cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 304   305   306   307   308 
Kepemilikan SPPG oleh Aktor Politik: Kajian Hukum terhadap Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang Emirza Nur Wicaksono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6183

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kepemilikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) oleh aktor politik, khususnya terkait konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan SPPG oleh aktor politik tidak secara otomatis melanggar hukum, namun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang apabila disertai dengan intervensi kebijakan atau pemanfaatan jabatan. Selain itu, ditemukan bahwa pengaturan hukum yang ada masih bersifat fragmentaris dan belum memberikan batasan yang tegas, sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan dan akuntabilitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan model regulasi yang lebih komprehensif melalui penguatan norma, kelembagaan, dan transparansi untuk menjaga integritas kebijakan publik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum administrasi serta menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah konflik kepentingan.
Effectiveness of Coretax Activation and Annual Tax Reporting on Taxpayer Compliance: Maslahah Mursalah Perspective: (Study at KP2KP Baradatu, Way Kanan, Lampung) Adi Pancoko; Reynanda Destama; Ayu Baya Pratiwi; Tia Hidayanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6184

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Coretax activation services and Annual Tax Return (SPT) reporting in improving taxpayer compliance, identify supporting and inhibiting factors, and examine their implementation from the perspective of maslahah mursalah. The research employs a qualitative approach with a field research design conducted at KP2KP Baradatu, Way Kanan, Lampung. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings reveal that Coretax activation services and Annual SPT reporting have provided convenience, efficiency, and flexibility for taxpayers, thereby contributing to improved compliance. Supporting factors include staff competence, availability of digital systems, and increasing taxpayer awareness, while inhibiting factors consist of low digital literacy, limited infrastructure, and resistance to change. From the perspective of maslahah mursalah, digital tax services reflect efforts to achieve public benefit, particularly in terms of convenience and public welfare, although not yet fully optimal. Therefore, strengthening education, service quality, and infrastructure is necessary to achieve more equitable public benefit.
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Kepolisian dalam Hal Hilangnya Barang Bukti: Studi Kasus di Polres Kaur Aqbar Al Ma’rif; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6185

Abstract

Problematika hukum dan etika yang amat serius muncul ketika barang bukti yang berada di bawah penguasaan penuh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian dinyatakan hilang, rusak, menyusut volumenya, atau berubah bentuknya. Kehilangan barang bukti di tingkat penyidikan bukanlah insiden operasional biasa, melainkan sebuah tragedi prosedural yang mendelegitimasi keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan dan penuntutan. Barang bukti tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuktikan kebenaran suatu perkara, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi hilangnya barang bukti yang dapat mengganggu jalannya proses hukum dan merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban hukum penyidik kepolisian dalam hal hilangnya barang bukti, dengan studi kasus di Polres Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata (actual behavior) yang dialami oleh anggota masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana apabila terindikasi kuat adanya unsur tindak pidana murni, selain itu institusi Polri memiliki instrumen yurisdiksi internal melalui jalur disiplin dan etika profesi. Seorang oknum polisi yang menggelapkan barang sitaan akan diproses pidana sekaligus dipecat secara etika
Validitas Clickwrap Agreement dalam Transaksi E-Commerce Menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Elfia Tri Afrilia; , M. Wendy Trijaya; Nenny Dwi Ariani; Dewi Septiana; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6186

Abstract

Perkembangan e-commerce sebagai bagian dari ekonomi digital telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi dalam skala besar. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen umumnya diikat melalui perjanjian standar yang memuat klausula pemrosesan data pribadi tanpa ada opsi hak pilih bagi subjek data pribadi/konsumen itu sendiri. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan persetujuan dan perlindungan subjek data pribadi. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah validitas clickwrap agreement dalam transaksi e-commerce menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 UU PDP memiliki relevansi yang signifikan sebagai dasar validitas clickwrap agreement dalam transaksi e-commerce. Namun, dalam praktiknya, persetujuan yang diberikan oleh pengguna sering kali belum memenuhi prinsip informed consent karena bersifat umum, tidak spesifik, dan tidak terpisah. Selain itu, pelaku usaha cenderung memperluas dasar pemrosesan data di luar kebutuhan kontraktual. Akibat hukumnya, klausula yang bertentangan dengan UU PDP berpotensi tidak sah dan/atau batal demi hukum.
Fungsi Ruang Terbuka Hijau Jakabaring Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Palembang M. Taufiqurrahman Akbar; Farel Edyan Putri; Marissabeth Panjaitan; Maureen Anastasya Silangit; Rudy Kurniawan; Suci Wahyu Fajriani; Lisya Septiani Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6188

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi ruang terbuka hijau Jakabaring bagi kehidupan sosial masyarakat kota Palembang. Jakabaring sebagai salah satu kawasan ruang terbuka hijau strategis di Kota Palembang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pengunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jakabaring telah menjadi ruang multifungsi yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga, rekreasi, berkumpul, dan aktivitas ekonomi kecil. Dari aspek sosial, Jakabaring berfungsi sebagai ruang interaksi sosial, tempat bertemu, dan mempererat hubungan antar warga. Masyarakat merasakan manfaat lingkungan berupa udara yang lebih sejuk, ruang hijau yang nyaman, serta peningkatan kualitas lingkungan sekitar. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan terkait keberlanjutan kawasan seperti perawatan fasilitas, perubahan fungsi lahan, dan kebutuhan peningkatan aksesibilitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau Jakabaring ke depan.
Tinjauan Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dikaitkan Dengan Psikologi Kriminal Fitriani; Ade Yuliany Siahaan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6189

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam dunia kriminalitas akhir-akhir ini memunculkan stereotip baru terhadap kedudukan perempuan di dalam masyarakat. Harapan Masyarakat yang menganggap perempuan sebagai salah satu pembentuk manusia-manusia dengan kwalitas dan kwantitas tertentu mengalami kebiasaan. Fenomena ini disebabkan dengan keadaan ketidakadilan yang sering dialami perempuan. Pada dasarnya perempuan memiliki sifat yang lemah lembut, penuh perhatian, memiliki sifat keibuan, dan mempunyai fisik yang lebih lemah daripada pria, namun pada kenyataannya meskipun sifat demikian perempuan dapat melakukan tindak pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak sosial bagi wanita yang melakukan kriminalitas dan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak sosial bagi perempuan yang melakukan kejahatan pada umunya akan menerima stigma yang negatif dari masyarakat. Mereka sering dicap sebagai perempuan yang tidak bermoral atau tidak pantas yang membuat mereka sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial. Setelah menjalani hukuman, perempuan yang menjadi mantan narapidana kerap mengalami kesulitan dalam mendpatkan perkerjaan, tempat tinggal, atau akses pendidikan, tekanan sosial, rasa malu, dan kehilangan dukungan emosional yang dapat menyebabkan stres berkepanjangan, depresi dan bahkan gangguan mental lainnya. berdasarkan pandangan psikologi kriminal terhadap kejahatan yang dilakukan oleh perempuan seringkali dipicu oleh faktor-faktor emosional yang terdapat dalam diri pelaku sendiri dalam hal ini perempuan itu sendiri, selain itu trauma masa lalu, tekanan sosial, serta dinamika dalam relasi interpersonal misalnya halnya perempuan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam penikahan, hal ini berbeda dari motif laki-laki yang cenderung lebih di dominasikan oleh kekuasaann, agresivitas, atau keuntungan ekonomi.
Konstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif melalui Mediasi dalam Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Fegita Maharanny; Regita Surya Prameswari; Yulia Kusuma Wardani; Rohaini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6190

Abstract

Perkembangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam era modern seringkali menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang efektif karena memakan waktu, biaya tinggi, serta prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) menjadi solusi yang lebih efisien dan fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum mediasi dalam sengketa konsumen serta mekanisme pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Arbitrase dan APS, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berperan penting sebagai mediator yang aktif dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, seperti fragmentasi pengaturan, ketimpangan posisi para pihak, serta lemahnya kekuatan eksekutorial hasil mediasi di luar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan agar mediasi dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen.
Pengaruh Influencer Marketing dan Live Streaming terhadap Keputusan Pembelian Parfum Crusita Yurike, Vorencia; Surianto , Surianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6196

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh influencer marketing dan live streaming terhadap keputusan pembelian produk parfum Crusita dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Source Credibility Theory yang menjelaskan bahwa kredibilitas sumber pesan yang terdiri dari trustworthiness, expertise, dan attractiveness dapat memengaruhi sikap serta keputusan pembelian konsumen. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 200 responden yang pernah melihat konten influencer marketing dan live streaming terkait produk parfum Crusita, kemudian dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa influencer marketing dan live streaming memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi pemasaran digital serta menjadi referensi bagi pelaku bisnis dalam memanfaatkan strategi pemasaran berbasis media sosial
Strategi Mitigasi Kebakaran Permukiman Padat di Kota Batam Maharani, Mitta Viska; Mujahidin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6202

Abstract

Permukiman padat penduduk memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana kebakaran akibat kondisi lingkungan yang tidak tertata, keterbatasan akses, serta minimnya sarana pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi kebakaran serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di Kota Batam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis SWOT untuk mengkaji faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam memiliki kekuatan pada pengalaman operasional, kecepatan respon, dan dukungan kebijakan. Namun, terdapat kelemahan pada keterbatasan sarana prasarana dan akses wilayah padat. Peluang muncul dari peningkatan partisipasi masyarakat, sedangkan ancaman berasal dari permukiman tidak tertata dan instalasi listrik yang tidak aman. Strategi mitigasi berada pada posisi agresif dengan memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang. Diperlukan penguatan upaya preventif dan kolaboratif guna meningkatkan efektivitas mitigasi kebakaran.
Efektivitas Pengamanan Gangguan Trantibum Dimalam Hari Melalui Patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Eros Suhaltip; Abdul Wahab
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6208

Abstract

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pengamanan Gangguan Trantibum diMalam Hari Melalui Patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.” Permasalahan/latar belakang (GAP) dalam penelitian ini adalah masih tingginya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada malam hari, seperti kerumunan remaja, pelanggaran jam operasional, konsumsi minuman keras, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah, meskipun kegiatan patroli telah dilaksanakan secara rutin oleh Satpol PP. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas patroli dalam menjaga stabilitas trantibum masih perlu dikaji lebih mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengamanan gangguan trantibum pada malam hari melalui patroli oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengamanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas organisasi yang mencakup lima dimensi, yaitu relevansi, efikasi, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan patroli malam oleh Satpol PP di Kabupaten Bandung Barat telah berjalan cukup efektif, terutama pada dimensi relevansi dan efikasi, di mana kegiatan patroli telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu menekan sebagian gangguan trantibum. Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah personel, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, aspek efisiensi dan keberlanjutan masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan patroli dapat berjalan lebih maksimal dan berkesinambungan. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam meningkatkan efektivitas pengamanan antara lain peningkatan intensitas patroli, penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri, pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta penerapan strategi preventif melalui deteksi dini dan cegah dini. Dengan demikian, efektivitas pengamanan gangguan trantibum pada malam hari memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, peningkatan kapasitas aparatur, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Page 306 of 312 | Total Record : 3118

 304   305   306   307   308 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue