cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Validitas Bukti Alibi dalam Menggugurkan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Terhadap Kekeliruan Dakwaan Jaksa Prasetio Gultom, Kevin; Raharjo, Eko; Amrullah, Rinaldi; Andrisman, Tri; Syahputra Ginting, Mamanda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5579

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara fundamental bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, namun praktik peradilan sering menghadapi tantangan berupa kekeliruan dakwaan, seperti error in persona. Penelitian ini mengkaji validitas bukti alibi sebagai instrumen pembelaan yang mendasar untuk menolak dakwaan jaksa dan mencegah kesalahan identifikasi terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti alibi berfungsi sebagai pembelaan afirmatif (affirmative defense) yang secara logis menggugurkan keterlibatan terdakwa melalui pembuktian ketidakhadiran fisik di locus delicti. Dalam praktiknya, validitas alibi diperkuat secara signifikan oleh bukti ilmiah dan data digital yang mampu melumpuhkan alat bukti awal jaksa serta menimbulkan keraguan yang beralasan bagi hakim. Konsekuensinya, alibi yang terverifikasi mengharuskan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa standardisasi penilaian bukti alibi sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana.
Pluralisme dalam Ajaran Islam: Telaah Konsep dan Implementasinya dalam Masyarakat Siti Nisaul Muthoharoh; Siti Laelatun Nasikhah; M. Chanif Chaniago; Ahmad Manshur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pluralisme dalam ajaran Islam serta mengkaji implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Pluralisme merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari masyarakat multikultural seperti Indonesia yang ditandai oleh keberagaman agama, budaya, dan etnis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai pengakuan terhadap keberagaman, tetapi juga sebagai sikap aktif untuk membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Secara teologis, pluralisme berlandaskan pada Al-Qur’an dan hadis yang menekankan kebebasan beragama, toleransi, dan keadilan sosial. Implementasi pluralisme dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam praktik kehidupan sosial seperti gotong royong, dialog lintas agama, dan kerja sama sosial. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa konflik sosial, sikap eksklusif, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pluralisme. Oleh karena itu, pendidikan Islam berwawasan multikultural berperan penting dalam menanamkan nilai toleransi dan inklusivitas guna mewujudkan masyarakat yang damai.
Implikasi Hukum Dan Mitigasi Potensi Kecurangan Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik Putri, Ayunda Septia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5581

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu sektor strategis dalam pengelolaan keuangan negara karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik dan penyediaan layanan bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan berbasis elektronik melalui katalog elektronik (e-Katalog). Implementasi e-Katalog diharapkan mampu meminimalisir praktik korupsi yang sebelumnya sering terjadi dalam pengadaan konvensional. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem ini masih memiliki potensi kecurangan, seperti pengaturan harga, kolusi antara penyedia dan pejabat pengadaan, serta penyimpangan prosedur pengadaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta menimbulkan implikasi hukum baik dalam ranah administrasi maupun pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-Katalog, mengkaji implikasi hukum yang ditimbulkan, serta menelaah upaya mitigasi hukum yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Katalog mampu meningkatkan transparansi dalam pengadaan pemerintah, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan integritas pelaku pengadaan, serta upaya mitigasi hukum yang efektif dari lembaga peradilan guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Klasifikasi Hubungan Model Kontrak Kerja Terhadap Mitra Pengemudi Transportasi Online Dalam Prinsip Hubungan Kerja Nonita Sabillah Fahzari; I Dewa Wirantaya; Selin Dinda Hariyanti; Sugeng Santoso
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5588

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan hubungan model kontrak kerja terhadap mitra pengemudi transportasi online yang ada di Indonesia melalui prinsip hubungan kerja. Kontroversi sering terjadi dari model bisnis transportasi online hadir pertama kali di Indonesia hingga tahun 2026, demonstrasi oleh pihak mitra pengemudi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang diinginkan oleh pihak pengemudi, sehingga terdapat rencana perubahan hubungan kerja yang sebelumnya kemitraan menjadi hubungan kerja konvensional. Namun hal tersebut menuai respon positif dan negatif dari pihak pengemudi, sebagian pihak mitra pengemudi ada yang setuju dengan perubahan status hubungan kerja, sebagian lagi tidak setuju. Penelitian ini akan membahas bagaimana hubungan kerja yang lebih baik bagi pihak pengemudi dengan pihak aplikator, dengan menggunakan prinsip hubungan kerja akan ditelaah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Pemerintah sebagai pengawas diharapkan dapat lebih adil dalam mengatur peraturan terkait model hubungan kerja baru ini. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan statue approach.
Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Simbolon, Trilestaria; Sumarno; Suci Ramadani; Rohasiholan Doloksaribu; Arfen Burju Pestado Manurung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum positif di Indonesia serta mengkaji bentuk hak dan kewajiban yang dimilikinya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin pentingnya peran korporasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan kejelasan mengenai status hukumnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dan bagaimana bentuk hak serta kewajiban yang dimiliki oleh korporasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum (rechtspersoon) dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Korporasi memiliki kedudukan hukum yang mandiri, terpisah dari para pendirinya, serta dapat bertindak dalam hubungan hukum baik dalam bidang perdata maupun pidana. Selain itu, korporasi memiliki hak untuk memiliki kekayaan, melakukan perjanjian, dan menjalankan usaha, serta kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, korporasi sebagai subjek hukum memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.
Analisis Pengalaman Nasabah dalam Menggunakan Layanan BRImo di Era Digitalisasi Pratama, Mohammad Mirza; Ananda Olivia Putri; Aulia Sekar Anggraeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5591

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking BRImo di era digitalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas pengguna. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari berbagai jurnal ilmiah dan referensi akademik terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengalaman nasabah dipengaruhi oleh kombinasi faktor fungsional dan emosional, seperti kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, keamanan, kepercayaan, serta kualitas sistem. Kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan kepuasan nasabah, sementara keamanan dan kepercayaan berperan penting dalam membangun loyalitas pengguna. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti gangguan sistem dan keterbatasan jaringan yang dapat memengaruhi kualitas pengalaman pengguna. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan digital melalui inovasi fitur, stabilitas sistem, dan penguatan keamanan menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah dalam penggunaan layanan mobile banking.
Analisis Yuridis Dugaan Cacat Kehendak Dalam Pembatalan Perjanjian Perkawinan : (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd) Laudya, Bunga; Sepriyadi Adhan S; Nurlaili, Elly; Rodliyah, Nunung; Kulsum, Sayyidah Sekar Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5593

Abstract

Perjanjian perkawinan yang ditujukan untuk menyimpangi ketentuan harta bersama sering kali dibatalkan karena klaim cacat kehendak berupa paksaan atau penipuan, yang menimbulkan dialektika hukum mendalam ketika dihadapkan pada bukti objektif akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis komprehensif terhadap dasar hukum pembatalan perjanjian perkawinan serta pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 75/Pdt.G/2021/PTA.Smd. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada penelitian perpustakaan terhadap teks-teks hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil dugaan cacat kehendak yang didasarkan pada Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata tidak dapat diterima secara otomatis tanpa dukungan bukti lawan yang meyakinkan. Meskipun pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan demi memberikan perlindungan substantif, hakim tingkat banding membatalkan putusan tersebut dengan alasan kegagalan pembuktian. Hakim banding menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga anggapan hukum mengenai kesepakatan bebas tetap berlaku mengikat. Selain itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena terdapat kesalahan prosedural berupa larangan kumulasi gugatan yang tidak berkoneksitas antara perkara cerai talak dan gugatan pembatalan perjanjian perkawinan. Sebagai kesimpulan, integritas pembuktian akta autentik dan kepatuhan pada hukum acara krusial, sehingga masyarakat disarankan untuk lebih berhati-hati dan memastikan pemahaman utuh sebelum menandatangani dokumen notariil.
Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Viva Cosmetics Di TikTok Shop Komalasari, Fitri; Savitri, Citra; Fauji, Robby
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5595

Abstract

Tujuan : Studi ini mengidentifikasi bagaimana persepsi merek serta mutu produk berdampak keputusan pembelian konsumen produk Viva Cosmetics di TikTok Shop. Studi ini memanfaatkan pendekatan kuantitatif melalui pendekatan SEM-PLS yang diolah melalui software SmartPLS 3.0, dan melibatkan 125 responden. Hasil : Studi mengungkapkan bahwa persepsi merek memberikan dampak positif yang signifikan pada keputusan pembelian konsumen, diperoleh nilai koefisien 0,423 serta p-value 0,000. Lebih lanjut, mutu produk juga mengindikasikan berdampak positif yang signifikan pada keputusan pembelian konsumen, diperoleh nilai koefisien 0,469 serta p-value 0,000, persepsi merek memberikan dampak signifikan pada kualitas produk, dengan koefisien 0,562. Konklusi : Citra merek beserta kualitas produk ialah determinan krusial guna membangun keputusan pembelian konsumen terhadap produk Viva Cosmetics di TikTok Shop.Kontribusi : Studi ini berkontribusi praktis untuk perusahaan sebagai bahan evaluasi guna memperkuat citra merek, membantu peningkatan kualitas produk, serta mengoptimalkan pemanfaatan TikTok Shop sebagai media pemasaran digital untuk mendorong peningkatan keputusan pembelian konsumen.
Pernikahan Dini Dalam Keterbatasan Sosial Ekonomi: Analisis Reproduksi Sosial Perspektif Pierre Bourdieu Ananda Meylisha; Nesya Dwi Ramadhani; Venny Salsabela Wijaya; Vieronica Varbi Sununianti; Istiqomah; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5596

Abstract

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang berkaitan erat dengan ketimpangan sosial ekonomi dan kondisi struktural dalam masyarakat. Fenomena ini masih banyak terjadi dan cenderung dinormalisasi meskipun memiliki dampak jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini sebagai bentuk reproduksi sosial dengan melihat keterkaitan antara keterbatasan sosial ekonomi, habitus, dan struktur sosial dalam perspektif Pierre Bourdieu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, dan norma budaya. Keluarga dengan modal ekonomi rendah cenderung memandang pernikahan dini sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban ekonomi, sementara keterbatasan pendidikan mempersempit pilihan hidup remaja. Lingkungan sosial yang terbiasa dengan praktik ini turut memperkuat keberlangsungannya dari generasi ke generasi. Kondisi tersebut membentuk habitus yang memengaruhi cara pandang dan tindakan individu sehingga pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar. Dengan demikian, pernikahan dini menjadi mekanisme reproduksi sosial yang mempertahankan ketimpangan dan siklus kemiskinan.
Pengelolaan Rehabilitasi Sosial sebagai Strategi dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Sabrina, Sabrina; Abil Al Husain; Yos Simon Aprialdo Panggabean; Friska Novelia; Ivana; Salsabilla Azzahra; Rudy Kurniawan; Kurnia Asni Sari; Ilal Ilham
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5597

Abstract

Ketimpangan ekonomi masih menjadi salah satu persoalan sosial utama di Indonesia yang memengaruhi kelompok masyarakat rentan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui program rehabilitasi sosial yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi sosial, tetapi juga pada peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kemandirian ekonomi serta melihat peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan ekonomi, tetapi juga oleh penguatan kapasitas individu melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta pengembangan jaringan sosial yang mendukung aktivitas ekonomi.dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial dapat menjadi strategi struktural yang efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi apabila dilaksanakan secara komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan dengan menekankan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas ekonomi penerima manfaat.