cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 269   270   271   272   273 
Metode Menghafal Al-Qur’an Tingkat Mutawassithah Di Pondok Pesantren Minhajussunnah Magelang Gustami, Belina Anggia; Rohman, Abdul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5598

Abstract

Menghafal Al-Qur’an merupakan bagian penting dalam pendidikan pesantren dan membutuhkan metode yang sesuai dengan perkembangan santri, khususnya pada tingkat Mutawassithah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode menghafal Al-Qur'an yang digunakan di Pondok Pesantren Minhajussunnah Magelang serta memahami penerapan metode tersebut dalam kegiatan hafalan harian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memahami langkah pembelajaran hafalan yang diterapkan. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi, penyajian, dan identifikasi informasi inti untuk menghasilkan deskripsi sistematis tentang metode yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan hafalan dilaksanakan secara terjadwal, meliputi hafalan baru dan hafalan lama dengan sistem setoran dan evaluasi bertahap sebelum melanjutkan ke surat berikutnya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang diterapkan mampu membantu menjaga kualitas hafalan santri, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah pengajar, perbedaan kemampuan santri, serta menurunnya motivasi sebagian santri akibat faktor eksternal.
Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penuntut Tunggal dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dyah Harum Surtikanti; Faisal Riza; Nursariani Simatupang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5599

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Kejaksaan sebagai penuntut tunggal (Single Prosecution System) dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian adalah adanya dualisme kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas penuntutan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) harmonisasi kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dan KPK membentuk konfigurasi asimetri fungsional yang bersifat kolaboratif; (2) kewenangan Kejaksaan bersifat atributif dan dapat didelegasikan oleh Jaksa Agung; serta (3) hambatan yuridis berupa disharmoni peraturan dan belum optimalnya koordinasi dapat diatasi melalui harmonisasi regulasi mengacu pada model Single Prosecution System tidak murni.
Analisis Hukum Terhadap Status Lahan Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan: (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 Dan Nomor 134 K/Tun/2007) Madayan Hasibuan; Onny Medaline; Farid Wajdi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5600

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar hukum, legalitas lahan, serta implikasi dua putusan Mahkamah Agung yang bertentangan terkait penguasaan lahan oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan di Register 40, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Dengan metode yuridis normatif dan empiris, ditemukan bahwa secara normatif koperasi memiliki dasar hukum kuat, namun secara empiris legalitasnya menjadi tidak pasti akibat konflik kebijakan dan dualisme putusan: Putusan MA No. 2642 K/Pid/2006 menekankan aspek pidana hingga merampas aset, sedangkan Putusan MA No. 134 K/TUN/2007 justru membatalkan dasar pencabutan izin dan mendukung hak kelola koperasi. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan bagi anggota koperasi serta masyarakat, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi putusan peradilan untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dana Investasi Pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia: (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) Dhimas Abie Thoyib; Adi Mansar; Agusta Ridha Minin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5601

Abstract

Tindak pidana korupsi pada sektor keuangan negara, khususnya yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menunjukkan kompleksitas yang tinggi baik dari aspek perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun pembuktian pertanggungjawaban pidana pelaku. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah perkara korupsi dana investasi pada PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah sangat besar dan berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik. Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jakarta Pusat menjadi penting untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana hakim menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi, bentuk kesalahan pelaku, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan korporasi dan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi diharapkan terus menegakkan prinsip keadilan substantif dengan memperhatikan dampak sosial, moral, dan ekonomi dari perbuatan koruptif. Pertimbangan hukum sebaiknya tidak hanya fokus pada unsur formil, tetapi juga memperhatikan kerugian moral dan sosial yang ditimbulkan terhadap institusi negara dan masyarakat.
Analisis Yuridis Normatif Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Dagang Umkm Furniture Di Provinsi Lampung Afryani, Echy Nur; AB Wiranata, I Gede; Adhan S, Sepriyadi; Firmansyah, Ade Arif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5602

Abstract

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian yang memiliki fungsi sebagai standar normatif dalam proses pembentukan, pelaksanaan, serta penafsiran kontrak. Dalam praktik kontrak dagang pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di sektor furniture di Provinsi Lampung, masih ditemukan penggunaan kontrak yang bersifat sederhana dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi normatif prinsip itikad baik dalam sistem hukum perjanjian Indonesia serta menganalisis perannya dalam menciptakan kepastian hukum dalam kontrak dagang UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik memiliki kedudukan sebagai norma hukum yang mengikat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap ketidakseimbangan kontrak. Namun demikian, dalam praktik kontrak UMKM, prinsip tersebut belum diakomodasi secara eksplisit dalam klausul perjanjian, sehingga berdampak pada lemahnya kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan model kontrak standar berbasis prinsip itikad baik guna menciptakan hubungan hukum yang lebih adil dan seimbang.Kata Kunci: Itikad Baik, Hukum Perjanjian, UMKM, Kepastian Hukum
Human Trafficking di Dunia Maya: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dalam Menjerat Rekrutmen Online dan Eksploitasi Digital Dwi Mulyati; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5604

Abstract

Artikel ini mengkaji transformasi modus operandi perdagangan manusia di ruang siber dari perspektif hukum pidana dengan pendekatan yuridis normatif. Dua rumusan utama dibahas: pertama, transformasi modus operandi melalui platform digital, media sosial, algoritma, dark web, dan enkripsi; kedua, bentuk perlindungan hukum ideal bagi korban rekrutmen/eksploitasi berani yang menghadapi risiko re-viktimisasi dan stigma akibat jejak digitalnya. Kajian memadukan norma Protokol Palermo 2000 dengan teori perlindungan HAM dan viktimologi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa, digitalisasi trafficking memperluas jangkauan pelaku sekaligus menciptakan penderitaan baru bagi korban melalui eksploitasi konten digital permanen.
Peran Penyidik Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bengkulu Anisa Tri Agustina; Marlinah; M. Rochman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Bengkulu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan perkara TPPO sangat penting dan strategis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidik tidak hanya berperan secara yuridis formal, tetapi juga dituntut memiliki pendekatan humanis dalam menangani korban. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya unsur eksploitasi, sikap korban yang tidak kooperatif, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan identitas. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan yang komprehensif agar penanganan perkara TPPO dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra Mm Di Kota Bengkulu: Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Tersangka Tidak Melakukan Pembayaran Gita Varera; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5606

Abstract

Gita Varera. Upaya Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan Barang Spare Part Di Toko Putra MM Di Kota Bengkulu (Studi Kasus Di Polresta Bengkulu Tersangka Tidak Melakukan Pembayaran). Dibimbing oleh Ibu Dr. Marlinah, S.H,M.H dan Bapak Addy Candra, S.H,M.H Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan barang spare part di Toko Putra MM Kota Bengkulu serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 488 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polresta Bengkulu, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang- undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus penggelapan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penerimaan laporan, penyelidikan, dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi dan tersangka. Dalam proses penanganan perkara terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya bukti tertulis dalam transaksi serta hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban yang menyulitkan pembuktian. Penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana maupun penyelesaian secara damai (restorative justice), namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka perkara dilanjutkan melalui proses peradilan pidana.
Efektivitas Pembelajaran PPKn dalam Menanamkan Nilai Demokrasi dan HAM Siswa di UPT SD Negeri Gaprang 01 Abas Hasabi Agdana Putra; Anggun Adinda Azizah; Sheila Alifia Febrianty; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5609

Abstract

Penanaman nilai demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembelajaran PPKn penting untuk membentuk karakter siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pembelajaran PPKn dalam menanamkan nilai demokrasi dan HAM pada siswa di UPT SD Negeri Gaprang 01. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn cukup efektif melalui penggunaan metode yang bervariasi, seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan media visual. Metode tersebut meningkatkan keterlibatan siswa, ditunjukkan melalui antusiasme, kerja sama, dan keberanian dalam berpendapat. Siswa juga mulai memahami dan menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masih terdapat kendala pada partisipasi dan penggunaan media pembelajaran.Penelitian ini mengimplikasikan perlunya pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif.
Pendekatan Sosial Dan Hukum Dalam Edukasi TBC Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Desa Siamporik Dolok Melalui Program KKN Ainun Mardiyah Lubis; Kholid Umar; Laila Tussifah Lubis; Darwis Lubis; Rosa Amelia Siagian; Elisa Ariani; Muhammad Yusuf; Agung Arento Pohan; Akbar Saputra; Ahmad Mulia; Yosafat Matondang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5610

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Siamporik Dolok, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan berlangsung pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026 dengan mengusung tema "KKN Berdampak: Wujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Produktif". Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan prioritas, antara lain terbatasnya pembinaan keilmuan dan keagamaan pada anak-anak, pengelolaan lingkungan yang belum optimal, serta rendahnya pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap penyakit Tuberkulosis (TBC), khususnya mengenai aspek sosial dan hukumnya. Kegiatan edukasi TBC dilaksanakan melalui pendekatan sosial dan hukum dengan menekankan pengurangan stigma terhadap penderita serta pemahaman hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode partisipatif diterapkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap program kegiatan. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan TBC, berkurangnya stigma terhadap penderita, meningkatnya kemampuan akademik anak-anak, penguatan nilai keagamaan, serta tumbuhnya kepedulian sosial masyarakat. Kegiatan KKN ini memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup masyarakat Desa Siamporik Dolok, khususnya melalui integrasi edukasi kesehatan, sosial, dan hukum.

Page 271 of 312 | Total Record : 3118

 269   270   271   272   273 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue