cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sungging Ramadhan
Contact Email
jpmanfatama@gmail.com
Phone
+6285877746548
Journal Mail Official
jpmanfatama@gmail.com
Editorial Address
Perum. Griya Kencana Blok 2i No.68 Mojosarirejo Driyorejo Gresik Jawa Timur
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Published by CV SWA Anugrah
ISSN : -     EISSN : 30310369     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit tiap bulan dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah tenang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan berbangsa saat ini. Pertama, isu tentang Pancasila sebagai falsafah negara dan konsepsi negara hukum yang khas ala Indonesia. Tulisan ini berargumen bahwa negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Negara hukum dalam konsepsi bangsa Indonesia adalah negara hukum dengan dijiwai oleh Pancasila dalam fungsinya sebagai falsafah negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,426 Documents
 33   34   35   36   37 
RISIKO APPLE DALAM RENCANA INVESTASI DI INDONESIA Vendy Sasmita
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3353

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis risiko Apple dalam rencana investasi di Indonesia, Sebagai perusahaan multinasional dalam bidang teknologi, Apple mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi dan pasar yang memiliki potensi besar. Indonesia, sebagai negara berkembang, menarik investor asing karena memiliki upah tenaga kerja yang relatif rendah dan sumber daya alam yang melimpah. Syarat untuk memasuki pasar teknologi di Indonesia, investor asing harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30%. Apple memilih bentuk investasi berbasis pengembangan inovasi dengan nilai investasi yang sebanding dengan pemenuhan TKDN sebesar 40% daripada memilih membangun perusahaan atau pabrik berbentuk badan hukum. Alasan Apple tersebut karena mempertimbangkan risiko investasi yang ada di Indonesia dengan beredarnya berita-berita terkait situasi keamanan dan ketertiban di Indonesia. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi perhatian untuk dapat mengurangi risiko investasi di Indonesia untuk dapat menarik lebih banyak investor asing di Indonesia.
PERAN PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI KELURAHAN TUNGKAL 5 KECAMATAN SEBERANG KOTA Jurmia Fatma
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3367

Abstract

Pemuda merupakan bagian penting dalam masyarakat dan memiliki peran sebagai agen perubahan dalam membentuk masa depan negara. Yang tentunya dengan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, membangun kesadaran politik, dan mengambil bagian aktif dalam proses politik. Namun, pada kenyataanya pemuda seringkali kurang terlibat dalam urusan politik hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali tidak memberikan dampak yang positif bagi pemuda, dan kurang mengedepankan kepentingan mereka. Ini menyebabkan pemuda kurang memahami pentingnya peran mereka dalam membentuk masa depan negara dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap pemuda mengenai berdemokrasi yang sehat, damai dan sesuai dengan masanya. Oleh karena itu, penting untuk mengupayakan peran pemuda dalam mewujudkan demokrasi, agar pemuda dapat memainkan peran yang lebih aktif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN DPRD DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI PERIODE 2024-2029 Dinda Thari Apriliani; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3368

Abstract

Kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD. Minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Jumlah anggota legislatif terpilih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 yaitu 35 orang, namun hanya terdapat 5 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 14.286% sehingga belum mencapai harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam kenggotaan DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari jurnal, buku dan hasil library research dari berbagai referensi yang merupakan bahan pendukung penulisan berkaitan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Bentuk dari metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dimana menekankan pada sumber-sumber data dokumen yang dijabarkan secara konseptual kemudian ditarik kesimpulan berupa narasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2024-2029 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih berkembangnya budaya patriarki, perempuan tidak mendukung perempuan, partai politik tidak benar-benar berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan, kurangnya interaksi caleg perempuan dengan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat.
MENYOKONG KARAKTER DAN PRESTASI BANGSA: PERAN VITAL PENDIDIKAN PANCASILA DI INDONESIA Mochammad Ahsan Nur Ilham; M Arya Anggara Gustiana; Ihsan Abdurahman Bi Amrillah; Satrio Waskito; Tsaqib Abdan; Yayang Furi Furnamasari
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3369

Abstract

Pendidikan Pancasila memegang peranan vital dalam membentuk karakter dan prestasi anak bangsa di tengah kompleksitas sosial dan pengaruh globalisasi. Artikel ini menguraikan hakikat nilai-nilai Pancasila, urgensi penerapan pendidikan Pancasila, serta dampaknya terhadap pembentukan karakter dan prestasi siswa. Melalui rekonsiliasi aspek-aspek penting Pancasila dalam program pendidikan sekolah, siswa diberikan pemahaman mendalam tentang standar pemerintahan mayoritas, perlawanan dan kesadaran moral. Pembelajaran yang inovatif dan partisipatif juga menjadi kunci dalam menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara efektif kepada siswa. Pentingnya peran orangtua dalam mendukung pendidikan Pancasila di lingkungan keluarga juga ditekankan. Dengan demikian, artikel ini memberikan landasan untuk penelitian lanjutan mengenai implementasi pendidikan Pancasila dan strategi pengembangan yang lebih efektif untuk membentuk karakter dan prestasi generasi penerus bangsa.
POTENSI DAN TANTANGAN PENERAPAN HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT SUKU DANI DI ERA MODERN Zulfa Rusyda Fadiyah; Salma Amalia Amanda; Siti Aydina; Nurul Hidayah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3370

Abstract

Hukum adat dan kearifan lokal memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan dan melestarikan budaya asli masyarakat adat Indonesia, salah satunya adalah masyarakat adat suku dani. Terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dibawa oleh globalisasi membuat dampak yang cukup signifikan pada sistem nilai dan hukum adat Indonesia. Sehingga harus menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan hukum adat dan kearifan lokal masyarakat suku dani. Oleh karena itu, dibutuhkan kontribusi dari nilai-nilai kearifan lokal suku Dani dalam mempertahankan hukum adat di era modern saat ini. Seperti adanya tradisi Iki Palek dan upacara Wam Mane yang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Dani dalam kegiatan adat mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif untuk menganalisis potensi dan tantangan hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan sistem sosial masyarakat adat Suku Dani di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adat untuk memperkuat hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal di era modernisasi yang semakin pesat.
ANALISIS LEGALITAS SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA: PERSPEKTIF HUKUM LAUT Mohammad Haikal Rasyid; Ghina Rhoudotul Jannah; Vinka Arzetta Fiana; Adnasohn Aqilla Respati; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menyelidiki dan mengevaluasi landasan hukum yang mendasari klaim kedua negara terhadap wilayah perairan yang bersengketa. Analisis yang mendalam tentang legalitas sengketa memungkinkan identifikasi titik-titik kesamaan dan perbedaan antara klaim kedua negara. Hal ini dapat menjadi dasar bagi negosiasi damai yang konstruktif untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus melibatkan konflik bersenjata atau tindakan yang merugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau biasa disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan sekunder belaka. Hasil penelitian ini adalah Pentingnya membangun perbatasan maritim dengan negara tetangga, terutama terkait penegakan kedaulatan, pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi kelautan, dan pencegahan konflik perbatasan maritim, juga disoroti. Meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerangka hukum dalam mengelola batas-batas maritimnya, masih ada tantangan dalam menegakkan hukum dan peraturannya, termasuk penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, dan pembajakan. Penulis ingin memberikan penjelasan mendetail tentang latar belakang historis dan geografis dari sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Ini termasuk penjelasan mengenai klaim-klaim yang diajukan oleh kedua negara serta menganalisis sengketa ini dari perspektif hukum laut internasional, khususnya berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEDAULATAN MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA TERHADAP ANCAMAN ILLEGAL FISHING Mohammad Haikal Rasyid; Irwan Triadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3383

Abstract

Potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, akan mengundang berbagai pihak asing terutama negara-negara tetangga yang juga ingin menikmatinya. Hal tersebut menyebabkan kejahatan maritim berupa illegal fishing semakin meningkat terutama di wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Perairan Natuna. Potensi perikanan di Laut Natuna sering dicuri oleh nelayan asing seperti Vietnam, Filipina, China, Thailand, dan Malaysia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan cara pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab illegal fishing disebabkan beberapa faktor seperti overfishing yang dilakukan negara tetangga, luas wilayah laut yang tidak sebanding dengan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan implementasi hukum laut dalam melindungi dan menegakkan kedaulatan maritim dari ancaman illegal fishing. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan bagi pembaca supaya dapat mengetahui implementasi hukum laut dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritim dari ancaman illegal fishing.
TANTANGAN DAN PELUANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL M.Arya; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3385

Abstract

Di era digital saat ini yang sedang mentransformasi pendidikan, penting untuk melihat tantangan dan peluang yang muncul terkait pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Artikel ini mengkaji bagaimana penggunaan teknologi dan pergeseran paradigma dalam pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman dan perilaku siswa terkait Pancasila dan kewarganegaraan. Studi ini berfokus pada praktik dan hasil pendidikan yang dipengaruhi oleh teori-teori Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital, dan juga menyajikan strategi yang dapat meningkatkan pemahaman dan pemahaman siswa tentang konsep-konsep yang relevan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengajaran juga memungkinkan pengajaran bersifat individual. Dengan memahami kebutuhan individu setiap siswa, guru dapat menciptakan strategi pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Hal ini akan membantu siswa merasa lebih terlibat dan bersemangat dalam mempelajari konsep Pancasila dan kewarganegaraan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengajaran juga membuka peluang kolaborasi antara siswa dan guru dari berbagai daerah dan negara. Dengan mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan, siswa dapat belajar tentang budaya dan budaya lainnya, yang pada akhirnya memperkuat harmonisasi nasional dan pemahaman antar budaya. Sehubungan dengan perubahan pendidikan di era digital, maka penting untuk mengupayakan pembangunan yang ada. kesempatan bagi siswa untuk memahami konsep Pancasila dan kewarganegaraan. Melalui teknologi dan perubahan paradigma pendidikan, kita dapat mengembangkan peserta didik yang lebih inovatif, kritis, dan global. Hal ini menjadikan mereka warga negara yang lebih baik, berdaya saing tinggi, dan memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila dan nilai-nilai kewarganegaraan.
PERAN MEDIA MASSA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT Riska Septa Yuliandri; Siti Tiara Maulia
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i11.3387

Abstract

Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat berkomunikasi, tetapi juga sebagai tempat mencari informasi, berdiskusi dan membentuk jaringan. Apalagi setiap masyarakat memiliki caranya masing-masing dan mengolah informasi yang ada dimedia sosial yang akan dijadikan sebagai pengetahuan politik. Peran media massa dalam mempromosikan partisipasi politik sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, ada beberapa tantangan seperti stereotip gender, kurangnya keterwakilan, sensasionalisme, hambatan akses, dan kurangnya pengakuan terhadap keoentngan dalam politik. Media harus memprioritaskan isu- isu substansi dari pada konflik pribadi atau penampilan fisik. Memperkuat perlindungan hukum terhadap pelecehan online dan meningkatkan akses terhadap teknologi juga merupakan langkah yang diperlukan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, media massa dapat memainkan peran penting dalam meberdayakan dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dikembangkan oleh peneliti, dilakukan melalui literatur review. Literatur review adalah sebuah tipe jenis metodologi penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan awal dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa paragraf ringkasasan (intisari) yang ditulis oleh penulis dalam teks (Snyder, 2019:333). Data penulis dapatkan melalui penelitian terdahulu, artikel, jurnal serta mencari sumber lain yang relevan dari internet untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan.
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBENTUK KABINET MENTERI MENURUT UNDANG-UNDANG NRI TAHUN 1945 DAN UNDANG-UNDANG NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Ardiansyah, Khairi; Azeri, Septrian
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v3i12.3391

Abstract

Constitutionally Indonesia adheres to a presidential system of government, in the formation of the composition of the cabinet of ministers owned by the President as a proregative right. Currently the democratic system of government that is built is not stable, this is not running the triapolitica system or checks and balances. The formulation of the constitutionally mandated presidential system turned out to be difficult to implement It is not even effective, especially supported by the weak performance and institutions of the President in maintaining political stability. Thus, it is necessary to design an effective presidential system of government with realignment both institutionally and non-institutionally.

Page 35 of 143 | Total Record : 1426

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan More Issue