cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Accounting Law Communication and Technology
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30323495     EISSN : 30322758     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology dengan nomor ISSN terdaftar 3032-3495 (Cetak - Print) dan 3032-2758 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Akuntansi, Ekonomi, Management, Bisnis, Hak Cipta, Perpajakan 2. Hukum Pidana, hukum Perdata, Hukum Waris, dll 3. Teknologi Informasi JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology diterbitkan 1 tahun 2 kali terbit pada bulan Januari dan Juli
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 431 Documents
 34   35   36   37   38 
Analisis Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Putri, Aprillia Eka; Permata, Setya Wanda Mega; Pebriyani, Aulia; Ammalufi, Anis
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2305

Abstract

Artikel ini membahas tentang prosedur pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia tentunya membutuhkan pendapatan negara yang cukup besar baik dari pajak maupun sumber lainnya agar dapat terus berkembang. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Keuangan Negara. Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah merupakan pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu aliran penerimaan negara yang memberikan kontribusi paling besar. Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan beli barang dan jasa oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah selisih lebih Pajak Masukan (PM) yang dibayar perusahaan diatas Pajak Keluaran (PK) yang terutang pada suatu Masa Pajak tertentu. Apabila jumlah Pajak Masukan yang dilaksanakan melebihi jumlah Pajak Keluaran yang terutang, maka perusahaan dapat meminta pengembalian kepada fiskus. Hal ini sering terjadi pada perusahaan dimana pembelian barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Masukan) oleh pengusaha melebihi jumlah penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN (Pajak Keluaran) dalam suatu masa pajak tertentu.
Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia Wadu, Chyrila Tifany Mailakay Hernics; Aprillia, Indah Siti; Hutapea, Junika Gabriella Cecille; Alfarhani, Luqyana Shafira; Lysandra, Maura; Siregar, Rachel Adeline; Revina, Revina; Khaulah, Tatsbita
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Abstract

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.
Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023) Sianturi, Adelina F.; Tampubolon, Anecya; Hidayat, Nasrullah; Nasution, Mita Dewi; Sianturi, Roni
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2606

Abstract

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara didunia, terutama negara berkembang. Kota Medan sebagai kota terbesar ke tiga di Indonesia memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja dan Jumlah penduduk terhadap kemiskinan pada periode tahun 2014-2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan, sedangkan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Secara bersama-sama, variabel tingkat partisipasi Angkatan kerja dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.
Analisis Kewenangan Desa Dalam Pemerintahan Daerah Rafi, Muhammad; Dikjaya, Dikjaya
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2453

Abstract

Pemerintahan daerah di Indonesia telah melihat perkembangan yang signifikan dalam bidang penerapan otonomi daerah. Dalam hal ini, desa memegang peranan penting sebagai bagian terkecil dari struktur pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dari perspektif deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji berbagai aspek hak-hak sipil, serta tantangan dan peluang dalam implementasinya. Proses penelitian ini meliputi tinjauan literatur, tinjauan literatur dan berbagai wawancara penting. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemimpin daerah bersifat kompleks, meliputi bidang pembangunan, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan sumber daya lokal. Namun terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan daerah, seperti kendala sumber daya manusia dan keuangan, serta terbatasnya koordinasi pemerintah daerah/kota. Namun, terdapat juga peluang untuk memperkuat layanan masyarakat dan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas, kemitraan antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Kami berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kekuasaan pemerintah daerah dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.
Pengaruh Kebijakan Utang Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Terdaftar Indeks LQ45 tahun 2024 Aini, Latifah Nazwa; Saputri, Tia Nanda; Rizky, Nanda Fathiya; Antika, Neta
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4821

Abstract

This study aims to evaluate the effect of debt policy on firm value in companies listed in the LQ45 Index on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2024. The research uses quantitative methods with secondary data obtained from the company's annual report and financial statements for the period 2022-2024. Data analysis was carried out using multiple linear regression models on E-Views 12 software. The results showed that debt policy has a positive and significant effect on firm value, while capital structure has no significant effect. The findings provide insights for financial managers and investors in designing optimal financial policies to increase firm value.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Zina yang Dilakukan Dengan Seseorang yang Berstatus Sudah Menikah (Studi Putusan Nomor: 478/Pid.B/2023/PN.Tjk) Prasetyawati, S. Endang; Ainita, Okta; Pratiwi, Wangga Reka
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2179

Abstract

Kejahatan pada hukum pidana berakhir dipertanggungjawaban yang mesti ditanggung oleh pelaku tindak pidana ataupun pelaku kejahatan, banyak hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Saat ini maraknya tindakan kejahatan yang beredar dimasyarakat yaitu salah satunya bentuk perzinahan. Perzinaan merupakan masalah sosial yang masih terus eksis di tengah-tengah masyarakat. Dimana perbuatan berawal dari adanya perselingkuhan yang didasari suka sama suka antara satu sama lain. Hal ini telah menjadi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena akan berujung pada terjadinya perzinahan. Dewasanya saat ini, dalam konteks tatanan nilai norma sosial, perzinaan merupakan perilaku menyimpang yang bersifat anti sosial. Sehingga menimbulkan adanya dampak kerugian besar, baik yang bersifat individu pelaku, keluarga, maupun masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Sehingga dapat terbukti bahwa pelaku secara sah bersalah melakukan tindak pidana perzinahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Sengketa Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia Tansir, Charisse Evania; Lie, Yocelyn Averyll; Djaja, Rafael Christian; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4562

Abstract

Hukum waris merupakan sekumpulan aturan yang berisikan tentang peninggalan harta dari seseorang yang sudah meninggal (disebut pewaris) kepada orang lain yang berhak mewarisi harta benda tersebut (disebut ahli waris).[1] Hukum waris mencakup pengaturan terkait distribusi harta peninggalan yang didasarkan pada surat wasiat yang disusun oleh pewaris di masa hidupnya. Hukum waris sendiri terbagi dalam 3 jenis (hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata yang diatur dalam Kitab Undang Hukum perdata (KUHPer)), dalam hukum waris terdapat 3 unsur utama yang harus terpenuhi, yaitu : pewaris, harta yang diwariskan dan juga ahli waris. Sedangkan sengketa waris merupakan permasalahan yang muncul dikarenakan adanya rasa tidak terima oleh anggota keluarga (ahli waris) terhadap pembagian harta waris yang telah ditetapkan oleh pewaris yang dianggap tidak adil oleh ahli waris atau anggota keluarga tersebut, permasalahan sengketa waris kerap kali dijumpai di hukum waris. Permasalahan sengketa waris dapat terselesaikan di pengadilan agama (dikhususkan untuk umat muslim) atau pengadilan negeri (bagi umat non muslim). Penyelesaian kasus sengketa waris bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti musyawarah secara kekeluargaan, melalui jalur hukum (diselesaikan di pengadilan) dan jalur mediasi. Pada dasarnya, permasalahan sengketa warisan merupakan konflik privat, maka umumnya penyelesaian konfliknya  bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan berlaku.
Penerapan Perlindungan dan Perjanjian Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Tantangan dan Solusi di Era Digital Martinelli, Imelda; Rhemrev, Evellyn Abigael; Hendriko, Klaudine Shyne; Tarigan, Egieta Christy
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4268

Abstract

Penelitian ini membahas peran hukum perdata dalam konteks perlindungan konsumen, sebuah isu yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan konsumen mencakup aspek material dan formal yang esensial untuk memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan transparan dalam transaksi perdagangan. Hukum perdata memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan antara individu dan entitas dalam transaksi, memastikan bahwa hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian konsumen dipenuhi. Fungsi utama hukum perdata dalam hal ini adalah untuk menjamin keadilan, transparansi, dan memberikan jalur hukum bagi konsumen untuk menuntut hak mereka apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian regulasi untuk menanggapi perubahan dinamis dalam teknologi dan pasar, serta peningkatan kewaspadaan dan implementasi hukum yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan konsumen dapat diperkuat dan diterapkan secara lebih efektif di Indonesia.
Masalah Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Borongan Silaban, Epafras; Nababan, Roida
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4920

Abstract

Kelapa sawit memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia salah satu komoditas eksport teratas, dan penyumbang penyedian peluang pekerjaan paling tinggi. Pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang cukup pesat dalam hal peningkatan daya produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang meningkat sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadikannya lahan kelapa sawit sebagai salah satu unggulan dalam kesejahteraan ekonomi. Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan berdasarkan besarnya jasa yang di berikan oleh buruh atau karyawan atas volume pekerjaan dan berapa lama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan juga mengetahui tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit serta salah satu tugas mata kuliah di semester 7 dari fakultas untuk menyelesaikan praktek lapangan kerja. Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian adalah antara lain: Bagaimana mekanisme sistem pengupahan borongan yang diterapkan di perkebunan kelapa sawit, apa saja tantangan yang dihadapi buruh dalam sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit? diharapkan dapat memberikan wawasan bagi buruh tentang kondisi pengupahan mereka, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem yang ada dan dapat membantu buruh untuk menyuarakan harapan dan keluhan mereka, mendorong perubahan yang lebih baik dalam sistem pengupahan. Metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dengan metode kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atas atau gejala yang yang bersifat alami yang sifatanya mendasar dan natural yang di dapat di lapangan. Hak-hak dalam bentuk fasilitas yang diberikan pihak perusahaan sangat kurang, adapun fasilitas yang diberikan hanya pada golongan karyawan tetap yang memiliki jabatan tinggi seperti manajer dan kepala divisi seperti tempat tinggal untuk pekerja yang diluar daerah, listrik, air bersih, beasiswa bagi anak-anak buruh yang kurang mampu, pelayanan kesehatan, Jamsostek, Jaminan Kesehatan, pensiun, peratalatan kerja dan Mekanisme umum sistem pengupahan borongan di perkebunan kelapa sawit: penetapan target atau volume kerja, beban kerja yang berat, pelaksanaan pekerjaan oleh pekerja borongan, pencatatan hasil kerja, pembayaran upah, pengawasan dan evaluasi.
Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi Mulia, Ariel Yuansa
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2400

Abstract

Amicus curiae, atau "teman pengadilan," adalah pihak atau individu yang memberikan pandangan hukum kepada pengadilan tanpa menjadi pihak dalam perkara. Mereka memberikan informasi atau argumen untuk mendukung pengadilan dalam pengambilan keputusan. Peran mereka adalah memberikan pandangan tambahan yang mungkin mempengaruhi hasil akhir perkara.

Page 36 of 44 | Total Record : 431

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025 Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025 Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 Vol 1, No 1 (2024): Januari 2024