cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 232   233   234   235   236 
Penguatan Demokrasi Deliberatif Sebagai Bentuk Civic Disposition: Studi SMK Negeri 2 Karanganyar Abdul Bari Fathoni; Muhammad Hendri Nuryadi; Moh. Muchtarom; Anis Suryaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4930

Abstract

Demokrasi deliberatif menekankan partisipasi inklusif, dialog rasional, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang relevan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi OSIS dalam memperkuat praktik demokrasi deliberatif sebagai bentuk civic disposition serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan pembina OSIS, pengurus, dan anggota OSIS. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan demokrasi deliberatif dilakukan melalui tiga strategi, yaitu penetapan tujuan organisasi dengan adanya keterbukaan dalam peninjauan visi dan misi serta seleksi pengurus, penyusunan program kerja yang partisipatif, serta alokasi sumber daya sekolah untuk mendukung keterlibatan siswa. Strategi tersebut berkontribusi pada pembentukan civic disposition siswa, terutama dalam aspek adab berpikir, disiplin diri, keterbukaan berpikir, dan toleransi terhadap keberagaman. Namun demikian, pada pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada minat partisipasi berupa rendahnya partisipasi aktif siswa, dominasi kekuasaan berupa adanya pengaruh senioritas dan hierarki persepsi, dan pada komitmen deliberasi berupa lemahnya komitmen terhadap prinsip deliberasi.
Batasan Yurisdiksi Universal dalam Penegakan Kejahatan Internasional Bella Ananda Sari; Wevy Efticha Sary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4990

Abstract

Pelayanan Yurisdiksi universal merupakan prinsip hukum pidana internasional yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tanpa memperhatikan lokasi kejahatan maupun kewarganegaraan pelaku dan korban. Penerapan prinsip ini dalam praktik tidak bersifat tanpa batas, melainkan dibatasi oleh norma hukum internasional dan praktik negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan yurisdiksi universal dalam penegakan kejahatan internasional serta mengkaji penerapannya beserta kendala yuridis dan politis yang dihadapi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis instrumen hukum internasional, literatur, dan praktik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan yurisdiksi universal meliputi pembatasan berdasarkan jenis kejahatan internasional yang serius, keberadaan pelaku di wilayah negara penuntut, prinsip komplementaritas dengan yurisdiksi nasional, serta penghormatan terhadap imunitas pejabat negara. Penerapan yurisdiksi universal berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam mencegah impunitas, namun implementasinya menghadapi kendala perbedaan pengaturan nasional dan pertimbangan politik antarnegara. Kejelasan batasan yurisdiksi universal diperlukan agar penerapannya tetap sejalan dengan hukum internasional dan efektif dalam mendukung akuntabilitas atas kejahatan internasional.
Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di PAUD Permata Delima Jumiati; Agung Setiabudi; Asmariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5017

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini. Orang tua memiliki peranan strategis dalam hal membentuk karakter, kebiasaan belajar, dan nilai-nilai moral moral yang positif, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan orang tua dalam meningkatkan mutu pendidikan di PAUD Permata Delima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk‑bentuk keterlibatan orang tua dan kontribusinya dalam meningkatkan mutu pendidikan di PAUD Permata Delima. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research) subjek penelitian meliputi orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan orang dalam mendampingi anak belajar dirumah dan berkomunikasi aktif kepada guru, serta keterlibatan di sekolah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, sosial dan emosi anak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua yang intensif mampu meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini di pedesaan secara berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu No 208/Pid.Sus/2020/Pn/Bgl. Tentang Manipulasi Data Elektronik Pedi Sandiki; Dwikari Nusristiningsih; Marlinah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5018

Abstract

Meningkatnya kejahatan siber, khususnya tindak pidanamanipulasi data elektronik yang menimbulkan ancamanserius terhadap keamanan informasi dan kepastian hukum di Indonesia. Kasus yang menjadi objek kajian adalah perkaraNomor 208/Pid.Sus/2020/PN.Bgl, di mana terdakwadinyatakan bersalah melakukan manipulasi data elektroniknamun dijatuhi pidana yang relatif ringan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengidentifikasikelemahan dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif, dengan pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur dan jurnal hukum), serta tersier (kamusdan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secarakualitatif melalui pendekatan deduktif dan analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukumhakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkanprinsip kepastian hukum dan teori pemidanaan yang proporsional, karena putusan yang dijatuhkan tidakmemberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku. Kelemahan hakim juga ditemukan dalam aspek pemahamanteknis terhadap bukti digital serta kesulitan dalampembuktian alat bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pembaruan hukum siber agar penegakan hukum terhadapkejahatan digital lebih efektif dan adil.
Perbandingan Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Waris Antara Indonesia dan Belanda Hafifah Permata Azahra; Rohaini; Dianne Eka Rusmawati; Selvia Oktaviana; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5019

Abstract

Hak atas merek merupakan aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga perlindungan hukumnya termasuk mekanisme pengalihannya menjadi krusial dalam hukum kekayaan intelektual. Di Indonesia, pengaturan mengenai pengalihan hak atas merek melalui waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam praktiknya masih sering ditemukan kompleksitas prosedural dan ketidakpastian hukum bagi ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan regulasi serta mekanisme pengalihan hak atas merek melalui waris antara sistem hukum di Indonesia dan Belanda guna menemukan formulasi perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pemegang hak merek. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait merek di kedua negara, bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan sistem pewarisan merek di Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui merek sebagai objek yang dapat diwariskan, terdapat perbedaan signifikan dalam hal prosedur pendaftaran dan pembuktian hak bagi ahli waris. Di Belanda, sistem pengalihan cenderung lebih terintegrasi dengan hukum perdata umum yang memudahkan transisi kepemilikan, sementara di Indonesia diperlukan pencatatan resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar pengalihan tersebut memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Perbandingan ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat mengadopsi efisiensi birokrasi dari sistem Belanda untuk memperkuat kepastian hukum bagi ahli waris pemilik merek di Indonesia
Kekaburan Norma Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pertanggungjawaban Direksi atas Kerugian Perseroan Ahmad Mudlofar; Dara Puspitasari; Sylvia Setjoatmadja
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5020

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha dominan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT), yang bertujuan menyeimbangkan fleksibilitas bisnis dengan tata kelola yang baik. Namun, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT sering kali menimbulkan ambiguitas norma. Frasa seperti "kesalahan", "kelalaian", dan "itikad baik" menciptakan ketidakpastian hukum dan berisiko melumpuhkan doktrin Business Judgment Rule (BJR), yang seharusnya melindungi direksi dari keputusan bisnis berisiko namun wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekaburan norma pada Pasal 97 ayat (3) UU PT dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban direksi, serta merumuskan upaya harmonisasi dengan doktrin BJR. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT mengakibatkan yurisprudensi yang tidak konsisten, di mana pengadilan cenderung berfokus pada dampak kerugian daripada pembuktian unsur itikad baik. Hal ini menimbulkan risiko litigasi tinggi bagi direksi profesional dan berpotensi menghambat iklim investasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UU PT untuk mengklasifikasikan derajat kesalahan direksi secara eksplisit dan mengadopsi doktrin Business Judgment Rule secara tertulis. Langkah ini krusial untuk memberikan kepastian hukum, membedakan antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian berat, serta menyeimbangkan perlindungan aset perseroan dengan hak-hak hukum direksi dalam menjalankan fungsinya.
Konflik Norma antara Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi dalam Perspektif Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori Safara Akmaliah; Prihatin Effendi; Zakiah Noer
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5021

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dalam menyelesaikan konflik norma antara Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskrepansi norma materiil mayoritas terjadi pada sektor fiskal dan manajemen aset daerah. Meskipun mekanisme pembatalan telah bertransisi dari executive review ke judicial review pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, ketidaksinkronan vertikal tetap terjadi akibat lemahnya pengawasan preventif dan miskonsepsi kewenangan atributif daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa supremasi hukum nasional memerlukan digitalisasi legislasi, penguatan kapasitas intelektual pembentuk hukum di daerah, serta integrasi asas hierarki dengan prinsip lex specialis dan lex posterior guna memitigasi fragmentasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Cacat Tersembunyi Barang Roni Pranata Ferdiyansyah; Ika Ayudyanti; Zakiah Noer
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5022

Abstract

Transformasi perlindungan konsumen terhadap cacat tersembunyi (hidden defects) di Indonesia telah bergeser dari paradigma kontraktualistik kolonial menuju pengukuhan hak asasi manusia kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas proteksi yuridis konsumen dalam kasus cacat tersembunyi melalui harmonisasi antara Pasal 1491 KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin strict liability dan prinsip caveat venditor telah diintegrasikan guna memperkuat posisi tawar konsumen, terdapat disparitas normatif yang signifikan, terutama mengenai batasan masa kedaluwarsa klaim enam bulan dalam KUHPerdata yang dinilai restriktif bagi komoditas tahan lama (durable goods). Selain itu, muncul tantangan teknis dalam ekosistem e-commerce dan produk digital yang memicu asimetri informasi serta hambatan pembuktian. Studi ini menyimpulkan perlunya reformasi regulasi melalui amandemen UUPK yang mengintegrasikan AI traceability, sinkronisasi masa klaim dengan standar internasional (seperti EU Directive 85/374/EEC), serta institusionalisasi peradilan khusus konsumen guna menjamin kepastian hukum yang proporsional bagi konsumen dan pelaku usaha.
Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 Perihal PKPU/Kepailitan dan AYDA dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah di Indonesia Charles Agustinus Runtu; Suyanto; Ika Ayudyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai standar pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di sektor properti Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, studi ini mengidentifikasi adanya pergeseran paradigma dari efisiensi likuidasi utang berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menuju prioritas perlindungan konsumen dan keberlanjutan proyek (going concern). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA tersebut diproyeksikan untuk memitigasi risiko pengabaian proyek dan kepailitan massal, implementasinya memicu ketegangan hierarki dalam peraturan perundang-undangan serta menciptakan ambiguitas bagi kreditur separatis dalam penyelesaian kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Lebih lanjut, munculnya mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai alternatif non-litigasi pasca-pembatasan PKPU masih menghadapi kendala terkait eksekusi aset dan sengketa kepemilikan. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum diperlukan melalui revisi Undang-Undang Kepailitan atau penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengintegrasikan mekanisme pengawasan prudensial, seperti rekening penampungan (escrow account) dan standardisasi klausul force majeure, guna mencapai keseimbangan kepentingan yang adil bagi kreditur, debitur, dan publik dalam ekosistem properti nasional.
Investigating The Use of SimDif Website-Based Media in English Language Teaching : (A Descriptive Qualitative Study at SMK Pancasila 3 Baturetno) Novika Ayu Ardhianti; Hersulastuti; Endang Eko Djati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5024

Abstract

The integration of interactive web-based learning media has become increasingly important in English Language Teaching (ELT), particularly in vocational education where learning relevance and practical communication skills are essential. This study aims to explore the implementation of the SimDif website as an interactive learning medium in vocational English classrooms, focusing on its instructional process, challenges, influence on students’ motivation and engagement, as well as its perceived benefits and limitations. This research employed a qualitative descriptive design conducted at SMK Pancasila 3 Baturetno. The participants consisted of a teacher collaborator and Grade XI Technical Machining students. Data were collected through classroom observations, student interviews, and a teacher collaborator interview. Classroom field notes were used to capture learning activities, interactions, and student responses during the implementation of SimDif. Data were analyzed using thematic analysis through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that SimDif was implemented through structured stages, including platform introduction, analysis of model texts, guided website creation, and student presentations. Despite challenges related to internet connectivity, time management, and students’ initial digital skills, the use of SimDif positively influenced students’ motivation and engagement. Students demonstrated increased participation, confidence, collaboration, and autonomy in learning English, particularly when completing vocationally relevant tasks. Furthermore, SimDif facilitated authentic language use by connecting English learning with students’ vocational contexts, although its effectiveness depended on teachers’ pedagogical and technological readiness. In conclusion, SimDif functions as a meaningful interactive web-based learning medium that supports student-centered, motivating, and contextually relevant English learning in vocational schools. This study suggests that teacher guidance, task design, and infrastructure support are crucial to maximize the pedagogical potential of website-based learning media in ELT.

Page 234 of 245 | Total Record : 2447

 232   233   234   235   236 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue