Jurnal Intelek Insan Cendikia
Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC) adalah jurnal MULTI DISIPLIN ILMU. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dari seluruh bidang ilmu, seperti : keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, manajemen, dan seluruh bidang keilmuan lainnya.
Articles
2,975 Documents
<![CDATA[Analisis Kedudukan Janda Setelah Meninggalnya Suami Dalam Hal Penerimaan Warisan Menurut Hukum Adat Batak Toba Di Tarutung ]]>
<![CDATA[Shela Violetta Hutauruk]]>;
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa]]>;
<![CDATA[Idha Aprilyana Sembiring]]>;
<![CDATA[Maria Kaban]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat Batak merupakan salah satu masyarakat yang mendasarkan garis keturunan melalui faktor genealogis, tentu saja hal ini membawa pengaruh terhadap adat yang ada didalam masyarakat tersebut. permasalahan yang dapat ditemukan di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit yaitu terdapat seorang janda yang tidak menerima sebagaimana ketentuan yang didapatkan seorang janda setelah meninggal suaminya dalam pembagian harta kekayaan yang didapatkannya serta adapula seorang janda yang melakukan ganti tikar, hal tersebut dilakukan agar warisan yang didapatkan oleh seorang janda tetap menjadi turun temurun dalam keluarga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Penelitian yuridis dilakukan dengan studi lapangan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan alat wawancara dan dokumentasi. Analisi data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pertama, kedudukan seorang janda karena kematian suaminya yang terdapat di Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit baik yang memiliki keturunan ataupun tidak memiliki keturunan yang memutuskan untuk tetap tinggal di kediaman suaminya akan diperlakukan sama layaknya seorang ibu atau seorang wanita yang pernah menikah dengan marga tersebut. Kedua, Hukum waris adat yang terjadi di Tarutung sangat memegang erat sistem patrilinealnya sehingga keturunan laki-laki merupakan pewaris yang sah dari generasi keluarga suaminya tersebut yang mendapatkan warisan tidak hanya dari orangtua suami tetapi dari ayahnya juga, sedangkan Perempuan merupakan ahli waris dari ayahnya dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari ayahnya. Seorang janda dalam hal ini bukan merupakan pewaris dari harta yang didapatkan dari orangtua suaminya tetapi janda tersebut diberikan hak untuk mengelola warisan yang telah diberikan kepada keturunannya untuk menghidupi mereka. Ketiga, Penyelesaian sengketa yang apabila terjadi di Tarutung yaitu terutama Desa Hutauruk dan Desa Simanungkalit dalam hal pembagian warisan ialah dapat dilakukan secara Non Litigasi dan secara Litigasi. Penyelesaian sengketa Non Litigasi ialah dengan cara marhata atau musyawarah antar keluarga sedangkan Penyelesaian sengketa secara Litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan hukum melalui Pengadilan.]]>
<![CDATA[PERAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN BELAJAR SISWA ]]>
<![CDATA[Muhammad Arifin Ilham]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembentukan karakter merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh guru kepada siswanya, karakter menjadi bekal berharga bagi para peserta didik untuk menjalani kehidupan di masa depan mereka, dan juga telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan siswa. Salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter adalah kepercayaan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan karakter dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi khusus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah siswa serta pengamatan terhadap proses pendidikan karakter di sebuah sekolah menengah pertama. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan karakter memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Pendidikan karakter membantu siswa mengembangkan nilai-nilai seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, empati, dan integritas. Dalam kesimpulannya, pendidikan karakter memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Dengan memahami nilai-nilai dan moral yang baik. Oleh karna itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan untuk menciptakan generasi muda yang lebih percaya diri dan berintegritas.]]>
<![CDATA[Analisa Penerapan Konsinyasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Maulidin Afdhal]]>;
<![CDATA[Muhammad Yamin Lubis]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Suria Ningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, bagaimana prosedur pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan konsinyasi ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya konsinyasi dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh karena masyarakat atau pihak yang berhak menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan oleh KJPP, terjadinya konsinyasi juga karena banyak tanah milik masyarakat yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol bersengketa di Pengadilan, dan alasan konsinyasi lainnya karena pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya. Kemudian prosedur pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian dalam pelaksanaan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh terjadi ketika pihak yang berhak menolak nilai ganti rugi namun tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, sengketa tanah, dan tidak diketahui keberadaannya, maka oleh Pelaksana Pengadaan Tanah Kanwil BPN Aceh melalui Pejabat Pembuat Komitmen Kementrian PUPR mengkonsinyasikan tanah pihak yang berhak ke Pengadilan Negeri. Selanjutnya faktor penghambat dalam pelaksanaan konsinyasi ganti kerugian untuk pembangunan jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh, terhadap tanah yang bersengketa pihak yang berhak hanya menyanggah secara lisan sehingga tidak adanya bukti tertulis menyebabkan perkara konsinyasi tidak bisa didaftar di Pengadilan Negeri, faktor penghambat lainnya pada masa itu terdapat kekosongan hukum karena belum adanya pengaturan yang jelas seperti yang diatur dalam Pasal 114 angka. 6 huruf D Peraturan Menteri ART/KBPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.]]>
<![CDATA[ANALISIS NORMATIF HUKUM PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM AMERIKA, INGGRIS, DAN RUSIA ]]>
<![CDATA[Ester Vania Silalahi]]>;
<![CDATA[Hudi Yusuf]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dengan perempuan. Apabila di tinjau dari segi hukum, jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dengan perempuan yang tujuannya untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah dan warohma serta saling menyantuni antara keduanya secara lahir maupun batin. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal. Menurut Soetojo Prawirihamidjojo, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan relegius. Sedangkan menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki2 dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Kaelany H.D, perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariah. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Di setiap negara pastinya memiliki sistem hukum perkawinan yang berbeda- beda, seperti pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik, karena adanya beraneka ragam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. maka izinkan kami melakukan analisis normatif terhadap perkawinan dalam sistem hukum Rusia dengan Indonesia, karena diantara keduanya terdapat perbedaan yang dapat menambah wawasan bagi semua.]]>
<![CDATA[Perbandingan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dengan Notaris Dalam Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme ]]>
<![CDATA[M. Rizki Harahap]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Suprayitno Suprayitno]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Profesi seorang Notaris dan PPAT rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya yang merupakan hasil dari tindak pidana. Meminimalisir kegiatan tersebut, Notaris dan PPAT ditunjuk menjadi salah satu pihak pelapor yang diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Permasalahan yang muncul adalah mengapa prinsip mengenali pengguna jasa Notaris dan PPAT penting diterapkan di Indonesia? Bagaimana ruang lingkup kewajiban PPAT dan Notaris dalam melaksanakan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme? Bagaimana perbandingan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Notaris dalam perspektif pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian berupa deskriptif analitis. Sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan dan teknik wawancara, dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan kuesioner. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip mengenali pengguna jasa penting diterapkan di Indonesia, karena didasarkan atas rekomendasi FATF yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang akan bermanfaat untuk Indonesia dalam hal peningkatan kepercayaan pelaku usaha dan investor dalam meningkatkan aktivitas bisnisnya, sehingga dana investasi akan mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ruang lingkup dalam melaksanakan PMPJ sekurang-kurangnya harus memuat identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan melakukan pemantauan transaksi pengguna jasa. Pada praktiknya, penerapan PMPJ yang dilakukan oleh PPAT tidak sedetail yang dterapkan oleh Notaris.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN KEANGGOTAAN KEPEMILIKAN ARAMADA TRUK DENGAN CV SUKSES KENCANA EXPRESSS ]]>
<![CDATA[Alberto Sitanggang]]>;
<![CDATA[Hasim Purba]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Sutiarnoto Sutiarnoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perusahaan angkutan umum memiliki tanggungjawab atas segala kerugian akibat awak kendaraan, begitu juga apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “Perusahaan Angkutan Umum bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data sebagai dasar kajian penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan (library research) dengan menganalisa data kualitatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat sah dan berlaku bagi para pihak, meskipun syarat subyektif tidak terpenuhi sebagaimana yang diketahui apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian yang telah dibuat tetap berlaku sepanjang para pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri. Adapun akibat hukum apabila terjadi kerugian oleh CV Tuntutan ganti rugi diajukan oleh kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi ke pengadilan jika pelanggaran konntraktul oleh debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang mengakibatnya berkurangnya secara signifikan dan tidak wajar harta kekayaan kreditor atau pihak yang mempunyai keuntungan meskipun sedikit, maka sepatutunya kreditor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak ke pengadilan. Tanggung jawab CV. Sukses Kencana Express terhadap anggota baru adalah mana dikatakan dalam Pasal kelima anggota baru bertanggung jawab atas pengoperasian kendaraan bermotor tersebut. Dengan segala resiko baik laba/rugi, hutang/piutang serta kewajiban atas pengoperasian kendaraan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua (yang mana disebut anggota baru) dan membebaskan pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak kedua dari pihak manapun.]]>
<![CDATA[Pelatihan Berbicara Berbantuan Teknologi untuk Meningkatkan Keterampilan Pengucapan dan Berbicara Bahasa Inggris di SMPN 2 Bantan ]]>
<![CDATA[Masrul, Masrul]]>;
<![CDATA[Sisca Ningsih]]>;
<![CDATA[Sri Andayani]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengucapan dan berbicara bahasa Inggris siswa kelas VIII di SMPN 2 Bantan melalui pelatihan berbicara berbantuan teknologi. Kegiatan ini diikuti oleh 60 siswa dan 2 guru bahasa Inggris dengan metode pelatihan yang meliputi sosialisasi, pelatihan penggunaan aplikasi text-to-speech, perekam suara, dan platform pembelajaran interaktif. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kemampuan berbicara siswa, dengan kenaikan rata-rata 12,8 poin. Selain itu, sebagian besar siswa melaporkan peningkatan kepercayaan diri dan motivasi untuk belajar bahasa Inggris. Para guru juga berkomitmen untuk melanjutkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari. Berdasarkan hasil evaluasi, program ini efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa dan memberikan alternatif metode pembelajaran yang menarik bagi guru dan siswa. Program ini menunjukkan potensi integrasi teknologi sebagai pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan dalam pembelajaran bahasa]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS IJBARI DALAM PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan) ]]>
<![CDATA[Prayogi Prayogi]]>;
<![CDATA[Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib]]>;
<![CDATA[Mhd Yadi Harahap]]>;
<![CDATA[Utary Maharany Barus]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembagian harta warisan baru dapat dilakukan setelah pewaris dinyatakan meninggal. Salah satu asas yang mendasar dari pembagian harta warisan menurut hukum Islam adalah asas ijbari. Asas ijbari mengandung arti paksaan dalam hal ini wajib dilakukan pembagian harta warisan diluar kehendak sendiri dalam hal hukum waris, yaitu peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris secara otomatis tanpa adanya tindakan hukum baru. Perumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan. Bagaimana penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris di mana sumber datanya diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan koesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal 187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas ijbari tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas ijbari dalam pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan tidak dilakukan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan. Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan al-mashlahah dharuriyah yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas ijbari di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan yaitu pertama, memiliki potensi berkurangnya nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya diperoleh ahli waris dan kedua, memiliki potensi timbulnya pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk membagi harta warisan]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEVELOPER PERUMAHAN TERHADAP KONSUMEN DALAM MENGGANTI KERUGIAN KERUSAKAN RUMAH AKIBAT TERJADI GEMPA (Analisis Putusan Nomor 870 k/Pdt.Sus/BPSK/2019 Tanggal 15 Oktober 2019) ]]>
<![CDATA[Ahmad Zailani]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[Dedi Harianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu kasus penuntutan ganti kerugian terhadap developer perumahan yang dilakukan konsumen atas kerusakan rumah yakni kerusakan akibat terjadinya gempa pernah yang terjadi pada kasus di Kota Mataram. Kasus ini dimulai dari penyelesaian kasus berdasarkan cara arbitrase oleh BPSK Kota Mataram, akan tetapi tidak menemukan hasil yang memuaskan bagi konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pengaturan pemberian penggantian kerugian terkait pembelian rumah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya gempa menurut hukum positif di Indonesia; Bagaimana kriteria dalam penentuan pemberian ganti kerugian atas kerusakan rumah akibat terjadinya gempa oleh developer perumahan kepada konsumen; Bagaimana analisis hukum pertimbangan dan keputusan hakim terkait pemberian ganti kerugian kerusakan rumah akibat gempa oleh konsumen kepada developer perumahan pada Putusan Nomor 870 k/Pdt.Sus/BPSK/2019. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang didukung dengan sumber data sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu penentuan pemberian ganti kerugian atas kerusakan rumah akibat bencana alam seperti gempa oleh developer perumahan kepada konsumen bergantung pada penyebab kerusakan tersebut. Jika kerusakan disebabkan oleh wanprestasi atau kelalaian developer, seperti tidak memenuhi spesifikasi yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Namun, jika kerusakan terjadi karena force majeure atau keadaan di luar kendali developer, seperti gempa bumi, maka developer tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Meskipun dalam praktiknya, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 870 K/Pdt.Sus-BPSK/2019, pemberian ganti kerugian kepada konsumen atas kerusakan rumah akibat gempa dapat dinilai kurang adil apabila terdapat unsur wanprestasi dari pihak developer. Oleh karena itu, pembuktian penyebab kerusakan menjadi kunci utama dalam menentukan tanggung jawab developer untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (Ahu Online) ]]>
<![CDATA[Sylvia Vietressia Sinuhaji]]>;
<![CDATA[Sunarmi Sunarmi]]>;
<![CDATA[Mahmul siregar]]>;
<![CDATA[Suprayitno Suprayitno]]>
<![CDATA[ Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PT. Intelek Cendikiawan Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Notaris berperan untuk melaporkan pendirian PT ke Kemenkumham melalui AHU Online dan juga menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat PT. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap kedudukan notaris dalam proses pengungkapan pemilik manfaat, bagaimana aturan-aturan hukum terkait tanggung jawab notaris dalam pelaporan pemilik manfaat, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan pemilik manfaat PT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum dan berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Sifat penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum mengenai kedudukan notaris dalam pelaporan pelaporan Pemilik Manfaat (beneficial ownership) Perseroan Terbatas merupakan amanat dari UU TPPU dan Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2015 j.o PP Nomor 61 Tahun 2021 yang menentukan Notaris sebagai Pelapor. Selanjutnya dalam Perpres 13 Tahun 2018 mengatur notaris sebagai pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat. Notaris bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat PT sebagai akibat lebih lanjut dari pelaksanaan tugas jabatannya. Apabila ada unsur kesalahan informasi atau keterangan palsu dari pihak PT, maka sepanjang notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan jabatannya, maka notaris tidak dapat diminta pertangungjawaban. Notaris dapat diminta pertanggungjawaban dan dapat dikenakan sanksi apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi pemilik manfaat. Perlindungan hukum terhadap notaris atas pelaporan pemilik manfaat harus dilakukan karena pelaporan pemilik manfaat dilaksanakan notaris dalam rangka melaksanakan tugas dalam jabatannya. Adanya surat pernyataan pemilik manfaat dari PT menjadi sebuah bukti bahwa PT mengakui telah menyampaikan informasi pemilik manfaat yang sebenarnya, sehingga jika dibelakang hari ternyata informasi tersebut tidak benar, maka notaris harus mendapat perlindungan hukum.]]>
