cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,405 Documents
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM PERLINDUNGAN TRANSAKSI PADA E-COMMERCE DI INDONESIA Syahla Shafiyyah Agloes; Made Aditya Pramana Putra
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/33vknt34

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mentransformasi kegiatan ekonomi melalui e-commerce, membuka peluang bisnis global sekaligus memunculkan risiko signifikan bagi konsumen. Perkembangan e-commerce bukan sekadar tren sementara, melainkan sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara konsumen berinteraksi dengan pasar. Di tengah kemajuan teknologi, kesuksesan sangat bergantung pada tingkat kemampuan beradaptasi dan literasi digital yang dimiliki. Studi ini menelaah perlindungan hak konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia, khususnya terkait hambatan hukum dan sejauh mana implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) berjalan efektif. Melalui pendekatan normatif dan statute approach, studi mengidentifikasi kompleksitas penegakan hukum dalam menghadapi penipuan online. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat 1.730 konten penipuan online antara 2018-2023, dengan kerugian mencapai Rp 18,7 triliun. Penelitian mengungkap tantangan utama, termasuk kesulitan pengumpulan bukti digital, rendahnya kesadaran pelaporan, dan keterbatasan kapasitas penegak hukum. Kesimpulan menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, dan edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan transparan.
PENGARUH KURIKULUM MERDEKA TERHADAP PRESTASI SISWA DI SMA ASY-SYUJA’IYYAH CIWIDEY BANDUNG Agis Nurohman; Muhamad Nur Basit
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cjqywv55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kurikulum Merdeka terhadap prestasi siswa di SMA Asy-Syuja’iyyah Ciwidey, Bandung. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perubahan sistem pendidikan nasional yang berfokus pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kemandirian peserta didik melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis korelasi Product Moment dan regresi linear sederhana. Populasi penelitian meliputi seluruh guru dan siswa kelas XI tahun ajaran 2024/2025 sebanyak 144 orang, dengan sampel 74 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket skala Likert, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka berpengaruh signifikan terhadap prestasi siswa, dengan hasil uji t menunjukkan t hitung sebesar 10,768 > t tabel 1,296 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Uji korelasi Product Moment menghasilkan nilai r sebesar 0,785 yang menandakan hubungan kuat dan positif antara kedua variabel. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,612 menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menjelaskan 61,7% variasi prestasi siswa, sedangkan sisanya 38,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Merdeka mampu meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berpusat pada peserta didik.
PENIPUAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Evita Debora Tulaseket; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/jp5ab120

Abstract

Regulasi perlindungan konsumen di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kerugian yang diakibatkan oleh interaksi dengan produsen. Dalam konteks investasi, perlindungan ini menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya praktik penipuan investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana fokus utama penelitian ini menganalisis aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini mengkaji efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah penipuan investasi, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) dalam melindungi hak-hak konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih terdapat tantangan dalam implementasinya karena perkembangan teknologi serta system perdagangan digital menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai jasa investasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka serta adanya inovasi baru dalam praktik penipuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi publik dan pengawasan yang lebih ketat untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan transparan.
PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING DAN INFLUENCER MARKETING TERHADAP MINAT BELI JINISO Alda Sepiani; Suswita Roza; Husni Hasbullah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/5j64nz87

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Social Media Marketing dan Influencer Marketing terhadap minat beli produk Jiniso di kalangan pengguna TikTok berusia 15–30 tahun. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden yang aktif menggunakan TikTok, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua strategi pemasaran ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat serta keputusan pembelian konsumen. Social Media Marketing terbukti mampu meningkatkan keterlibatan konsumen melalui aktivitas interaktif seperti live streaming, kolom komentar, serta konten buatan pengguna yang mendorong partisipasi, interaksi, dan kesadaran merek secara lebih luas. Sementara itu, Influencer Marketing berperan dalam membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan konsumen melalui figur yang kredibel, autentik, dan relevan dengan gaya hidup target pasar. Integrasi antara kedua strategi tersebut menciptakan efek sinergis yang memperkuat citra merek serta meningkatkan minat beli. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan strategi pemasaran digital yang terpadu dan terencana dalam menghadapi persaingan bisnis di era media sosial saat ini.
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI POLITIK ISLAM DALAM DEMOKRASI PANCASILA Nurmayani; Annisa Zulyani Parinduri; Sarah Aulia; Salsabila; Nashiva Aulia Prastiwi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/76vq1w09

Abstract

Penelitian ini membahas integrasi nilai-nilai politik Islam dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dan prinsip demokratis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keselarasan antara nilai-nilai politik Islam seperti syura (musyawarah), ‘adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan ukhuwah (persaudaraan) dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila, serta menelaah implikasinya terhadap praktik politik nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, melalui analisis berbagai literatur ilmiah dan dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai politik Islam tidak bertentangan dengan demokrasi Pancasila, tetapi justru memperkaya dimensi moral dan spiritual dalam pelaksanaan demokrasi. Integrasi nilai-nilai Islam memperkuat etika kepemimpinan, meningkatkan akuntabilitas, serta menumbuhkan budaya musyawarah dan keadilan sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik prosedural, tetapi juga sistem nilai yang berlandaskan moralitas, religiusitas, dan kemanusiaan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penguatan pendidikan karakter dan etika politik berbasis nilai Pancasila dan Islam di Indonesia.
PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MAFIA TANAH: SINERGI JALUR PIDANA DAN PERDATA DALAM SISTEM AGRARIA Kadek Gabriella Angelina Astika; Tania Novelin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/yf3h4a09

Abstract

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan guna mengkaji penyelesaian kasus mafia tanah dengan mengintegrasikan pendekatan hukum pidana dan perdata dalam satu kerangka penegakan hukum yang terpadu. Fenomena mafia tanah menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat atas tanah. Penelitian ini memfokuskan analisis pada kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan hak atas tanah milik keluarga Nirina Zubir sebagai representasi nyata dari praktik kejahatan pertanahan di Indonesia yang melibatkan perlindungan kekuasaan dan kelemahan sistem administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan serta studi kasus untuk menelaah hubungan dan penerapan ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus mafia tanah tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur pidana yang menjerat pelaku, tetapi juga memerlukan jalur perdata untuk memulihkan hak-hak korban secara adil. Sinergi antara kedua jalur ini menjadi kunci dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak atas tanah.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYIMPANGAN DANA PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Ni Wayan Suma Wardhani; I Dewa Gede Dana Sugama
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/9fyrwa37

Abstract

Penelitian ini menelaah pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan dana di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan fokus pada batas penerapan tindak pidana korupsi terkait keuangan negara. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat dengan dana berasal dari kontribusi masyarakat, sehingga secara formal tidak termasuk dalam APBN maupun APBD. Namun, praktik peradilan kerap mengaitkan kasus penyalahgunaan dana LPD dengan delik korupsi, menimbulkan perdebatan mengenai relevansi unsur kerugian keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin hukum pidana dan keuangan negara untuk menegaskan kerangka konseptual pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua penyalahgunaan dana LPD otomatis termasuk tindak pidana korupsi, terutama jika tidak terbukti adanya kerugian nyata terhadap keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Aset LPD lebih tepat dipandang sebagai aset komunitas adat, sehingga pelanggaran lebih relevan dikualifikasikan sebagai penggelapan atau penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 372 dan 374 KUHP. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembedaan antara kerugian negara dan kerugian komunitas adat agar penegakan hukum sejalan dengan asas legalitas dan prinsip proporsionalitas. Selain itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pengelola LPD, guna menjamin keberlanjutan fungsi LPD sebagai lembaga ekonomi adat sekaligus memastikan akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat.
LEGALITAS HUKUM PEMBUATAN KONTRAK KERJA SAMA DI BIDANG PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN SECARA DIGITAL Nadia Florensia Tarigan; Dewa Ayu Dian Sawitri
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/jgvcjb96

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kontrak kerja sama dalam perdagangan digital berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam praktik perdagangan, terutama dengan munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam konteks ini, legalitas kontrak yang dibuat secara digital menjadi topik penting yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berlaku, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia, namun terdapat beberapa tantangan terkait perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa dalam transaksi digital. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah regulasi yang lebih spesifik untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan dalam perdagangan elektronik.
DESAIN MODEL BIMBINGAN ISLAMI: INTEGRASI KONSELING MODERN DENGAN NILAI AL-QUR’AN DAN HADIS Masniatul Ilmiah; Mu’alimin; Mukaffan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/3esq8f70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan psikologi Islami dalam bimbingan dan konseling pendidikan melalui tinjauan literatur sistematis terhadap berbagai penelitian terkini. Pendekatan psikologi Islami dipahami sebagai integrasi antara teori-teori psikologi modern dengan nilai-nilai spiritual Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dengan menelaah tiga puluh artikel ilmiah terbitan tahun 2020–2025 yang relevan dengan tema bimbingan dan konseling Islami. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan psikologi Islami mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis, spiritualitas, serta keseimbangan emosional peserta didik. Strategi dan teknik konseling seperti client-centered therapy, assertive training, cognitive restructuring, dan reality therapy terbukti efektif ketika diintegrasikan dengan nilai-nilai Qur’ani seperti muhasabah, husnuzan, dan tazkiyatun nafs. Integrasi antara konseling modern dan nilai-nilai Islam ini menghasilkan model bimbingan yang holistik, humanistik, dan transendental. Pendekatan tersebut diharapkan menjadi paradigma baru dalam praktik konseling pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah, tetapi juga pembentukan karakter dan keseimbangan hidup peserta didik antara aspek duniawi dan ukhrawi.
PENGARUH PENGETAHUAN, TREND LINGKUNGAN SOSIAL DAN FITUR LAYANAN TRANSAKSI TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE QODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN SUKARAME BANDAR LAMPUNG Rahma Septiana Putri; Muhammad Iqbal; Yulistua Devi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 10 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Oktober
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/jv1pxz26

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, tren lingkungan sosial, dan fitur layanan transaksi terhadap minat menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner. Populasi penelitian adalah 3.083 pelaku UMKM dengan jumlah sampel sebanyak 97 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda melalui aplikasi SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan, tren lingkungan sosial, dan fitur layanan transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan QRIS. Secara simultan, ketiga variabel independen juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan QRIS dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,810. Hal ini berarti 81% variasi minat menggunakan QRIS dapat dijelaskan oleh pengetahuan, tren lingkungan sosial, dan fitur layanan transaksi, sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital, dukungan sosial, serta optimalisasi fitur layanan dalam mendorong UMKM mengadopsi QRIS. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi Bank Indonesia, penyedia layanan pembayaran, serta pemerintah daerah dalam memperluas inklusi keuangan digital, khususnya pada sektor UMKM.

Filter by Year

2023 2026