Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2021)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Samyo Samyo]]>;
<![CDATA[Muhammad Fauzan]]>;
<![CDATA[Riris Ardhanariswari]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.142
<![CDATA[Dewan Perwakilan Daerah lahir dari perubahan ketiga Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Gagasanpembentukan DPD adalah dalam rangka menghadirkan sistem checks andbalances baik antar cabang kekuasaan maupun dalam internal lembagalegislatif yang disebut sistem parlemen dua kamar (bicameralism).Namun,dalam pengaturan kewenangan fungsi pengawasan DPD tidak diatur samakuat dengan DPR sehingga menjadikan pelaksanaan fungsi pengawasanDPD tidak maksimal, hal tersebut juga menjadikan sistem checks andbalances di internal parlemen tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasanDPD berdasarkan UUD NRI 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti datasekunder. Sumber data yang digunakan data sekunder yang bersumber daribahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukummenggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum secara normatifkualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa eksistensi fungsi pengawasan DPDterdapat dalam UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD (MD3) dan Peraturan DPD No. 2 Tahun 2019 tentang TataTertib. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPD terdiri dari pengawasan kelembagaan dan pengawasan perseorangan, dimana pengawasan kelembagaan meliputi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan pengawasan terhadap keuangan negara serta pengawasan perseorangan mengawasi terkait pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah daerah. Hasil dari pengawasan DPD nantinya diserahkan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Untuk mempertanggunjawabkan hasil pengawasanya kepada masyarakat DPD mempublikasi hasil pengawasan tersebut melalui media cetak dan elektronik.Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fungsi Pengawasan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada PT. Merpati Nusantara Airlines) ]]>
<![CDATA[Sofia Yonas]]>;
<![CDATA[Agus Raharjo]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.147
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia semakin berkembang diberbagai sektor dan tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan sajamelainkan oleh korporasi. Namun faktanya penegakan hukum masih jarangmenyentuh kasus kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terlebih untukmeminta pertanggungjawaban kepada korporasi tersebut. Adapunpermasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanapertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsidalam kasus PT. MNA. 2) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalampenjatuhan pidana kepada Hotasi D.P Nababan selaku Direktur Utama PT.MNA. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif yang bersifat kualitatif dengan sumber data sekunder. Berdasarkanpenelitian, diperoleh hasil: 1) Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaipelaku tindak pidana korupsi dalam kasus PT. MNA adalah pembebananpertanggungjawaban pidana terhadap pengurus yakni Hotasi D.P Nababanselaku pengurus yang diidentifikasikan sebagai directing mind dari PT. MNA.2) Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana kepadaHotasi D.P Nababan adalah terpenuhinya unsur-unsur Tindak PidanaKorupsi, pertimbangan yuridis, serta hal-hal yang memberatkan maupunmeringankan. Namun berdasarkan analisis terhadap kasus denganmemperhatikan UU Tipikor serta teori-teori pertanggungjawaban pidanakorporasi, PT. MNA semestinya dapat juga dibebani pertanggungjawabanpidana korporasi. Penulis beranggapan bahwa model pertanggungjawabanpidana yang tepat adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadapkorporasi dan pengurus korporasi, sehingga ada efek jera bagi korporasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Teori Identifikasi, Strict Liability, Vicarious Liability]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN HAK HIDUP DALAM EXTRAJUDICIAL KILLING BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Tentang Pembunuhan Tanpa Proses Peradilan Kebijakan War on Drugs Pada Pemerintahan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, 2016) ]]>
<![CDATA[Novia Findy Kartika]]>;
<![CDATA[Ade Maman Suherman]]>;
<![CDATA[Wismaningsih Wismaningsih]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.138
<![CDATA[Sejak pemilihan presiden pada 2016, Filipina dipimpin oleh Rodrigo Duterte.Saat awal kedudukannya sebagai Presiden Filipina, Duterte berusahamembasmi perdagangan obat-obatan terlarang di Filipina melalui kebijakanWar on Drugs dalam bentuk operasi double barrel. Presiden Dutertememerintahkan aparat Kepolisian Nasional Filipina untuk menangkap danmenembak mati di tempat para penyalahguna narkoba yang menolak untukditahan. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. NegaraFilipina sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik1966 pada 1986 dan dalam lingkup nasional jaminan perlindungan hak hidupdiatur di dalam Konstitusi Republik Filipina 1987, namun dalam praktiknyanegara tersebut melakukan tindakan pembunuhan tanpa proses hukum.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak hidup dalam hukuminternasional serta mengetahui pemberlakuan extrajudicial killing dalamkebijakan War on Drugs di Filipina ditinjau dari hukum internasional.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang menggunakan pendekatanperudang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-datatersebut diperoleh, dianalisis, dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yangberkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan denganmetode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,diketahui bahwa pengaturan hak hidup dalam hukum internasional diaturdalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966. Hasil penelitian juga menunjukkan pemberlakuan extrajudicial killing kebijakan War on Drugs yang dijalankan oleh Presiden Duterte telah melanggar ketentuan internasional tentang hak hidup yaitu Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 serta hukum nasional Filipina yaitu Pasal 3 Konstitusi Republik Filipina 1987.Kata Kunci: : Hak Hidup, Extrajudicial Killing, War On Drugs, HukumInternasional]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA KEKERASAN MEMAKSA SESEORANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 680/Pid.B/2016/Pn.Mlg) ]]>
<![CDATA[Dewi Mutiara Yona Septiana]]>;
<![CDATA[Agus Raharjo]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.143
<![CDATA[Kejahatan-kejahatan yang marak terjadi ditengah masyarakat semakinbertambah, salah satunya adalah tindak pidana kekerasan memaksaseseorang untuk melakukan perbuatan cabul. Sanksi pidana yang dijatuhkanterdapat dalam Pasal 289 KUHP. Permasalahan yang dibahas dalampenelitian ini adalah mengenai penerapan unsurunsur tindak pidanakekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dan dasarpertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 289 KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan danpendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal289 KUHP yaitu tentang Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk MelakukanPerbuatan Cabul dalam putusan Nomor: 680/Pid.B/2016/PN.Mlg telahterpenuhi karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan dan memaksakorban untuk melakukan perbuatan cabul. Majelis Hakim menjatuhi hukumansanksi pidana sudah sesuai dengan Pasal 289 KUHP dengan pidana penjaramaksimal selama 9 (sembilan) tahun dan Majelis Hakim menjatuhi sanksipidana terhadap terdakwa dengan menjatuhi pidana penjara selama 1 (tahun).Kata Kunci: Kekerasan; Paksaan; Pemidanaan; Pencabulan]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG DENGAN MODUS CASHBACK GOJEK (Studi Kasus Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Geraldine Delataya]]>;
<![CDATA[Budiyono Budiyono]]>;
<![CDATA[Antonius Sidik Maryono]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.148
<![CDATA[Perkembangan zaman selalu diikuti dengan perkembangan teknologi yangselalu memunculkan inovasi baru. Perkembangan teknologi selain memilikidampak positif juga memiliki dampak negatif yang disalahgunakan oleh pihakyang tidak bertanggungjawab salah satunya dalam tindak pidana penyebaranberita bohong yang dilakukan oleh Tersangka Nander. enelitian ini bertujuanuntuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap kasuspenyebaran berita bohong dengan modus cashback gojek dan hambatan apasaja yang dialami oleh penyidik saat melakukan penyidikan. Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitiandeskriptif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah IstimewaYogyakarta. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ditemukan perbedaandalam penyidikan terhadap kasus penyebaran berita bohong yaitu denganmenggunakan bantuan ahli digital forensik dalam pemeriksaan barang bukti.Hambatan dalam melaksanakan penyidikan diantaranya adalah faktorpenegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat.Kata Kunci: Penyidikan, Penyebaran Berita Bohong, Kepolisian DaerahIstimewa Yogyakarta]]>
<![CDATA[PUTUSAN BEBAS PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBAR VIDEO PENGANCAMAN TERHADAP JOKOWI (Tinjauan Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Shafira Gunawan]]>;
<![CDATA[Hibnu Nugroho]]>;
<![CDATA[Dessi Perdani Yuris Puspita Sari]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.139
<![CDATA[Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikitmungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil sampaidengan adanya kecakapan teknik dalam putusannya. Pada kasus ini,terdakwa Ina Yuniati sebagai pelaku penyebar video pengancaman terhadapJokowi yang direkam oleh terdakwa pada saat unjuk rasa di depan GedungBawaslu pada bulan Mei 2019 silam, didakwa dengan dakwaan Tunggal yaituMelanggar Pasal 27 Ayat (4) Jo. Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada persidangan terakhir Hakimmemvonis bebas terdakwa Ina Yuniarti, hakim menjatuhkan putusan bahwaterdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa. Padapenelitian ini membahas permasalahan mengenai pertimbangan hukumhakim yang menjatuhkan putusan bebas terdakwa Ina Yuniarti sudah sesuaidengan surat dakwaan dan akibat hukum dengan dijatuhkannya putusanbebas bagi terdakwa dalam Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif denganspesifikasi penelitian preskriptif, sumber data yang digunakan data sekunderyang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secarasistematis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian danpembahasan didapati bahwa pertimbangan hukum hakim sudah sesuaidengan surat dakwaan dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dakwaan.Dan akibat hukumnya adalah dalam hal penahanan, banding sertarehabilitasi.Kata Kunci : Putusan Bebas, Akibat Hukum, Tindak Pidana ITE]]>
<![CDATA[PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS PADA PT. BANK DBS (THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE) INDONESIA ]]>
<![CDATA[Cornelius Bimo Septianto Sutrisno]]>;
<![CDATA[Krisnhoe Kartika Wahyuningsih]]>;
<![CDATA[Ulil Afwa]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.144
<![CDATA[Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility(CSR) telah diatur pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan suatu Perseroan Terbatasuntuk turut berperan dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakatmaupun lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer.Model penyajian data menggunakan bentuk teks naratif dan model analisisdata secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapatdisimpulkan bahwa PT. Bank DBS (The Development Bank of Singapore)Indonesia telah melaksanakan kegiatan CSR yang memfokuskankegiatannya melalui program dukungan terhadap kewirausahaan sosial dankegiatan kerelawanan karyawan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 74Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial danLingkungan. Oleh karena itu PT. Bank DBS Indonesia tidak dapat dikenakansanksi sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunganatau Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Bank DBS Indonesia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEREKAM MEDIS DALAM PELAYANAN REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Cahyadi Ramadhani]]>;
<![CDATA[Nayla Alwiya]]>;
<![CDATA[Ulil Afwa]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.149
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentukperlindungan hukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis daninformasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan metodependekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan analitis(Analitical Aproach), dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach).Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif,sinkronisasi hukum dan penemuan hukum in concreto. Jenis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studikepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindunganhukum perekam medis dalam pelayanan rekam medis dan informasikesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan telah menunjukkan tarafsinkronisasi. Artinya, bahwa antara peraturan yang lebih rendah derajatnyatelah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya dan peraturanyang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar bagi pembentukan peraturan yanglebih rendah. Bentuk perlindungan hukum perekam medis dalam pelayananrekam medis dan informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatanmeliputi jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum; jaminanpengaturan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerimapelayanan kesehatan dan/atau keluarganya; jaminan pengaturanmelaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan kewenangan; jaminanpengaturan memperoleh imbalan jasa; jaminan pengaturan perlindungan ataskeselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat danmartabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama; jaminanpengaturan pengembangan profesi; jaminan pengaturan untuk menolakkeinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan standarpelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, kode etik, atauketentuan perundang-undangan, dan jaminan pengaturan hak lainnya.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perekam medis, Pelayanan Rekam Medisdan Informasi Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (Studi Tentang Kasus Penyelundupan Emas Oleh Diplomat Korea Utara Di Bangladesh Tahun 2015) ]]>
<![CDATA[Siti Azhara Saraswaty]]>;
<![CDATA[Aryuni Yuliantiningsih]]>;
<![CDATA[Noer Indriati]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.140
<![CDATA[Seorang wakil diplomatik memiliki kekebalan dan keistimewaan dalammenjalankan tugas-tugas dari negara yang diwakilinya secara efisien. Fungsidiberikannya kekebalan dan keistimewaan disebutkan dalam PembukaanKonvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, namun pada praktiknyatidak jarang kekebalan diplomatik tersebut disalahgunakan oleh seorang wakildiplomatik. Salah satu contoh penyalahgunaan kekebalan diplomatik terjadipada tahun 2015 yang melibatkan Sekretaris Pertama Kedutaan Besar KoreaUtara bernama Son Young Nam yang terbukti menyelundupkan emas seberat27 kilogram dari Korea Utara ke Bangladesh. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaturan hukum internasional tentang kekebalan diplomatikserta mengetahui tanggung jawab negara berkaitan dengan terjadinyapenyalahgunaan kekebalan yang dilakukan oleh Son Young Nam diBangladesh tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatananalitis. Semua data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yangdisusun secara naratif dan dianalisis melalui metode normatif-kualitatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum internasional tentangkekebalan diplomatik termuat dalam Konvensi Wina 1961 tentang HubunganDiplomatik. Bentuk-bentuk kekebalan yang dimaksud, antara lain kekebalanmengenai diri pribadi pada Pasal 29, kekebalan keluarga dari seorang wakildiplomatik pada Pasal 37 ayat (1), kekebalan yurisdiksi pada Pasal 31 ayat(1), kekebalan dari kewajiban menjadi saksi pada Pasal 31 ayat (2), kekebalankantor perwakilan asing dan tempat kediaman seorang wakil diplomatik padaPasal 22 dan 30 ayat (1), kekebalan korespondensi pada Pasal 27 ayat (2),serta kekebalan diplomatik di negara ketiga pada Pasal 40. Korea Utara sebagai negara pengirim harus bertanggung jawab atas tindakan Son Young Nam yang telah menyalahgunakan kekebalan diplomatik. Bangladesh hanya mendapat kerugian imateriil karena Pasal 28 Konvensi Wina 1961 mengatur tentang keistimewaan pejabat diplomatik yang bebas dari semua iuran dan pajak. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Korea Utara adalah dengan pemuasan berupa permintaan maaf. Tanggung jawab negara tersebut dapat merujuk pada ILC’s Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts tahun 2001.Kata Kunci: Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik, Tanggung JawabNegara, Hukum Diplomatik]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016) ]]>
<![CDATA[Arifah Nur’aina]]>;
<![CDATA[Kuat Puji Prayitno]]>;
<![CDATA[Rani Hendriana]]>
<![CDATA[ Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.145
<![CDATA[Salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana suap.Suap yaitu tindak pidana dengan cara memberi sesuatu yang bertujuan untukmempengaruhi kebijakan seseorang agar mau berbuat sesuatu atau tidakberbuat sesuatu sesuai dengan permintaan yang memberi suap. Penelitianini bersumber pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016mengenai perkara pidana tindak pidana suap yang dilakukan oleh seorangAdvokat senior yaitu Otto Cornelius Kaligis. Tujuan penelitian ini adalah untukmenganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana suap yang dilakukanAdvokat dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhansanksi pidana pada Advokat pelaku tindak pidana suap pada putusanMahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisnormatif dengan penelitian preskriptif. Sumber data berupa data sekunder.Metode pengolahan data menggunakan reduksi data, display data, dankategorisasi data. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan(library research). Metode penyajian data menggunakan teks naratif. Metodeanalisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil analisismenunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindakpidana suap yakni pasal 6 Ayat (1) huruf a UU no. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUH jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalampenjatuhan sanksi pidana kepada Advokat pelaku tindak pidana suap padaputusan Mahkamah Agung Nomor 1319 K/PID.SUS/2016 berorientasi padapenerapan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP sehingga permohonan kasasidari Penuntut Umum patut untuk dikabulkan dengan pidana penjaradiperberat dari 7 (tujuh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun.Kata Kunci: Advokat, tindak pidana suap, sanksi pidana advokat]]>
