cover
Contact Name
Supawanhar
Contact Email
supawahar53@gmail.com
Phone
+6281373681370
Journal Mail Official
jurnal.jogapa.ppmi@gmail.com
Editorial Address
Perum Taman Asri 1 Blok C2 RT 31 RW 06 Gandus Palembang South Sumatra 30149
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Journal of Governance and Public Administration
ISSN : -     EISSN : 30317584     DOI : https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2
Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) is a national journal as a medium of scientific research results, thinking, and critical-analytical studies on research in the fields of public administration and governance, particularly focusing on the main problems in the development of the science of public administration and governance studies. Includes the development of Government policy, public administration, public management, the study of the autonomous region, the local government and bureaucracy, policy analysis, public service, political decentralization, fiscal, public economics and politics as well as regional planning and studies other social sciences.
Articles 143 Documents
TINGKAT KEPUASAN PESERTA BPJS KESEHATAN TERHADAP PELAYANAN DI KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA Nabilla, Rhainaya; Adinda Pradita, Amelia; Fendi Kurniawan; Muhammad Risfie Almahmud; Nafis Ghalib Saputra; Joko Tri Nugraha
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.829

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang tingkat kepuasan peserta BPJS kesehatan terhadap pelayanan yang diberikan di Magelang Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan menyebarkan kuisoner untuk mendapatkan informasi tentang adanya hubungan antara tingkat kepuasan dengan layanan yang diberikan di Magelang Utara. Untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat kepuasan peserta BPJS kesehatan di Magelang Utara menggunakan lima dimensi yaitu tangibel, realiability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Hasil penelitian yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa dari 5 dimensi tersebut, dimensi tangible menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan peserta BPJS Kesehatan dengan layanan yang diberikan oleh petugas pelayanan. Karena dari banyaknya responden merasa puas terhadap jumlah tenaga medis dalam menangani pasien BPJS Kesehatan. Sedangkan dimensi yang tidak menunjukkan adanya hubungan antara kepuasan peserta BPJS Kesehatan yaitu dimensi emphaty, karena banyaknya responden merasa tidak puas dengan tindakan dokter yang tidak mendengarkan keluhan atau tidak memberikan solusi dibutuhkan oleh peserta BPJS. Kata Kunci : Kepuasan, Pelayanan, BPJS
EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA Ametilok, Maria Paula Pratatya; Novaria, Rachmawati; Susiantoro, Adi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.846

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis evaluasikebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan serta faktor penghambatpelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William N.Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif denganpendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkanbahwa evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di KotaSurabaya dengan melihat 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi,kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaannya sudah sudahberjalan dengan baik tapi belum maksimal yaitu pada indikator efektifitas, efisiensi danresponsivitas. Adapun faktor penghambatan evaluasi kebijakan pendampinganperempuan korban kekerasan yaitu penerima manfaat sendiri, keluarga, SDMpendamping kurang ketika terlalu banyak pengaduan, penyelesaian masalah kurang baikdan pelaku kekerasan adalah warga Kota Surabaya tapi berdomisili juga di luar kota.Namun tidak semua penerima manfaat mendapatkan hambatan dalam prosespenerimaan pelayanan karena ada yang mendapat dukungan penuh baik motivasi daridiri sendiri dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Saran dari peneliti yaitudilakukannya pelaksana kebijakan harus lebih proaktif lagi kepada penerima manfaat,lebih memperhatikan SOP dalam pelaksanaan kebijakan yaiu memenuhi standarpendampingan hukum dan pendampingan media, edukasi, penambahan staf/konseloryang berkualitas, koordinasi yang berkelanjutan dengan instansi atau lembaga di seluruhwilayah Indonesia. sosialisasi secara bertahap dan menyeluruh kepada seluruh wilayahyang ada di Kota Surabaya dan melakukan penjangkauan lebih melalui pendataankepada masyarakat Kota Surabaya melalui peran RT/RW untuk menjangkau paraperempuan korban kekerasan yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA Jehudat, Viosensia Kurniati; Novaria, Rachmawati; Soesiantoro, Adi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.847

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisisproses Collaborative Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) diKota Surabaya. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengandata diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori CollaborativeGovernance yang di kembangkan oleh Ratner (2012) di gunakan untuk menganalisispenelitian ini, dengan indikator 1) Identifikasi hambatan dan peluang, 2) Debatstrategi untuk mempengaruhi, dan 3) Tindakan kolaborasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kota layak anakdi Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai unsuryang menjadi bagian dari Gugus Tugas KLA termasuk anak-anak. Pemerintah jugatelah merancang berbagai program dalam menciptakan lingkungan yang ramahanak yang didukung oleh setiap unsur yang terlibat. Adapun faktor penghambatCollaborative dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ialah; Adanyapergantian aktor membuat progress atau sinergi yang dibangun mengalami stagnansehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapatmembentuk sinergi yang lebih baik lagi, serta kurangnya pemahaman masyarakattentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satuhambatan yang harus segera diatasi.
IMPLEMENTASI PROGRAM SUDUT BACA DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA ANAK DI BALAI RW 02 KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN Dimung, Oktavia Triany; Kusbandrijo, Bambang; Hartono, Supri
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.848

Abstract

Minat baca masyarakat Kota Surabaya khusunya pada anak belum sepenuhnya mengalamipeningkatan yang konsisten. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan minat baca anak.Pada Maret tahun 2024, Pemerintah Kota Surabaya meresmikan sebuah program yaitu ProgramSudut Baca guna meningkatkan minat baca anak agar menjadi generasi yang kritiswawasanyang luas, dan cakap terhadap perkembangan dunia masa kini. Penelitian ini membahasmengenai implementasi program sudut baca dalam meningkatkan minat baca anak di Balai RW02 Kelurahan Menur Pumpungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuiimplementasi program Sudut Baca serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat padapelaksanaan program Sudut Baca di Balai RW 02. Teori dalam penelitian ini menggunakanteori model implementasi program David C. Korten. Metode yang digunakan yaitu metodekualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil daripenelitian ini adalah pelaksanaan program Sudut Baca di Balai RW 02 belum berjalan denganbaik, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor penghambat pelaksanaan program Sudut Bacayaitu kurangnya informasi, keterbatasan jenis buku, keterbatasan sumber daya, danketerbatasan waktu.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR Lopez, Athalia Barbara Grace Da; Novaria, Rachmawati; Soesiantoro, Adi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.850

Abstract

Dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik, pemenuhan hak-hak individu penyandangdisabilitas menjadi hal yang krusial. Upaya ini penting untuk menjamin perlakuan yang adil danintegrasi sosial bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki persyaratankhusus. Di Indonesia, termasuk Kabupaten Sikka, berbagai peraturan perundang-undangan telahdisahkan untuk melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk Undang-UndangNomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilaiimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas,serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards IIIpada tahun 2004. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yangmencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwaimplementasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung individu penyandang disabilitas diKabupaten Sikka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berhasil danefisien. Namun terdapat beberapa tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain belumadanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas, kurangnya personel di lapangan,keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang tidak mencukupi, dan sulitnya aksesibilitas ke lokasitertentu. Meski demikian, Dinas Sosial berupaya secara terpadu untuk memastikan pemberiandukungan optimal bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.
PERAN DINAS PARWISATA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SALODIK DI KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI Sandewa, Fadli; Falimu, Falimu; Yusuf, Sri Windyarti T
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.919

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Dinas Parwisata dalam pengembangan objek wisata Salodik di Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan statistik deskriptif persentase. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Penelitian ini mengukur peran Dinas Parwisata menggunakan indikator peran dan pengembangan. Berdasarkan hasil penelitian, peran Dinas Parwisata dalam pengembangan objek wisata Salodik mendapat tanggapan positif sebesar 88,35%, menunjukkan penilaian yang sangat baik. Temuan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi Dinas Parwisata dalam memajukan potensi pariwisata lokal.
MENATA ULANG NORMA: PRAKTIK INFORMED CONSENT YANG INOVATIF OLEH DOKTER PENANGGUNG JAWAB (STUDI KASUS RUMAH SAKIT PEMERINTAH DI SULAWESI BARAT) Mubarak, Muhammad Hosni; Djalaluddin, Nurgadima Achmad; Panggeleng, Andi Mifta Farid; Heriyati, Heriyati; Page, Muhammad Taufik; Shabir, Achmad Mawardi; Hidayat, Laode
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.966

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik informed consent yang inovatif oleh dokter penanggung jawab di rumah sakit. Dengan meningkatnya kompleksitas layanan kesehatan, penting untuk menata ulang norma-norma dalam penggunaan informed consent guna memastikan kepatuhan etis dan meningkatkan kualitas hubungan dokter-pasien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi pada dokter penanggung jawab di rumah sakit pemerintah di Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi seperti penggunaan teknologi digital, pendekatan personalisasi, dan edukasi pasien yang lebih mendalam dapat meningkatkan efektivitas penggunaan informed consent. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan rumah sakit pemerintah Sulawesi Barat dan praktik klinis yang lebih baik.
DINAMIKA TANTANGAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN SISTEM INTERN PEMERINTAH MANAJEMEN TERPADU BERBASIS MANAJEMEN MUTU, MUTU LABORATORIUM, LINGKUNGAN, KESELAMATAN, ANTI PENYUAPAN DAN KEAMANAN INFORMASI Utami, Desyawati; Mardiah, Nani; Santoso, Ragil Anang; Yanwar, Roziqyn
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.978

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk memetakan  proses implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SIP menghadapi dinamika perubahan ke arah sentralistik. Metode yang digunakan melibatkan pendekatan berbasis risiko dan pemetaan kesesuaian klausul standar terhadap pengendalian Sistem Intern Pemerintah Manajemen Terpadu (SIPMT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi berbagai sistem manajemen ini menghadapi tantangan terkait dengan harmonisasi dan penerapan yang efektif di lingkungan BPOM. Pemetaan persyaratan standar terhadap klausul 6 (perencanaan) dan klausul 8 (operasional) dari SIPMT menunjukkan kebutuhan akan struktur dokumentasi dan pengelola yang jelas. Identifikasi hambatan dalam penerapan SIPMT dan harmonisasi operasional menjadi kunci untuk mencapai perbaikan berkelanjutan sesuai dengan konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action). Struktur informasi terdokumentasi SIPMT dan matriks kesesuaian integrasi menjadi alat penting dalam mengatasi tantangan ini. Simpulan, bahwa integrasi berbagai sistem manajemen dan pengendalian internal di BPOM memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan sistematis. Penguatan struktur pengelola, serta identifikasi dan penanganan hambatan penerapan, sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan memastikan hasil yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kata Kunci: BPOM, Sistem Manajemen Mutu, SNI ISO, Pengendalian Internal, SIPMT, PDCA, Pemetaan Kesesuaian.
FROM SOCIAL MEDIA TO THE DEFENSE FIELD: AN EXPLORATION OF GEN Z'S ROLE IN NATIONAL SECURITY Sarjito, Aris
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.994

Abstract

ABSTRACT This research explores the role of Generation Z (Gen Z) in enhancing national security, focusing on their integration into cybersecurity and intelligence roles. As digital natives, Gen Z possesses unique competencies that are crucial for modern security operations. The aim of this study is to analyze these digital skills, including social media proficiency, cybersecurity awareness, and data analysis capabilities, and their application in national defense. Utilizing qualitative research methods with secondary data, such as social media analyses and existing government reports, this study identifies key areas where Gen Z can significantly contribute. Key findings include the critical digital competencies of Gen Z that enhance national security operations, strategies for effectively integrating them into cybersecurity and intelligence roles, and the ethical and practical challenges of their integration. Addressing privacy concerns, misinformation, and the need for ethical guidelines are essential for leveraging Gen Z’s skills while maintaining operational integrity. This research underscores the importance of aligning Gen Z’s capabilities with national security needs and provides recommendations for overcoming integration challenges. Keywords: cybersecurity, digital competencies, Generation Z, intelligence roles, national security
KUALITAS PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DENGAN PENDEKATAN PERSPEKTIF NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) Supawanhar, Supawanhar; Askani, Askani; Hartono, Rudi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran dan manajemen kinerja sektor publik melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengumpulkan data dari tahun 2015 hingga 2024 yang berasal dari Google Scholar. Pemerintahan yang efektif dan efisien sangat bergantung pada administrasi yang kompeten untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Reformasi New Public Management (NPM) memiliki dampak yang signifikan dalam mengubah manajemen organisasi sektor publik. Integrasi manajemen risiko dan kinerja bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan strategis, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam reformasi birokrasi. Meskipun indikator standar pelayanan digunakan untuk menilai kualitas layanan publik, masih terdapat tantangan seperti ketidakjelasan waktu, biaya, dan mekanisme pelayanan, serta masalah budaya suap dan orientasi pada kepentingan pejabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan New Public Management (NPM) efektif dalam mendorong organisasi publik untuk lebih responsif, konsisten, dan profesional terhadap kebutuhan pengguna, dengan potensi signifikan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan. Kata Kunci : New Public Management (NPM), Kualitas Pelayanan, Sector Publik

Page 4 of 15 | Total Record : 143