cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Outsourcing di Indonesia Lidya Nivisa Yusuf; M. Riksa Fritansya Gumilar; Fachri Rizky Fadillah; Faris Fajharika Yusmar; Harry Rusman; Yeti Kurniati; Kamil Razak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1972

Abstract

Permasalahan perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing di Indonesia menjadi isu penting dalam dinamika hubungan industrial, baik di tingkat nasional maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta membandingkannya dengan praktik terbaik di beberapa negara lain. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 28 informan, meliputi pekerja outsourcing, manajer HRD, pengawas ketenagakerjaan, dan aktivis serikat buruh, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal bereputasi, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka hukum dan implementasi di lapangan, ditandai dengan lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum pekerja, dan minimnya perlindungan serikat buruh. Perbandingan dengan praktik internasional menunjukkan bahwa negara-negara seperti Jerman, Belanda, Filipina, dan India berhasil memperkuat perlindungan pekerja melalui regulasi ketat, pengawasan berbasis teknologi, dan penerapan prinsip kesetaraan upah.
Perlindungan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Menurut Kuhperdata Dan Peraturan OJK Pangaribuan, Ariel Zefanya Romaito Lhomak; Rizki; ramadhana, Widodo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1974

Abstract

Perjanjian kredit menjadi fondasi utama hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam sistem keuangan modern, namun kompleksitas praktik perbankan menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak-hak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengevaluasi peran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta menelaah harmonisasi keduanya dalam mewujudkan kepastian hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kreditur melalui KUHPerdata memberikan dasar normatif yang kuat, sementara regulasi OJK memperkuat aspek preventif dan represif melalui prinsip kehati-hatian, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum perbankan, sekaligus menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan dan lembaga keuangan dalam memperkuat perlindungan hak-hak kreditur.
Optimalisasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Cloud di Lembaga Pendidikan Islam: Studi Implementasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Staf Sri Yuni Astuti T
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1975

Abstract

Transformasi digital melalui integrasi cloud computing kian strategis dalam tata kelola administrasi pendidikan karena meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas layanan. Penelitian ini bertujuan menelaah implementasi sistem administrasi berbasis cloud di lembaga pendidikan Islam, dampaknya terhadap kinerja staf, serta strategi optimalisasi yang selaras dengan nilai-nilai kelembagaan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen; dianalisis secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan percepatan pemrosesan administratif, peningkatan akurasi data melalui pelacakan revisi dan sinkronisasi, serta penguatan akuntabilitas lewat log aktivitas yang transparan; di saat yang sama, hambatan infrastruktur, literasi digital, dan resistensi budaya organisasi masih muncul, terutama di daerah. Integrasi cloud juga memperkuat kolaborasi lintas unit dan konsisten dengan nilai amanah, kejujuran, serta tanggung jawab dalam tata kelola Islami. Rekomendasi meliputi penyusunan roadmap transformasi digital, pelatihan berkelanjutan, dukungan kebijakan dan pendanaan, serta kolaborasi dengan penyedia layanan cloud.
Deteksi Dini dan Kompleksitas Intelijen Keimigrasian: Menjawab Keterlambatan dalam Perspektif Intelligence Cycle Ryan Agung Dharmawan; Tony Mirwanto; Maidah Purwanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1978

Abstract

Perbatasan negara menghadapi tekanan meningkat dari migrasi ilegal, perdagangan orang, dan kejahatan lintas batas, sehingga intelijen keimigrasian perlu bertransformasi dari sekadar administratif menjadi sistem deteksi dini yang adaptif dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran deteksi dini dalam intelijen keimigrasian Indonesia melalui perspektif intelligence cycle untuk mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan pengawasan/penindakan dan merumuskan strategi penguatan berbasis risiko. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi pustaka, memanfaatkan data sekunder (jurnal bereputasi, laporan lembaga pemerintah dan internasional, regulasi, serta buku), dianalisis melalui analisis tematik dan model interaktif Miles–Huberman, dengan kerangka collection–processing–analysis–dissemination (McDowell). Hasil menunjukkan hambatan utama pada sinkronisasi data pusat-daerah dan antarinstansi, keterbatasan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi analitik, serta rendahnya pemanfaatan produk intelijen dalam pengambilan keputusan, yang bersama-sama menurunkan kecepatan peringatan operasional. Implikasinya, penguatan intelijen menuntut integrasi sistem informasi nasional real-time, pelatihan strategic intelligence, revitalisasi TIM PORA, dan adopsi risk-based intelligence agar deteksi dini lebih responsif terhadap dinamika ancaman global.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Listrik Sebagai Limbah B3 Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2020 Dwiyanti Sri; Habeahan Binner; Alamsyah Prayudi; Maulana ihsan; Fikri Romadlon; Edy Santoso; Nugraha Pranadita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1981

Abstract

Perkembangan teknologi global dalam mendukung transisi energi bersih mendorong pertumbuhan signifikan penggunaan kendaraan listrik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik, mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dan extended producer responsibility (EPR), serta mengevaluasi prospek harmonisasi kebijakan nasional dengan instrumen internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur terhadap peraturan nasional, doktrin, serta kerangka hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia belum memiliki regulasi teknis yang komprehensif untuk mengatur klasifikasi, penanganan, pelacakan, dan daur ulang limbah baterai kendaraan listrik, sehingga menciptakan kesenjangan kebijakan dan lemahnya akuntabilitas produsen. Temuan ini berimplikasi pada perlunya pembaruan regulasi berbasis lex specialis, penguatan implementasi EPR, integrasi teknologi pelacakan digital, dan harmonisasi kebijakan dengan standar global untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mendukung keberhasilan transisi energi
Teknik Komunikasi Interpersonal dalam Program Rehabilitasi Sosial Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Riko Dwi Mardiansyah; Iman Santoso
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1982

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan salah satu tantangan global yang berdampak serius terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran komunikasi interpersonal dalam efektivitas program rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari petugas pemasyarakatan, konselor rehabilitasi, dan narapidana peserta program. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi sosial ditentukan oleh kualitas komunikasi interpersonal yang mencakup keterbukaan, empati, kesetaraan, sikap mendukung, dan sikap positif. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi yang efektif antara petugas dan narapidana berperan penting dalam membangun kepercayaan, memotivasi perubahan perilaku, dan mendukung pemulihan psikologis, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan ketergantungan narkotika dan pencegahan residivisme
Implementasi Layanan Pengaduan Online Melalui Website Damar Mojo Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Lulu Nur Hidayah, Nindy; Wijaya, Dian; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1983

Abstract

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 mendorong transformasi signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pengaduan masyarakat melalui Website Damar Mojo pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto, mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas penanganan aduan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang pengembangannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling untuk menentukan informan, sementara data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Website Damar Mojo berperan sebagai kanal komunikasi digital yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan sistem pelaporan berbasis daring yang responsif dan akuntabel. Implementasinya ditopang oleh struktur birokrasi yang jelas, prosedur operasional standar, integrasi sistem, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Digitalisasi UMKM Melalui Aplikasi TUMBAS di Desa Simongagrok Fatikhatur Rizkya; Santosa, Santosa; Tri Ratna Rinayuhani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1984

Abstract

Transformasi digital menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era ekonomi global yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi UMKM melalui aplikasi Transaksi Produk Unggulan Mojokerto Berkualitas (TUMBAS) di Desa Simongagrok, Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif dengan proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi TUMBAS telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM, antara lain peningkatan akses pasar, efisiensi pemasaran, dan pertumbuhan pendapatan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan literasi digital, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta optimalisasi strategi pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.
Pengembangan SDM Pemerintahan Desa Pegayaman Dalam E-Government di Era Society 5.0 Nadiya Amaliya; Hikmah Muhaimin; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1985

Abstract

Era Society 5.0 menuntut transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi e-government di Desa Pegayaman serta kontribusinya terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintahan desa dalam menghadapi tantangan era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menerapkan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) telah meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pengembangan kapasitas SDM perangkat desa, di mana dari aspek komunikasi pemerintah desa berhasil mengatasi tantangan literasi digital melalui pemanfaatan media sosial dan komunikasi langsung, aspek sumber daya menghadapi keterbatasan SDM terlatih dan infrastruktur teknologi tetapi menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembelajaran berkelanjutan, serta struktur birokrasi berhasil mengembangkan SOP yang memfasilitasi transformasi digital dengan pendekatan fleksibel dan adaptif.
Hubungan Dispensasi Nikah Dan Kehamilan Di Luar Nikah Setelah Revisi Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang No. 16 TAHUN 2019 Sri Dwiyanti; Dani Durahman; Hernawati; M. Riksa Fritansya Gumilar; Lidya Nivisa Yusuf; Fachri Rizky Fadillah; Faris Fajharika Yusmar; Arif Wahyudin Hidayatulloh; Ginanjar Safaat; Dadan Nugraha; Cacan Cahyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1986

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan diharapkan mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kehamilan pranikah dan lonjakan dispensasi kawin serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi hak anak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga terkait dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan ketentuan hukum formal, sementara pengadilan agama cenderung menjadikan kehamilan sebagai alasan “mendesak” untuk mengabulkan permohonan. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis bukti dengan integrasi pendekatan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan anak yang selaras dengan standar internasional

Page 48 of 104 | Total Record : 1031