cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 45   46   47   48   49 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya Mutiara Harahap; Hartanto; Uyan Wiryadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1947

Abstract

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, menilai efektivitas implementasinya, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dapat diterapkan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya sumber daya aparat, keterbatasan fasilitas, rendahnya literasi hukum, dan budaya malu yang menyebabkan kasus tidak dilaporkan. Studi internasional seperti Finkelhor et al. (2021) dan Stoltenborgh et al. (2021) menegaskan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan sistem peradilan ramah anak, pendampingan psikososial, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, dan perluasan jejaring perlindungan agar hak anak dapat terjamin secara optimal
Peran Lembaga Hukum Dalam Menjaga Stabilittas Sosial di Era Digital Rikser Alsandro Parera; Trubus Rahardiansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1950

Abstract

Transformasi digital mengakselerasi sirkulasi informasi, inovasi ekonomi, dan konektivitas sosial, namun sekaligus memunculkan risiko sosial berupa hoaks, kejahatan siber, ujaran kebencian, polarisasi politik, serta kebocoran data yang menggerus kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga hukum dalam menjaga stabilitas sosial di ruang digital serta mengidentifikasi tantangan kunci dan strategi kolaboratif lintas-aktor. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik, data dihimpun melalui studi literatur regulasi dan laporan resmi serta wawancara mendalam dengan pakar hukum dan praktisi teknologi informasi; analisis tematik digunakan untuk memetakan pola peran, efektivitas, dan kendala. Hasil menunjukkan lembaga hukum berperan strategis melalui pembaruan regulasi (UU ITE, UU PDP), penegakan hukum (penanganan penipuan daring, ujaran kebencian, dan kebocoran data), serta pengarusutamaan literasi digital publik. Tantangan utama meliputi sifat lintas yurisdiksi kejahatan siber, ketimpangan kapasitas forensik digital, fragmentasi koordinasi antar-lembaga, dan rendahnya literasi digital
Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidan Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP: Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia Sisca Carolina Karubun
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1951

Abstract

Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru telah menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis ketidaktepatan peleburan pasal tersebut dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan instrumen internasional seperti United Nations Convention against Corruption (UNCAC), disertai pendekatan konseptual dan komparatif untuk mengkaji substansi pasal serta penerapan asas lex specialis derogat legi generali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pidana minimum khusus membuka peluang terjadinya norm shopping, mengaburkan status korupsi sebagai extraordinary crime, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya langkah korektif berupa revisi regulasi, penguatan peraturan pelaksana, dan penyusunan pedoman internal aparat penegak hukum agar sistem pemberantasan korupsi tetap konsisten, tegas, dan selaras dengan standar internasional
Implementasi Kebijakan Perwal Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang: Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live Muhamad Zaky Idrus; Yusuf Fadli; Toddy Aditya; Tito Inneka Widyawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1954

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong kota-kota untuk mengadopsi model Smart City guna mempercepat layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan Aplikasi Tangerang LIVE sebagai strategi pengembangan Smart City. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kebijakan di Diskominfo Kota Tangerang dan pengguna aplikasi, dilengkapi studi dokumentasi, serta dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan Aplikasi Tangerang LIVE berkontribusi pada percepatan layanan publik dan praktik e-Government, namun masih dihadapkan pada kendala komunikasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur dan anggaran, kesenjangan literasi digital, serta kebutuhan penguatan koordinasi antar-OPD dan konsistensi prosedur birokratis. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan yang terintegrasi, penguatan kapasitas SDM, perluasan sosialisasi berbasis inklusi digital, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memaksimalkan manfaat Smart City bagi warga.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak : Studi Kasus Putusan PN Serang Nomor 21/PDT. SUS-PHI/2025/PN SRG Abdul Gofar; Mohammad Hifni; Muhamad Jahiri; Dani Darmawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1963

Abstract

Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berdampak langsung pada keamanan ekonomi pekerja dan stabilitas hubungan industrial dalam konteks penegakan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja korban PHK sepihak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2025/PN SRG, mengevaluasi keselarasan putusan dengan norma hukum positif, dan mengkaji implikasinya bagi praktik hubungan industrial. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, didukung analisis deskriptif-preskriptif atas dokumen putusan dan peraturan terkait, serta pelengkap yuridis empiris melalui telaah literatur dan standar internasional ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa PHK dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga pengusaha diwajibkan membayar upah, pesangon, dan hak lainnya sebagai pengejawantahan prinsip perlindungan lebih dan keadilan sosial. Implikasi riset menekankan urgensi penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas mediasi, dan mekanisme pengawasan yang efektif agar kepastian hukum, keseimbangan kepentingan para pihak, dan daya saing pasar kerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan
Implementasi Restorative Justice Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suheri; Hartanto; Saefullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1965

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap kesehatan publik, stabilitas sosial, dan ketahanan ekonomi. Kondisi di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan jumlah pengguna narkotika, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus narkotika dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan RJ di Indonesia masih bersifat parsial, bergantung pada kebijakan lembaga penegak hukum, dan lebih banyak difokuskan pada pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, pengedar berskala kecil belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan RJ, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang lebih komprehensif dan inklusif guna mendukung efektivitas RJ, mendorong pemulihan sosial, dan memperkuat upaya rehabilitasi bagi pengguna serta korban penyalahgunaan narkotika
Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Narapidana Beradaptasi di Rutan Kelas IIB Takengon Refky Apriliansyah; Herry Fernandes Butar Butar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1966

Abstract

Kriminalitas sebagai fenomena multidimensional menuntut pendekatan pemasyarakatan yang tidak hanya represif, tetapi juga rehabilitatif dengan melibatkan keluarga sebagai jejaring dukungan utama bagi narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dukungan keluarga dalam membantu proses adaptasi narapidana pada fase pembinaan awal di Rutan Kelas IIB Takengon, dengan fokus pada bentuk dukungan, dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis dan motivasi, serta kontribusinya bagi keberhasilan pembinaan dan penurunan residivisme. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif desain studi kasus melalui wawancara mendalam pada lima narapidana dan beberapa petugas, didukung observasi partisipatif dan telaah dokumen; kredibilitas data diperkuat triangulasi sumber/teknik dan analisis tematik berlandaskan kerangka coping Lazarus–Folkman. Hasil menunjukkan bahwa dukungan emosional, informasional, instrumental, penghargaan sosial, dan spiritual dari keluarga meningkatkan stabilitas psikologis, menekan stres, memperkuat motivasi serta kepatuhan terhadap aturan, dan memfasilitasi keterlibatan aktif dalam program pembinaan; temuan juga mengindikasikan kesiapan reintegrasi sosial yang lebih baik dan potensi penurunan residivisme
Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mergobener Desi Nur Vitasari; Ahmad Hasan Afandi; Tri Ratna Rinayuhani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1967

Abstract

Pelayanan publik menjadi salah satu indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan desa karena berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan membangun kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan partisipatif terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Mergobener, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif, melibatkan 96 responden yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner berskala Likert lima poin dengan tiga indikator kepemimpinan partisipatif dan tiga indikator kualitas pelayanan publik. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana melalui SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan kontribusi sebesar 81,9%, di mana keterlibatan pegawai, komunikasi dua arah, dan pemberdayaan aparatur menjadi faktor dominan. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya partisipatif, peningkatan kapasitas aparatur, dan optimalisasi mekanisme partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan publik desa yang responsif, transparan, dan akuntabel.  
Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksaan Program PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun (2023-2025) Yuliasari, Iqma; Dian Wijaya; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1968

Abstract

Permukiman kumuh masih menjadi salah satu tantangan strategis pembangunan di Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, karena berdampak pada kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Mojopilang dalam pelaksanaan program DAK PPKT serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melibatkan informan kunci, instansi teknis, dan masyarakat penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mojopilang berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai prinsip good governance yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan permukiman kumuh membutuhkan penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kolaborasi multipihak, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program.
Analisis Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan: Studi Kasus Progam POSBINDU di Desa Dlanggu Tahun 2025 Nasihul Amin; Hikmah Muhaimin; Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1969

Abstract

Penyakit Tidak Menular (PTM) kian mendominasi beban kesehatan dan menuntut pergeseran paradigma layanan dari kuratif ke promotif-preventif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pemerintah Desa Dlanggu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana Posbindu PTM serta menilai tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan yang dipilih secara purposif (pemerintah desa, bidan, kader Posbindu, dan warga), melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi; analisis data menerapkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan pemerintah desa berperan aktif dalam penganggaran, penyediaan alat, pemanfaatan fasilitas desa, penetapan regulasi teknis, dan koordinasi dengan puskesmas; namun partisipasi warga usia produktif rendah, pembinaan kader belum merata, transparansi informasi belum optimal, serta mekanisme evaluasi belum baku. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan strategi komunikasi publik, peningkatan kapasitas kader, penataan standar evaluasi berbasis komunitas, dan pengarusutamaan program promotif dalam dokumen perencanaan desa.

Page 47 of 104 | Total Record : 1031

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023