cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 44   45   46   47   48 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Cyberbullying Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus BP Muhammad Abi Lutfiyanur; Annisa Fitria
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1905

Abstract

Perkembangan teknologi digital memperluas akses dan interaksi generasi muda, namun memicu eskalasi risiko kejahatan siber, khususnya cyberbullying, yang berdampak serius pada kesehatan mental, prestasi akademik, dan integrasi sosial anak. Berangkat dari tingginya penetrasi internet nasional dan temuan internasional mengenai prevalensi perundungan daring, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban cyberbullying dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta mengeksplorasi pertanggungjawaban pelaku, termasuk jika pelaku masih tergolong anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus (Betrand Peto), mengkaji bahan hukum primer (UU ITE, UU Perlindungan Anak, KUHP, UU SPPA) dan bahan hukum sekunder (artikel ilmiah bereputasi, laporan lembaga resmi). Hasil menunjukkan bahwa kerangka hukum positif telah menyediakan dasar perlindungan dan mekanisme penegakan (termasuk Pasal 45B UU ITE dan keadilan restoratif/ diversi dalam UU SPPA), tetapi pengaturan cyberbullying terhadap anak masih fragmentaris sehingga implementasi kerap tidak optimal.
Faktor Penyebab Perempuan Dan Anak Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Moh. Efendi Pontoh; Suwitno Y. Imran; Avelia Rahmah Y. Mantali
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1911

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada ketimpangan struktural, budaya patriarki, dan rendahnya literasi hukum, serta diperparah oleh kerentanan sosial-ekonomi, pola asuh berbasis kekerasan, pernikahan dini, dan komunikasi keluarga yang buruk. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama pendorong KDRT dan menganalisis keterkaitannya dengan kesadaran hukum, ketimpangan gender, pola asuh, ketergantungan ekonomi, pernikahan dini, serta dugaan perselingkuhan. Menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif deskriptif, data dihimpun melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, korban, dan tokoh masyarakat, serta dokumen resmi dan publikasi relevan; analisis dilakukan secara tematik melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil menunjukkan dominasi faktor internal (literasi hukum rendah, patriarki, pola asuh keras, gangguan kesehatan mental, siklus kekerasan antargenerasi, dan komunikasi tidak efektif) serta faktor eksternal (kemiskinan, rendahnya pendidikan, pernikahan dini, ketergantungan finansial, keterbatasan layanan, dan stigma sosial).
Pemanfaatan Dan Perlindungan Hukum Sumber Daya Laut Terumbu Karang di Indonesia Diki Okta Dwi Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1920

Abstract

Terumbu karang Indonesia menyumbang porsi penting keanekaragaman hayati global dan menopang perikanan, pariwisata bahari, serta perlindungan garis pantai, namun kualitas ekosistem menunjukkan tren penurunan akibat praktik penangkapan destruktif, polusi, sedimentasi, dan kenaikan suhu laut. Kerangka hukum nasional dan komitmen internasional telah tersedia, tetapi implementasinya menghadapi kendala kapasitas, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dan perlindungan hukum sumber daya terumbu karang di Indonesia dengan menilai efektivitas regulasi, tantangan implementasi, dan peluang optimalisasi pemanfaatan berkelanjutan. Metode yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif berbasis studi pustaka dan analisis perbandingan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan praktik pengelolaan di negara lain. Hasil menunjukkan nilai ekonomi terumbu karang yang tinggi bagi perikanan dan ekowisata, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, terutama pada pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi mencakup penguatan tata kelola adaptif berbasis bukti, perluasan kawasan konservasi efektif, pemantauan berbasis teknologi jarak jauh dan kecerdasan buatan, serta pengarusutamaan pengelolaan berbasis komunitas.
Sistem Peradilan Mahkamah Agung di Indonesia: Struktur, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan Hukum Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi; Dani Durahman; Hernawati Ras
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1921

Abstract

Mahkamah Agung (MA) sebagai puncak peradilan memegang peran kunci menjaga keseragaman penerapan hukum dan keadilan substantif dalam kerangka rule of law. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur, kewenangan, dan efektivitas penegakan hukum oleh MA sekaligus merumuskan rekomendasi reformasi berbasis praktik baik internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui telaah sumber hukum primer (UUD 1945, UU 48/2009, UU 14/1985 beserta perubahannya, putusan MA) dan sumber sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil menunjukkan fungsi yudisial dan non-yudisial MA beroperasi di tengah tantangan case backlog, variabilitas kualitas putusan, dan adopsi digital yang belum merata; digitalisasi end-to-end (e-court, e-litigation), case filtering berbasis kepentingan publik, penguatan integritas hakim, serta harmonisasi regulasi efektif menekan backlog dan meningkatkan konsistensi yurisprudensi. Implikasi kebijakan menekankan tata kelola berbasis bukti, keterbukaan putusan, manajemen perkara berbantuan analitik/AI, dan kolaborasi antarlembaga (MA, MK, KY, APH) untuk memperkuat legitimasi peradilan serta memperluas akses keadilan
Pembuktian Penguasaan Hak Atas Tanah Untuk Pengajuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kelurahan Kalibata RW 05 Tahun 2019-2020 Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Saputro, Ridwan Alfi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1922

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kompleksitas permasalahan pertanahan, seperti tumpang tindih sertifikat, konflik agraria, dan lemahnya integrasi data antarinstansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PTSL di Kelurahan Kalibata RW 05 pada tahun 2019–2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengevaluasi kendala yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, wawancara mendalam, serta analisis data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL mampu mempercepat proses sertifikasi hingga 20% dari total bidang tanah yang belum terdaftar, tetapi implementasinya masih terhambat oleh rendahnya sosialisasi, hilangnya dokumen kepemilikan, biaya pendampingan yang tinggi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi
Metode Dan Skema Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem Hukum Ketenagakerjaan Yeti Kurniati; Dhanang Widijawan; Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1923

Abstract

Perubahan lanskap ketenagakerjaan akibat globalisasi dan revolusi industri menuntut sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adaptif dan efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode dan skema PPHI dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-empiris melalui telaah UU 13/2003 dan UU 2/2004, literatur bereputasi, serta pembacaan praktik mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan PHI. Temuan menunjukkan: (1) sengketa didorong ketimpangan daya tawar, kepatuhan regulasi yang timpang, dan model kerja baru berbasis platform; (2) efektivitas mekanisme berjenjang masih terkendala durasi proses, kapasitas mediator/hakim, dan literasi hukum; (3) integrasi mekanisme non-litigasi, dialog sosial tripartit, dan digitalisasi prosedur berpotensi memangkas waktu penyelesaian dan biaya serta meningkatkan transparansi. Implikasinya, diperlukan strategi komprehensif yang menggabungkan penguatan kelembagaan dan SDM, pembaruan regulasi yang responsif terhadap gig economy, serta penerapan teknologi (termasuk AI) untuk analitik sengketa guna memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat
Realitas dan Idealitas dalam Penegakan Hukum di Era Kegundahan Politik Agus Awaludin; Prasetia Randiana; Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw; Aep Suhendi; Imas Rosidawati Wiradirja; Deny Haspada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1924

Abstract

Perkembangan demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan akibat dinamika politik yang kompleks, khususnya dalam penegakan hukum yang kerap diwarnai intervensi kepentingan politik, ketidakpastian regulasi, dan lemahnya integritas lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis realitas dan idealitas penegakan hukum di Indonesia pada era kegundahan politik, dengan fokus pada praktik negotiated justice, intervensi politik, dan penerapan asas equality before the law. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal melalui analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum positif dan praktik peradilan, ditandai oleh maraknya praktik negotiated justice, intervensi kekuasaan, dan inkonsistensi penerapan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi menyeluruh yang meliputi penataan kerangka regulasi, penguatan independensi lembaga peradilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta penerapan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Analisis Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kriminal Yang Melakukan Pembelaan Diri : Berdasarkan KUHP Pasal 49 Aldy Alfred Suryanta Purba; Aisyah, Aisyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1935

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang melakukan pembelaan diri merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP dalam melindungi korban yang menggunakan hak pembelaan diri, mengidentifikasi kendala penegakannya, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kriminalisasi korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penafsiran aparat penegak hukum mengenai batasan noodweer dan noodweer exces, yang berdampak pada potensi kriminalisasi terhadap korban yang bertindak proporsional. Disparitas putusan pengadilan juga ditemukan akibat ketiadaan pedoman teknis yang jelas, sehingga hak korban kerap terabaikan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan hukum pidana, penguatan pedoman teknis Pasal 49 KUHP, serta penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai upaya menjamin perlindungan korban secara adil dan proporsional
Kebijakan Yuridis dan Implementasi Perlindungan Konsumen Bitcoin dalam Menghadapi Ancaman Penipuan Online di Indonesia Ni Kadek Marlita Erdiana Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma; A.A.Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda; A.A. Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1942

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan yuridis dan implementasi perlindungan konsumen atas penggunaan Bitcoin di Indonesia pada tengah percepatan ekonomi digital dan meningkatnya modus penipuan daring. Tujuan riset adalah mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku, memetakan peran lembaga pengawas, serta membandingkan praktik terbaik internasional untuk merumuskan penguatan tata kelola yang berorientasi konsumen. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta telaah literatur terkait aset kripto dan perlindungan konsumen. Hasil menunjukkan masih adanya disharmonisasi kebijakan, kebutuhan penguatan pengawasan seiring peralihan kewenangan ke otoritas sektor jasa keuangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta urgensi penerapan standar keamanan informasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi lintas-otoritas, edukasi publik yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi, serta kolaborasi internasional untuk menekan penipuan lintas batas sehingga ekosistem kripto nasional menjadi lebih aman, akuntabel, dan kompetitif.
Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Biaya Logistik di PT. XYZ Dengan Menggunakan Metode Fault Tree Analysis (FTA) Aqilah Nur Assyifa; Ekra Sanggala; Aditia Sovia Pramudita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1946

Abstract

Efisiensi logistik merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan karena biaya logistik yang tinggi dapat berdampak langsung pada profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi komponen biaya logistik pada proses impor mesin dan bahan baku di PT. XYZ, (2) menganalisis faktor internal dan eksternal penyebab inefisiensi biaya logistik, serta (3) merumuskan strategi perbaikan yang efektif untuk menekan biaya logistik secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode Fault Tree Analysis (FTA). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuh informan kunci, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen internal perusahaan, laporan biaya logistik, invoice impor, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan informasi kedatangan barang menjadi penyebab utama tingginya biaya logistik, yang berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen, ketidaksiapan armada dan tenaga kerja, serta gangguan proses bongkar muat. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi alur informasi internal, penerapan sistem pelaporan real-time, dan peninjauan ulang komunikasi operasional antar divisi.

Page 46 of 104 | Total Record : 1031

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023