cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 71   72   73   74   75 
Kedudukan Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hak Penguasaan Atas Tanah Raihana Manila Azzahra; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2332

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan fundamental dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak penguasaan atas tanah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap bidang tanah wajib didaftarkan agar memperoleh bukti otentik berupa sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tersebut menjadi alat bukti kuat kepemilikan, sekaligus sarana perlindungan terhadap berbagai klaim dan sengketa. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan permasalahan, antara lain tumpang tindih sertifikat, penguasaan tanah tanpa dasar hukum, serta lemahnya pengawasan administrasi. Tulisan ini mengkaji secara normatif kedudukan pendaftaran tanah sebagai sarana kepastian hukum, bentuk perlindungan hak penguasaan tanah, serta kendala implementasinya. Kajian ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah memiliki posisi strategis dalam sistem hukum agraria, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, modernisasi sistem administrasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat
A Legal Review Of The Differences In Handling Drug Abusers And Drug Dealers : Case Study Number 456/PID.SUS/2025/PN SRG Juan Carlos Marbun; M. Nassir Agustiawan; Mohammad Hifni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2334

Abstract

This study aims to analyze the judges' considerations in distinguishing between the two categories of offenders, evaluate the conformity of the verdicts with applicable legal principles and provisions, and identify obstacles in the implementation of rehabilitation for drug abusers and law enforcement against drug dealers. This study is a normative legal study using a case study method on Serang District Court Decision Number 456/Pid.Sus/2025/PN.Srg, which tried two defendants in one case: a 17-year-old student (drug user) and a 32-year-old adult male (drug dealer). The results of the study show that the panel of judges comprehensively applied the principles of substantive justice and individualization of punishment. The judges considered legal and non-legal factors holistically, such as motive, psychological examination results, evidence of transactions, and potential for rehabilitation. Defendant A (the user) was sentenced to 1 year in prison with the provision of rehabilitation, in accordance with Article 54 of the Narcotics Law, while Defendant B (the dealer) was sentenced to 12 years in prison without remission, in accordance with Article 114 paragraph (1) of the Narcotics Law. This verdict is consistent with the principles of legality, proportionality, and restorative justice. However, the study also revealed obstacles in the implementation of rehabilitation, such as limited facilities at the National Narcotics Agency (BNN), a lack of integration in the referral system, and a lack of coordination between agencies
Implementasi Kaidah Fikih dalam Menentukan Hukum Penggunaan Hair Extension di Era Modern Naela Ni’matu Ajrina; Imron Mustofa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2335

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana kaidah-kaidah fikih diterapkan untuk menentukan hukum penggunaan hair extension (sambung rambut) dalam konteks kehidupan modern. Tujuan utamanya adalah memahami cara prinsip-prinsip fiqh klasik dapat disesuaikan dengan praktik kecantikan masa kini, baik yang menggunakan rambut asli manusia maupun bahan sintetis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber primer seperti kitab fiqh, hadis Nabi, dan fatwa ulama kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada tiga kaidah fiqh utama, yakni al-umūr bi maqāṣidihā (segala perbuatan tergantung pada niatnya), al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (kondisi darurat dapat membolehkan yang terlarang), dan lā ḍarar wa lā dirār (tidak boleh menimbulkan bahaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hair extension diperbolehkan apabila dilakukan untuk tujuan medis atau untuk menutupi aib yang mengganggu kepercayaan diri, karena hal tersebut termasuk dalam kategori darurat dan mengandung unsur kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaan hair extension semata-mata untuk memperindah diri, menipu pandangan orang lain, atau mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang dibenarkan, tetap dinilai terlarang. Dengan demikian, hukum Islam mengenai hair extension bersifat fleksibel dan perlu dipahami secara kontekstual dengan memperhatikan niat pengguna, bahan yang digunakan, serta dampak terhadap kesehatan dan sosial
Strategi Program Pembinaan Kemandirian dalam Pembentukan Entrepreneurial Spirit dan Karakter Produktif Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya Muhammad Ponco Saputro; Lauditta Indahdewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi program pembinaan kemandirian dalam membentuk jiwa kewirausahaan dan karakter produktif narapidana remaja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya berfokus pada peningkatan soft skill, kreativitas, dan inovasi melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta pengembangan produk Haskana seperti kerajinan tangan, manufaktur, dan kopi. Strategi pembentukan jiwa kewirausahaan dan karakter produktif diterapkan melalui tahapan pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, serta evaluasi yang merujuk pada teori manajemen strategi Wheelen & Hunger. Hambatan utama meliputi keterbatasan fasilitas, perbedaan latar belakang pendidikan, serta faktor psikologis narapidana. Temuan penelitian menegaskan pentingnya program pembinaan berkelanjutan dan motivasional untuk membangun kemandirian serta kapasitas kewirausahaan warga binaan
Pembuktian Elektronik Analisis Mendalam Tentang Penerimaan Dan Kekuatan Alat Bukti Digital Dalam Sistem Hukum Indonesia Caelsea Asalyandira Azzahra; Dinda Aurelia Rosi Nasution; Ingrid Bianty Rahmawati; Keisha Zahra Wibowo; Najla Azrijal Chosaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2337

Abstract

Dalam beberapa dekade terakhir, undang-undang yang mengatur alat bukti digital telah mengalami perubahan yang signifikan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian elektronik analisis mendalam tentang penerimaan dan kekuatan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembuktian elektronik, penerimaan, dan kekuatan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti digital mulai diterima sebagai bukti yang sah dalam proses peradilan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan praktis. Keberadaan pembuktian elektronik membuka peluang bagi sistem hukum untuk menjadi lebih efektif, transparan, dan akurat dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan bukti digital. Penerimaan alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada perkembangan regulasi yang mengatur secara khusus terkait penggunaan teknologi informasi, seperti UU ITE dan peraturan pelaksana lainnya. Meski berlandas hukum kuat, praktik masih terkendala validitas dan keautentikan data digital, menuntut peningkatan kompetensi aparat hukum
Efektifitas Pengelolaan Tanah Absentee Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Deni Widiyanto; Sri Wahyu Handayani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2338

Abstract

Permasalahan kepemilikan tanah absentee atau tanah guntai di Indonesia menjadi isu penting dalam hukum agraria karena berkaitan dengan ketimpangan struktur penguasaan tanah dan keadilan sosial. Tanah absentee merupakan tanah pertanian yang dimiliki seseorang namun berada di luar kecamatan domisili pemiliknya, yang dilarang berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dan Nomor 41 Tahun 1964. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tanah absentee dan keterkaitannya dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PTSL berperan strategis dalam mengidentifikasi dan menertibkan tanah absentee melalui inventarisasi data fisik dan yuridis tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tanah absentee termasuk dalam kategori Kluster 3 (K3) dalam PTSL, yaitu bidang tanah yang belum dapat diterbitkan sertipikat karena subjek atau objeknya belum memenuhi persyaratan hukum.
Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sistem Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Maria Martha Yasri Purek; Dwityas Witarti Rabawati; Finsensius Samara
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2339

Abstract

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang melanggar norma hukum, moral, dan sosial karena dilakukan dengan paksaan di luar ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Indonesia dan Singapura. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, berdasarkan teori perlindungan korban Barda Nawawi Arief. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan abstrak di Singapura lebih komprehensif karena mengatur pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin serta menjatuhkan sanksi tegas berupa pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Sebaliknya, Indonesia memiliki perlindungan konkret yang lebih lengkap secara normatif melalui UU TPKS yang memuat restitusi, kompensasi, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Namun, Singapura lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan korban melalui lembaga seperti SACC dan PAVE. Dengan demikian, Indonesia unggul secara normatif, sementara Singapura unggul secara implementatif
Analisis Faktor Rendahnya Partisipasi Narapidana dalam Kegiatan Pembinaan Kemandirian Pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro Muhammad Arfan Al Havid; Vivi Sylviani Biafri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2340

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rendahnya partisipasi narapidana dalam program pembinaan kemandirian pertanian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Metro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam melalui narasi, pengalaman, dan konteks sosial para narapidana. Data dikumpulkan lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan model Miles–Huberman, berlandaskan Self-Determination Theory bahwa motivasi turun saat kebutuhan autonomy, competence, dan relatedness tidak terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi narapidana dalam pembinaan pertanian berkaitan dengan belum terpenuhinya ketiga aspek utama dalam SDT. Banyak narapidana merasa bahwa kegiatan pertanian dipaksakan, tidak sesuai minat dan latar belakang mereka, serta terlalu berat secara fisik (aspek autonomy dan competence tidak terpenuhi). Selain itu, kurangnya pendekatan personal dan hubungan yang kuat antara petugas pembinaan dan narapidana juga menghambat rasa keterhubungan sosial (relatedness). Akibatnya, narapidana cenderung tidak merasa memiliki motivasi internal untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembinaan
Perlindungan Hukum terhadap Pembajakan Buku Pada Platform E-commerce di Indonesia Ramadhanti Nur Ikhsania, Laila; Gede Ari Rama, Bagus; Januarsa Adi Sudharma, Kadek; Agung Ayu Intan Puspadewi, Anak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2342

Abstract

Perkembangan teknologi digital melalui e-commerce memudahkan transaksi perdagangan, tetapi juga memicu maraknya pembajakan buku dalam bentuk cetak dan digital tanpa izin. Praktik ini merugikan penulis dan penerbit serta mengancam keberlanjutan industri kreatif nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pembajakan buku pada platform e-commerce berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia, implementasi dan penegakannya di ranah digital masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan, sulitnya identifikasi pelaku, serta minimnya peran aktif platform digital dalam mendeteksi pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan sinergi antara pemerintah dan penyelenggara platform, serta edukasi hukum yang berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berdaya saing bagi perlindungan hak cipta
Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis: Pembebanan APBN atau Menuju Indonesia Emas 2045 Putra, Samudra Farasi; Marsal, Irsyaf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2344

Abstract

Program makan bergizi gratis menajdi suatu fokus penelitian yang unik untuk dikaji, terutama dalam dimensi politik hukum dengan melihat kepentingan penguasa atas program ini. Program ini secara tidak langsung membawa pesan yang mulia dalam pelaksanaannya, yakni mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun menilik pada realitanya, program ini justru membebani APBN begitu besar, yakni hampir 44% dari alokasi biaya pendidikan dipergunakan untuk program makan bergizi gratis ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dan pembahasna menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis muncul dari pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran, yang selanjutnya diimplementasikan pada saat teripiihnya pasangan calon tersebut dengan tanpa melibatkan dasar hukum yang pasti dalam pelaksanaannya. Kemudian, politik hukum dari pelaksanaan program ini adalah melihat pada tujuan yang mulia atas program ini, yakni pengurangan angka stunting dengan memberikan makanan kepada siswa di SD, SMP, dan SMA dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045, di samping terdapat gerakan akar rumput untuk merealisasikan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden terpilih

Page 73 of 104 | Total Record : 1031

 71   72   73   74   75 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023