cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,118 Documents
 303   304   305   306   307 
Analisis Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Malang Putri, Intan Nia; Mutia Viayuvada; Aliza Putri Amelia; Fellysta Angelina; Cahaya Fatihah; Afida Ayu Azalia; Nuh Krama Hadianto; M. Noer Falaq Al Amin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6165

Abstract

Kabupaten Malang adalah salah satu wilayah yang berada di Jawa Timur dengan tingkat kerawanan tanah longsor cukup tinggi dikarenakan kondisi geografisnya berupa pegunungan, perbukitan, lereng curam, serta curah hujan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor, mengidentifikasi strategi mitigasi yang sudah diterapkan, serta mengevaluasi efektivitas mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dengan perolehan data melalui sumber sekunder seperti jurnal, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan mengenai mitigasi bencana. Menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam menganalisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya longsor Kabupaten Malang adalah kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan tinggi,dan penggunaan lahan yang kurang tepat. Upaya mitigasi yang telah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Malang meliputi mitigasi struktural seperti pemasangan Early Warning System (EWS) dan mitigasi non-struktural berupa sosialisasi kebencanaan, program Desa Tangguh Bencana (Destana), pemetaan daerah rawan bencana, serta penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Tetapi, implementasi mitigasi masih belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran, sarana prasarana, dan cakupan program mitigasi. Maka dari itu, diperlukan peningkatan anggaran mitigasi,penguatan kerja sama dengan civitas akademika, serta memperluas edukasi kebencanaan terutama kepada anak-anak untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana tanah longsor.
Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah: Studi UU No. 1 Tahun 2022 Aliyah Rifdatul Nabilah; Nurhayati; Risma Dwiyana Arianty; Arshafa Rayya Maulidya; Afida Ayu Azalia; Cahyo Bagus Alvian; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6171

Abstract

Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan dana transfer pusat. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pendekatan kualitatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas belum optimal, ditandai adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya, terbatasnya peningkatan layanan publik, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Sistem informasi keuangan yang lemah dan rendahnya partisipasi publik turut menghambat efektivitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis kinerja, perbaikan sistem keuangan, dan peningkatan partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan
Analisis Strategi Mitigasi Struktural Tsunami Aceh dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dengan Metode Analytical Hierarchy Proses Auniyah, Lathifatil; Dwi Cahyani, Winda; Dewi Kharisma, Melantika; Syanna Zhafira Dinar Putri, Assyifa; Clairina Heriyanto, Evana; Putri Sania, Emilda; Krama Hadianto, Nuh; Falaq Al Amin, M.Noer
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6172

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi akibat letaknya pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, salah satunya adalah bencana tsunami. Provinsi Aceh menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap tsunami, terutama setelah terjadinya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang menimbulkan kerusakan besar serta korban jiwa dalam jumlah tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas kebijakan mitigasi bencana tsunami yang paling efektif di Aceh menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui penyusunan hierarki keputusan yang terdiri atas tujuan, kriteria, dan alternatif kebijakan. Kriteria yang digunakan meliputi anggaran, keberlanjutan, dampak, dan waktu pengerjaan, sedangkan alternatif kebijakan terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pengembangan sarana kesiapsiagaan, pemasangan sirine Tsunami Early Warning System (TEWS) dan penanaman mangrove, serta optimalisasi tata ruang dan relokasi berbasis zonasi risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria dampak memiliki bobot tertinggi sebesar 0,43, diikuti keberlanjutan sebesar 0,33, anggaran sebesar 0,22, dan waktu pengerjaan sebesar 0,02. Berdasarkan sintesa evaluasi alternatif, kebijakan pemasangan sirine TEWS dan penanaman hutan pantai atau mangrove memperoleh nilai tertinggi sehingga menjadi alternatif prioritas dalam mitigasi tsunami di Aceh. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan melalui kombinasi sistem peringatan dini dan perlindungan alami wilayah pesisir.
Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang Syaroni; Christine Cicilia Sinaga; Ahmad Zaki; Mohammad Fauzan Al Angsyari; Fellysita Angelina; Muhammad Naufal Firzatulloh Jatmiko; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6173

Abstract

Local revenue (PAD) is an important measure for assessing a region’s financial self-reliance, but its contribution in Sampang Regency remains low and has not yet become the primary source of local revenue. This indicates challenges in optimizing local tax revenue, particularly regarding the level of taxpayer compliance. This study aims to examine how taxpayer compliance can improve PAD. The method used is a qualitative approach with a literature review, involving data collection from scientific journals, books, and relevant documents. Data analysis was conducted by qualitatively describing, reviewing, comparing, and interpreting previous research findings to identify patterns of relationships between variables. The results indicate that taxpayer compliance has a positive impact on local tax revenue and PAD. Several factors influencing compliance include tax knowledge, economic conditions, service quality, tax penalties, and public awareness campaigns. The low contribution of local taxes to PAD indicates that the level of taxpayer compliance is still not optimal. Therefore, improving compliance through education, service improvements, and the enforcement of penalties is a critical strategy to support local financial autonomy.
Tinjauan Hukum Peran Pemerintah dalam Melindungi Masyarakat Pada Praktik Bisnis Online Muhammad Arif Sardi; Lidya Elmira Amalia; Pandri Zulfikar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6174

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam melindungi masyarakat pada praktik bisnis online di Indonesia, seiring dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak konsumen dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan konsumen, pelaku usaha, dan pihak regulator, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap praktik e-commerce. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive dan dikembangkan melalui snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama, yaitu lemahnya perlindungan konsumen dalam praktik transaksi online, keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan, sehingga perlindungan konsumen belum berjalan secara. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor kepercayaan dan pemahaman hukum menjadi elemen penting dalam menentukan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran pemerintah perlu diperkuat tidak hanya dalam aspek regulasi, tetapi juga dalam pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum empiris berbasis pendekatan kualitatif, serta implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi perlindungan konsumen yang lebih adaptif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji integrasi teknologi dalam sistem perlindungan konsumen digital.
Evaluasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Surabaya: Analisis Implementasi dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Pemuda Arshafa Rayya Maulidya; Assyifa Syanna Zhafira Dinar Putri; Emmanuel Jessica Priskila; Cahyo Bagus Alfian
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Beasiswa Pemuda Tangguh di Kota Surabaya sebagai upaya peningkatan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sekaligus pemberdayaan pemuda melalui kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dengan peningkatan jumlah penerima dan alokasi anggaran, serta memenuhi sebagian besar indikator evaluasi kebijakan menurut William Dunn, khususnya efektivitas dan pemerataan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek efisiensi, kecukupan manfaat, responsivitas, dan ketepatan kebijakan yang belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa program telah mencapai tujuan utamanya secara umum, tetapi memerlukan penyempurnaan dalam mekanisme implementasi agar manfaat lebih merata, berkelanjutan, dan mampu memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan. Rekomendasi yang diajukan meliputi penyesuaian skema bantuan, peningkatan ketepatan penyaluran, penguatan efisiensi melalui sistem digital, pengawasan dan evaluasi terstruktur, dukungan non-finansial berupa pelatihan dan pendampingan, serta mekanisme umpan balik dari penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kebijakan pendidikan sekaligus memperkuat pemberdayaan pemuda di tingkat lokal.  
Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kategori Pemberatan Di Polres Banjarnegara Diah Ajeng Pangestu; Caniago , Vanesa Alexandra; Imtiyaz, Rajwa Al; Kuswan Hadji
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6176

Abstract

Kasus pencurian sepeda motor di Banjarnegara melibatkan pasangan yang menjalin hubungan (pacar) dalam waktu 12 hari menjalankan misi nya dan mendapatkan empat buah sepeda motor melalui metode “step motor”, kemudian pasangan ini dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 477 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan merupakan tindak kejahatan yang sering kali terjadi di Indonesia, termasuk di daerah Banjarnegara. Penelitian ini menganalisis insiden pencurian sepeda motor yang terjadi pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama masih berlaku, tetapi penyelidikan dan proses hukum berlangsung setelah KUHP baru diimplementasikan. Masalah hukum yang dibahas terfokus pada penerapan prinsip legalitas serta asas lex mitior dalam menentukan ketentuan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (wawancara, observasi langsung, studi dokumen (BAP, SPDP, berkas perkara)) dengan memanfaatkan pendekatan hukum dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru mulai berlaku pada saat proses hukum berlangsung, ketentuan tersebut lebih menguntungkan atau sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka serta kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana di Indonesia. Alasan utama mengapa mengambil kasus pencurian yaitu karena jenis kejahatan yang paling banyak terjadi, dampak nya langsung ke masyarakat menyebabkan kerugian ekonomi sehingga masyarakat sangat membutuhkan tindak lanjut cepat.
Pembatalan Putusan Judex Facti Karena Kesalahan Kompetensi Absolut dalam Sengketa Harta Bersama : (Studi Putusan MA No. 4557 K/Pdt/2024) Febyanti Simarmata; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6177

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembatalan putusan judex facti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4557 K/Pdt/2024 akibat kesalahan penerapan kompetensi absolut dalam perkara sengketa harta bersama antara pihak yang beragama Islam. Perkara tersebut sebelumnya diperiksa oleh Peradilan Umum, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sengketa harta bersama bagi umat Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kompetensi absolut dalam perkara tersebut serta pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan judex facti. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan absolut dalam sengketa harta bersama bagi pihak beragama Islam secara tegas berada pada Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Mahkamah Agung menilai judex facti keliru dalam menentukan kompetensi absolut sehingga tidak berwenang mengadili perkara, yang menjadi dasar pembatalan putusan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Tinjauan Yuridis Gugatan Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai Upaya Pemulihan Aset Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Muhammad Putra Syawal Al Mahdi; Agus Ridwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6178

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, serta merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Dalam upaya memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, selain melalui instrumen pidana, negara juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku, ahli waris, maupun pihak yang terkait dengan aset hasil korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji tinjauan yuridis gugatan perdata sebagai upaya pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara bersifat atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, JPN memiliki kewenangan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan guna mewakili kepentingan negara, termasuk dalam pengajuan gugatan uang pengganti berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme gugatan perdata masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kompleksitas pembuktian dan proses litigasi yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum yang lebih progresif dan efektif guna mendukung optimalisasi pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi.
Membaca Kebijakan Ketahanan Energi Presiden Prabowo Subianto: Perspektif Bonum Commune Thomas Aquinas Ignasius Alvedo Hasan; Yohanes De Ngedu; Yakobus Christiano Gado Tonda Bei
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6182

Abstract

ABSTRAK Ketahanan energi merupakan isu krusial yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Memasuki masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penerapan kebijakan ketahanan energi menjadi sesuatu yang urgen dan prioritas utama. Hal ini bukan semata-mata untuk meminimalisir masalah energi dalam negeri, namun sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Bagi Prabowo Subianto ada beberapa alasan yang mendasar lahirnya kebijakan ini, seperti: kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat, kebutuhan transisi energi terbarukan, satabilitas ekonomi nasional yang kurang bersaing dalam kompetisi perekonomian internasional, ketergantungan pada impor energi, dan situasi politik internasional yang semakin minus diskursus. Problem-problem inilah yang membangkitkan semangat pemimpin negara ini untuk menerapkan kebijakan ketahanan energi. Penelitian ini hendak membaca kebijakan ketahanan energi menurut konsep bonum commune Aquinas, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan energi yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengarah pada lahirnya kesejahteraan bersama atau bonum commune bagi seluruh masyarakat Indonesia.Kata Kunci: Bonum Commune, Ketahanan Energy, Presiden Prabowo Subianto, Thomas Aquinas.

Page 305 of 312 | Total Record : 3118

 303   304   305   306   307 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue