cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Prospek Dan Tantangan Keimigrasian Pada Perlindungan Pekerja Migran di Kawasan Asean Terhadap Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR) Gultom, Rahel Elena
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2110

Abstract

Penelitian ini membahas prospek dan tantangan perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN dengan menekankan peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Latar belakang kajian berangkat dari meningkatnya mobilitas tenaga kerja lintas batas yang berdampak pada persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia. Penelitian bertujuan mengeksplorasi keterbatasan AICHR dan mencari alternatif penguatan perlindungan pekerja migran melalui mekanisme regional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun AICHR memiliki peran penting dalam mempromosikan HAM, keterbatasan kewenangan dan prinsip non-interference membatasi efektivitasnya. Implikasi penelitian menegaskan perlunya harmonisasi hukum keimigrasian dan pengembangan kerangka regional yang mengikat untuk menjamin perlindungan yang komprehensif.   
Analisis Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Paspor Republik Indonesia Zatirayufa, Muhammad Rakan; M. Alvi Syahrin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2111

Abstract

Pemalsuan paspor sebagai dokumen perjalanan resmi merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan paspor Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional terkait keimigrasian dan kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan paspor dilakukan melalui berbagai modus, mulai dari penggantian identitas, pemanfaatan dokumen kosong, hingga keterlibatan sindikat internasional. Penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, namun implementasinya menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan teknologi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem biometrik, integrasi data lintas negara, serta peningkatan kerja sama internasional dalam mencegah tindak pidana pemalsuan paspor.
Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Atas Penguasaan Hak Milik Tanah Berdasarkan Perjanjian Nominee Puput Ariyanti; Amalia Syauket; Lukman Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2114

Abstract

Praktik perjanjian nominee dalam kepemilikan hak milik tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan kerentanan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijadikan perantara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada WNI dalam perjanjian nominee. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian nominee dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan asas nasionalitas, asas kepastian hukum, dan asas fungsi sosial hak atas tanah, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 274/Pdt.G/2020/PN Dps. Perlindungan hukum yang diberikan mencakup pembatalan akta nominee, penegasan hak milik atas nama WNI, penolakan klaim WNA, serta penguatan sertifikat hak milik sebagai bukti otentik. Putusan tersebut sekaligus memperkuat kedaulatan agraria Indonesia dan memberi preseden penting dalam menolak praktik penyelundupan hukum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi yang lebih tegas dan pengawasan administratif yang konsisten untuk melindungi WNI dan menjaga kedaulatan tanah nasional
Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris Achmad, Helmy; Biner Sihotang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2125

Abstract

Notaris di Indonesia rentan dikriminalisasi akibat kesalahan administratif, sementara efektivitas Ikatan Notaris Indonesia dalam melindungi mereka masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi peran INI dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris, serta mengevaluasi kecukupan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam mendukung perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berdasarkan data sekunder berupa undang-undang, putusan pengadilan, regulasi organisasi, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui INI masih bersifat reaktif, sebagaimana tergambar dalam kasus Notaris Wahyudi Suyanto yang mengalami kriminalisasi meski telah menjalankan tugas sesuai prosedur. UUJN, khususnya Pasal 66, belum sepenuhnya efektif karena cakupan terbatas dan lemahnya penegakan oleh aparat. Penguatan peran INI melalui reformasi regulasi, koordinasi dengan lembaga pengawas, serta pembentukan dana perlindungan profesi diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang aktif dan efektif bagi notaris
Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Pada Pasien Anak Dan Dewasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Sartika Dewi; Farhan Asyhadi; Lia Amaliya; M. Gary Gagarin Akbar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2126

Abstract

Persetujuan tindakan medik (informed consent) merupakan instrumen penting yang menjamin perlindungan hak pasien dalam praktik kedokteran modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan informed consent bagi pasien anak dan dewasa dalam perspektif hukum perdata. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien dewasa, informed consent lebih sederhana karena pasien cakap hukum dapat memberikan persetujuan secara langsung, sedangkan pada pasien anak persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak. Regulasi nasional maupun instrumen internasional, seperti Declaration of Lisbon dan Patient’s Bill of Rights, memperkuat kedudukan informed consent sebagai perjanjian yang sah menurut hukum perdata. Perbedaan antara pasien anak dan dewasa menimbulkan kompleksitas dalam praktik, namun pada dasarnya keduanya menegaskan urgensi komunikasi yang transparan antara dokter dan pasien. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran hukum dan etika bagi tenaga medis untuk memastikan bahwa setiap pasien, termasuk anak, terlindungi secara adil dalam pengambilan keputusan medis.
Analisis Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sinjai Nur’fitriani Syachrir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2129

Abstract

Fenomena anak tidak sekolah (ATS) merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai serta mengidentifikasi upaya yang telah dan dapat dilakukan dalam penanganannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab ATS di Kabupaten Sinjai meliputi kondisi ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, pernikahan usia dini, serta akses pendidikan yang terbatas di wilayah terpencil. Selain itu, faktor budaya dan dukungan lingkungan sosial juga turut memengaruhi. Upaya penanganan yang telah dilakukan meliputi program bantuan sosial pendidikan, penyuluhan kepada orang tua, serta pengembangan sekolah terbuka dan program kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk menekan angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sinjai
Fungsi Aparat Penegak Hukum Dalam Menudukung Penyelesaian Konflik Secara Restorative Justice di Indonesia Gultom, Rahel Elena
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2130

Abstract

Restorative justice hadir sebagai paradigma transformatif dalam sistem peradilan pidana dengan menggeser orientasi dari penghukuman retributif menuju pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mendukung penyelesaian konflik melalui restorative justice di Indonesia, dengan menekankan fungsi mereka sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang melibatkan polisi, jaksa, hakim, korban, serta pelaku untuk memperoleh perspektif yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memegang peran sentral dalam mendorong penerapan restorative justice, meskipun menghadapi tantangan serius seperti keterbatasan pemahaman, dominasi paradigma retributif, stigma masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Kendati demikian, restorative justice terbukti membawa dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan publik, berkurangnya beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, serta terfasilitasinya reintegrasi sosial pelaku
Dinamika Psychological Capital Pada Narapidana Kasus Pencurian Yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian di Lapas Kelas I Makassar Sucipto Witdodo; Novia Christine Feoh
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2133

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berperan penting dalam pembinaan narapidana, salah satunya adalah pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk membekali keterampilan narapidana agar dapat hidup mandiri setelah bebas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika PsyCap pada narapidana kasus pencurian yang mengikuti pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur kepada narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian dan petugas Lapas, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen dari observasi lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi efikasi diri merupakan dimensi yang sering muncul berkembang pada narapidana, hal ini mendorong tumbuhnya optimisme dan harapan terhadap masa depan. Namun, dimensi resiliensi kurang terlihat pada narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian. Penelitian ini dapat memberikan gambaran keseluruhan dimensi psycap pada narapidana dan tindak lanjut UPT pemasyarakatan pada pembinaan kemandirian
Implikasi Kebijakan Agraria Terhadap Kepastian Investasi di Sektor Pertanahan Fauzi, Zanara Kirana; Najwa, Rashyaira Attala; Apriliani, Natasya; Azizah, Annisa Nurul; Latifa, Nabil Isya; Arta, Agra Agi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2134

Abstract

Perubahan regulasi pertanahan di Indonesia menjadi isu yang semakin kompleks setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Dinamika ini menimbulkan pergeseran orientasi dari fungsi sosial tanah menuju kepentingan komersial yang lebih berpihak pada investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pertanahan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya bagaimana regulasi yang ada mampu mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, historis, konseptual, dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pertanahan masih sarat ketimpangan, di mana dominasi negara dan pemodal besar mengurangi akses masyarakat terhadap tanah serta meningkatkan potensi konflik agraria. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan agar regulasi pertanahan dapat mendukung pembangunan inklusif sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat.
Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Anak Binaan Dengan Dukungan Keluarga Fahmi Hidayat; Herry Fernandes Butar Butar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2135

Abstract

Kehadiran dukungan keluarga menjadi aspek penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak binaan selama menjalani masa pembinaan di LPKA. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat dukungan keluarga serta pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak binaan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga mampu menumbuhkan stabilitas emosional, memperkuat interaksi sosial, mendorong kepatuhan terhadap aturan lembaga, serta meningkatkan perkembangan spiritual. Anak yang mendapatkan dukungan konsisten dari keluarga cenderung memiliki kesadaran diri yang kuat, disiplin, dan motivasi tinggi untuk berubah, sedangkan anak yang kurang mendapatkan dukungan menghadapi tekanan psikologis dan kesulitan beradaptasi. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penguatan peran keluarga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan dan keberhasilan reintegrasi sosial anak binaan.

Page 58 of 104 | Total Record : 1031