di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Adat Dan Perusahaan Tambang Dalam Konflik Sumber Daya Alam Di Likupang Tabitha Tinangon; Flora Pricilia Kalalo; Youla Aguw
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4889

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan berperan penting dalam menopang perekonomian nasional maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral terhadap penerimaan negara serta pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan kuatnya karakter pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam (extractive regime). Di tingkat lokal, ketergantungan pada sektor pertambangan turut membentuk dinamika ekonomi daerah, termasuk di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, kerap memunculkan konflik yang melibatkan perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan perebutan akses dan penguasaan sumber daya, tetapi juga menyangkut persoalan eksklusi dan potensi “kehampaan hak” akibat lemahnya perlindungan hukum yang efektif. Di sisi lain, dinamika ini juga memperlihatkan ketegangan konseptual antara pendekatan environmentalis yang menekankan keberlanjutan ekologis dan pendekatan ekonomis yang berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah. Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat bagaimana distribusi kekuasaan, peran negara, serta jaminan akses terhadap keadilan membentuk tata kelola konflik sumber daya alam di tingkat lokal.
Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Dini Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Ihsan, Thoriqul; Safira, Mirza Elmy; Shofiyah, Roidatus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4891

Abstract

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat, tidak hanya mengikat secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan dispensasi kawin dalam rangka pencegahan perkawinan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan menerapkan model analisis kualitatif interaktif. Analisis data dilakukan dengan model interaktif, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dispensasi kawin di KUA Kecamatan Taman telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan melalui prosedur verifikasi yang ketat.
Dinamika Sektor Basis dan Struktur Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rafif Yudhistira Aldi; Zulgani; Faradina Zevaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4892

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika sektor basis dan struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2019-2024. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi sektor unggulan, menganalisis kontribusi sektoral, serta mengevaluasi daya saing ekonomi daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik. Alat analisis yang digunakan meliputi Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share, dan Model Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan satu-satunya sektor basis yang konsisten dan tetap menjadi kontributor utama dalam struktur ekonomi daerah. Beberapa sektor nonbasis menunjukkan potensi pertumbuhan dan keunggulan kompetitif, yang mengindikasikan adanya dinamika dan penyesuaian struktur ekonomi. Temuan ini menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan.
Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Melalui Proses E-Litigasi Di Indonesia Adelia Putri; Aurelia Alysia Putri; Salwa Alifah Herwin; Sri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4893

Abstract

Pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui proses e-litigasi merupakan bagian dari pembaruan hukum acara di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kebijakan ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi. E-litigasi memungkinkan proses persidangan, termasuk penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan, dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-litigasi dalam perspektif hukum acara, mengkaji dasar normatifnya, serta menilai efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif e-litigasi telah memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi proses beracara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala yuridis dan teknis, seperti perbedaan interpretasi terhadap keabsahan alat bukti elektronik, kesiapan infrastruktur, serta perlindungan hak para pihak dalam persidangan daring. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan harmonisasi hukum acara menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan e-litigasi berjalan sesuai prinsip due process of law.
Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Fenomena Re-upload Konten Foodvloger dalam Ekosistem Media Sosial Nabila Anatasya; Anindita Nurmeilita Saputri; Permata Febriana; Sri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4894

Abstract

Industri kreator digital seperti foodvlogger yang membuat konten audio visual berbasis platform, telah berkembang sebagai akibat dari perkembangan media sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak cipta, re-upload tanpa izin masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa seberapa efektif perlindungan hak cipta bagi foodvlogger dalam lingkungan digital dan untuk membuat garis besar kebijakan yang akan memperkuat perlindungan ini. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat perbedaan antara standar hukum dan praktik distribusi konten berbasis algoritma. Hasil diskusi menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan hak cipta telah memberikan pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta. Namun demikian, implementasi di dunia digital menghadapi tantangan seperti mekanisme penegakan yang reaktif, tanggung jawab platform yang terbatas, literasi hukum masyarakat yang rendah, dan algoritma yang memprioritaskan partisipasi tanpa mempertimbangkan legitimasi kepemilikan konten. Menurut sejumlah foodvlogger Indonesia, praktik re-upload memecah audiens dan mengurangi peluang kreator untuk menghasilkan uang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan hak cipta membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan kebijakan turunan, transparansi monetisasi, kewajiban sistem deteksi otomatis platform, dan peningkatan literasi publik. Upaya ini sangat penting untuk menjamin industri kreatif digital tetap berjalan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pencipta dan kebutuhan publik
Revolusi Digital dalam Hukum Acara Perdata: Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Penyelesaian Sengketa Rahma Nur Aristawati; Inggrid Yemima Sihombing; Rizha Claudilla Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4896

Abstract

Transformasi digital dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia didorong oleh penggunaan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari konsekuensi yuridis dan etis dari penggunaan AI dalam proses peradilan. Khususnya, penelitian ini berfokus pada independensi hakim, akuntabilitas hakim, kemungkinan bias algoritmik, perlindungan data dan privasi, dan jaminan due process of law. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, di mana literatur, regulasi, dan penelitian akademik tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam praktik hukum dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akurasi penalaran hukum komputasional. Pertimbangan moral dan diskresi yudisial tetap menjadi komponen penting dalam pengambilan keputusan, AI tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai subjek utama dalam penemuan hukum (rechtsvinding). Selain itu, penggunaan AI menimbulkan risiko bias algoritmik, ketidakjelasan akuntabilitas, serta ancaman terhadap perlindungan data dan transparansi proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi dan tata kelola AI yang adaptif, transparan, serta berbasis etika guna memastikan bahwa transformasi digital dalam hukum acara perdata tetap menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Peran Gaya Komunikasi Guru Dalam Meningkatkan Partisipasi Siswa Pada Pembelajaran: Sebuah Studi Pustaka Iskandar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran gaya komunikasi guru dalam meningkatkan partisipasi siswa pada proses pembelajaran melalui pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah berkitan dengan gaya komunikasi dan partisipasi siswa. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, kategorisasi, serta interpretasi secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya komunikasi guru yang dialogis, partisipatif, empatik, dan terbuka mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan interaktif. Gaya komunikasi yang suportif mendorong siswa untuk bertanya, mengemukakan pendapat, serta terlibat aktif dalam diskusi. Sebaliknya, gaya komunikasi yang otoriter dan satu arah cenderung menghambat partisipasi siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi guru memiliki peran signifikan dalam meningkatkan partisipasi siswa, baik secara kognitif, afektif, maupun sosial. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pengembangan kompetensi komunikasi guru sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme pendidik guna menciptakan pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berpusat pada siswa.
Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan Pada Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Dari Perspektif HAM Reza Nurrahman; Orin Gusta Andini; Sulung Nugroho
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan delik aduan tindak pidana perzinahan pada pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP melalui perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Perluasan makna zina pada Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap telah memunculkan isu HAM dalam kategori pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Diaturnya pelaku zina tidak terikat perkawinan ke dalam tindak pidana perzinaan membuat negara dianggap telah jauh mengintervensi ranah provasi warga negaranya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi ini serta data pendukung berupa wawancara kepada Aparatur Penegak Hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan pada pengaturan tindak pidana perzinaan pada KUHP baru ini berimplikasi pada pelanggaran hak asasi individu berupa hilangnya rasa aman, damai, dan bahagia atas kehidupan berkeluarga pihak korban dalam hal ini pihak yang menjadi korban. Dengan mengadakan sosialisasi yang masif dan dialog publik yang inklusif hal ini dapat meminimalisir agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketakutan kriminalisasi yang berlebihan, terutama terhadap kelompok rentan.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Lintas Negara Melalui Penipuan Lowongan Kerja Online Kadek Manik Bellinda Satvika; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; Nyoman Gde Antaguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4900

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini dimanfaatkan oleh jaringan kriminal sebagai sarana melakukan tindak pidana perdagangan orang lintas negara melalui modus penipuan lowongan kerja daring yang sangat meyakinkan. Fenomena ini merupakan bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang berdampak serius pada pelanggaran hak asasi manusia serta martabat warga negara di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum terhadap perdagangan orang lintas negara serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ratifikasi Protokol Palermo, namun implementasinya masih terkendala pada aspek pembuktian digital. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan signifikan dalam pemberian restitusi dan koordinasi antarinstansi internasional yang menghambat pemulihan hak-hak korban secara utuh. Perlindungan hukum yang ada saat ini masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural formal dibandingkan dengan kebutuhan nyata rehabilitasi korban di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur perekrutan digital serta peningkatan kapasitas forensik aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan yang berkeadilan dan adaptif terhadap teknologi. 

Page 220 of 224 | Total Record : 2239

 218   219   220   221   222 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue