cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 351   352   353   354   355 
Problematika Perlindungan Hukum dan Penetapan Ganti Rugi Bagi Pemegang Tanah Wakaf dan Tanah Belum Bersertifikat dalam Pengadaan Tanah Kampung Seni Borobudur Fata Rahman Hakim; Nadia Safira Syazwani; Rizka Asyifa Nur Aina; Hannyda Rahma Putri; Alfarizi Hafizh Ardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7181

Abstract

Pembangunan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kabupaten Magelang membutuhkan pengadaan tanah seluas 66.152 m² atas 50 bidang dengan total ganti rugi Rp 101,8 miliar. Di dalamnya terdapat dua bidang tanah wakaf seluas 0,28 hektare dan beberapa bidang tanah belum bersertifikat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kedua jenis tanah tersebut serta bagaimana penetapan ganti rugi yang adil oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dilengkapi wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan tanah wakaf di Dusun Kujon ditukar dengan tanah pengganti seluas 1.930 m² di Desa Wringinputih sesuai Pasal 41 Undang-Undang Wakaf. Tanah belum bersertifikat tetap mendapat ganti rugi yang besarnya sama dengan tanah bersertifikat selama dapat dibuktikan penguasaannya melalui alat bukti hak lama atau alat bukti hak baru. Penetapan ganti rugi oleh Kantor Jasa Penilai Publik berkisar antara Rp 1,7–2,8 juta per meter persegi sesuai Standar Penilaian Indonesia 306.
Kesepakatan Kemitraan Pengembangan Perkebunan Sawit antara Koperasi Unit Desa Mesuji E dengan Masyarakat Labuhan Baru Ilhami Sefira Lestari; Rohaini; Selvia Oktaviana; Siti Nurhasanah; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7182

Abstract

Pemerintah memanfaatkan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai instrumen strategis untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Koperasi Unit Desa (KUD) Mesuji E mengimplementasikan strategi tersebut dengan menjalin kontrak kemitraan melalui skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, mengidentifikasi hambatan operasional, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi antara koperasi dan masyarakat. Peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan tipe deskriptif, serta mengumpulkan data primer melalui wawancara yang didukung bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan secara formal telah memenuhi syarat sah kontrak Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pelaksanaannya di lapangan memperlihatkan ketimpangan posisi tawar yang memojokkan petani plasma. Hambatan internal muncul dari tindakan petani yang melakukan penjualan brondolan secara mandiri di luar jalur koperasi serta minimnya transparansi keuangan dari pengurus KUD, yang diperparah oleh kendala eksternal seperti cuaca ekstrem, serangan hama, dan fluktuasi harga pasar. Penanganan wanprestasi mengutamakan jalur nonlitigasi melalui musyawarah pembinaan internal dan mediasi teknis agraria sebelum mengalihkan perkara ke pengadilan negeri sebagai upaya hukum terakhir. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perbaikan struktur kontrak dan keterbukaan administrasi sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kemitraan serta melindungi hak ekonomi petani kecil.
Analisis Kualitatif Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Minat Investasi Masyarakat Di BSI Kc Banyuwangi Basuki Rahmat : (Studi Disparitas Putusan) Dimas Afriyanto; Thoriq Reksa Alhady; Sofiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran produk cicil emas guna meningkatkan minat investasi masyarakat di Bank Syariah Indonesia KC Banyuwangi Basuki Rahmat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan meliputi promosi langsung, pemasaran digital melalui media sosial, edukasi investasi syariah, dan peningkatan kualitas pelayanan. Strategi tersebut dinilai efektif karena mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi emas melalui kemudahan sistem angsuran, keamanan investasi, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Faktor pendukung keberhasilan pemasaran meliputi tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas, kemudahan akses informasi digital, dan citra positif bank syariah. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya pengetahuan keuangan syariah, terbatasnya promosi di beberapa wilayah, serta persaingan dengan produk investasi lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran berbasis edukasi dan digitalisasi berperan penting dalam meningkatkan minat investasi masyarakat terhadap produk perbankan syariah
Formulasi Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Joko Purwanto; Suyanto; Dinda Heidiyuan Agustalita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7185

Abstract

Asas Pertanggungjawaban Mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diproyeksikan sebagai instrumen pelindung masyarakat korban pencemaran. Namun, terdapat kelemahan struktural berupa kekaburan norma pada frasa “ancaman serius”, yang tidak memiliki parameter kuantitatif maupun kualitatif yang rigid. Penelitian hukum normatif ini bertujuan membedah implikasi yuridis dari kekaburan norma tersebut serta merumuskan rekonstruksi formulasi strict liability yang ideal di masa depan (ius constituendum). Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, penelitian ini menunjukkan bahwa kekaburan teks undang-undang mengakibatkan ketidakpastian hukum berupa disparitas putusan akibat tingginya subjektivitas hakim di pengadilan. Selain itu, korban tetap dibebani pembuktian hubungan kausalitas yang asimetris dan rumit. Hasil penelitian menunjukkan rekonstruksi Pasal 88 Undang-Undang PPLH dengan mengeliminasi frasa “ancaman serius” dan menggantinya dengan indikator objektif “pelanggaran baku mutu lingkungan”. Lebih lanjut, regulasi baru harus mengintegrasikan asas strict liability dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian secara mutlak (reversal of burden of proof). Melalui formulasi ini, korporasi sebagai pembuat risiko wajib membuktikan tidak adanya hubungan kausal antara aktivitas industri mereka dengan kerugian yang diderita masyarakat demi mewujudkan keadilan ekologis yang substansial di Indonesia.
Eksistensi Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Hukum Nasional Nurroso; Dara Puspitasari; Prihatin Effendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7186

Abstract

Pasca amandemen UUD NRI 1945, kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami pergeseran fundamental dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi negara. Perubahan ini secara teoritis membatasi kewenangan MPR dalam menerbitkan produk hukum bersifat mengatur (regeling). Namun, Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kembali memasukkan TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI 1945 dan di atas Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji anomali hierarki tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Permasalahan utama yang diangkat adalah terkait kedudukan TAP MPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasca amandemen UUD NRI 1945 di tengah keterbatasan fungsinya secara teoritis, serta kompetensi peradilan mana yang berwenang untuk melakukan uji validitas terhadap TAP MPR bilamana terjadi sebuah pertentangan. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Sejarah dan Pendekatan Perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi TAP MPR dalam hierarki saat ini lebih bersifat sebagai upaya ‘pengamanan’ yuridis terhadap produk hukum lama yang masih berlaku berdasarkan TAP MPR No. I/MPR/2003. Namun, hal ini menimbulkan problematika pengujian karena adanya kekosongan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Secara sistemik, pencantuman ini mengaburkan logika pendelegasian kewenangan dan menciptakan ketidakpastian hukum mengenai kemungkinan pembentukan TAP MPR baru di masa depan. Sehingga, perlu penguatan kerangka regulasi guna menambahkan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pengujian terhadap validitas TAP MPR.
Prinsip Kemaslahatan Anak Dalam Yurisprudensi Hadhanah: Analisis Putusan Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis Nurmalia Tara; Husnul Furqon; Ibnu Radwan Siddik Turnip
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7187

Abstract

Artikel ini mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1173/Pdt.G/2024/PA.Kis mengenai perkara hadhanah (pengasuhan anak) pasca perceraian antara seorang ibu berprofesi asisten rumah tangga dengan seorang ayah berstatus karyawan BUMN yang memiliki tiga anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan doktrin hukum yang relevan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis yurisprudensi tujuh langkah. artikel ini menelaah tujuh aspek analitik secara sistematis: identifikasi putusan dan profil para pihak, ringkasan fakta persidangan, identifikasi isu hukum, ratio decidendi, analisis putusan, evaluasi kritis, dan implikasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerapkan prinsip kemaslahatan anak (best interest of the child) sebagai pertimbangan paramount dalam menetapkan hadhanah kepada ibu, meliputi seluruh tiga anak sekaligus demi menjaga ikatan persaudaraan. Putusan ini juga memperkuat yurisprudensi nafkah anak dengan mekanisme kenaikan 10% per tahun (SEMA No. 3/2015) serta mengakui gugatan nafkah lampau (madhiyah) berdasarkan SEMA No. 2/2019. Evaluasi kritis menemukan beberapa celah dalam transparansi metodologi penetapan jumlah nafkah dan ketiadaan jadwal hak kunjung yang terperinci. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi preseden yurisprudensi yang relevan dan kontributif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia Keywords: hadhanah, best interest of the child, Islamic Law Compilation, child maintenance.
Dewan Pengawas Syariah, kepatuhan hukum, perusahaan berbasis syariah, pengawasan syariah, tata kelola perusahaan. Dwi Laras Seftiyani; Aula Aufa Ahdy; Risky Saputra; Amiratul Fadilla; Irhan Wahyudi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan hukum pada perusahaan berbasis syariah. DPS memiliki posisi strategis sebagai lembaga pengawas independen yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, regulasi perundang-undangan, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai regulasi, jurnal ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan pengawasan syariah dan tata kelola perusahaan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk, akad, operasional, serta kebijakan perusahaan agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti riba, gharar, dan maisir. Selain itu, DPS juga berfungsi memberikan nasihat, rekomendasi, dan evaluasi terhadap implementasi prinsip syariah dalam kegiatan perusahaan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi DPS masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan kompetensi, independensi pengawasan, serta perkembangan model bisnis modern yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas DPS melalui peningkatan kompetensi, harmonisasi regulasi, dan optimalisasi sistem pengawasan syariah agar kepatuhan hukum perusahaan berbasis syariah dapat terjamin secara efektif dan berkelanjutan.
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dan Faktor yang Mempengaruhinya Lailatul Hikmiyah; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7190

Abstract

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator penting yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan memiliki potensi ekonomi yang besar, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendapatan daerah (PAD) Kota Bandung terdiri, menemukan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi PAD tersebut, serta membuat rencana strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara meninjau kembali literatur, yaitu dengan menganalisis berbagai jurnal ilmiah nasional yang terkait. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi serta sintesis literatur. Penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah menjadi sumber pendapatan terbesar bagi PAD, dengan andil sekitar 65%, kemudian diikuti oleh retribusi daerah dan pendapatan dari pengelolaan aset daerah. Faktor-faktor penting yang memengaruhi pendapatan asli daerah meliputi ketaatan wajib pajak, kemampuan sistem administrasi yang efektif, kualitas tenaga kerja, dan situasi ekonomi di wilayah itu. Selain itu, proses digitalisasi sistem pajak terbukti membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menyatakan bahwa meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandung membutuhkan strategi yang terpadu, termasuk menerapkan digitalisasi sistem, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memaksimalkan penggunaan aset daerah, serta memperkuat pengawasan dan transparansi
Transformasi Pengawasan Internal Berbasis Risiko dan Penguatan Akuntabilitas Syariah pada Inspektorat Kabupaten Jember Hanifatun Nisa; Laelatul Khasanah; Luluk Musfiroh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7191

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel memerlukan fungsi pengawasan internal yang kuat guna meminimalisir risiko penyimpangan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi pengawasan internal berbasis risiko dan penguatan akuntabilitas syariah pada Inspektorat Kabupaten Jember. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Jember telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai standar APIP, yang mencakup audit, reviu, dan evaluasi berbasis risiko mulai dari penyusunan PIA hingga penerbitan LHP. Selain itu, dalam perspektif akuntabilitas syariah, pengawasan keuangan diintegrasikan sebagai tanggung jawab etis berlandaskan prinsip amanah untuk membangun integritas birokrasi. Meskipun demikian, kompleksitas koordinasi data dan keterlambatan penyediaan dokumen oleh OPD masih menghambat kecepatan audit. Peran Inspektur Pembantu (Irban) terbukti vital sebagai mitra strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital, penguatan komitmen OPD, serta internalisasi nilai amanah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan akuntabilitas keuangan daerah.
Implementasi Diversi dalam kasus Tindak Pidana Penganiyaan Anak : ( Studi kasus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ) Marchelya Putri; Muhammad Mpu Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7193

Abstract

Salah satu upaya sistem peradilan pidana anak adalah revisi, yang memindahkan perkara dari proses peradilan formal ke luar pengadilan untuk melindungi perkembangan psikologis dan sosial anak. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif dan studi kasus digunakan untuk mengevaluasi berbagai cara penggunaan kasus penganiayaan anak pada tingkat penanganan perkara di Kota Tangerang. Data diperiksa dengan melihat undang-undang, prinsip keadilan restoratif, dan praktik penyelesaian perkara oleh pihak penegak hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi efektif mengurangi stigmatisasi dan membantu reintegrasi sosial pelaku dan korban. Ini terjadi ketika prosedur terpenuhi, ada pendampingan yang memadai untuk mediasi, dan keluarga dan korban terlibat secara aktif. Namun, masalah seperti kurangnya pengetahuan pelaksana lapangan, dokumentasi yang tidak teratur, dan kurangnya sumber daya sosial membuat pelaksanaan diversi tidak konsisten. Untuk memastikan diversi berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan anak, disarankan peningkatan pelatihan untuk aparat yang menangani anak, standarisasi prosedur diversi, dan penguatan peran fasilitator dan layanan pendukung bagi anak dan korban.

Page 353 of 383 | Total Record : 3823

 351   352   353   354   355 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue