cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 267   268   269   270   271 
Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Robot Trading pada Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN Jakarta Barat Shazfa Azzahra, Shalina; Siti Nurhasanah; Dita Febrianto; Depri Liber Sonata; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5563

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah praktik investasi, termasuk munculnya robot trading yang menawarkan transaksi otomatis dan potensi keuntungan tinggi. Namun, ketidakjelasan dan legalitas pada beberapa platform menimbulkan kerugian besar bagi investor serta menimbulkan permasalahan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak dalam investasi robot trading berdasarkan perbuatan melawan hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang fokus pada norma, asas, dan putusan pengadilan dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah terpenuhi. Para tergugat terbukti menjalankan investasi tanpa izin resmi sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Hakim secara tepat menerapkan tanggung jawab secara tanggung renteng karena perbuatan dilakukan secara bersama. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada aspek legalitas sebelum menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan korektif melalui pemulihan kerugian korban serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor di era investasi digital.
Pengaruh Toxic Masculinity terhadap Pola Komunikasi Ayah dan Anak Azzahra, Nifa; Noegroho, Cendana Jihan; Elina, Ina; Damayanti, Sri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5565

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh txic masculinity terhapad pola komunikasi antara ayah dan anak dalam keluarga. Fenomena toxic masculinity dipahami sebagai kontruksi sosial dalam budaya patriarki yang membentuk laki-laki untuk bersikap dominan, emosional, dan menghindari ekspresi perasaan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada sebagian anak sebagai informan utama dan orang tua sebagai informan pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa toxic masculinity membentuk pola komunikasi yang kaku, hierarkis, dan cenderung satu arah antara anak dan ayah. Ayah lebih banyak berperan sebagai figur otoritatif dibandingkan sebagai sosok yang memberikan dukungan emosional. Kondisi ini menimbulkan jarak psikologis, rendahnya kedekatan emosional, serta keterbatasan komunikasi dalam keluarga. Dampak yang muncul meliputi ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, rendahnya rasa percaya diri anak, kesulitan dalam interaksi sosial, hingga potensi perilaku menyimpang. Penelitian ini menegaskan bahwa kontruksi maskulinitas yang tidak sehat dapat menghambat kualitas relasi keluarga, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih kritis terhadap peran ayah dalam membangun komunikasi yang terbuka dan suportif.
Analisis Spasial Kerawanan Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig) Di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Ryan Wira Atmaja, Putu; I Wayan Krisna Eka Putra; I Gede Yudi Wisnawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5566

Abstract

Penelitian ini mengkaji tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, menggunakan pendekatan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Wilayah ini memiliki kondisi topografi perbukitan dengan curah hujan tinggi yang berpotensi meningkatkan risiko longsor. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik weighted overlay terhadap parameter kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, dan elevasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan longsor didominasi oleh kategori tinggi sebesar 54,17%, diikuti kategori sedang sebesar 43,83%, sedangkan kategori rendah dan sangat tinggi relatif kecil. Secara spasial, wilayah utara cenderung memiliki kerawanan lebih rendah, sementara wilayah tengah hingga selatan memiliki kerawanan lebih tinggi akibat kondisi lereng curam dan curah hujan tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya faktor topografi dan lingkungan dalam menentukan potensi longsor. Peta zonasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana.
Peran Manajemen Humas Dalam Mengoptimalkan Tiktok Sebagai Media Promosi Kampus Bagi Generasi Z Lidya Larassati; Adam Sholeh; Sri Anita; Wasgica Seppiatiwi; Linda Rosmamelati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5568

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan, khususnya dalam strategi promosi perguruan tinggi, terutama dalam menjangkau Generasi Z yang sangat aktif di berbagai platform media sosial. TikTok sebagai salah satu platform digital yang diminati dinilai efektif dalam menyampaikan informasi yang menarik perhatian publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen humas dalam mengoptimalkan TikTok sebagai media promosi kampus bagi Generasi Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen humas memiliki peran penting dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui media sosial TikTok guna meningkatkan daya tarik kampus. Selain itu, karakteristik Generasi Z yang menyukai konten visual dan mengikuti tren digital menjadi peluang dalam pemanfaatan TikTok sebagai media promosi yang kreatif dan efektif. Oleh karena itu, penggunaan media digital seperti TikTok oleh manajemen humas dapat meningkatkan minat calon mahasiswa terhadap perguruan tinggi.
Perlindungan Hukum bagi Korban Child Grooming dalam Kasus Aurelie Moeremans melalui Pendekatan Yuridis Normatif dan Instrumen Hukum Nasional Azijah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5569

Abstract

Fenomena child grooming merupakan kejahatan seksual manipulatif terhadap anak yang berdampak destruktif secara psikologis, namun belum mendapat pengaturan yuridis yang spesifik dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi korban child grooming berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan menggunakan kasus Aurelie Moeremans sebagai sumber empiris naratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga instrumen hukum tersebut secara kolektif membentuk ekosistem normatif yang progresif, mencakup pengakuan kekerasan psikologis, perlindungan khusus anak, dan regulasi kejahatan berbasis digital. Namun, tidak satu pun mendefinisikan child grooming sebagai delik mandiri, sehingga fase manipulasi awal, gaslighting, dan emotional coercion belum terjangkau secara memadai. Perlindungan hukum yang tersedia cenderung bersifat reaktif. Penelitian ini merekomendasikan perumusan definisi yuridis child grooming sebagai delik mandiri dalam revisi UU Perlindungan Anak, penguatan kapasitas kelembagaan LPSK dan KPAI, serta pembentukan peraturan pelaksana yang memformalisasikan koordinasi antarlembaga dan prosedur pemulihan berbasis trauma-informed approach.
Analisis Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Baskara, Zikriansyah Tri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5570

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak traumatis jangka panjang bagi korban. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam kerangka normatif perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute, konseptual, dan analitis, kajian ini menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa secara normatif instrumen hukum yang tersedia sudah cukup memadai, namun kesenjangan signifikan antara das sollen dan das sein masih nyata terjadi dalam praktik peradilan. Tumpang tindih regulasi, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas ramah anak, serta kuatnya budaya victim blaming menjadi faktor penghambat utama yang melemahkan efektivitas perlindungan korban. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi secara menyeluruh, penguatan kapasitas sumber daya manusia berbasis perspektif victim-oriented, perluasan layanan terpadu hingga wilayah terpencil, serta edukasi publik yang berkelanjutan guna mengikis stigma sosial terhadap korban.
Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Perlindungan Hukum Kebebasan Pers dalam Era Digitalisasi Media di Indonesia Febrina, Nazillah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5571

Abstract

Digitalisasi media telah menghadirkan perubahan mendasar dalam ekosistem pers nasional, namun kerangka hukum yang ada belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut secara memadai. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis normatif sejauhmana hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers di tengah gelombang transformasi digital yang terus berlangsung. Menggunakan pendekatan statute, konseptual, dan komparatif, kajian ini menelaah berbagai instrumen regulasi yang relevan, meliputi UU Pers, UU Information and Technology, UU Pelindungan Data Pribadi, serta UU Penyiaran. Hasil kajian mengungkapkan tiga persoalan utama: pertama, UU No. 40 Tahun 1999 memuat kekosongan norma yang signifikan karena tidak mengakomodasi realitas media daring; kedua, terjadi disharmoni regulasi antarundang-undang yang melahirkan chilling effect bagi kalangan jurnalis; ketiga, fragmentasi kewenangan kelembagaan antara Dewan Pers, Kominfo, dan KPI memperdalam ketidakpastian hukum. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan revisi menyeluruh UU Pers, harmonisasi regulasi berbasis prinsip lex specialis, penguatan kewenangan quasi-yudisial Dewan Pers, serta penerapan human rights-based approach sebagai landasan pembentukan regulasi pers yang adaptif dan progresif.
Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Audina, Windi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5572

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah melahirkan berbagai bentuk tindak pidana siber yang semakin kompleks di Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai instrumen hukum utama dalam penanggulangan cybercrime terus mengalami dinamika melalui perubahan regulasi, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE serta mengkaji konsistensi dan harmonisasi norma dalam menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis terhadap UU ITE, KUHP Nasional, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstruktif, pengaturan tindak pidana siber dalam UU ITE telah mengalami penyempurnaan melalui penambahan norma baru, penguatan alat bukti elektronik, serta perluasan kewenangan penegak hukum. Namun masih terdapat kelemahan normatif berupa multitafsir norma, tumpang tindih pengaturan dengan KUHP dan UU PDP, serta adanya ketentuan transisi (sunset clause) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tantangan pembuktian digital turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi regulasi secara komprehensif dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanggulangan tindak pidana siber di Indonesia.
Systematic Literature Review: Peran Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan dan Keunggulan Kompetitif Perusahaan Asri, Wa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5574

Abstract

Kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi merupakan dua variabel strategis yang semakin banyak dikaji dalam konteks peningkatan kinerja karyawan dan keunggulan kompetitif perusahaan, namun sintesis sistematis yang mengintegrasikan keduanya dalam satu kerangka terpadu masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis secara kritis bukti-bukti empiris terkait peran kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan dan keunggulan kompetitif perusahaan melalui pendekatan systematic literature review (SLR). Pencarian literatur dilakukan pada lima basis data bereputasi, yakni Scopus, Web of Science, Google Scholar, EBSCO, dan ProQuest, dengan menggunakan protokol PRISMA 2020. Dari 412 artikel yang teridentifikasi, sebanyak 45 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan narrative synthesis, thematic analysis. Penilaian kualitas dilakukan menggunakan instrumen Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) versi 2018 dengan tingkat kesepakatan antarpenilai κ = 0,82. Hasil sintesis menunjukkan bahwa 84,4% studi mengkonfirmasi pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, 77,8% mengkonfirmasi peran budaya organisasi, sementara 60% studi membuktikan peran mediasi budaya organisasi dalam hubungan tersebut, dan 40% studi secara eksplisit mengaitkan keduanya dengan keunggulan kompetitif melalui kerangka resource-based view (RBV). Penelitian ini berkontribusi dengan menghasilkan model konseptual integratif yang menempatkan kepemimpinan transformasional sebagai anteseden utama, budaya organisasi sebagai mediator sentral, serta kinerja karyawan dan keunggulan kompetitif sebagai luaran ganda yang saling berkaitan.
Permasalahan Keadilan Sosial Di Indonesia Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ottaru Gde Bramantya; Anwar Budiman; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5577

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta solusi hukum yang dapat ditawarkan untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan keadilan sosial bagi masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk melalui metode omnibus law dengan tujuan menyederhanakan regulasi, meningkatkan investasi, dan memperluas kesempatan kerja di Indonesia. Meskipun secara normatif tujuan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan undang-undang ini menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat, terutama terkait perlindungan hak pekerja, partisipasi publik dalam proses pembentukannya, serta dampaknya terhadap aspek sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep keadilan sosial dalam pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan yang dinilai berpotensi mengurangi perlindungan terhadap pekerja serta proses pembentukan undang-undang yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial dapat dicapai melalui penguatan prinsip good governance, peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, penguatan perlindungan hukum bagi pekerja, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan kebijakan investasi. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Page 269 of 312 | Total Record : 3118

 267   268   269   270   271 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue