cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 219   220   221   222   223 
Tinjauan Yuridis Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman J&T Cargo Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Adanya Pencantuman Klausula Eksonerasi: Studi Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-Bpsk/2023/Pn.Mkd Kadek Sri Indriyani; Ni Ketut Sari Adnyani; Komang Febrinayanti Dantes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4902

Abstract

Klausula Eksonerasi merupakan ketentuan dalam perjanjian baku yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak dalam kontrak. Kajian penelitian berikut bertujuan guna (1) mengetahui tanggung jawab yang diberikan Perusahaan J&T Cargo terkait kerugian yang dialami konsumen akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi, dan (2) menganalisis dasar pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Nomor: 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mkd. Dengan begitu, kajian penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui studi putusan pengadilan terkait tanggung jawab pelaku usaha akibat adanya pencantuman klausula eksonerasi yang merugikan konsumen, dengan menggunakan teknik deskriptif. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, kemudian didukung dengan teknik kepustakaan (library research) serta studi dokumen putusan pengadilan dan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni 1) kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi tanggung jawab hukum sebagai penyedia jasa dan ganti kerugian yang tidak dilakukan secara penuh sesuai undang-undang yang berlaku. Selanjutnya 2) dalam perkara ini, pertimbangan hakim terbatas secara prosedural dan tidak menembus substansi perlindungan konsumen yang dirugikan, sehingga keadilan substantif bagi konsumen tidak tercapai, dan hukum justru terkesan melindungi pelaku usaha yang lalai
Kedudukan Alat Bukti Surat Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Dan Implikasinya Terhadap Pembuktian Darin Aisyah Putri Handoyo; Muthia Shelomita; Audya Azizah Syavitrie; Sri Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4903

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia, khususnya terkait penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti. Perubahan ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengkaji kedudukan yuridis dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan yuridis surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata, (2) kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan, serta (3) implikasi yuridis penggunaannya terhadap sistem pembuktian nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi terhadap lima putusan pengadilan dalam rentang waktu 2010–2024 untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti elektronik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat elektronik diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE dan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan alat bukti surat konvensional sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Dalam praktiknya, hakim memberikan kekuatan pembuktian sempurna terhadap bukti elektronik yang disertai verifikasi forensik digital dan menjaga chain of custody; kekuatan pembuktian sedang terhadap bukti yang memenuhi syarat formal; serta kekuatan pembuktian lemah terhadap bukti tanpa autentikasi memadai. Implikasi yuridisnya mencakup perluasan makna “surat” dalam hukum pembuktian, pergeseran beban pembuktian melalui prinsip praduga keaslian dokumen elektronik, kebutuhan standardisasi verifikasi forensik digital, serta urgensi harmonisasi antara HIR dan UU ITE guna menjamin kepastian hukum di era digital.
Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atas Merek Produk dalam Sengketa Paten Samsung dan Apple Wijaya, I Made Summa Ananta; Yuliartini, Ni Putu Rai; Mangku, Dewa Gede Sudika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4904

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong sector perdagangan menuju persaingan global yang semakin ketat, sehingga menuntut perlindungan hokum terhadap hasil kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, memiliki peranan penting dalam melindungi investasi teknologi agar tidak digunakan secara tidak sah oleh pihak laindalam jangka waktu tertentu. Pemberian hak paten bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong inovasi melalui kewajiban pemegang paten unutk mempublikasikan inventasinya. Dalam Pratik bisnis, kebebasan memproduksi dan memasarkan produk sering kali diiringi dengan persaingan yang tidak sehat, termaksuk UU RI no. 14 tahun 2001, pasal 1, ayat 1 pelanggran hak paten. Tingginya permintaan pasar terhadap produk inovatif membuka peluang terjadinya peniruan dan pengangguran teknologi tanpa izin oleh pelaku usaha lain demi memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi memicu sengketa hukum antara pemilik paten dan pihak yang di duga melakukan pelanggran. Penulis ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, melalui studi kasus dugaan pelanggaran hak paten oleh Samsung terhadap Apple, guna memahami bentuk pelanggaran serta implikasi hukumnya dalam dunia bisnis dan persaingan usaha.
Peranan Advokat Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana Narkotika di Polres Badung Ni Luh Oki Damayanti; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Wayan Werasmana Sancaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4905

Abstract

Peredaran narkoba menjadi bahaya penting di masyarakat Indonesia dan menjadi permasalahan yang komplek di Kabupaten Badung. Kasus-kasus tindak pidana narkotika yang berdampak serius terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi salah satu fokus utama aparat hukum kepolisian di Polres Badung. Dalam tindak pidana narkotika pendampingan advokat sangat penting, terutama dalam kasus narkotika yang kerap kali melibatkan tekanan psikologis, kesalahan prosedur, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peranan advokat dalam proses penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi advokat dalam menjalankan perannya pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer yang berasal dari responden atau informan dan observasi langsung di lapangan, menggunakan sumber dari peraturan perundang- undangan yang relevan dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Peranan advokat dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung secara normatif telah didukung dalam KUHAP serta undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan keberadaan advokat sangatlah bergantung pada kebijakan penyidik dan kesadaran tersangka. Faktor penghambat advokat pada tahap penyidikan meliputi : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah berasal dari Undang-Undang, penegak hukum dan kultur atau kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang kurang memahami tentang bantuan hukum
Strategi Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong Moh Agim; Ramli Mahmud; Saleh Al Hamid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4909

Abstract

Pengawasan pemilu memperoleh makna strategis karena menjadi prasyarat bagi terwujudnya legitimasi kekuasaan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Namun, pada level kecamatan, efektivitas pengawasan sering kali dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan konteks sosial politik lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan Panwascam Moutong pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam menjaga integritas proses elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, yang dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengawasan terimplementasi melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Strategi preemtif dilakukan melalui pemetaan risiko dan koordinasi berjenjang; strategi preventif melalui sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif; sedangkan strategi represif melalui verifikasi prosedural berbasis bukti. Secara normatif dan prosedural, pengawasan telah berjalan sesuai koridor hukum, namun efektivitas substantif masih dipengaruhi oleh ketidakseimbangan rasio sumber daya manusia terhadap luas wilayah serta keterbatasan dan keterlambatan anggaran operasional. Implikasinya, penguatan proporsionalitas personel dan stabilitas dukungan anggaran menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di tingkat lokal.
Pengaruh Kualitas Layanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan pada Bengkel Montecarlo Solo Rehulina Margaretha Purba; Ari Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4910

Abstract

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia berdampak pada meningkatnya kebutuhan jasa perawatan kendaraan serta persaingan antar bengkel mobil. Dalam konteks jasa otomotif, kualitas layanan dan fasilitas menjadi faktor penting yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Menganalisis pengaruh kualitas layanan dan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan pada Montecarlo Bengkel Mobil Solo Surakarta. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Data primer diperoleh melalui kuesioner kepada 100 responden pelanggan menggunakan teknik accidental sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Kualitas layanan dan fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Fasilitas menjadi variabel yang paling dominan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,748 menunjukkan bahwa 74,8% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut. Kepuasan pelanggan bengkel dipengaruhi oleh kualitas layanan dan fasilitas, dengan fasilitas sebagai faktor dominan. Peningkatan standar pelayanan serta pengelolaan fasilitas yang memadai menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan
Implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atas Ketiadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Kabupaten Buleleng Tampubolon, Franjes; Ardhya, Si Ngurah; Windari, Ratna Artha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4911

Abstract

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di setiap kabupaten/kota sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Namun secara empiris, Kabupaten Buleleng hingga saat ini belum membentuk BPSK. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 49 UUPK di Kabupaten Buleleng, faktor-faktor penghambat pembentukan BPSK, serta dampak ketiadaan lembaga tersebut terhadap perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling melalui wawancara serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi norma belum terlaksana secara struktural karena pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pengawasan barang dan penyelesaian keluhan secara administratif informal. Hambatan utama meliputi persepsi minimnya sengketa konsumen, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kecenderungan sentralisasi penyelesaian sengketa di tingkat provinsi. Ketiadaan BPSK berimplikasi pada terbatasnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara amanat normatif undang-undang dan realitas implementasi di daerah, sehingga diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk membentuk BPSK sebagai wujud perlindungan hukum bagi konsumen
Edukasi Strategi Pemasaran Digital Berbasis TikTok dan Instagram pada UMKM Ayam Penyet Kremes di Medan Dwi Stefiani Br Purba; Fadhilah Lubis; Irnawati Hulu; Stevany; Irvan Rolyesh Situmorang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan pemasaran digital melalui platform TikTok dan Instagram dalam meningkatkan kesadaran merek dan potensi penjualan pada usaha yang baru berdiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik usaha yang telah menjalankan bisnisnya selama kurang lebih dua bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi promosi yang digunakan saat ini masih bersifat konvensional, yaitu melalui penyebaran brosur kepada mahasiswa sebagai target pasar utama. Namun, pemilik usaha memiliki pemahaman awal mengenai peran TikTok dalam meningkatkan brand awareness dan Instagram dalam membangun citra serta loyalitas merek. Informan juga menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan pemasaran digital dan meyakini bahwa media sosial mampu meningkatkan penjualan. Penelitian ini didapatkan bahwa implementasi pemasaran digital melalui TikTok dan Instagram berpotensi meningkatkan jangkauan pasar, membangun citra merek, serta mendorong peningkatan penjualan jika dilakukan secara konsisten dan terstruktur. Oleh karena itu, disarankan agar pelaku usaha mulai menerapkan strategi pemasaran digital secara bertahap dengan fokus pada konsistensi konten dan peningkatan literasi digital.
Tanggung Jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam Penanganan Stunting Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 Nilam Felin Dwi Putriyono; Vieta Imelda Cornelis; Nur Handayati; Sri Astutik; Andik Mannulusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4913

Abstract

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan menjadi tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin hak anak atas kesehatan. Pemerintah Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 sebagai dasar hukum percepatan penurunan stunting di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan percepatan penurunan stunting di Kota Surabaya serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban administratif pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 mengatur pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), pembagian kewenangan antar perangkat daerah, serta mekanisme koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat yang berimplikasi pada perbedaan pertanggungjawaban administratif. Apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan program, maka pertanggungjawaban administratif dapat dikenakan sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas gizi dan kesehatan.
Kepastian Hukum Terhadap Ahli Waris Berwarganegara Asing Yang Pailit Di Indonesia Dikko Ammar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.4915

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan pailit yang mengakui keberadaan utang serta menetapkan ahli waris berwarganegara asing sebagai debitor pailit, meskipun konstruksi tersebut dipandang tidak sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian difokuskan pada Putusan Nomor 226/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang menyatakan pailit terhadap ahli waris Alm. Eka Rasja Putra Said, yaitu Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly, warga negara Singapura. Penelitian ini menganalisis pemaknaan utang terhadap ahli waris asing, kedudukannya sebagai subjek kepailitan, serta implikasinya terhadap sistem hukum kepailitan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) tidak terpenuhi karena hubungan hukum antara kreditor dan ahli waris tidak lahir secara langsung. Penetapan ahli waris asing sebagai debitor pailit juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan mengenai pemisahan boedel waris serta prinsip teritorialitas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan preseden problematik dalam praktik kepailitan di Indonesia.

Page 221 of 224 | Total Record : 2239

 219   220   221   222   223 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue