cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 352   353   354   355   356 
Pengaruh Lingkungan Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Employee Engagement melalui Kepuasan Kerja Farah Ghaya Alya; Riedel Paulus Jacobis
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7194

Abstract

Employee engagement is an important factor in improving employee performance and organizational commitment. This study aims to examine the influence of work environment and work motivation on employee engagement through job satisfaction as a mediating variable at PT INKA Multi Solusi. This research employed a quantitative approach using purposive sampling technique involving 114 employees from the Human Resources & Risk Management, Finance, Technology, and Logistics divisions. Data were analyzed using the Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results indicate that the work environment and work motivation do not have a significant effect on employee engagement. However, job satisfaction has a positive and significant effect on employee engagement. In addition, work environment and work motivation significantly influence job satisfaction. The mediation analysis shows that job satisfaction does not mediate the relationship between work environment and employee engagement. Conversely, job satisfaction successfully mediates the relationship between work motivation and employee engagement. These findings imply that improving employee job satisfaction is essential in strengthening employee engagement within the company.
Environmental Governance Dalam Program Kampung Edukasi Sampah (KES) Kabupaten Sidoarjo Achmad Idris Ramadhon
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7195

Abstract

Permasalahan sampah di Indonesia terus meningkat dan Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai penghasil timbunan sampah terbesar secara nasional dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyumbang utamanya. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Environmental Governance dalam Program Kampung Edukasi Sampah (KES) di Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo serta pengelola Kampung Edukasi Sampah (KES), dilengkapi data sekunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Edukasi Sampah (KES) telah berjalan cukup baik pada keempat tujuan tata kelola lingkungan. Dari sisi Effective, program berjalan terarah melalui koordinasi antara masyarakat, pengurus Kampung Edukasi Sampah (KES), dan pemerintah daerah. Dari sisi Equitable, masyarakat memperoleh ruang partisipasi yang setara dalam pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan. Dari sisi Responsive, Kampung Edukasi Sampah (KES) mampu beradaptasi melalui inovasi seperti Lubang Sumber Organik dan regenerasi kader lingkungan. Dari sisi Robust, program menunjukkan ketahanan kelembagaan melalui jaringan kerja sama lintas sektor meski masih menghadapi keterbatasan pendanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi aktif antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan tata kelola lingkungan.
Systematic Literature Review: Peran Afektif terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Komang Ayu Agusdhiana Putri; I Nyoman Budayana; I Made Ardana; Gusti Ayu Mahayukti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7196

Abstract

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan kompetensi penting dalam pembelajaran matematika yang turut dipengaruhi oleh aspek afektif. Namun, temuan mengenai peran afektif masih tersebar dan belum tersintesis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis peran afektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis menggunakan metode Systematic Literature Review dengan tahapan Zawacki-Richter et al. Hasil menunjukkan bahwa penelitian meningkat dalam beberapa tahun terakhir, didominasi jenjang SMP/MTs, wilayah Pulau Jawa, dan jurnal terindeks SINTA. Sebaran materi belum menunjukkan kecenderungan jelas karena banyak penelitian tidak mencantumkan materi secara spesifik. Aspek afektif yang dominan meliputi efikasi diri, kepercayaan diri, motivasi belajar, rasa ingin tahu, dan kecerdasan emosional, dengan kontribusi tertinggi pada rasa ingin tahu di SD, minat belajar di SMP/MTs, dan komitmen terhadap tugas di SMA/MA/SMK, meskipun temuan tersebut belum dapat digeneralisasi karena keterbatasan jumlah studi yang tersedia pada masing-masing jenjang. Indikator Polya paling banyak digunakan dengan kesulitan utama pada tahap evaluasi, sedangkan NCTM pada strategi dan refleksi, sementara dua lainnya tidak melaporkan kesulitan siswa pada setiap indikator. Secara umum, aspek afektif cenderung berpengaruh positif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis, meskipun beberapa aspek berdampak negatif atau menunjukkan hasil yang bervariasi, serta paling banyak digunakan sebagai variabel independen dibandingkan mediator dan moderator. Temuan ini menegaskan pentingnya peran aspek afektif dalam pembelajaran matematika.
Literasi Informasi sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Masyarakat Terhadap Disinformasi Digital Ajrina Husna Amalia Marpaung; MayRiska Maulidiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7203

Abstract

Masifnya penyebaran disinformasi dan hoaks di ruang digital Indonesia telah memicu krisis informasi kepercayaan serta berpotensi mengganggu stabilitas sosial . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategi literasi informasi dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman disinformasi digital . Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan analitis deskriptif, data dikumpulkan melalui dokumentasi dokumen ilmiah, laporan lembaga internasional, dan kebijakan pemerintah yang terbit dalam rentang tahun 2021–2026, kemudian dianalisis menggunakan model analisis isi . Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi informasi berperan sebagai kemampuan kognitif dan metakognitif utama dalam proses evaluasi informasi . Melalui mekanisme berpikir kritis, individu mampu memverifikasi kebenaran informasi dan menilai kredibilitas sumber sebelum menyebarkannya . Perspektif Teori Ketahanan Sosial menegaskan bahwa kemampuan ini berfungsi sebagai modal sosial dan mekanisme perlindungan sosial yang membangun daya adaptif masyarakat terhadap manipulasi informasi . Penguatan literasi informasi yang optimal memerlukan sinergi struktural antara lembaga pendidikan, perpustakaan, media massa, komunitas, dan kebijakan pemerintah . Kebaruan penelitian ini terletak pada model konsep terintegrasi yang menghubungkan ilmu perpustakaan, komunikasi, dan ketahanan sosial . Meskipun memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder, penelitian ini memberikan kontribusi akademik penting bagi pengembangan strategi ketahanan sosial di era transformasi digital .
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Klausula Eksonerasi dan Pengelolaan Dana Mengendap (Float Fund) pada Penggunaan Uang Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Agus Muhamad Soleh; Rafli Naail Harwisaputra; Damanudin Irfani; Tohadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7204

Abstract

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui penggunaan uang elektronik telah menciptakan transformasi signifikan dalam aktivitas transaksi masyarakat di Indonesia. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku serta pengelolaan dana mengendap (float fund) oleh penyedia jasa pembayaran. Dalam praktiknya, konsumen sering kali tidak memahami secara utuh isi klausula baku yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, terutama pada kondisi kehilangan kartu uang elektronik atau terjadinya gangguan sistem transaksi digital. Di sisi lain, dana konsumen yang tersimpan dalam sistem uang elektronik dikelola oleh penyelenggara tanpa memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada konsumen sebagai pemilik dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam penggunaan uang elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pengelolaan dana mengendap (float fund) oleh penyedia jasa pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan asas keseimbangan dalam hukum perjanjian. Selain itu, pengelolaan dana mengendap oleh penyedia jasa pembayaran menunjukkan adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha sehingga diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih adil bagi konsumen dalam sistem pembayaran digital di Indonesia.
Analisis Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kawasan Perbatasan : (Studi Kasus Desa Temajuk, Kabupaten Sambas) Galuh Efnol Adzan; Novitry Pratiwi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7205

Abstract

Desa Temajuk memiliki potensi pariwisata lintas batas yang strategis sebagai wujud dari pendekatan kesejahteraan di kawasan perbatasan, namun pengembangannya membutuhkan intervensi dan tata kelola yang komprehensif dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi secara mendalam terkait implementasi kebijakan pariwisata di Desa Temajuk dengan menggunakan parameter Teori Implementasi Kebijakan Publik gagasan George Edward III. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdesain studi kasus deskriptif analitis, yang mengumpulkan data melalui triangulasi dari dokumen akademik, studi kepustakaan, dan observasi lapangan terhadap pengelola akomodasi dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi masih terhambat oleh blank spot sinyal seluler dan konflik sektoral kelembagaan di tingkat desa. Pada dimensi sumber daya, postur fiskal daerah yang terbatas memicu krisis infrastruktur dasar dan menghambat peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dimensi disposisi menunjukkan sebuah anomali di mana kebijakan proteksionis berupa moratorium lahan untuk warga lokal justru menghambat turunnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi investor. Selain itu, dimensi struktur birokrasi dinilai masih terlalu sentralistik dan memiliki standar operasional yang kaku, sehingga menyulitkan legalitas usaha akomodasi kelas mikro atau homestay. Pemerintah daerah Kabupaten Sambas diwajibkan untuk segera mendebirokratisasi layanan perizinan dan memperkuat infrastruktur dasar agar Desa Temajuk tidak tertinggal dari akselerasi ekonomi perbatasan.
Celah Hukum Otonomi Khusus Papua dari Korupsi Lukas Enembe Menuju Reformasi Pengawasan Dana Otsus Muhamad Gibral Fetriko; Rina Desy Priyatna; Sulistari; Regina Ratri Azizah Pratiwi; Madina Lintang Tsalatsa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7208

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah hukum dalam mekanisme pengawasan dana Otonomi Khusus Papua serta menilai efektivitas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dalam menutup celah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengkaji kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai objek analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan dana otonomi khusus bersifat sistemik, yang ditandai oleh lemahnya independensi inspektorat daerah, ketidakhadiran norma pengawasan yang eksplisit, serta minimnya kontrol sosial dari masyarakat sipil. Kasus Lukas Enembe membuktikan bahwa praktik korupsi dalam sistem otonomi khusus melibatkan jaringan pejabat yang lebih luas dan bersifat berulang. Meskipun revisi UU No. 2 Tahun 2021 membawa sejumlah perbaikan seperti redistribusi dana ke kabupaten/kota dan penguatan kewajiban pelaporan, revisi tersebut belum cukup menutup seluruh celah hukum yang ada. Penguatan kelembagaan pengawasan, peningkatan transparansi, dan komitmen politik yang konsisten diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang akuntabel.
Analisis Framing Pemberitaan Kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam Konflik Iran–Israel di Media Internasional Adilla Putri Hanita; Elisabeth Nugrahaeni Prananingrum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7210

Abstract

The main goal of this study is to examine how news coverage related to the passing away of Ayatollah Ali Khamenei within the Iran–Israel conflict is framed in the international media, including Al Jazeera and CNN. The qualitative method was utilized, with the application of Robert N. Entman's four-stage framing process model. The process includes four stages: problematization, causal attribution, evaluative judgment, and solution suggestion. The research corpus is made up of fourteen news articles released during the period from February 28 to March 1, 2026, consisting of six pieces in the breaking news stage and eight pieces in the follow-up stage (reactive and analytical coverage). Based on the findings, it is evident that there were considerable disparities in the way Al Jazeera and CNN covered the event under consideration. In particular, the former news organization mainly utilized such news frames as conflict frame and victim frame, arguing that the cause of Ayatollah Ali Khamenei's death was the result of the attack of the US and Israeli military forces. Also, emotional reactions and the legitimacy of the Iranian political regime were stressed. On the contrary, CNN emphasized political consequences frame, discussing political effects, leadership concerns, and global stability. ABSTRAK Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana liputan berita terkait meninggalnya Ayatollah Ali Khamenei dalam konflik Iran-Israel dibingkai di media internasional, termasuk Al Jazeera dan CNN. Metode kualitatif digunakan, dengan penerapan model proses pembingkaian empat tahap Robert N. Entman. Prosesnya meliputi empat tahap: problematisasi, atribusi kausal, penilaian evaluatif, dan sugesti solusi. Korpus penelitian terdiri dari empat belas artikel berita yang dirilis selama periode 28 Februari hingga 1 Maret 2026, terdiri dari enam artikel pada tahap breaking news dan delapan artikel pada tahap tindak lanjut (liputan reaktif dan analitis). Berdasarkan temuan tersebut, terbukti bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar dalam cara Al Jazeera dan CNN meliput acara yang sedang dipertimbangkan. Secara khusus, organisasi berita sebelumnya terutama menggunakan bingkai berita seperti bingkai konflik dan bingkai korban, dengan alasan bahwa penyebab kematian Ayatollah Ali Khamenei adalah akibat dari serangan pasukan militer AS dan Israel. Juga, reaksi emosional dan legitimasi rezim politik Iran ditekankan. Sebaliknya, CNN menekankan kerangka konsekuensi politik, membahas dampak politik, keprihatinan kepemimpinan, dan stabilitas global.
Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Malaysia dan Mesir: Studi Komperatif dalam Perspektif Administrasi Negara Putri Nurul Erliza; Jumni Nelli
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7214

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan pendaftaran pernikahan di Indonesia, Malaysia, dan Mesir dari perspektif administrasi publik dengan menggunakan pendekatan komparatif normatif-yuridis. Fenomena pernikahan yang tidak terdaftar nikah siri di Indonesia, pernikahan tanpa izin dari Pengadilan Syariah di Malaysia, dan pernikahan ʻurfi di Mesir mencerminkan kesenjangan sistemik antara peraturan formal dan implementasinya di masyarakat. Studi ini mengidentifikasi tiga faktor struktural yang mendasari masalah-masalah ini di ketiga negara: pertama, dualisme normatif antara keabsahan pernikahan menurut hukum agama dan pengakuannya oleh negara melalui instrumen administratif; kedua, kapasitas kelembagaan yang terbatas dari otoritas pendaftaran pernikahan dalam hal cakupan wilayah, integrasi data, dan efisiensi prosedural; dan ketiga, biaya tinggi dan kompleksitas birokrasi yang mendorong orang untuk menghindari proses pendaftaran formal. Konsekuensi dari kegagalan sistem pendaftaran ini berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan dan anak-anak, yang kehilangan perlindungan hukum terkait hak-hak sipil, nafkah, warisan, dan akses ke layanan publik. Tanggapan kebijakan di ketiga negara tersebut sebagian besar masih bersifat reaktif dan parsial, sehingga gagal mengatasi masalah struktural yang mendasarinya. Studi ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur, penguatan kapasitas kelembagaan, pendekatan yang peka gender, dialog antara otoritas keagamaan dan negara, serta peningkatan pertukaran pembelajaran kebijakan antarnegara sebagai langkah-langkah menuju reformasi menyeluruh.
Kepemimpinan Perempuan Dalam Politik Lokal: Studi Dinamika Representasi Gender Sherly Laos Nazwa Namira Putri Rusdiandi; Siti Afra Aafiyah Aafiyah; Valerina Raharjo; Aniqotul Ummah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7215

Abstract

Partisipasi perempuan dalam politik lokal di Indonesia meningkat sejak era Reformasi melalui desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun, keterwakilan perempuan masih sering berada pada tahap representasi deskriptif dan belum sepenuhnya mencapai representasi substantif dalam pembuatan kebijakan publik (Pitkin, 1967). Penelitian ini membahas kepemimpinan Sherly Tjoanda di Maluku Utara sebagai bentuk kepemimpinan perempuan dalam politik lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kepemimpinannya mencerminkan representasi gender substantif serta bagaimana ia menghadapi budaya politik patriarki. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku akademik, dan publikasi terkait representasi gender serta kepemimpinan perempuan (Hlynsdóttir, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sherly Tjoanda menghadirkan kebijakan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan perempuan dan anak. Gaya kepemimpinannya yang partisipatif dan empatik memperkuat pemerintahan yang inklusif, meskipun budaya patriarki dan dominasi elite politik masih menjadi tantangan utama (Sitompul et al., 2025). Kesimpulannya, kepemimpinan perempuan memerlukan strategi adaptif untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif.

Page 354 of 383 | Total Record : 3823

 352   353   354   355   356 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue