cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,464 Documents
Knowledge Dissemination dalam Kebijakan Open Data Pemerintah: (Studi Efektivitas Portal data.go.id sebagai Media Transparansi Birokrasi) Athayandra Caytano; Dewinta Oktavia; Izzati kamila Pahsya; Fatkhuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas portal data.go.id sebagai media transparansi publik melalui proses knowledge dissemination dalam konteks open government data. Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara ketersediaan data yang disediakan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam memahami serta memanfaatkannya. Meskipun data telah dibuka secara luas, tidak semua informasi dapat dengan mudah diakses dan diolah menjadi pengetahuan yang bermakna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, studi literatur, dan studi dokumen. Kerangka analisis mengacu pada teori Knowledge Management dari Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi yang menjelaskan proses transformasi data menjadi pengetahuan melalui model SECI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas portal data.go.id masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kualitas data yang belum terstandarisasi, kurangnya pembaruan dataset, serta penyajian data yang masih sulit dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, rendahnya literasi data masyarakat dan minimnya fitur pendukung seperti visualisasi dan penjelasan kontekstual turut menghambat.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan : (Studi Putusan Nomor: 1059/Pid.Sus/2024/Pn Smr) Sheptia Elliza; Orin Gusta Andini; Dewi Atriani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7026

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan merupakan isu dimana anak memiliki posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual dan dampak traumatis yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan serta pertimbangan hakim terkait pemberian restitusi dalam Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2024/PN Smr. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif. Dalam Putusan Nomor 1059/Pid.Sus/2024/PN Smr, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan menjatuhkan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak restitusi terhadap korban belum diterapkan secara optimal meskipun restitusi merupakan bagian penting dalam pemulihan kerugian materiil dan immateriil korban. Kendala dalam penerapan restitusi adalah keterbatasan ekonomi pelaku dan belum optimalnya implementasi prosedur pemulihan korban dalam praktik peradilan pidana. Dibutuhkan penguatan pelaksanaan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.
Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar’iyyah Difa Melani Melani; Adriana Mustafa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7027

Abstract

Kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia, termasuk Makassar, mendorong disahkannya UU NO. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) sebagai instrumen perlindungan korban dan penegakan hukum. Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i ini bertujuan menganalisis implementasi UU TPKS di Kota Makassar serta meninjaunya dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS menyediakan landasan hukum yang lebih komprehensif dibanding KUHP. Namun, implementasinya di Makassar masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, stigma korban, keterbatasan pendampingan psikologis, serta koordinasi aparat yang belum optimal.
Perencanaan SDM Strategis Zakiyatun Nufus Nufus; Haliza; Inca Faizzatun Nazwa; Mchdum Bahtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7036

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya perencanaan sumber daya manusia strategis sebagai instrumen manajerial dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi di tengah dinamika lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perubahan global dan transformasi digital menuntut organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan selaras dengan strategi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, proses, serta implementasi perencanaan sumber daya manusia strategis dalam meningkatkan efektivitas dan keunggulan kompetitif organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui kajian berbagai
Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Kredit Macet dalam Putusan No. 162/Pdt.G/2024/PN Tjk dan No. 225/Pdt.G/2023/PN Tjk Farico Gian; Sepriyadi Adhan S; Selvia Oktaviana; Depri Liber Sonata; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7044

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan atas kredit macet dalam Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur melalui mekanisme parate eksekusi, yaitu hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Dalam kedua putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selama prosedur seperti somasi, pengumuman lelang, dan penilaian objek oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah dipenuhi, maka pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dinyatakan sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mekanisme parate eksekusi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur dalam penyelesaian kredit macet.
Penyelesaian Adat Pegi Belari Hamil di Luar Nikah Melalui Akta Hukum Adat Dusun Tebo Sri Nurmalinda; Mhd Yadhi Harahap; Abd Mukhsin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7045

Abstract

Tradisi "Pegi Belari" merupakan salah satu bentuk praktik perkawinan adat yang masih berlangsung di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tradisi ini mengacu pada tindakan sepasang laki-laki dan perempuan yang pergi bersama tanpa melalui proses lamaran resmi untuk melangsungkan pernikahan, yang dalam banyak kasus diawali atau disertai dengan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat Dusun merespons serta menyelesaikan kasus kehamilan di luar nikah dalam konteks tradisi "Pegi Belari", dengan menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian melalui Akta Perdamaian Adat sebagai instrumen yang diakui dalam komunitas adat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hukum adat Dusun memiliki mekanisme penyelesaian yang menyeluruh melalui musyawarah adat, pemberian sanksi berupa denda, serta enerbitan Akta Perdamaian; (2) terdapat ketidaksesuaian antara mekanisme adat dengan hukum positif, khususnya terkait pencatatan perkawinan; dan (3) Akta Perdamaian Adat berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial, namun masih memerlukan penguatan pengakuan secara yuridis agar mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembentukan regulasi daerah yang dapat mengakomodasi mekanisme adat ke dalam kerangka hukum nasional.
Gaya Hidup Mahasiswa Kost FKIP Untirta dalam Perspektif Praktik Sosial Cindy Lestari; Rizki Setiawan; Yustika Irfani Lindawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7049

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik sosial yang melatarbelakangi pembentukan gaya hidup mahasiswa kost Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. terhadap mahasiswa kost Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya perbedaan habitus, modal, dan praktik sosial yang membentuk tipe mahasiswa kost yakni mahasiswa tipe akademis, aktivis, kupu-kupu, dan gaul. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman, proses adaptasi, serta modal yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi lingkungan kost dan kampus sebagai arena sosial baru. Habitus yang berbeda menghasilkan pola praktik sosial yang berbeda pula, baik dalam lingkungan kost maupun kampus. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, Masing-masing tipe mahasiswa kost memiliki habitus, modal, dan praktik sosial yang berbeda sesuai dengan pengalaman dan posisi sosial yang dimiliki.
Analisis Regulasi Perlindungan Hukum Represif bagi Pemegang Polis atas Gagal Bayar Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 Maheswari Pavita Dayana Dayana; Rohaini; Siti Nurhasanah; Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7050

Abstract

Kasus gagal bayar AJB Bumiputera 1912 yang berujung pada kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) menyingkap kelemahan sistemik perlindungan hukum represif bagi pemegang polis pada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas instrumen perlindungan hukum represif yang tersedia bagi pemegang polis serta merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan hukum perasuransian Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan ganda pemegang polis sebagai tertanggung sekaligus anggota pemilik perusahaan menghambat penerapan gugatan wanprestasi secara langsung sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 56/PDT/2024/PT JAP, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum terhadap direksi secara personal berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menjadi alternatif yang lebih viable. Mekanisme LAPS SJK turut terbatas karena tidak dirancang untuk menangani sengketa berdampak massal, mencerminkan kesenjangan nyata antara law in the books dan law in action dalam sistem perasuransian Indonesia. Kehadiran Program Penjaminan Polis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma menuju sistem perlindungan berbasis jaminan negara yang lebih terstruktur. Temuan ini menegaskan urgensi reformulasi mekanisme represif yang adaptif terhadap kompleksitas kelembagaan usaha bersama demi mewujudkan perlindungan pemegang polis yang lebih responsif dan berkeadilan.
Evaluasi Dampak Penerapan SAK EMKM terhadap Transparansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Gusti Kadek Rian Dewi; I Made Pradana Adiputra; Anantawikrama Tungga Atmadja
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) terhadap transparansi dan pertanggungjawaban keuangan pada Bank Sampah Kalibukbuk Bersih (KALIBER). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus dan nasabah bank sampah Kalibukbuk Bersih serta pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa laporan keuangan dan arsip pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM memberikan dampak positif terhadap transparansi dan pertanggung-jawaban keuangan pada Bank Sampah KALIBER. Transparansi keuangan meningkat yang ditandai dengan penyusunan laporan keuangan yang lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pihak internal maupun eksternal, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup selaku pembina Bank Sampah KALIBER. Pertanggungjawaban Keuangan juga mengalami peningkatan melalui pencatatan transaksi yang didukung oleh bukti yang lengkap, penyusunan laporan keuangan secara sistematis, serta kemampuan pengurus dalam menjelaskan kondisi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Namun demikian, penerapan SAK EMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman akuntansi oleh pengurus dalam penerapan standar secara optimal.
Pengaruh Kinerja Lingkungan, Ukuran Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021–2024 Kadek Mustikaangganingsih; I Gusti Ayu Purnamawati; Ni Luh Gede Erni Sulindawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7053

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Kinerja lingkungan diproksikan dengan peringkat PROPER, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset, sedangkan tata kelola perusahaan diproksikan dengan proporsi komisaris independen. Kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, annual report, dan data PROPER KLHK. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 13 perusahaan sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, ukuran perusahaan, dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengelolaan lingkungan yang baik, aset yang besar, dan pengawasan komisaris independen yang efektif cenderung memiliki profitabilitas yang lebih tinggi.