cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
ariffiandi03@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
admin@jicnusantara.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Insan Cendikia
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30477824     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Science, Education, Social,
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) adalah jurnal MULTI DISIPLIN ILMU. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dari seluruh bidang ilmu, seperti : keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, manajemen, dan seluruh bidang keilmuan lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,524 Documents
 345   346   347   348   349 
Penerapan Mekanisme Pengembalian Aset dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Analisis Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst Farina Swantoro; Siprianus Edi Harum
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemulihan aset merupakan komponen penting dalam pemberantasan korupsi karena pengenaan hukuman penjara dan denda tidak secara otomatis mengembalikan kerugian keuangan negara. Studi ini menganalisis penerapan hukum oleh Majelis Hakim dalam pemulihan aset hasil korupsi dalam Keputusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. dan mengkaji mekanisme pemulihan aset yang efektif. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Materi hukum terdiri dari undang-undang, putusan pengadilan, literatur hukum, dan instrumen hukum internasional yang relevan, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi. Studi ini menemukan bahwa terdakwa, Robbinathara Kawidhi M., terbukti secara hukum dan meyakinkan telah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.242.000.000,00. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara delapan tahun, denda sebesar Rp 500.000.000,00, dan hukuman tambahan berupa kompensasi yang setara dengan kerugian keuangan negara. Jika kompensasi tidak dibayarkan setelah putusan menjadi mengikat secara hukum, aset terdakwa dapat disita dan dilelang. Meskipun putusan tersebut mencerminkan penerapan pemulihan aset melalui proses pidana, efektivitasnya tetap bergantung pada pelacakan aset, penyitaan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem pemulihan aset yang efektif membutuhkan investigasi keuangan terintegrasi, penyitaan pidana, penyitaan aset tanpa dasar vonis, koordinasi antar lembaga, dan kerja sama internasional sambil tetap menjaga proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia.
Konstruksi Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Penggunaan Dokumen Perjalanan Palsu Untuk Memperoleh Visa Atau Izin Tinggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Analisis Yuridis Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN) Febry Ferdyansyah; Jafar Chan
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk keperluan imigrasi merupakan tindakan kriminal yang mengancam efektivitas pengawasan negara terhadap pergerakan orang asing. Dokumen imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif tetapi juga sebagai bukti hukum identitas, kewarganegaraan, dan legitimasi masuknya seseorang ke suatu negara. Penelitian ini mengkaji konstruksi pembuktian unsur niat dalam penggunaan dokumen perjalanan palsu untuk memperoleh visa atau izin tinggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, dengan analisis Keputusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Materi hukum yang digunakan terdiri dari materi hukum primer berupa peraturan imigrasi, KUHP, dan putusan pengadilan, didukung oleh materi hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara norma hukum, bukti, dan pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian unsur niat dalam tindak pidana penggunaan dokumen perjalanan palsu tidak dapat semata-mata didasarkan pada keberadaan dokumen palsu, tetapi harus dibangun melalui serangkaian fakta objektif yang menunjukkan pengetahuan pelaku atau kecurigaan yang beralasan mengenai kepalsuan dokumen tersebut. Dalam Keputusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PT.BTN, unsur niat dibuktikan melalui beberapa fakta hukum, termasuk status terdakwa sebagai warga negara Iran yang menggunakan paspor Bulgaria, konfirmasi bahwa paspor tersebut palsu, metode perolehan paspor, dan penggunaan berulang dokumen tersebut untuk memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan bukti dalam kasus pidana imigrasi memerlukan analisis komprehensif antara bukti objektif dan unsur subyektif pelaku.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Studi Putusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr Gunawan Dwi Prasetyo; Muhammad Wira utama
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban menderita luka serius merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab pidana pelaku, tetapi juga menyangkut pemenuhan perlindungan hukum bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memainkan peran penting dalam menentukan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan hukuman yang sesuai berdasarkan tingkat kesalahan, konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut, dan tujuan dari pemberian hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka serius pada korban dalam Keputusan Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr dan untuk menganalisis relevansi pertimbangan yudisial tersebut terhadap perlindungan hukum korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 399/Pid.Sus/2023/PN Gpr, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur seseorang, unsur mengoperasikan kendaraan bermotor, unsur kelalaian, terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan akibat berupa korban menderita luka serius. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, kehilangan kendali, memasuki jalur berlawanan, dan bertabrakan dengan kendaraan korban, mengakibatkan korban menderita patah tulang paha kanan dan luka lainnya. Dalam menentukan hukuman, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan meliputi akibat kecelakaan yang menyebabkan luka serius pada korban dan tidak adanya upaya rekonsiliasi atau kompensasi yang diberikan terdakwa kepada korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui kelalaiannya, menyatakan penyesalan, berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 dengan hukuman tambahan 1 bulan penjara. Studi ini menemukan bahwa pertimbangan hakim relevan dengan perlindungan hukum korban karena hakim mempertimbangkan luka yang diderita korban dan tidak adanya upaya rekonsiliasi atau kompensasi dari terdakwa. Namun, perlindungan hukum yang tercermin dalam keputusan tersebut masih lebih dominan dalam bentuk hukuman terhadap pelaku daripada memberikan pemulihan konkret bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yudisial yang lebih komprehensif agar hukuman tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi juga mencerminkan perlindungan dan keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas.
Analisis Yuridis Efektivitas Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr) Henggra Wahyu Saputra; Nursyamsudin Nursyamsudin
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukuman penjara seumur hidup merupakan salah satu sanksi pidana terberat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penerapannya terhadap pelaku tindak pidana narkotika bertujuan untuk menghukum pelaku, mencegah kejahatan serupa, dan melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan narkotika ilegal. Namun, hukuman penjara seumur hidup menimbulkan isu hukum dan filosofis karena durasinya yang tidak terbatas dapat bertentangan dengan orientasi rehabilitatif dan reintegratif dari sistem pemasyarakatan. Studi ini meneliti implementasi hukuman penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana Indonesia dan menganalisis efektivitasnya dalam Keputusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Utr. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, kasus, konseptual, dan analitis. Studi ini menemukan bahwa Hadi Mohseni bin Reza terbukti secara hukum dan meyakinkan telah menerima atau bertindak sebagai perantara secara tidak sah dalam distribusi 4.390 gram metamfetamin, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup setelah mempertimbangkan jumlah narkotika, keterlibatan terdakwa, dan ancaman yang ditimbulkan oleh perdagangan narkotika. Hukuman tersebut memenuhi tujuan retributif, preventif, dan protektif dengan mengeluarkan pelaku dari masyarakat. Namun demikian, efektivitasnya dalam mencapai rehabilitasi dan reintegrasi sosial tetap bermasalah karena hukuman tanpa batas waktu membatasi peluang realistis pelaku untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, hukuman penjara seumur hidup harus dijatuhkan secara khusus, didukung oleh penalaran yudisial yang komprehensif, evaluasi berkala, dan mekanisme terukur untuk konversi hukuman berdasarkan perilaku pelaku dan kemajuan rehabilitasi.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Merek Sebagai Delik Aduan dalam Perspektif Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg) Miadi Setiawan; Endang Suprapti
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan merek dagang sangat penting untuk menjaga hak eksklusif pemilik merek dagang, memastikan persaingan usaha yang adil, dan melindungi konsumen dari barang palsu. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 100 sampai 102 merupakan tindak pidana berbasis pengaduan. Akibatnya, proses pidana hanya dapat dimulai setelah pengaduan diajukan oleh pihak yang dirugikan. Studi ini meneliti pengaturan pelanggaran merek dagang sebagai tindak pidana berbasis pengaduan dan menganalisis penegakannya dari perspektif keadilan dalam Keputusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN.Smg. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Studi ini menemukan bahwa Djiwa Kusuma Agung terbukti secara hukum dan meyakinkan telah menggunakan merek dagang yang secara substansial mirip dengan merek dagang terdaftar pihak lain untuk barang serupa secara tidak sah. Terdakwa memproduksi dan mendistribusikan pelumas palsu menggunakan merek dagang AHM MPX1 dan AHM MPX2. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara sepuluh bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 kepada terdakwa. Namun, hukuman penjara tersebut ditangguhkan secara bersyarat dengan masa percobaan selama satu tahun. Meskipun putusan tersebut memenuhi persyaratan hukum formal, sanksi tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keadilan substantif karena adanya produksi terorganisir, skala komersial yang cukup besar, kerugian yang diderita oleh pemilik merek dagang, dan potensi kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, penegakan hukum merek dagang harus menyeimbangkan kepentingan pribadi pemilik merek dagang dengan perlindungan konsumen, persaingan yang adil, kepastian hukum, dan hukuman yang proporsional.
Analisis Yuridis Konstruksi Permufakatan Jahat dan Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur) Nur Cholis Afandi; Sufiarina Sufiarina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional, ketertiban umum, dan hak asasi manusia. Pengembangan kebijakan pencegahan terorisme di Indonesia telah mendorong penegak hukum untuk mengadopsi pendekatan preventif dengan mengkriminalisasi tidak hanya tindakan terorisme yang telah selesai tetapi juga tahapan persiapannya, termasuk konspirasi, percobaan, dan bantuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Terorisme. Namun, penerapan ketentuan konspirasi menimbulkan masalah hukum, khususnya mengenai batasan antara niat, persiapan, dan tindakan kriminal yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum konspirasi dalam kejahatan terorisme dan untuk meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan pidana dari perspektif hak asasi manusia dalam Keputusan Nomor 820/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menyusun unsur konspirasi berdasarkan serangkaian fakta hukum, termasuk keterlibatan terdakwa dalam studi keagamaan yang berisi dukungan terhadap ISIS, kegiatan baiat, pelatihan idad, latihan menembak, dan interaksi dengan individu lain yang memiliki tujuan serupa. Para hakim menghubungkan fakta-fakta ini dengan unsur-unsur konspirasi terorisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Meskipun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, penerapan ketentuan konspirasi memerlukan interpretasi yang cermat untuk memastikan bahwa kriminalisasi tidak melampaui batas prinsip-prinsip hukum pidana. Penegakan hukum terorisme harus menjaga keseimbangan antara melindungi keamanan publik dan menjamin hak-hak dasar terdakwa, termasuk prinsip-prinsip pengadilan yang adil, proses hukum yang semestinya, dan kepastian hukum.
Analisis Yuridis Kedudukan dan Penerapan Alat Bukti Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerasan Yang Melibatkan Publik Figur Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel) Ratna Wati; Sufiarina Sufiarina
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah secara signifikan mengubah sistem peradilan pidana, khususnya dalam kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana. Tindak pidana modern semakin meninggalkan jejak digital berupa komunikasi elektronik, dokumen elektronik, catatan transaksi, rekaman audio, video, dan bentuk informasi digital lainnya. Kondisi ini mengharuskan sistem peradilan pidana untuk mengadaptasi mekanisme pembuktiannya guna memastikan bahwa bukti digital dapat dikenali, diperiksa, dan dinilai dengan benar dalam kerangka hukum acara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi hukum bukti digital dalam sistem bukti pidana Indonesia berdasarkan KUHP (KUHP Indonesia), untuk meneliti implementasi bukti digital dalam pembuktian tindak pidana pemerasan sebagaimana tercermin dalam Keputusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, dan untuk menganalisis implikasi yuridis kasus yang melibatkan tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan objektivitas penilaian bukti dan penerapan prinsip praduga tidak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, materi hukum sekunder yang terdiri dari literatur hukum dan studi akademis sebelumnya, dan materi hukum tersier sebagai referensi pendukung. Materi hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukti digital memiliki posisi penting dalam proses pidana karena informasi elektronik, dokumen elektronik, dan bentuk cetaknya telah diakui sebagai bukti hukum yang sah berdasarkan peraturan informasi elektronik Indonesia. Namun, nilai pembuktian bukti digital tidak mutlak, karena harus memenuhi persyaratan terkait keaslian, integritas, legalitas perolehan, keandalan, dan korelasinya dengan bukti sah lainnya berdasarkan sistem bukti hukum negatif yang diadopsi oleh hukum acara pidana Indonesia. Dalam Keputusan Nomor 362/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel, bukti digital seperti percakapan elektronik, tangkapan layar, catatan transaksi, hasil pemeriksaan forensik digital, dan perangkat elektronik memainkan peran penting dalam membuktikan unsur-unsur pemerasan. Selain itu, keterlibatan tokoh publik tidak menciptakan standar pembuktian yang berbeda, tetapi menghadirkan tantangan tambahan dalam menjaga penilaian yudisial yang objektif karena perhatian publik dan paparan media. Oleh karena itu, proses pidana harus terus menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum, evaluasi bukti yang objektif, dan prinsip praduga tidak bersalah.
Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Gangguan Jiwa di Puskesmas Kota Bukittinggi Tahun 2025 Mutiara Sakila; Engla Rati Pratama; Wisnatul Izzati
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan serius dengan prevalensi yang terus meningkat dan angka putus obat melebihi 47%. Penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan cross-sectional ini bertujuan mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa di wilayah kerja Puskesmas Kota Bukittinggi tahun 2025. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling terhadap 73 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dukungan keluarga dan instrument MMAS-8 untuk mengukur kepatuhan minum obat. Hasil penelitian univariat menunjukkan mayoritas responden memiliki dukungan keluarga cukup (79,5%) dan kepatuhan minum obat kategori sedang (49,3%). Uji statistic Spearman Rank membuktikan adanya hubungan signifikan yang bermakna antara kedua variabel (p = 0, 000; r – 0,44). Arah hubungan bernilai positif dengan kekuatan sedang, mengindikasikan bahwa semakin baik dukungan keluarga yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pasien dalam meminum obat. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada pasien gangguan jiwa. Tenaga kesehatan disarankan meningkatkan edukasi bagi keluarga, sedangkan keluarga diharapkan lebih aktif memberikan perhatian, motivasi, dan pengawasan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain atau memperluas lokasi penelitian.
Exploring Student’s English Learning Experience by Using Quizwhizzer in English Class at Muhammadiyah Muara Bungo University Tesa Febri Dwi Utami; Levandra Balti; Renda Lestari
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advancements in digital technology have transformed the way people learn English. The use of technology-based learning media can provide a more engaging and interactive learning experience for students. However, students' experiences in learning English through digital platforms that integrate game elements warrant further investigation, particularly within higher education settings. QuizWhizzer is a digital learning platform that combines instructional content with game elements, visuals, text, audio, and interactive activities. Accordingly, this study aims to investigate students' experiences learning English using QuizWhizzer in English classes at Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. This study employs a qualitative approach using a case study design. The research subjects consisted of four students at Universitas Muhammadiyah Muara Bungo who had participated in English lessons utilizing QuizWhizzer. The researcher served as the primary instrument, and data were collected through semi-structured interviews. The interview data were manually transcribed and analyzed through a process involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that students perceived the learning experience as more helpful and interactive due to the use of QuizWhizzer. Visual features played a role in helping students comprehend the lessons and provided guidance for answering questions. The combination of text and images helped students connect information and improve their understanding. Furthermore, multimedia elements such as audio facilitated the English learning process, while game-like features stimulated interaction and helped students maintain focus throughout the learning activities. Based on the research conducted, it can be concluded that the use of QuizWhizzer provides a more engaging and beneficial English learning experience for students. Students not only use QuizWhizzer to answer questions but also utilize its various features to aid in understanding English content. The integration of visual elements, text, multimedia, and game-like aspects enhances the students' learning experience in the English classroom. Therefore, QuizWhizzer serves as a digital learning tool that supports Technology-Enhanced Language Learning (TELL) through the application of integrated and interactive technology within the educational process
Penerapan Tindakan Keperawatan Teknik Napas Dalam 678 Untuk Mengatasi Pola Napas Tidak Efektif di Ruangan Jasmin RSUD Arifin Achmad Kota Pekanbaru Renggi Pranoto; Angga Arfina; Sri Yanti; Cindy Febriyeni
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pola napas tidak efektif merupakan kondisi ketika inspirasi dan/atau ekspirasi tidak mampu memberikan ventilasi yang adekuat sehingga dapat menimbulkan keluhan sesak napas, frekuensi napas meningkat, dan ketidaknyamanan pada pasien. Salah satu tindakan keperawatan nonfarmakologis yang dapat dilakukan untuk membantu mengatasi pola napas tidak efektif adalah teknik napas dalam 678. Tujuan untuk mengetahui penerapan tindakan keperawatan teknik nafas dalam 678 untuk mengatasi pola napas tidak efektif di Ruangan Jasmin RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Studi kasus ini dilakukan pada satu pasien (Tn. S 63 tahun) dengan diagnosis medis kanker paru kiri. Pelaksanaan intervensi diawali dengan membina hubungan saling percaya kepada pasien, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan tindakan, serta memperoleh persetujuan pasien untuk mengikuti latihan pernapasan 678 selama 4 hari. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa pasien mengalami gangguan pada sistem respirasi yang ditandai dengan keluhan sesak napas terutama saat melakukan aktivitas, batuk berdahak yang disertai darah (hemoptisis), nyeri dada kiri, serta penurunan toleransi aktivitas. Kesimpulan: Penerapan Tindakan Keperawatan Teknik Napas Dalam 678 Untuk Mengatasi Pola Napas Tidak Efektif Di Ruangan Jasmin RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau direkomendasikan sebagai terapi yang mudah dilakukan dan berbasis bukti ilmiah.

Page 347 of 353 | Total Record : 3524

 345   346   347   348   349 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 10 (2026): OKTOBER 2026 Vol. 3 No. 08 (2026): AGUSTUS 2026 Vol. 3 No. 06 (2026): JUNI 2026 Vol. 3 No. 05 (2026): MEI 2026 Vol. 3 No. 04 (2026): April 2026 Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026 Vol. 3 No. 7 (2026): JULI 2026 Vol. 3 No. 3 (2026): MARET 2026 Vol. 3 No. 2 (2026): Februari 2026 Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026 Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025 Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025 Vol. 2 No. 10 (2025): OKTOBER 2025 Vol. 2 No. 9 (2025): September 2025 Vol. 2 No. 8 (2025): AGUSTUS 2025 Vol. 2 No. 7 (2025): JULI 2025 Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025 Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): APRIL 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): MARET 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): Februari 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024 Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 8 (2024): Oktober 2024 Vol. 1 No. 7 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 6 (2024): Agustus 2024 Vol. 1 No. 5 (2024): JULI 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): JUNI 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): Mei 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): Maret 2024 More Issue