cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,420 Documents
Pengaruh Lingkungan Pertemanan Terhadap Gaya Hidup Hedonisme Pada Mahasiswa Rantau Perguruan Tinggi Swasta Di Yogyakarta Puji Aprilia Sartika; Nuru Samiroh; Wanda Salaisa Renata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4084

Abstract

Lingkungan pertemanan memiliki dampak yang cukup besar bagi kalangan usia muda tidak terkecuali pada mahasiswa. Mahasiswa rantau memiliki kesulitan dalam proses penyesuaian diri dikarenakan adanya transisi menuju lingkungan baru yaitu dunia perkuliahan, dunia perkuliahan memberikan cakupan pola interaksi yang lebih kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang disebabkan oleh lingkungan pertemanan terhadap gaya hidup hedonisme mahasiswa rantau perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan pendekatan Survei. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan dari lingkungan pertemanan mahasiswa rantau di Yogyakarta terhadap gaya hidup hedonisme. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi pengaruh dari kelompok pertemanan, semakin besar kecenderungan seseorang untuk mengadopsi gaya hidup hedonisme. Penelitian ini menunjukan urgensi dari seleksi kelompok pertemanan pada masyarakat usia muda, seperti halnya mahasiswa, karena sebagian besar keputusan yang terjadi di dalam hidup mereka dipengaruhi oleh kelompok pertemanan. Kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa secara signifikan gaya hidup hedonisme dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan.
Perlindungan Hak Narapidana Perempuan, Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Yusuf Setiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4088

Abstract

Perempuan yang menjalani pidana penjara tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, termasuk hak atas kesehatan reproduksi dan peran keibuan. Namun, sistem pemasyarakatan yang masih berorientasi pada standar universal sering kali mengabaikan kebutuhan spesifik narapidana perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis prinsip perlindungan hak narapidana perempuan melalui pendekatan komparatif antara doktrin Maqashid Syari’ah dalam Hukum Islam dan instrumen Hak Asasi Manusia, khususnya The Bangkok Rules. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan substansial antara nilai-nilai perlindungan dalam Hukum Islam dan HAM, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Sinkronisasi kedua perspektif tersebut dapat menjadi dasar perumusan model perlindungan hak narapidana perempuan yang adil, humanis, dan sensitif gender
Islamic Legal Epistemology As The Foundation Of Business Ethics In Sharia-Based Creative Economy Ahmad Fahrur Rido; Anwar Ma'rufi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4377

Abstract

The growth of the sharia-based creative economy in the digital era presents complex ethical challenges, particularly concerning the commercialization of values, digital plagiarism, and cultural exploitation. The urgency of this research lies in the effort to construct a business ethics paradigm rooted in the epistemology of Islamic law that is not merely normative, but also rational and contextual. The primary objective of this study is to examine how the epistemology of Islamic law can function as a foundation for shaping business ethics within a sharia-based creative economy. This research adopts a qualitative approach with a normative–philosophical orientation, employing a literature review of classical sources such as uṣūl al-fiqh texts, as well as contemporary works in Islamic economics and business ethics. The analytical techniques used include content analysis, hermeneutics, and conceptual analysis. The findings indicate that the epistemology of Islamic law generates a value system that balances economic creativity with moral responsibility through the principles of maqāṣid al-sharīʿah, justice, trust (amānah), and public welfare (maṣlaḥah). The proposed model of sharia-based creative business ethics emphasizes that Islamic law functions not only as a formal regulatory framework but also as a system of value production that shapes ethical awareness in economic innovation. This study recommends further empirical research to strengthen the application of sharia principles within the digital creative economy ecosystem.
Pengaruh Hadis Optimalisasi Potensi Diri terhadap Pengembangan Bakat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Nafis, Yafi Sahala; Ihsan, Muhammad Nur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hadis tentang optimalisasi potensi diri terhadap pengembangan bakat mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Hadis yang dijadikan landasan menekankan pentingnya pengembangan kemampuan dan tanggung jawab individu sebagai bentuk aktualisasi diri yang bernilai ibadah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner menggunakan skala Likert. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang diambil dengan metode simple random sampling. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, dan regresi linier sederhana Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel hadis optimalisasi potensi diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan bakat mahasiswa, dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,550 dan signifikansi p < 0,001. Hal ini menandakan bahwa hadis berperan penting dalam membentuk kesadaran mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri dan memberikan kontribusi sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa nilai-nilai hadis dapat diimplementasikan dalam pendidikan modern sebagai dasar pembentukan karakter dan pengembangan potensi individu.
Bibliometric Analysis of Digital Economy and Adaptive Governance in the Era of Crypto Innovation (2015–2025) Reno; Lidya De Vega
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4511

Abstract

Perkembangan ekonomi digital yang ditandai dengan inovasi kripto dan teknologi blockchain telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola ekonomi dan kebijakan publik di berbagai negara. Transformasi ini menuntut hadirnya pendekatan tata kelola yang adaptif agar inovasi digital dapat berkembang sejalan dengan stabilitas ekonomi dan perlindungan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis perkembangan riset ilmiah mengenai ekonomi digital dan adaptive governance dalam era inovasi kripto selama periode 2015–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis bibliometrik. Data diperoleh dari basis data Scopus dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk mengidentifikasi tren publikasi, kontribusi negara, pola kolaborasi, serta keterkaitan tema penelitian melalui analisis kata kunci dan visualisasi jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa publikasi terkait ekonomi digital dan inovasi kripto mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan dominasi kontribusi dari negara-negara maju. Tema ekonomi digital dan market menjadi pusat kajian utama, yang terhubung erat dengan isu web3, legalitas, inovasi kolaboratif, dan tata kelola adaptif. Selain itu, isu privasi data dan model bisnis digital muncul sebagai tema yang berkembang dan berpotensi menjadi agenda riset masa depan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kajian ekonomi digital semakin bergerak ke arah pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan teknologi, pasar, dan tata kelola adaptif, serta memiliki implikasi penting bagi pengembangan kebijakan publik di era ekonomi digital.
Analisis Penggunaan GAAR (Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi) Presiden Prabowo Subianto dalam Prinsip Rule of Law Rizki Mubarok
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4516

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan instrumen GAAR (grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi) oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka prinsip rule of law dan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini meninjau evolusi historis penggunaan GAAR sejak era Soekarno serta menilai dinamika kontemporernya pada masa pemerintahan Prabowo. Temuan menunjukkan bahwa meskipun instrumen GAAR merupakan kewenangan prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional, praktik penggunaannya tidak pernah sepenuhnya independen dari konteks politik. Pada masa Prabowo, sejumlah kasus seperti amnesti Hasto Kristiyanto, abolisi Tom Lembong, dan rehabilitasi Ira Puspadewi memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan koreksi hukum dan persepsi impunitas politik, terutama dalam situasi ketika DPR didominasi koalisi pendukung pemerintah yang melemahkan fungsi pengawasan. Analisis menunjukkan bahwa praktik GAAR yang tidak memenuhi prinsip transparansi, objektivitas, dan proporsionalitas berpotensi menggeser fungsi GAAR dari mekanisme executive clemency menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan prinsip rule of law, equality before the law, dan independensi peradilan agar kewenangan GAAR tidak mereduksi integritas sistem peradilan serta tetap berada dalam koridor konstitusional yang demokratis.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri : (Studi Putusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Mdn) Sembiring Brahmana, Kemala Dewi; Joharsah; Harmuzan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4567

Abstract

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih berada pada tingkat yang dirusak, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, penerapan sanksi pidana berdasarkan hukuman pengadilan, dan hambatan dalam penegakan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus melalui analisis Keputusan Nomor 2366/Pid.Sus/2023/PN Medan. Materi hukum dikumpulkan melalui studi literatur yang terdiri dari undang-undang, keputusan pengadilan, literatur hukum, dan jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kriminal merupakan kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam lingkup hubungan rumah tangga, yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana umum yang dapat dituntut tanpa pengaduan dari korban. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara delapan bulan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Meskipun keputusan tersebut sah secara hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Hambatan dalam penegakan hukum terdapat dalam aspek yuridis, seperti tidak adanya pedoman hukuman yang jelas, dan aspek non-yuridis termasuk tekanan sosial dan budaya patriarki. Oleh karena itu, konsistensi dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dan penguatan mekanisme perlindungan korban sangat diperlukan.
Sinergi Fiskal Moneter Dalam Optimalisasi Dana Pemerintah Di Bank Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Keuangan Negara Mahfud Saepudin; W. Riawan Tjandra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4721

Abstract

Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah elemen kunci dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam memaksimalkan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Dana pemerintah, seperti Saldo Dana Pemerintah (SDP), tidak hanya berfungsi sebagai alat likuiditas fiskal, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas moneter dan efektivitas kebijakan makroekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan pelaksanaan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia, dengan sudut pandang hukum keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Bank Indonesia, serta peraturan pelaksana yang relevan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk mendorong koordinasi fiskal dan moneter secara terstruktur dan terukur, tanpa mengorbankan prinsip independensi Bank Indonesia.  Optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia mencerminkan praktik sinergi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, sinergi ini juga membawa risiko hukum, terutama potensi moral hazard dan penurunan independensi bank sentral jika batas koordinasi tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu dikelola secara proporsional dalam kerangka hukum keuangan negara agar pengelolaan dana pemerintah tetap sah secara hukum, efektif secara ekonomi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.  
Business Judgment Rule Dalam Uu Bumn 2025: Antara Perlindungan Direksi Dan Celah Impunitas Munazar Umar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4820

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menandai perubahan fundamental dalam tata kelola BUMN di Indonesia, khususnya melalui adopsi prinsip Business Judgment Rule (BJR). Penelitian ini mengkaji hakikat ganda BJR sebagai mekanisme pelindung bagi direksi BUMN sekaligus potensi celah impunitas dalam kasus korupsi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, studi ini menganalisis implementasi BJR dalam konteks pertanggungjawaban hukum BUMN. Temuan menunjukkan bahwa meskipun BJR memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan berdasarkan pertimbangan rasional, masih terdapat risiko signifikan terhadap penyalahgunaan. Ketegangan antara melindungi pertimbangan bisnis profesional dan mencegah korupsi menjadi lebih kompleks mengingat status ambigu kekayaan BUMN berdasarkan undang-undang baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi BJR yang efektif memerlukan mekanisme pengawasan ketat, standar prosedural yang jelas, dan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum untuk membedakan antara risiko bisnis yang sah dan tindak pidana. Studi ini merekomendasikan penetapan pedoman komprehensif untuk penerapan BJR dan penguatan kerangka tata kelola korporasi untuk menyeimbangkan perlindungan direksi dengan prinsip akuntabilitas.
Pengembangan Organisasi Qoulan Sadida; Siti Khofifah; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis digital learning dalam meningkatkan daya saing organisasi di era transformasi digital. Perubahan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk memiliki SDM yang adaptif, kompeten, dan inovatif agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis berbagai strategi digital learning seperti Learning Management System (LMS), microlearning, blended learning, gamifikasi, talent mapping, serta learning analytics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital learning yang terintegrasi mampu meningkatkan kompetensi digital, produktivitas kerja, serta efektivitas pengambilan keputusan berbasis data. Namun demikian, tantangan seperti kesenjangan kompetensi, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan infrastruktur perlu dikelola secara strategis. Oleh karena itu, komitmen manajemen, budaya organisasi yang adaptif, serta evaluasi berbasis kinerja menjadi faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan.