cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ide Prima Hadiyanto
Contact Email
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Phone
+6281333317185
Journal Mail Official
jurnalilmiahfenomena@gmail.com
Editorial Address
FAKULTAS HUKUM Universitas Abdurachman Saleh Situbondo JL. PB. Sudirman No. 07 Situbondo
Location
Kab. situbondo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Fenomena
Published by Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
ISSN : 02151448     EISSN : 30477204     DOI : https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 131 Documents
 10   11   12   13   14 
PERANAN PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Supriyono, Supriyono; Nugroho, Yudistira
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6448

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan fundamental dalam arah pembentukan dan pembaruan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman normatif dalam merancang dan menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, menggantikan sistem pidana kolonial warisan Belanda. Melalui pendekatan kualitatif- deskriptif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah, melalui penerapan prinsip keadilan restoratif dan pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan serta reintegrasi sosial. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, antara lain resistensi aparat penegak hukum dan kurangnya regulasi teknis yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam bentuk penguatan pendidikan Pancasila, pelatihan aparat, serta evaluasi kebijakan secara berkala. Pembaruan hukum pidana berbasis Pancasila diharapkan mampu mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA DI RAK DISPLAY PT. INDOMARCO KUPANG Azizah, Zahro Viona; Rhomadina, Alvi Laili; Ibrahim, Muhammad Yusuf
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait perbedaan harga antara harga yang tercantum di rak display dan harga yang tercatat di struk pembayaran di PT Indomarco cabang Kota Kupang. Kasus perbedaan harga ini berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif yang terkait dengan perlindungan konsumen, kususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indomarco di Kota Kupang memiliki tanggung jawab hukum terhadap perbedaan harga tersebut, yang dapat dianggap sebagai kelalaian dalam pengelolaan informasi harga. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan penerapan mekanisme preventif dan represif yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan meningkatkan pengawasan internal serta penggunaan teknologi untuk memperbarui harga secara otomatis, sementara pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi perlindungan konsumen untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan.
TINJAUAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA OLEH YURISDIKSI TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Yulianto, Winasis; Amalia, Dyah Silvana
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6456

Abstract

Empat kali Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, melahirkan sistem check and balances antar lembaga negara. Sistem ini berbeda jauh bilamana dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Dalam sistem check and balances, semua lembaga negara menjadi sejajar, mengingat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Penulisan ini mengukan permasalahan bagaimana keberadaan penugujian KTUN di N. Hasil studi bahwa pengujian KTUN DI PTUN membuat lebih dirumit system pengujian penyertaan Perundang-Undangan di Indonesia.
ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN KECERDASAN BUATAN (AI) DI INDONESIA Hadiyanto, Ide Prima
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6438

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek hukum perdata yang muncul seiring dengan perkembangan dan implementasi pesat teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di Indonesia. Perkembangan AI menghadirkan peluang inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, namun juga menimbulkan tantangan dan pertanyaan mendasar dalam kerangka hukum perdata yang ada. Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip dasar hukum perdata seperti tanggung jawab, kontrak, kepemilikan, dan perlindungan data pribadi diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks penggunaan AI. Lebih lanjut, artikel ini mengeksplorasi potensi munculnya bentuk-bentuk baru hubungan hukum dan sengketa yang melibatkan sistem AI, serta kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi ini. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap perkembangan regulasi AI di negara lain, artikel ini mengidentifikasi isu-isu krusial dan memberikan rekomendasi awal untuk pembentukan kerangka hukum perdata yang mampu mengakomodasi inovasi AI sekaligus melindungi kepentingan berbagai pihak di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap interaksi antara hukum perdata dan teknologi AI adalah esensial untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan berkeadilan di Indonesia.
Analisis Yuridis Frasa Hukuman Mati Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi Maulidiya, Rati Nurul; Alfajri, Mohammad Faqih; Purwaningtyas, Lovika Augusta
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6445

Abstract

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di dalamnya ada alasan limitatif yang menjadi sebab tidak serta merta tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati, alasan ini yang menjadi alasan pemberat tindak pidana korupsi dapat dijatuhi oleh hukuman pidana mati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Peniliti dalam hal ini menemukan beberapa permasalahan yakni dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan dasar hukum pembentukan formulasi frasa hukuman mati dan akibat hukum dari frasa hukuman mati dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
URGENSI PENGKLASIFIKASIAN TANAMAN KECUBUNG (Datura Metel L) KE DALAM JENIS NAPZA Oktavianti, Rindang Gici; Intisor, Bagus Fatih
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6482

Abstract

Kekosongan hukum dalam pengklasifikasian tanaman kecubung kedalam jenis NAPZA dan juga Maraknya masyarakat yang menyalahgunakan tanaman kecubung sebagai alat rekreasional pengganti NAPZA dengan mengkonsumsi kecubung yang tersebar sehingga dikhawatirkan jika tidak ada peraturan yang melarangnya semua kalangan masyarakat akan mengkonsumsi kecubung sebagai pengganti NAPZA. Penelitian ini mengkaji urgensi pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam daftar Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelusuran, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini adalah kualitatif Penyalahgunaan tanaman ini semakin meningkat di kalangan remaja karena mudah diperoleh dan belum termasuk dalam regulasi NAPZA. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya memasukkan tanaman kecubung ke dalam klasifikasi NAPZA untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian peredarannya, serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaannya.Direkomendasikan adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait NAPZA dengan memasukkan tanaman kecubung sebagai zat yang diawasi.
HUKUM MEWAKILKAN AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERMEN AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN Muqsith, Abdurrahman; Hasanah, Siti Alfiatul; Awaliyah, Rohmatul
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6440

Abstract

Akad merupakan satu hak yang sangat penting dalam sebuh pernikahan. Bahkan menjadi kunci utama pernikahan tersebut bisa jalankan atau tidak. Ada banyak kewajiban yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam melangsungkan akad pernikahan. Salah satunya adalah ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Kita tahu bahwasanya di Indonesia wali dari mempelai perempuan dapat diwakilkan kepada kepala KUA kecamatan setempat jika si wali berhalangan hadir atau memang tidak mau untuk berperan sendiri dalam menikahkan anak perempuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu masalah yang juga mungkin terjadi yaitu ketika si mempelai laki-laki tidak ada di tempat atau ingin mewakilkan akadnya kepada laki-laki lain untuk menjalankan akan bersama kepala KUA atau wali si mempelai perempuan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menganalisis pada undang-undang terkait hokum mewakilkan akad nikah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mentri agama mempelai laki laki boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengsungkan prosesi akad nikah.
RELASI SEKSUAL DALAM PERKAWINAN: STUDI KOMPARATIF HADIS DAN HUKUM POSITIF Syahriana, Nur Alfy; Ni'mah, Siti Zuhrotun; Al Kaswy, Titi Rusyadi
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6446

Abstract

Salah satu upaya untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah dengan memperhatikan relasi seksual antara suami dan istri. Upaya tersebut harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Penelitian ini menguraikan pentingnya menjaga relasi seksual antara suami dan istri berdasarkan perspektif hadis dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Bukhari tentang malaikat melaknat perempuan yang menolak berhubungan seksual dengan suami, berdasarkan takhrij hadis merupakan hadis shahih. Namun redaksi hadis tersebut juga harus dipahami dari sudut pandang perempuan sebagai subjek utama agar tidak menimbulkan diskriminasi terutama bagi perempuan. Kemudian dalam tinjauan hukum positif di Indonesia, secara implisit aturan tentang relasi seksual suami dan istri tercantum dalam UUD 1945 dan UU Perkawinan. Sedangkan secara eksplisit tercantum dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 137/Pid.B/2021/PN Ktb Sholehah, Inayatus; Febriyanti, Alivia; Oktavianti, Rindang Gici
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6442

Abstract

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tindak pidana yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, serta mengevaluasi pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pasal-pasal KUHP yang relevan berdasarkan alat bukti yang sah dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penggalian lebih mendalam terhadap niat (mens rea) terdakwa dan dampaknya terhadap keluarga korban. Secara keseluruhan, putusan ini dinilai telah memenuhi asas legalitas dan proporsionalitas, meskipun ruang untuk perbaikan dalam penerapan asas keadilan tetap ada. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, khususnya dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hakim dalam kasus serupa.
LITERASI HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PEMBENTUK BUDAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ibrahim, Muhammad Yusuf; Halim, Abdul; Antari, Syafira Nundri; Nurman, Mohammad
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6812

Abstract

Literasi hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembentukan budaya hukum yang kuat di masyarakat. Dalam konteks perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), literasi hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menumbuhkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus serta melindungi karya intelektualnya secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana literasi hukum membentuk budaya hukum yang mendukung pengurusan HKI di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi hukum berbanding lurus dengan lemahnya budaya hukum pengurusan HKI, yang pada akhirnya berimplikasi pada maraknya pelanggaran hak cipta dan minimnya perlindungan karya. Oleh karena itu, literasi hukum perlu dikembangkan secara sistemik melalui pendidikan, media, dan dukungan institusional negara.

Page 12 of 14 | Total Record : 131

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 19 No 01 (2025): MEI Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER Vol 18 No 1 (2024): MEI Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER Vol 17 No 1 (2023): MEI Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER Vol 16 No 1 (2022): MEI Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER Vol 15 No 1 (2021): MEI Vol 14 No 1 (2020): MEI Vol 13 No 1 (2019): MEI Vol 12 No 1 (2018): MEI Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER Vol 11 No 1 (2017): MEI Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER Vol 10 No 1 (2016): MEI More Issue