Jurnal Siber Multi Disiplin
Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD) adalah jurnal multidisiplin ilmiah yang diterbitkan oleh Siber Nusantara Research dan di payungi Oleh Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER). Perbitan jurnal ini 4 kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari. Ruang lingkup dan fokus terkait dengan penelitian dengan pendekatan Multidisipliner, yang meliputi: Ilmu Manajemen, Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran & Manajemen Keungan, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi Teknik Informatika & Manajemen Informatika, Perdagangan, Manajemen Perhotelan, Pariwisata, Perjalanan, Seni & Budaya, Manjemen Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Islam & Pendidikan Olahraga, Ilmu Politik, Ilmu Hukum & Ilmu Sosial, Administrasi public & Administrai Pemerintahan, Ilmu Olah Raga, Sejarah & Humaniora, Sosiologi, Psikologi, Ilmu Kesehatan, Kedoteran & Kebidanan, Media & Komunikasi, Ilmu Lingkungan, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Pertanian, Perbankan, Manajemen proyek, Manajemen Portofolio, Analisis Keamanan, Kewiraswastaan & Manajemen Retail, Manajemen Tranportasi, Logistik & Expesdidi, Medis, Kesehatan, Kedokteran, Bilogi, Fisika, Kimia, Agoronomi & Pertambangan, dan Teknik Mesin, Teknik Industi & Teknik Perkapalan.
Articles
187 Documents
<![CDATA[Pro-Kontra Hak Menguasai Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ]]>
<![CDATA[M Zikri Neva Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.790
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai ketenagalistrikan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai minyak dan gas bumi. Kedua putusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait sejauh mana negara harus berperan sebagai regulator maupun operator dalam pengelolaan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan hak menguasai negara dalam arti luas yang meliputi fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, terdapat pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Pihak yang mendukung menilai putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat kedaulatan negara dan amanat welfare state, sedangkan pihak yang kontra menilai putusan tersebut berpotensi menghambat efisiensi sektor strategis dan investasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan peran negara dan sektor swasta dalam kerangka demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam terhadap Lavender Marriage pada Kaum Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ]]>
<![CDATA[hamdiallah diah]]>;
<![CDATA[Eko Hidayat]]>;
<![CDATA[Idrus Alghiffary]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.833
<![CDATA[Fenomena lavender marriage yang merupakan bentuk perkawinan formal antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan bukan atas dasar ketertarikan heteroseksual, melainkan untuk menutupi orientasi seksual atau memenuhi tekanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lavender marriage dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah dan kaidah fikih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis melalui studi kepustakaan, dengan sumber data berupa Al-Qur’an, hadis, kitab fikih, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi fikih formal, lavender marriage dapat dianggap sah apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan formal tersebut tidak serta-merta menunjukkan kesesuaian dengan tujuan syariat karena mengandung unsur ketidak jujuran dan berpotensi menimbulkan kemudaratan. Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī‘ah, praktik ini cenderung bertentangan dengan prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, ditinjau dari kaidah fikih, fenomena ini tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam serta berpotensi melanggar prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, lavender marriage dalam perspektif hukum Islam lebih dekat kepada perbuatan yang harus dihindari meskipun secara formal dapat dianggap sah.]]>
<![CDATA[Penentuan Denda Sepihak Marketplace Kepada Merchant Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang ]]>
<![CDATA[Fikri Akbar]]>;
<![CDATA[Alfian Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Nastasia Azizah]]>;
<![CDATA[Leonardo]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.835
<![CDATA[Abstrak Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan sesuatu yang baru yaitu e-commerce. Salah satu bagian dari e-commerce adalah marketplace. Marketplace adalah sebuah platform dimana penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli online dan memfasilitasi transaksi uang secara online. Marketplace memudahkan banyak orang dalam melakukan tranasaksi jual beli online, namun masih terdapat beberapa masalah yang bisa timbul terkait dengan marketplace. Adanya permasalahan ini maka perlu dicari kejelasan marketplace dalam menentukan denda sepihak kepada merchant terhadap keterlambatan pengiriman barang. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisa marketplace menentukan denda sepihak terhadap keterlambatan pengiriman barang dan menganalisa tanggung gugat marketplace atas keterlambatan pengiriman barang. Dalam penelitian ini Penulis berharap marketplace tidak membuat syarat dan ketentuan denda sepihak semaunya sendiri]]>
<![CDATA[Membangun Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat yang Lebih Berpihak pada Manusia” (Studi Kasus Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Joe Biden dalam Menangani Krisis Migran dari wilayah The Northern Triangle of Central America) ]]>
<![CDATA[Rivaldo Kristian Longkutoy]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.844
<![CDATA[Artikel ini membahas dinamika pembentukan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada masa pemerintahan Joe Biden dengan fokus pada upaya menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani krisis migran dari kawasan Northern Triangle of Central America (Guatemala, Honduras, dan El Salvador). Menggunakan metode studi kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, serta langkah diplomatik yang diambil dalam merespons peningkatan arus migrasi. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah Biden berusaha melakukan reposisi kebijakan imigrasi melalui perluasan jalur perlindungan, peningkatan kapasitas pemrosesan suaka, dan penguatan kerja sama regional untuk mengatasi faktor pendorong migrasi seperti kekerasan, ketidakstabilan ekonomi, dan degradasi sosial. Meski demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk resistensi politik domestik, keterbatasan sumber daya, serta ketegangan antara komitmen yang mengedepankan kemanusiaan dan tuntutan keamanan perbatasan. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya membangun kebijakan imigrasi yang lebih berpihak pada manusia memerlukan strategi konsisten, kolaborasi regional yang kuat, serta reformasi institusional yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Pekerja Dalam Pasal 164 Ayat (1) Huruf B UU Nomor 4 Tahun 2023 ]]>
<![CDATA[Muhamad Rouf]]>;
<![CDATA[Indra Lorenly Nainggolan]]>;
<![CDATA[Clara Ignatia Tobing]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.846
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembayaran manfaat pensiun bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ketentuan norma tersebut telah melanggar jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran manfaat pensiun bertujuan untuk menjamin keberlanjutan penghidupan pekerja di masa tua dan mencegah habisnya dana pensiun dalam waktu singkat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 justru membatasi pembayaran manfaat pensiun yang menimbulkan persoalan antara perlindungan negara terhadap lembaga pengelola manfaat pensiun dengan kebebasan individu pekerja dalam mengelola hak ekonominya. Selain itu, pendelegasian kewenangan kepada otoritas jasa keuangan terkait pengaturan pembayaran manfaat pensiun telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan manfaat pensiun digunakan untuk modal usaha. Negara seolah-olah membatasi kebebasan individu terhadap jaminan hak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 164 ayat (1) huruf b UU Nomor 4 Tahun 2023 yang memberikan perlindungan pekerja atas jaminan hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum dalam Pelelangan Objek Hak Tanggungan secara Online ]]>
<![CDATA[Andrean Ilham Ramadhan]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Juli - September 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i2.847
<![CDATA[Penelitian ini membahas kepastian hukum dalam pelelangan objek hak tanggungan secara online serta perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pelelangan dari konvensional menuju elektronik. Pelelangan online memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan implementasinya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelelangan online memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Hak Tanggungan, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Risalah lelang sebagai akta autentik tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun demikian, terdapat tantangan berupa gangguan sistem elektronik, keterbatasan akses teknologi, dan potensi sengketa hukum akibat kesalahan administratif. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan keamanan sistem elektronik, serta pengawasan yang optimal guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pelelangan online.]]>
<![CDATA[Dinamika Integritas Polisi di Era Digital: Determinasi Faktor-Faktor Organisasi Kontemporer terhadap Etika Anggota Polri di Wilayah Urban-Rural Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Ade Alfarisi]]>;
<![CDATA[Supardi Tahir Supardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.848
<![CDATA[Integritas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi isu penting di era digital seiring meningkatnya tuntutan transparansi, profesionalisme, dan pengawasan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh faktor organisasi kontemporer terhadap integritas anggota Polri melalui peran mediasi kesejahteraan mental dan resiliensi pasca-trauma. Faktor organisasi yang diteliti meliputi kepemimpinan etis, budaya organisasi, akuntabilitas eksternal, teknologi pengawasan, keragaman inklusif, dan kualitas pelatihan etika. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Populasi penelitian adalah anggota Polri di wilayah urban dan rural Provinsi Riau dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor organisasi kontemporer berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mental, resiliensi pasca-trauma, dan integritas anggota Polri. Selain itu, kesejahteraan mental dan resiliensi pasca-trauma berperan sebagai variabel mediasi dalam memperkuat integritas anggota Polri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan integritas anggota Polri memerlukan dukungan organisasi yang etis, transparan, dan suportif]]>
<![CDATA[Dilema Etik dan Hukum Dalam Penyampaian Prognosis Kebutaan: Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Prioritas Autonomi dan Batasan Non-Maleficence ]]>
<![CDATA[Mohammad Aulia Molid Ogest Putra Calisanie Calisanie]]>;
<![CDATA[Asep Sapsudin]]>;
<![CDATA[Kadarusman]]>;
<![CDATA[Sobri]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.853
<![CDATA[Dokter spesialis mata di Indonesia menghadapi dilema nyata ketika harus menyampaikan prognosis kebutaan kepada pasien. Di satu sisi, hukum positif mewajibkan penyampaian prognosis sebagai bagian dari informed consent yang sah. Di sisi lain, Pasal 9 ayat (3) Permenkes 290/2008 membuka ruang bagi therapeutic privilege yang memungkinkan dokter menahan informasi demi melindungi pasien. Ketegangan ini mencerminkan konflik mendasar antara prinsip autonomi dan non-maleficence dalam bioetika medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik tersebut dari perspektif filsafat hukum dan merumuskan rekonstruksi norma berbasis prioritas autonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan empat pendekatan: perundang-undangan, konseptual, filsafat hukum, dan perbandingan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penahanan informasi prognosis justru merupakan bentuk maleficence jangka panjang yang lebih serius. Rekonstruksi norma yang diusulkan mencakup penegasan kewajiban fundamental penyampaian prognosis dengan pengecualian yang sangat terbatas, penetapan standar minimum substansi, mekanisme penyampaian bertahap disertai dukungan psikologis, serta kewajiban dokumentasi yang terverifikasi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Rasio Aluminium Slag Dengan Fly Ash Pada Pembuatan Keramik Melalui Metode Sintering Temperatur 1200 °C ]]>
<![CDATA[Adi Prastyo]]>;
<![CDATA[Beny Hartawan]]>;
<![CDATA[Teuku Marjuni]]>;
<![CDATA[R. Agung Efriyo Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.855
<![CDATA[Telah dipelajari pengaruh rasio aluminium slag dengan fly ash pada pembuatan keramik melalui metode sintering pada temperature 1.200 °C. Fly ash diperoleh dari limbah PLTU tarahan sedangkan aluminium slag diperoleh dari pengecoran ulang aluminium. Rasio penambahan fly ash terhadap aluminium slag adalah 2:3, 1:1, dan 3:2 dalam perbandingan berat. Pembuatan keramik diawali dengan proses pencampuran bahan baku ditambahkan 500 mL aquades dan 2M HCl pekat. Dicetak menggunakan mesin press hidrolik dengan tekananan 100 kg/cm2. Selanjutnya dioven pada temperature 200°C selama 6 jam dilanjutkan proses sintering pada temperatur 1.200°C selama 4 jam pada sebuah muffle furnace. Karakterisasi dilakukan menggunakan X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), serta pengujian kekerasan Vickers dan densitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan rasio fly ash dalam campuran menyebabkan kenaikan kandungan SiO₂ dan penurunan Al₂O₃ pada produk keramik. Fasa kristal utama yang terbentuk adalah mullite, clinozoisite, dan kuarsa. Kekerasan keramik meningkat seiring dengan penambahan fly ash, dimana nilai kekerasan tertinggi sebesar 171,3 HV dicapai pada komposisi 60% fly ash. Namun, peningkatan fly ash juga menyebabkan penurunan densitas keramik hingga 1,63 g/cm³. Fasa mullite dan clinozoisite merdampak pada peningkatan kekuatan mekanik produk keramik. Penelitian ini menunjukkan bahwa limbah fly ash dan aluminium slag berpotensi besar sebagai bahan baku keramik ramah lingkungan, namun diperlukan optimasi komposisi agar diperoleh kombinasi sifat mekanik dan fisik yang optimal. Kata kunci: fly ash, aluminium slag, keramik, sintering, mullite, clinozoisite,]]>
<![CDATA[Pengaruh e-WOM terhadap Keputusan Pemilihan Pasien di dengan Kepercayaan Pasien sebagai Variabel Mediasi ]]>
<![CDATA[Indira Pramesti Cahyani]]>;
<![CDATA[Kartika Imasari Tjiptodjojo]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.857
<![CDATA[Teknologi digital telah menggeser cara pandang masyarakat dalam mendapatkan informasi kesehatan, diantaranya melalui e-WOM yang memungkinkan pasien berbagi pengalaman dan ulasan terkait layanan kesehatan. Informasi tersebut berpotensi memengaruhi keputusan pasien dalam memilih layanan kesehatan dengan kepercayaan pasien sebagai faktor yang berperan penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-WOM terhadap keputusan pemilihan pasien dan kepercayaan pasien, serta peran mediasi kepercayaan pasien pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha Kota Bandung. Penelitian ini meneliti 111 responden yang memenuhi kriteria analisis dan dianalisis melalui PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa e-WOM berperan penting dalam meningkatkan keputusan pemilihan pasien baik secara langsung maupun melalui kepercayaan pasien.]]>
