cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 220   221   222   223   224 
Tinjauan Maslahat Tentang Pernikahan Bagi Pasangan Pengidap Penyakit Menular Bagus Salim Simatupang; Azhar; Kamaliah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4916

Abstract

Pernikahan merupakan sunnah nabi muhammad SAW dan institusi sakral yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam praktiknya , faktor kesehatan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama ketika salah satu calon pasangan mengidap penyakit menular yang berpotensi menimbulkan mudharat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan fiqh tentang relasi pernikahan dan kesehatan, menjelaskan batasan syariat dalam kondiri risiko kesehatan, serta meninjau konsep maslahah terhadap pernikahan bagi pasangan pengidap penyakit menular.  Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-analitik melalui telaah terhadap literatur fiqh, kaidah ushul fiqih, serta referensi medis terkait penyakit menular. Hasil penelitian menunjukan bahwa fiqh memandang kesehatan sebagai faktor prioritas dalam pernikahan guna mencegah bahaya yang dapat mengancam keselematan pasangan. Penyakit menular yang berbahaya dapat melahirkan hak khiyar bagi pihak yang dirugikan karena termasuk kategori ad-darar al-am  (bahaya umum). Dari perspektif maslahah, pencegahan pernikahan dalam kondisi risiko tinggi penularan sejalan dengan kaidah “dar’u al-mafasid muqoddam ‘ala jalb al-masalih”, yakni mendahulukan pencegahan kerusakan daripada meraih kemaslahatan . secara implikatif, pertimbangan kesehatan dalam pernikahan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa (hifz al-nafs) dalam maqashid al-syariah.
Money Politic dalam Pemilu Indonesia Perspektif Fikih Siyasah Syauqi; Kurniati; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4917

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik money politic dalam pemilu Indonesia dari perspektif fikih siyasah dengan menelaah implikasi hukum, etika, dan moral terhadap integritas demokrasi. Money politic—terutama praktik serangan fajar—merupakan problem serius dalam penyelenggaraan pemilu meskipun telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui konsep internalisasi larangan money politic menjadi perilaku pemilih, (2) menganalisis mekanisme penguatan kesadaran anti–money politic, dan (3) menjelaskan peran nilai takwa sebagai faktor pembentuk konsistensi pemilih dalam menolak politik transaksional. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan dengan pendekatan normatif-syar’i, menggunakan sumber primer berupa ayat Al-Qur’an dan hadis tentang larangan risywah, serta sumber sekunder berupa literatur fikih siyasah, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa money politic adalah bentuk risywah yang merusak legitimasi kepemimpinan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Internalisasi larangan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan politik berbasis nilai Islam, pembudayaan sikap anti-suap, serta dakwah yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berintegritas. Nilai takwa berfungsi sebagai kontrol moral internal yang mendorong umat Islam untuk menolak politik uang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan money politic harus ditempuh melalui penegakan hukum, transparansi digital, dan pembinaan moral-spiritual agar pemilu berjalan selaras dengan prinsip etika politik dalam Islam.
Landasan Filosofis Terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas Nur’aini Azira Gusniar; Elly Nurlaili; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4919

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang memiliki hak yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Pada awalnya Indonesia belum memiliki lembaga pemantau pemenuhan hak penyandang disabilitas hinggaakhirnya Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sekaligus mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga pemantau pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Kehadiran KND menjadi titik acuan pemantauan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut maka tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis landasan filosofis terbentuknya KND dan pengaturan KND. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran KND merupakan upaya untuk mengisi kekosongan lembaga pengawas pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Kata Kunci: Komisi Nasional Disabilitas, KND, Lembaga Pengawas, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Analisis Pengaruh Minat Membaca Dan Self-Efficacy Terhadap Disposisi Berpikir Kritis Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Bintang, Gerhaniko; Eka Indah Nurlaili
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4922

Abstract

Disposisi berpikir kritis merupakan salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa Pendidikan Ekonomi dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang kompleks dan dinamis. Namun, berdasarkan hasil pra-survei, masih ditemukan kecenderungan rendahnya disposisi berpikir kritis mahasiswa yang diduga berkaitan dengan minat membaca dan self-efficacy. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat membaca dan self-efficacy terhadap disposisi berpikir kritis mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, dengan jumlah sampel sebanyak 225 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji asumsi, uji korelasi Spearman, serta analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh minat membaca terhadap disposisi berpikir kritis secara parsial; (2) terdapat pengaruh self-efficacy terhadap disposisi berpikir kritis secara parsial; dan (3) terdapat pengaruh minat membaca dan self-efficacy terhadap disposisi berpikir kritis secara simultan. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai faktor-faktor internal yang memengaruhi disposisi berpikir kritis mahasiswa, khususnya dalam konteks pendidikan ekonomi.
Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dari Tindak Represif Aparat Dalam Aksi Demo Di Gedung DPR Djamal; Wahyu Widodo; Nurul Fatimatus Sholihah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4929

Abstract

Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara damai, dan aparat kepolisian wajib memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjunjung prinsip HAM. Tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi, seperti kekerasan fisik, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun penangkapan tanpa prosedur merupakan melanggar peraturan nasional dan aturan HAM internasional. Aparat yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai KUHP dan peraturan disiplin kepolisian. Tujuan penelitian: 1).mengetahui hak mahasiswa sebagai demonstran; 2).mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa dari tindakan represif aparat saat demo. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sistem hukum Lawrence Friedman dan teori keadilan. Hasil penelitian berupa perlindungan hukum terhadap HAM mahasiswa dalam aksi demonstrasi telah dijamin secara konstitusional melalui UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun, serta peraturan internal POLRI
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskian Di Kabupaten Sumba Tengah Klementinus Edan Dawa; Markus U.K Yewang; Retno Hernawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4931

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk dan Upah Minimum Regional terhadap masalah kemiskinan di kabupaten Sumba Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Jumlah Penduduk, Upah Minimum Regional (UMR) dan Kemiskinan periode 2010-2023. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan sedangkan variabel Upah Minimum Regional (UMR) menunjukan pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Secara simultan, hasil uji F menunjukan bahwa Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah. Temuan ini juga menunjukan bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Regional (UMR) memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskina di Kabupaten Sumba Tengah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan berkaitan kebijakan agar jumlah penduduk dan Upah Minimum Regional (UMR) mampu menurunkan kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah.
Kebijakan Fiskal Pemberian Insentif Bea Masuk Impor Mobil Listrik Di Indonesia Visit Ida Rahayu; IM Arjaya; Luh Putu Suryani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4933

Abstract

Perkembangan pesat kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk mobil listrik. Kebijakan ini diatur melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.010/2025, yang dalam praktiknya menimbulkan masalah terkait kepastian hukum dan validitas peraturannya. Permasalahannya adalah bagaimana kebijakan fiskal mengenai bea masuk mobil listrik di Indonesia dan validitas PMK Nomor 62/PMK.010/2025 mendasari peraturan tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum kebijakan fiskal tentang bea masuk mobil listrik dan menilai validitas peraturan Menteri Keuangan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tentang bea masuk mobil listrik merupakan kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk mendorong investasi dan transfer teknologi. PMK Nomor 62/PMK.010/2025 secara formal berlaku, tetapi dalam praktiknya, berpotensi menimbulkan ambiguitas regulasi karena ketergantungan pada keputusan administratif lintas lembaga
Ta’aruf Dan Khitbah Serta Relevansinya: Studi Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Nadiyah Prisila Siregar; Romlah Widayanti; Ziyad Ulhaq
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4935

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ta’aruf dan khitbah dalam Al-Qur’an melalui penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir serta melihat relevansinya dalam konteks sosial masyarakat kontemporer. Latar belakang penelitian ini didasari fenomena meningkatnya perilaku pacaran di kalangan remaja yang kerap berujung pada penyimpangan moral dan maraknya perceraian di Indonesia, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep syariat Islam terkait pengenalan dan peminangan sebelum pernikahan. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan solusi islami yang dapat meminimalisasi risiko keretakan rumah tangga serta memberikan alternatif bagi masyarakat modern dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan, di mana data primer diperoleh dari kitab Tafsir al-Munir karya Wahbah Al-Zuhaili, sementara data sekunder berasal dari jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur’an yang membahas ta’aruf dan khitbah (antara lain QS. Al-Hujurat:13, QS. An-Nur:30–31, QS. Al-Baqarah:235, dan QS. An-Nisa:23) beserta penafsiran ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta’aruf diposisikan sebagai proses pengenalan yang menjaga kehormatan dan batas syariat, sedangkan khitbah sebagai ikatan awal yang diperbolehkan namun tetap diawasi agar tidak menjerumus pada perbuatan maksiat. Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa tolok ukur utama dalam memilih pasangan adalah ketakwaan, bukan status sosial atau harta. Relevansi konsep ini pada masa kini tampak pada upaya mencegah praktik pacaran bebas, menjaga kesucian hubungan laki-laki dan perempuan, serta mengurangi angka perceraian yang terus meningkat.
Tinjauan Yuridis Dampak Lingkungan Pembangunan Underpass Simpang Joglo Di Surakarta Hana Ayu Kristasari; Waluyo; Fatma Ulfatun Najicha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4936

Abstract

Pembangunan Underpass Simpang Joglo di Kota Surakarta ditujukan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas perkotaan, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak lingkungan berupa gangguan sistem drainase, banjir lokal, penurunan kualitas lingkungan permukiman, serta ketimpangan beban ekologis bagi masyarakat sekitar. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana dampak lingkungan pembangunan underpass tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta asas keadilan ekologis, dan bagaimana upaya penyelesaiannya pasca pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Underpass Simpang Joglo belum sepenuhnya menerapkan asas pencegahan dan keadilan ekologis secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, evaluasi pasca konstruksi, serta pemulihan lingkungan guna menjamin keberlanjutan infrastruktur dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Reformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Tidak Sah William G. Lumbantoruan; Ratna Arta Windari; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4939

Abstract

Perkawinan nonformal yang tidak diakui sepenuhnya oleh hukum negara, seperti perkawinan siri maupun hubungan di luar ikatan pernikahan secara resmi, sering memunculkan persoalan hukum terkait status anak dari hubungan itu. Praktik hukum di Indonesia menyatakan bahwa anak dari hubungan non-marital masih sering diperlakukan berbeda dengan anak sah, terlebih mengenai hak waris, pengakuan ayah kandung, dan akses dokumen identitas. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan pengakuan hubungan perdata seorang anak dan ayah biologis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka digunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi perbandingan. Temuan kajian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum mendesak dilakukan untuk menghapus diskriminasi terhadap anak akibat status perkawinan orang tua. Perbandingan dengan Malaysia, Maroko, dan Belanda menunjukkan bahwa sistem hukum yang adaptif dan berpihak pada kepentingan terbaik anak dapat diterapkan secara kontekstual di Indonesia. Oleh sebab itu, negara harus segera merumuskan reformasi regulasi dan memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih inklusif demi mendapatkan keadilan bagi seluruh anak.

Page 222 of 224 | Total Record : 2239

 220   221   222   223   224 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue