cover
Contact Name
Hendrikus Hironimus Botha
Contact Email
hendrabotha@gmail.com
Phone
+6285239042743
Journal Mail Official
hendrabotha@gmail.com
Editorial Address
Jln. Km. 09, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU-NTT-85613
Location
Kab. timor tengah utara,
Nusa tenggara timur
INDONESIA
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)
Published by Universitas Timor
ISSN : -     EISSN : 2528097X     DOI : https://doi.org/10.32938/jan.v4i2
JianE (Jurnal Administrasi Negara) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. JianE menyediakan media untuk mempublikasikan artikel ilmiah dengan fokus kajian pada isu-isu kebijakan dan manajemen publik, manajemen sumber daya manusia sektor publik, manajemen kinerja sektor publik, dan Birokrasi. JianE memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para akademisi, mahasiswa, peneliti dan pihak terkait lainnya untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya sebagai upaya pengembangan dibidang Ilmu Administrasi Negara. JianE diterbitan tiga kali setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. Sejak tahun 2016 telah mendapatkan e-ISSN: 2528-097X untuk versi online.
Articles 58 Documents
IMPLEMENTASI PENANGANAN STUNTING DI DESA OELAMI KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Siki, Antonia Trisilva; Atanus, Fidelis; Rembu, Yoakim
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 1 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i1.4235

Abstract

Stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Menurut WHO stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh kembang pada anak akibat infeksi berulang dan kurangnya gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam hidup seorang anak yang didasarkan pada Panjang badan dibanding umur atau tinggi badan dibanding umur. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penanganan stuting di Desa Oelami yang didasarkan pada teori implementasi Ripley dan Franklin dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah kepatuhan, lancar pelaksana rutinitas fungsi dan terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi penanganan stunting di Desa Oelami memberikan manfaat bagi pemerintah desa, petugas kesehatan dan masyarakat untuk melakukan pencegahan penanganan stunting pada anak yang masih dalam kandungan. penangangan stunting ini didasarkan pada regulasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dijalankan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah desa wajib berkolaborasi dengan petugas kesehatan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan perlunya hidup sehat sehingga menjamin tumbuh kembang anak karena salah satu fokus pemerintah saat ini adalah melakukan pencegahan stunting. Upaya ini bertujuan agar anak-anak di desa oelami dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai fisik yang siap untuk belajar
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI PUSKESMAS LURASIK KECAMATAN BIBOKI UTARA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Takake, Yohana Leu; Tiza, Agustinus Longa; Minggu, Pionisius
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 1 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i1.5689

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa informan dari kepala puskesmas, kepala program KB, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan beberapa masyarakat Teknis analisis data yang digunakan berupa; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Lurasik Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Sudah terlihat baik. Hal ini dilihat dari komunikasi dengan penyuluhan tentang pentingnya program KB dan metode kontrasepsi dan untuk sumber daya yang dimiliki sudah mencukupi baik sumber daya manusia, fasilitas dan anggaran .disposisi terkait sikap pelaksanaan petugas ke masyarakat baik akan tetapi dari sisi masyarakat terkait sikap petugas kurang baik dan struktur birokrasi Dalam hal SOP dan fragmentasi (tanggungjawab) itu sudah maksimal dan dilakukan sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan.
EVALUASI PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA DI DESA NUNMAFO KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Bikolo, Regolinda; Pala, Aplonia; Botha, Hendrikus Hironimus
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 1 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i1.6138

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Desa Nunmafo Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kriteria Efektivitas kebijakan yang diukur belum efektif karena masih kurangnya kepedulian dari lansia dalam menghadiri kegiatan posyandu. Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Kriteria kecukupan dapat dikatakan sudah mampu memenuhi kebutuhan dari kelompok sasaran posyandu lansia. Responsivitas dalam penelitian ini terdapat adanya respon positif terkhususnya dari kalangan masyarakat lansia yang menerima layanan dan yang mengikuti pelaksanaan program posyandu lansia di desa Nunmafo. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan kebijakan. Dalam pelaksanaannya apakah pembagian peran dan tanggung jawab atas kegiatan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan sudah tepat sesuai dengan tujuan dan manfaat, dan dapat membawa dampak perubahan terhadap pelayanan kesehatan dan program kegiatan ini pun membawa dampak positif bagi masyarakat. Kendala atau hambatan dalam menjalankan program posyadu lansia adalah kondisi fisik dari masyarakat lanjut usia yang tidak memungkinkan untuk datang setelah pelaksanaan kegiatan, selain itu kurangnya kepedulian akan kesehatan serta kesadaran atas keberadaan kegiatan posyandu lansia yang telah dibuat.
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF BUREAUCRACY IN INDONESIA Rachman, Muthia Zahira; Putra, Ardiaz Sandytia; Debora, Sharon; Rachmawati, Tutik
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i2.2821

Abstract

Artikel ini merupakan analisis bibliometrik terhadap publikasi ilmiah “Birokrasi di Indonesia”. Analisis bibliometrik merupakan langkah penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi bagi seluruh peneliti yang tertarik meneliti topik ini. Analisis bibliometrik birokrasi di Indonesia memungkinkan seluruh akademisi mengetahui kesenjangan/gap dalam penelitian dengan topik birokrasi di Indonesia. Dengan melakukan analisis bibliometik, topik topik yang yang sudah banyak diteliti (over researched) dan yang masih kurang (under researched) dapat diidentifikasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis bibliometrik. Terdapat 471 jurnal dari tahun 1996-2022 yang dianalisis oleh penulis menggunakan beberapa software yaitu Publish or Perish, VOSviewer, dan Mendeley. Kata kunci pencarian yang digunakan (keyword) adalah “Birokrasi di Indonesia” dan “Bureaucracy in Indonesia” terdapat 28 sub-kata kunci yang dibagi kedalam 4 cluster. Hasil analisis menunjukkan bahwa topik topik seperti birokrasi, pelayanan publik, reformasi, dan sipil negara merupakan istilah yang paling sering dijadikan topik penulisan artikel ilmiah dari 471 artikel yang dianalisis.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ( Studi Kasus Di Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara ) Kefi, Apriana Erwinda; Taus, Wilfridus; Anggraini, Tri
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i2.6115

Abstract

Apriana Erwinda Kefi. NPM : 22190147. Judul Skripsi : “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Di Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara)”. Dibimbing oleh Wilfridus Taus,S.Sos.,M.AP dan Tri Anggraini S.IP.,MPA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mempertahankan penataan pasar tradisional. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang didapatkan berasal dari informan. Untuk mencari informan dalam penelitian ini di lakukan dengan sistem purposive sample (pengambilan dengan sengaja) dan accidental sampling. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Komunikasi, implementasi kebijakan yang selama ini dijalankan sudah sesuai dengan komunikasi yang mereka lakukan dan juga sikap dan tanggungjawab dari para pegawai diterima dengan baik oleh para pedagang dan pembeli. Sumber Daya, memiliki hubungan yang baik antara instansi-instansi terkait didalam penataan pasar dan mereka juga telah menjalankan kebijakan yang ada. Kesimpulannya bahwa penataan pasar tradisional merupakan salah satu implementasi kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan penataan pasar tradisional. Dari pengimplementasian kebijakan pasar sudah dijalankan dengan baik dan secara bertanggungjawab dan dirasakan oleh para pedagang dan pembeli.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN DI KOTA GORONTALO marino, olivia; Aneta, Yanti; Isa, Rusli
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i2.7383

Abstract

Olivia Marino, 194920038, 2024. Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Persampahan Dan Kebersihan Di Kota Gorontalo. Program Studi S1 Administrasi Publik, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan dosen Pembimbing I Dr. Yanti Aneta, S.Pd, M.Si dan dosen pembimbing II Dr. Rusli Isa, M.Si Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Persampahan Dan Kebersihan Di Kota Gorontalo, dilihat dari aspek kemampuan organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Persampahan Dan Kebersihan Di Kota Gorontalo telah di implementasikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi. Dilihat dari aspek kemampuan organisasi, informasi, dukungan, pembagian potensi. Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Persampahan Dan Kebersihan Di Kota Gorontalo dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang di dalamnya menjelaskan tata cara penagihan, pembayaran, tarif, hak dan kewajiban. Pemerintah melakukan sosialisasi dan evaluasi sehingga masyarakat memiliki pemahaman tentang pentingnya kesadaran diri dalam membayar retribusi persampahan dan kebersihan belum bisa dikatakan efektif, mengoptimalkan potensi dan memberikan pelayanan yang ideal atau berkualitas kepada masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KETAHANAN PANGAN MELALUI ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PAGIMANA) M. Uloli, Nazwa Aulia; Nani , Yacob Noho; Tantu , Romy
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i2.7707

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ketahanan program pangan melalui anggaran dana (studi kasus di Kecamatan Pagimana) sudah baik penerapanya hal ini ditunjukkan (1) Komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana komunikasi antara pelaksana dan pelaksana sudah terjalin, ,sosialisasi sudah berjalan namun tidak bisa dikatakan baik dan pengarahan dari pemerintah dalam pelaksanaan sudah berjalin dengan baik (2) sumber daya sudah baik dimana kemampuan pemerintah dan fasilitas fisik sudah baik dan tersedia sedangkan anggaran untuk ketahanan pangan masih minim namun bantuan pangan tetap berjalan setiap tahun, (3) Disposisi sudah baik, pemerintah sudah transparan dan komitmen pemerintah sudah berjalan dengan baik pemerintah desa selalu berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat (4) Struktur birokrasi sudah dijalankan dengan baik. SOP mampu memberikan kontribusi yang signifikan, dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan peran pemerintah dalam memanfaatkan anggaran dana desa untuk penerapan ketahanan pangan yang sudah baik.
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT TOLANGOHULA KABUPATEN GORONTALO Laha, Vinantie Auliyah; Igirisa , Irawaty; Tohopi, Rustam
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 2 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i2.7762

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Responsivitas, Efektifitas dan efesiensi, Keadilan, Akuntabilitas dan Transparansi yang diberikan penyelenggara pelayanan publik di Kantor Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Kantor Camat Tolangohula Kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Dari ke 5 subfokus yang telah diteliti yakni; 1) Prinsip Responsivitas, 2) Prinsip Efektifitas dan Efesiensi, 3) Prinsip Keadilan, 4) Prinsip Akuntabilitas, 5) Pinsip Transparansi, masih terdapat dua sub fokus yang belum optimal, yakni; 1) Prinsip Efektifitas dan efesiensi, hal ini dibuktikan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya yaitu seperti aparat Kecamatan yang masih kurang disiplin waktu untuk datang ke Kantor. Sehingga ketika ada masyarakat yang ingin melakukakan pelayanan, harus menunggu aparatur tersebut. 2) Prinsip Transparansi, hal ini dibuktikan oleh sebagian masyarakat yang kurang merespon informasi dari aparatur tersebut, masyarakat merasa kurang puas dengan papan pengumaman yang ada karena beberapa alasan yaitu kurangnya informasi yang jelas mengakibatkan rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan desa dan sering kali informasi yang disampaikan tidak lengkap atau terlambat, hal ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi belum sepenuhnya optimal diterapkan.
KKN DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE MENGGAGAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI TINGKAT DESA Fauzi, Ahmad; Haukilo, Apryanto Gebyanus Putra
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 3 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i3.8549

Abstract

Pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan global yang memerlukan kolaborasi efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai program pengabdian Masyarakat mahasiswa, memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Artikel ini mengkaju peran KKN dalam konteks Collaborative Governance, yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, sinergi sumber daya dan peningkatan kapasitas lokal. Melalui program KKN, mahasiswa tidak hanya memberikan Pendidikan dan penyuluhan tentang praktik berkelanjutan, tetapi juga memberdayakan masyrakat untuk mandiri untuk mandiri secara ekonomidan sosial. Pendekatan Collaborative Governance memungkinkan terjalinnya hubungan yang saling percaya antara mahasiswa dan masy arakat, sehingga menciptakan solusi yang relevan dan efektif. Namun, fantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan persepsi, dan kompleksitas koordinasi perlu diatasi agar dampak program KKN dapat maksimal. Dengan demikian, KKN yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Collaborative Govemance diharapkan dapat menjadi model yang cfektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia Emas 2045.
PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BELU Nessen, Yohanes Sapta Saputra; Atanus, Fidelis; Uskono, Nikolaus
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 6 No. 3 (2024): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v6i3.8261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasikan peran dari Mediator di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu serta bagaimana pengawasan dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Belu. Metode Penelitiaan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi/gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran aktif dari Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Belu adalah menjadi moderator bagi pihak yang bersengketa dan mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak yang bersengketa, selain menjadi moderator. Peran partisipasif dari Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Belu adalah bagaimana dapat berpartisipasi untuk mempertemukan pihak yang bersengketa. Peran pasif dari Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bagaimana Mediator mencatat dan mendengarkan pendapat dari pihak yang bersengketa