cover
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
ariffiandi03@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
admin@jicnusantara.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Insan Cendikia
ISSN : -     EISSN : 30477824     DOI : -
Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) adalah jurnal MULTI DISIPLIN ILMU. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dari seluruh bidang ilmu, seperti : keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, manajemen, dan seluruh bidang keilmuan lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,524 Documents
Hubungan Tingkat Stres Dengan Kejadian Gastritis di Wilayah Kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi Tahun 2025 Meisya Nabila; Silvia Intan Suri; Siska Damaiyanti
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gastritis merupakan salah satu penyakit pada sistem pencernaan dengan prevalensi tinggi di Indonesia dan sering berhubungan dengan faktor stres. Stres yang berkepanjangan dapat memicu peningkatan sekresi asam lambung dan menurunkan aliran darah ke mukosa lambung, sehingga menyebabkan peradangan yang dikenal sebagai gastritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan kejadian gastritis di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukittinggi tahun 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pasien gastritis yang berobat di Puskesmas Tigo Baleh sebanyak 104 orang, dengan sampel ditentukan menggunakan teknik purposional sampling sehingga sampel menjadi 83 orang. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas, mencakup variabel tingkat stres dan kejadian gastritis. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden berada pada kategori stres sedang–tinggi, dan sebagian besar responden yang mengalami gastritis memiliki tingkat stres lebih tinggi dibandingkan dengan responden tanpa gastritis. Uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara tingkat stres dengan kejadian gastritis (p 0,001< 0,05) yaitu hubungan nya sedang. Temuan ini mengindikasikan bahwa stres merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap kejadian gastritis di wilayah kerja Puskesmas Tigo Baleh. Disarankan agar tenaga kesehatan meningkatkan upaya promotif dan preventif melalui edukasi manajemen stres serta pola hidup sehat guna menekan angka kejadian gastritis di masyarakat.
PEMANFAATAN DAUN PANDAN DAN JERUK NIPIS SEBAGAI BAHAN DASAR SABUN CUCI PIRING ALAMI MELALUI KEGIATAN EDUKASI DAN PELATIHAN DI DESA SUMBERJOSARI Awalinda Postry Antaryksha; Sania Oktaverina; Marcella Beata Korintian; Gabriel Gihon Baptista; Febryani Birana; Diva Asti Putri Listiyuni; David Vincent Parulian Sinaga; Astri Septiana; Alissa Salwadewi; Akmaludin Prambudi Gunawan; Bambang Suhardi; Moh Sayful Zuhri
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan sabun cuci piring sebagai salah satu kebutuhan rumah tangga dilakukan secara rutin untuk membersihkan peralatan makan dan memasak dari sisa makanan, minyak, dan kotoran. Tingginya kebutuhan terhadap produk pembersih mendorong perlunya pemanfaatan bahan alami yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu PKK Desa Sumberjosari dalam memanfaatkan daun pandan dan jeruk nipis sebagai bahan dasar pembuatan sabun cuci piring alami. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, penyampaian materi, demonstrasi, praktik langsung, pendampingan, serta diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan penjelasan mengenai potensi daun pandan dan jeruk nipis, fungsi bahan yang digunakan, serta tahapan pembuatan sabun cuci piring. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan mampu memahami tahapan pembuatan sabun melalui praktik secara langsung. Kegiatan ini memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan bahan alami tersebut juga berpotensi dikembangkan menjadi produk rumah tangga yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Andi Mohammad Fatra; Tardip Panggabean
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan serius terhadap kehidupan, karena melibatkan perampasan hak hidup seseorang. Dalam sistem peradilan pidana, hakim memiliki wewenang yang signifikan untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terbukti dan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan berencana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, serta untuk meneliti perbedaan penalaran hukum di berbagai putusan yang dibuat di tingkat pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Materi hukum yang digunakan meliputi sumber primer (perundang-undangan dan putusan pengadilan), sumber sekunder (buku dan jurnal hukum), dan sumber tersier (materi pendukung). Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dalam Keputusan Nomor 813 K/Pid/2023, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan atas pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Mahkamah Agung mempertimbangkan pemenuhan unsur perencanaan, bukti yang diajukan, dan aspek hukuman ketika menentukan hukuman yang tepat. Keputusan kasasi ini juga mencerminkan koreksi atas putusan pengadilan tingkat bawah melalui modifikasi hukuman yang dijatuhkan.
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Apriyato Apriyato; Nursyamsudin Nursyamsudin
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus diteliti dari perspektif proporsionalitas hukuman dan perlindungan kepentingan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng dan untuk menilai kesesuaian hukuman yang dijatuhkan dari perspektif keadilan, khususnya keadilan yang berorientasi pada korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi KUHP, KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Nomor 771/Pid.B/2024/PN.Tng. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menemukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perusakan harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) nomor 3 KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan hukuman penjara dua tahun. Pertimbangan hakim meliputi pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, bukti yang diajukan, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Meskipun keputusan tersebut memenuhi aspek kepastian hukum dan konsisten dengan tuntutan jaksa penuntut umum, penilaian keadilan tidak boleh dibatasi hanya pada kesesuaian formal tersebut. Kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,00, kekerasan yang dilakukan terhadap korban, luka yang diderita, dan kerusakan harta benda harus mendapat pertimbangan yang memadai dalam menentukan hukuman. Oleh karena itu, penalaran yudisial dalam keputusan tersebut harus lebih jelas menunjukkan keseimbangan antara rehabilitasi pelaku, perlindungan publik, dan pemulihan kepentingan korban untuk mencapai keadilan substantif.  
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Korban Budi Kristanto; Siprianus Edi Harum
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat menimbulkan tanggung jawab pidana apabila terjadi akibat kelalaian pengemudi. Penentuan tanggung jawab tersebut harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur kesalahan, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibatnya, kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban, dan tidak adanya alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk kelalaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, KUHP, KUHP, dan Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kelalaian saat mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi di jalan menurun, menyalip dari sisi kiri tanpa memperhatikan jarak aman, dan gagal mengerem atau membunyikan klakson sebelum bertabrakan dengan kendaraan di depannya. Perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dua korban, luka berat pada empat korban, dan luka ringan pada satu korban. Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4), ayat (3), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00. Putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum karena didasarkan pada ketentuan pidana yang jelas, fakta yang terungkap selama persidangan, bukti yang sah, dan unsur-unsur kelalaian yang terbukti.
PENINGKATAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN PANCASILA MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LEARNING (PJBL) DI KELAS III SDN 115/II BEDARO Melina Rahmatul Jannah; Abdulah Abdulah; Iri Hamzah
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Tindakan Kelas pada peserta didik kelas III SDN 115/II Bedaro yang dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Hal tersebut terlihat dari hasil observasi awal dan nilai harian peserta didik, di mana hanya 35,70% peserta didik yang mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar peserta didik masih tergolong rendah. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar peserta didik, salah satunya melalui penerapan model Project Based Learning (PJBL). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar peserta didik melalui penerapan model Project Based Learning pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, dan setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas III SDN 115/II Bedaro yang berjumlah 24 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Data kualitatif diperoleh melalui lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. Sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui hasil tes peserta didik pada setiap siklus untuk mengetahui peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model Project Based Learning. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Project Based Learning (PJBL) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas III SDN 115/II Bedaro pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Peningkatan tersebut terlihat dari persentase ketuntasan hasil belajar peserta didik yang mengalami peningkatan dari kondisi pratindakan sebesar 35,70%, meningkat menjadi 40% pada siklus I, dan meningkat secara signifikan menjadi 90% pada siklus II. Dengan demikian, terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar sebesar 50% dari siklus I ke siklus II. Penerapan model Project Based Learning (PJBL) juga membuat peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, mampu bekerja sama dalam kelompok, bertanggung jawab terhadap tugas proyek, serta lebih mudah memahami materi melalui kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim Darmawansa Darmawansa; Endang Suprapti
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang berdampak luas pada keamanan nasional, masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap terorisme memerlukan regulasi hukum yang jelas dan implementasi yang tepat oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terhadap kejahatan terorisme dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, termasuk undang-undang dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, termasuk buku hukum, jurnal, dan pendapat ahli hukum; dan bahan hukum tersier sebagai referensi pendukung. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum, teori hukum pidana, dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan terorisme di Indonesia telah ditetapkan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme. Dalam kasus Putusan Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, penegakan hukum dilakukan melalui penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa yang terbukti terlibat dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum, bukti, dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi keamanan nasional.
Implementasi Hukum Pertambangan dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin: Analisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi Dhea Fitri Anggraeni; Syafrida Syafrida
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penambangan tanpa izin mengancam kendali negara atas sumber daya mineral, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Meskipun hukum pertambangan Indonesia memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, putusan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada hukuman maksimum yang ditetapkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukuman pidana yang berlaku untuk penambangan tanpa izin dan pertimbangan yudisial dalam Keputusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, konseptual, dan analitis. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, KUHP Indonesia, dan Keputusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. Studi ini menemukan bahwa para terdakwa dengan sengaja dan bersama-sama melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang diperlukan di kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 55 ayat (1) poin 1 KUHP. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa berupa penjara lima bulan dan denda sebesar Rp5.000.000, ditambah dengan hukuman kurungan satu bulan. Meskipun putusan tersebut secara formal menerapkan ketentuan undang-undang yang relevan, hukuman tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai proporsionalitas dan efek jera karena tidak cukup mencerminkan sifat kesengajaan perbuatan tersebut, skala komersial operasi pertambangan, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ilegal tersebut.
PENINGKATAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MENGGUNAKAN  MODEL EXAMPLE NON EXAMPLE BERBANTU MEDIA GAMBAR DI KELAS III SDIT ANDALUSIA Elvia Pebriyanti; Apdoludin Apdoludin; Puput Wahyu Hidayat
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya proses dan hasil belajar Matematika siswa kelas III SDIT Andalusia. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, proses pembelajaran masih berpusat pada guru serta penggunaan model dan media pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga siswa kurang aktif dan kurang memahami materi yang diajarkan. Dampaknya, hasil belajar siswa masih rendah dan belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) yang telah ditetapkan. Dari 24 siswa, hanya 9 siswa (37,5%) yang mencapai ketuntasan, sedangkan 15 siswa (62,5%) belum tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil belajar Matematika siswa kelas III SDIT Andalusia melalui penerapan model Example Non Example berbantu media gambar. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas III SDIT Andalusia yang berjumlah 24 orang pada semester genap tahun pelajaran 2025/2026. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar observasi aktivitas guru, lembar observasi aktivitas siswa, dan tes hasil belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Example Non Example berbantu media gambar dapat meningkatkan proses dan hasil belajar Matematika siswa kelas III SDIT Andalusia. Hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh persentase ketuntasan belajar. Pada kondisi awal, ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 37,5%, kemudian meningkat menjadi 54,16% pada Siklus I dengan 13 siswa tuntas dan 11 siswa belum tuntas. Pada Siklus II, ketuntasan belajar meningkat menjadi 91,66% dengan 22 siswa tuntas dan 2 siswa belum tuntas. Dengan demikian, penerapan model Example Non Example berbantu media gambar terbukti dapat meningkatkan proses dan hasil belajar Matematika siswa kelas III SDIT Andalusia.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Paham Radikalisme Melalui Media Sosial Facebook dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Eryx kurnia agussetiawan; Tardip Panggabean
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 9 (2026): SEPTEMBER 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang meluas telah memengaruhi pola penyebaran radikalisme, yang kini dapat dilakukan lebih mudah melalui platform digital. Facebook sebagai salah satu platform media sosial yang banyak digunakan memberikan peluang bagi individu atau kelompok untuk menyebarkan tulisan, gambar, dan materi propaganda yang berkaitan dengan ideologi radikal dan terorisme. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi penegak hukum karena penyebaran konten ideologis melalui media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari tindakan kriminal konvensional. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan ideologi radikal melalui Facebook berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindakan Kriminal Terorisme, serta untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Keputusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim dan Keputusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Materi hukum terdiri dari materi hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, materi hukum sekunder termasuk doktrin hukum, buku, dan jurnal, serta materi hukum tersier sebagai referensi pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran ideologi radikal melalui Facebook dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jika perbuatan tersebut memenuhi unsur mengajak, mendukung, menyebarkan, atau menyebarluaskan informasi yang bertujuan untuk mendorong individu atau kelompok untuk melakukan tindakan terorisme. Dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, terdakwa terbukti telah menggunakan akun Facebook dan grup Telegram untuk menyebarkan materi terkait Daulah Islamiyah/ISIS dengan tujuan mendorong dukungan terhadap organisasi tersebut. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Tim, terdakwa terbukti telah menyebarluaskan pernyataan, tulisan, dan materi visual yang dimaksudkan untuk memprovokasi individu atau kelompok untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat berujung pada terorisme. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur pidana, bukti yang disajikan selama persidangan, dan hubungan antara tindakan terdakwa dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penegakan hukum pidana terhadap penyebaran ideologi radikal melalui media sosial tidak hanya memerlukan penerapan ketentuan hukum tetapi juga pendekatan efektif yang melibatkan lembaga penegak hukum, substansi hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.