cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,031 Documents
Evaluasi Program Pembinaan Kemandirian Dalam Pengelolaan Budidaya Maggot di Lapas Kelas I Malang Riky Agus Prabowo; Lauditta Indahdewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2136

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membina narapidana agar mampu kembali beradaptasi di masyarakat secara produktif. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program tersebut melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek input, narapidana terlibat aktif dalam setiap tahapan budidaya meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya kerja sama eksternal. Dari sisi proses, program telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sarana yang memadai, namun pelaksanaan masih manual serta kurang dukungan teknis lanjutan. Dari aspek hasil, program memberikan dampak positif berupa peningkatan keterampilan, perubahan perilaku lebih mandiri, serta keberlanjutan pada beberapa mantan narapidana setelah bebas. Kendati demikian, pemasaran hasil budidaya dan intensitas pelatihan masih terbatas. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi petugas, penguatan kemitraan strategis, serta dukungan kebijakan dan anggaran agar program budidaya maggot dapat menjadi model pembinaan kemandirian yang berkelanjutan dan efektif dalam menekan residivisme
Collaborative Governance Program PKBM Sekolah Kesetaraan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA Payakumbuh Ahmad Hizbullah; Karisadini, Karisadini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2137

Abstract

Pendidikan merupakan hak mendasar bagi setiap anak, termasuk mereka yang berada di lembaga pembinaan khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam Program PKBM Sekolah Kesetaraan di LPKA Payakumbuh guna menjamin hak pendidikan anak binaan. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara LPKA dan PKBM Genemail mampu menyediakan akses pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, sehingga anak binaan tetap dapat belajar meskipun terisolasi dari sekolah formal. Namun, hambatan berupa rendahnya motivasi belajar, kendala administratif dalam basis data pendidikan, serta keterbatasan dukungan finansial masih menjadi tantangan serius. Penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi anak-anak marginal
Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pembimbing Kemasyarakatan di UPT Balai Pemasyarakatan Wilayah DK Jakarta Robi Maulana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2138

Abstract

Penelitian ini meneliti pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Pembimbing Kemasyarakatan di UPT Balai Pemasyarakatan Wilayah Daerah Khusus Jakarta, dengan mempertimbangkan pentingnya perilaku ekstra dalam memperkuat kinerja lembaga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan analisis data melalui regresi berganda, uji t, serta uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh positif dan signifikan yang kuat terhadap OCB, terutama dalam menumbuhkan kerjasama, tanggung jawab, dan komunikasi terbuka di antara pegawai. Motivasi kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap OCB, tetapi ketika digabungkan dengan budaya organisasi, keduanya mampu menjelaskan 52,3% varians OCB secara signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa budaya organisasi berperan sebagai penggerak utama OCB, sementara motivasi kerja berfungsi sebagai faktor pendukung yang memperkuat pengaruh tersebut. Implikasinya, lembaga pemasyarakatan perlu memprioritaskan strategi penguatan budaya organisasi yang dibarengi dengan pengelolaan motivasi kerja secara terstruktur untuk mencapai efektivitas organisasi yang berkelanjutan
Model Evaluasi Kirkpatrick Dalam Program Pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas IIA Serang Fahri Rizqi; Wido Cepaka Warih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2139

Abstract

Overkapasitas di lembaga pemasyarakatan menimbulkan dampak prisonisasi yang berkontribusi pada tingginya angka residivis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Serang dengan menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick yang meliputi empat dimensi yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi reaksi, narapidana merespon positif kegiatan pembinaan seperti band, hadroh, pengajian, dan pramuka dengan antusiasme yang tinggi. Pada dimensi pembelajaran, narapidana memperoleh pengetahuan baru, peningkatan keterampilan, serta perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Dimensi perilaku memperlihatkan adanya internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan spiritualitas yang tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Pada dimensi hasil, program pembinaan berdampak positif pada peningkatan produktivitas, kesiapan reintegrasi sosial, dan motivasi untuk tidak mengulangi tindak pidana. Namun, terdapat hambatan seperti keterbatasan petugas, sarana prasarana yang tidak memadai, minimnya tenaga ahli, belum adanya SOP khusus, kurangnya kerjasama eksternal, dan ketiadaan penghargaan formal bagi narapidana
Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Investasi Usaha Konveksi : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN. Pdl Agung Madhani; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2140

Abstract

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian investasi usaha sering mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor akibat kewajiban kontraktual tidak dipenuhi oleh pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses wanprestasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Pdl. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah bagi investor, dan majelis hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan tersebut menegaskan bahwa tindakan tergugat bukan hanya ingkar janji, tetapi juga termasuk perbuatan melawan hukum yang melemahkan kepercayaan sebagai dasar utama dalam kegiatan investasi. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme penegakan perjanjian, perlindungan hukum bagi investor, serta perluasan penggunaan penyelesaian sengketa alternatif agar dapat meminimalisir risiko kerugian dan memperkuat kepercayaan dalam praktik bisnis
Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya Anggrek Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang Thoriq Surya Abilaksono
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2141

Abstract

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia serta stigma yang melekat pada mantan narapidana menegaskan pentingnya program rehabilitasi yang menekankan reintegrasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemberdayaan masyarakat melalui budidaya anggrek sebagai strategi reintegrasi di Lapas Kelas I Malang. Dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta divalidasi menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya anggrek efektif dalam memperkuat keterampilan, kepercayaan diri, dan penerimaan sosial narapidana. Program ini meningkatkan aksesibilitas, peluang ekonomi, serta transformasi psikologis yang positif, sekaligus mendorong dukungan publik dan penerimaan keluarga. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa budidaya anggrek dapat menjadi model rehabilitasi yang inovatif dan berkelanjutan untuk menekan residivisme serta mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif
Hubungan Stres Dengan Kualitas Tidur Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung Donny Cahyo Arganata; Imaduddin Hamzah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2142

Abstract

Stres dan gangguan tidur merupakan masalah serius yang banyak dialami narapidana di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur narapidana baru di Lapas Kelas IIB Tulungagung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan instrumen Perceived Stress Scale (PSS-10) dan Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), serta analisis data dilakukan melalui korelasi Pearson dan regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat kuat antara tingkat stres dan kualitas tidur (r = 0,822; p < 0,001), dengan stres menjelaskan 67,6% variasi kualitas tidur (R² = 0,676). Mayoritas responden berada pada kategori stres sedang (67,2%) dan mengalami kualitas tidur buruk (79,1%), terutama pada aspek disfungsi aktivitas siang hari dan efisiensi tidur yang paling dipengaruhi oleh stres. Analisis subkelompok memperlihatkan bahwa narapidana berusia di bawah 35 tahun, berpendidikan SMP, serta berstatus menikah memiliki korelasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, menandakan faktor demografis turut memperkuat hubungan stres dan gangguan tidur
Analisis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Kepada Pelaku Tenaga Medis Palsu Yang Melakukan Praktik Illegal : Studi Putusan 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk Lutfi Kurniawan, Yahya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2143

Abstract

Kesehatan masyarakat merupakan hak fundamental yang harus dijamin negara melalui penyediaan layanan kesehatan yang sah, aman, dan berkualitas. Fenomena praktik medis ilegal oleh tenaga medis palsu menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pasien, kerugian material, serta penurunan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis palsu serta menilai kesesuaian dasar hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 1043/Pid.B/2023/PN.Tjk. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris, melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, antara lain praktik kesehatan tanpa izin, adanya kesengajaan dengan menggunakan tipu daya, serta timbulnya kerugian nyata bagi korban. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, namun penerapan Pasal 441 ayat (2) jo. Pasal 312 huruf b menimbulkan keraguan karena terdakwa bukan tenaga medis yang sah. Alternatif yang lebih tepat adalah penggunaan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, yang dapat memberikan dasar hukum lebih kuat sekaligus efek jera yang optimal
Tinjauan Hukum Penanganan Kredit Macet di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia : Studi Putusan Perkara Nomor : 163/Pdt.G/2020/PN.Srg Tegar Muhammad Zaidan; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2145

Abstract

Penelitian ini menganalisis proses hukum penanganan kredit macet pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. berdasarkan kerangka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian adalah menelaah kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 163/Pdt.G/2020/PN.Srg dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adira Finance menerapkan prosedur standar seperti penjadwalan ulang jatuh tempo, restrukturisasi, pelunasan khusus, dan eksekusi fidusia. Namun, putusan pengadilan justru membatalkan perjanjian dan memerintahkan pengembalian objek kepada konsumen, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan hukum dan berpotensi melemahkan fungsi jaminan fidusia sebagai perlindungan bagi kreditur. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi interpretasi peradilan dengan ketentuan hukum fidusia guna menjamin keadilan yang seimbang bagi kreditur dan debitur di Indonesia
Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Pandeglang : Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Pdl Ruth Arnesia Purba; M. Nassir Agustiawan; Dian Samudra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2146

Abstract

Meningkatnya sengketa jual beli tanah menegaskan urgensi kajian yuridis mengenai wanprestasi dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Pandeglang dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Pdl. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan sumber hukum utama berupa KUH Perdata, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran oleh tergugat dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, namun gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur libel, disebabkan ketidakjelasan uraian fakta hukum, objek sengketa, serta hubungan antara posita dan petitum. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya perjanjian formal di hadapan pejabat berwenang sebagai landasan kepastian hukum dalam transaksi tanah

Page 59 of 104 | Total Record : 1031