cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,118 Documents
Pengaruh Social Media Marketing dan Brand Image terhadap Purchase Intention pada Generasi Z di Miniso Singaraja Bali I Nyoman Krisna Putra; Ni Luh Wayan Sayang Telagawathi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6144

Abstract

Pertumbuhan pesat industri ritel di Indonesia meningkatkan tingkat persaingan, termasuk bagi Miniso di Singaraja dalam upaya meningkatkan minat pembelian Generasi Z meskipun telah memiliki citra merek yang positif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh social media marketing dan brand image terhadap minat pembelian Generasi Z dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah Generasi Z di Kota Singaraja yang pernah mengenal atau mengunjungi Miniso, dengan teknik pengambilan sampel accidental sampling, serta pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel secara parsial dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa social media marketing dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian, baik secara parsial maupun simultan, dengan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen berada pada kategori moderat. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi strategi social media marketing yang interaktif dan relevan, serta penguatan brand image yang konsisten, dapat menjadi langkah strategis yang efektif dalam meningkatkan minat pembelian Generasi Z terhadap produk Miniso di Singaraja.
Rekonstruksi Penerapan Yurisdiksi Universal Dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Statuta Roma Uci Febriani; Wefy Efticha Sary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6145

Abstract

Perkembangan hukum pidana internasional menunjukkan pergeseran dari konsep kedaulatan absolut menuju kedaulatan yang bertanggung jawab dalam kerangka komunitas internasional. Perkembangan ini muncul akibat masih terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang ketika negara tempat kejahatan terjadi tidak mampu atau tidak bersedia melakukan penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi penerapan yurisdiksi universal dalam sistem hukum Indonesia pasca Statuta Roma. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia belum secara eksplisit mengadopsi asas yurisdiksi universal sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam penanganan kejahatan internasional transnasional. Perbandingan dengan praktik di Jerman dan Belgia menunjukkan bahwa yurisdiksi universal dapat diterapkan melalui pembatasan prosedural seperti presence requirement dan diskresi penuntutan. Selain itu, penerapan yurisdiksi universal tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara, imunitas pejabat negara aktif, dan asas non-intervensi dalam hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislasi yang komprehensif guna mengintegrasikan yurisdiksi universal ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Rekonstruksi ini penting untuk memperkuat peran Indonesia dalam pemberantasan impunitas kejahatan internasional berat secara global.
Coaching Perilaku Kognitif Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator Perspektif Al-Qur’an Yulianti; Made Saihu; Muhammad Hariyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6148

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa coaching perilaku kognitif dalam pelatihan kepemimpinan administrator efektif diterapkan melalui penggunaan metode GROW (Goal, Reality, Options, Will). Optimalisasi metode ini dilakukan melalui konsistensi pelaksanaan, integrasi nilai, serta refleksi diri yang berkelanjutan. Pendekatan ini membantu individu dalam merumuskan tujuan secara jelas, memahami kondisi nyata, mengeksplorasi berbagai alternatif solusi, serta membangun komitmen kuat untuk bertindak, sehingga mendorong perkembangan pribadi dan profesional secara sistematis. Dalam perspektif Al-Qur’an, penerapan metode GROW selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti penetapan tujuan yang bernilai ibadah, kesadaran dalam memahami realitas kehidupan, upaya mencari solusi terbaik berdasarkan petunjuk Ilahi, serta komitmen yang tulus dalam bertindak. Integrasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam proses coaching memberikan penguatan makna dan motivasi, sehingga pelatihan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter dan pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat. Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep coaching yang dikembangkan oleh John Whitmore melalui model GROW. Namun demikian, penelitian ini juga mengkritisi pendekatan Michael Bungay Stanier dalam The Coaching Habit yang dinilai belum memberikan panduan teknis yang sistematis, sehingga menyulitkan coachee dalam mengidentifikasi tantangan, meningkatkan kompetensi, dan mencapai tujuan coaching. Oleh karena itu, pelaksanaan coaching perlu disertai dengan proses pembiasaan (self-culture) hingga terbentuk nilai diri (self-value). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tafsir maudu’i untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an secara tematik dan komprehensif sesuai dengan dinamika permasalahan kontemporer.
Menejemen Stakeholder Dalam Pengelolaan Kantin Fisip Universitas Sriwijaya Indralaya Selvia Febiani; Dewi Pergiwati Wijaya; Zahara; Nazhifa Mulya Kinasih; Nadya Difriana; Rudy Kurniawan; Kurnia Asni Sari; Ilal Ilham
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6149

Abstract

Kantin kampus merupakan salah satu fasilitas yang penting dalam mendukung aktivitas civitas akademika. Selain sebagai tempat membeli makanan dan minuman, kantin juga menjadi ruang bagi mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi serta beristirahat di lingkungan kampus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen stakeholder dalam pengelolaan kantin di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam aktivitas kantin, yaitu pengelola kantin, pedagang, mahasiswa, dosen, dan petugas keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kantin melibatkan berbagai stakeholder yang memiliki peran berbeda namun saling berkaitan. Pengelola kantin berperan dalam mengatur operasional kantin, pedagang menyediakan makanan dan minuman, sedangkan mahasiswa dan dosen menjadi pengguna utama fasilitas kantin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan fasilitas serta kebersihan lingkungan yang perlu ditingkatkan agar kantin dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna.
Analisis Peran Dan Tantangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Aria Roby Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6150

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tantangan notaris dalam pembuatan akta pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari kebijakan nasional dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada adanya percepatan pembentukan koperasi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menuntut adanya kepastian hukum dalam proses pendiriannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat pembuat akta autentik yang tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga substantif, edukatif, dan preventif dalam memastikan kesesuaian anggaran dasar koperasi dengan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah, termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di sisi lain, notaris menghadapi berbagai tantangan, antara lain tekanan percepatan pembentukan koperasi, kompleksitas regulasi, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, potensi ketidaksesuaian data, serta tuntutan adaptasi terhadap digitalisasi layanan hukum. Kondisi tersebut menuntut notaris untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kehati hatian, profesionalitas, dan integritas dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kualitas peran notaris dalam menjamin legalitas dan keberlanjutan koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.
Yurisdiksi Materiil Mahkamah Pidana Internasional Atas Kejahatan Kemanusiaan Pada Kasus Myanmar (Rohingya) Sindi Hadrian Afrisa; Dwi Putri Lestarika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6152

Abstract

Krisis Rohingya 2017 merupakan salah satu tragedi kemanusiaan paling serius di abad ke-21, yang melibatkan operasi militer Tatmaday, Myanmar yang mengakibatkan deportasi massal lebih dari 700.000 warga Rohingya ke Bangladesh. Artikel ini mengkaji yurisdiksi materiil Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berdasarkan Pasal 7 Statuta Roma atas kejahatan kemanusiaan dalam kasus Myanmar, dengan dua fokus utama: (1) pemenuhan unsur serangan meluas atau sistematis terhadap populasi sipil, dan (2) penerapan prinsip komplementaritas dalam konteks Myanmar sebagai non-negara anggota ICC. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan analisis empiris terhadap putusan-putusan ICC 2018-2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa yurisdiksi materiil ICC atas kasus Rohingya valid secara hukum melalui mekanisme yurisdiksi teritorial Bangladesh (Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma), meskipun menghadapi hambatan politik yang signifikan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi Indonesia dan ASEAN dalam konteks perlindungan pengungsi lintas batas.
Academic Burnout pada Mahasiswa: Peran Mediasi Regulasi Diri dalam Perspektif Psikologi Agama Siti Marwah; Khairunnisa; Halimah; Surawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6155

Abstract

Tingginya tuntutan akademik yang dihadapi mahasiswa seringkali menimbulkan kelelahan fisik dan emosional yang berujung pada burnout akademik. Kondisi ini memerlukan kemampuan regulasi diri agar mahasiswa mampu mengelola tekanan yang dialami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran regulasi diri dalam mengatasi burnout akademik pada mahasiswa dalam perspektif psikologi agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi terhadap 10 mahasiswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi diri membantu mahasiswa mengelola tekanan akademik melalui pengendalian emosi, pengelolaan aktivitas belajar, serta pendekatan spiritual seperti doa dan ibadah.
Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penerapan Manajemen Usaha Berbasis UMKM Hijau : (Studi Kasus Usaha Meubel di Kota Singaraja) Yovita Merry Elisa; Desak Nyoman Sri Werastuti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan manajemen usaha berbasis UMKM hijau pada usaha meubel di Kota Singaraja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UMKM hijau masih berada pada tahap awal dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam manajemen usaha. Pada aspek produksi, pelaku usaha telah menunjukkan praktik sederhana seperti pemanfaatan limbah, namun masih berorientasi pada efisiensi biaya. Pada aspek pemasaran, nilai keberlanjutan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai strategi daya saing. Pada aspek sumber daya manusia, terdapat motivasi awal, tetapi belum didukung oleh pengelolaan yang terarah. Sementara itu, pada aspek keuangan, belum terdapat alokasi biaya khusus maupun pencatatan yang mendukung praktik ramah lingkungan.
Evaluasi Kebijakan Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak di Kota Surabaya Dia Safitri, Yunita Eka; Evana Clairina Heriyanto; Talitha Rifqi Rizqullah; Fatma Anriyani Yusuf; Tauran; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Rumah Ilmu Arek Suroboyo yang sebelumnya bernama UPTD Kampung Anak Negeri yang dibangun sejak 2009 pada masa pemerintahan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Pembangunan program ini sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan dan tingkat putus sekolah di wilayah Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan evaluasi formatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ketua asrama dan observasi langsung di UPTD Rumah Ilmu Arek Suroboyo, Jalan Wonorejo Timur No. 130, Surabaya. Evaluasi mengacu pada enam kriteria OECD: relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan. Hasil menunjukkan program sangat efektif meningkatkan akses pendidikan dan membentuk kemandirian anak binaan, dengan dukungan berbagai dinas terkait. Hambatan utama meliputi ketiadaan layanan bagi anak perempuan, inefisiensi, serta keberlanjutan yang bergantung pada pergantian kepemimpinan. Untuk itu, direkomendasikan pembentukan unit layanan anak perempuan, kerja sama formal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta penguatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin keberlanjutan program.
Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dari Penyalahgunaan Kewenangan Pemerintah: Kajian Administratif dan Pidana Rahma, Dhea Maulidina; Sulastri, Dewi; Kholik, Muhamad Abdul; Farras, Raihan Muhammad; Syifa, Dian May
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6161

Abstract

Pelaku usaha memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional, tetapi dalam praktik masih rentan dirugikan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam bentuk hambatan perizinan, perlakuan diskriminatif, pungutan liar, dan intervensi administratif yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penyalahgunaan kewenangan terhadap pelaku usaha, menelaah mekanisme perlindungan hukum administratif yang tersedia, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum subjektif bagi pelaku usaha dalam hukum positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan putusan yang relevan, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mekanisme Ombudsman, dan PTUN telah menyediakan instrumen perlindungan administratif, tetapi pelaksanaannya masih cenderung formalistik, lambat, dan belum sepenuhnya mampu memulihkan kerugian usaha secara efektif. Pada saat yang sama, penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur dapat beririsan dengan tindak pidana korupsi, khususnya ketika terkait gratifikasi, pemerasan, atau penyalahgunaan jabatan, namun penegakan hukumnya masih lebih berorientasi pada kerugian negara dibanding kerugian pelaku usaha. Temuan penelitian menegaskan perlunya penguatan sinergi administratif-pidana, perlindungan saksi dan korban yang lebih nyata, percepatan jalur pengaduan, serta transparansi perizinan agar perlindungan hukum bagi pelaku usaha tidak berhenti pada tataran normatif.