Jurnal Siber Multi Disiplin
Jurnal Siber Multi Disiplin (JSMD) adalah jurnal multidisiplin ilmiah yang diterbitkan oleh Siber Nusantara Research dan di payungi Oleh Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER). Perbitan jurnal ini 4 kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober, dan Januari. Ruang lingkup dan fokus terkait dengan penelitian dengan pendekatan Multidisipliner, yang meliputi: Ilmu Manajemen, Manajemen SDM, Manajemen Pemasaran & Manajemen Keungan, Ilmu Ekonomi, dan Akuntansi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi Teknik Informatika & Manajemen Informatika, Perdagangan, Manajemen Perhotelan, Pariwisata, Perjalanan, Seni & Budaya, Manjemen Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Islam & Pendidikan Olahraga, Ilmu Politik, Ilmu Hukum & Ilmu Sosial, Administrasi public & Administrai Pemerintahan, Ilmu Olah Raga, Sejarah & Humaniora, Sosiologi, Psikologi, Ilmu Kesehatan, Kedoteran & Kebidanan, Media & Komunikasi, Ilmu Lingkungan, Ilmu Perpustakaan, Ilmu Pertanian, Perbankan, Manajemen proyek, Manajemen Portofolio, Analisis Keamanan, Kewiraswastaan & Manajemen Retail, Manajemen Tranportasi, Logistik & Expesdidi, Medis, Kesehatan, Kedokteran, Bilogi, Fisika, Kimia, Agoronomi & Pertambangan, dan Teknik Mesin, Teknik Industi & Teknik Perkapalan.
Articles
136 Documents
<![CDATA[Studi Optimasi Hybrid Power System PLTS, Baterai, dan PLTD pada Isolated System Pulau Sarappo Lompo, Pangkep, Sulawesi ]]>
<![CDATA[Prayuda, Lingga Aditya]]>;
<![CDATA[Sidiq, Fajar]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Jerry]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.661
<![CDATA[Pulau Sarappo Lompo merupakan pulau kecil yang terletak di gugusan Kepulauan Spermonde, perairan Selat Makassar. Pulau ini berjarak sekitar 30 km dari sebelah selatan Makassar, sehingga dikategorikan sebagai pulau terluar yang berpenghuni. Dengan sistem kelistrikan berbasis PLTD, sarana dan prasarana pulau ini hanya ditopang durasi pasokan listrik selama 12 jam per hari. Di sisi lain Pulau Sarappo Lompo memiliki tingkat radiasi sinar matahari mencapai 6.830 kWh/m2/hari dan rata-rata dalam satu tahun sebesar 5.668 kWh/m2/hari berdasarkan Global Horizontal Irradiation (GHI). Dengan potensi sebesar itu menjadikan energi surya sebagai pilihan ideal untuk dijadikan sumber energi terbarukan, yang juga dapat dikombinasikan dengan media penyimpanan berupa baterai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kelistrikan di pulau tersebut, dengan terbentuknya sistem pembangkit listrik hybrid. Penelitian ini bertujuan mengetahui cara untuk menurunkan ketergantungan terhadap pengoperasian PLTD dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan yang ada sehingga sistem kelistrikan eksisting menuju hybrid power system yang lebih efisien. Perangkat lunak Homer Pro dijadikan sebagai media simulasi guna menemukan model paling ideal untuk sistem pembangkitan listrik hybrid. Berdasarkan hasil simulasi, desain paling optimal terkait implementasi hybrid power system antara pembangkit eksisting satu-satunya (PLTD 1 dan PLTD 2) dengan potensi energi surya (PLTS), Baterai dan Converter di pulau Sarappo Lompo jika dilihat dari sisi keekonomiannya adalah Model A (PLTD 1 + PLTD 2 + PLTS + Baterai + Converter) dengan nilai NPC sebesar Rp18.511.390.000,00 dan LCOE sebesar Rp1.894,16/kWh. Sedangkan jika dilihat dari dampak emisi (CO2) pada Model A sebesar 32.533 kg/tahun. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penerapan sistem pembangkitan hybrid di pulau-pulau kecil yang karakteristiknya mirip dengan pulau Sarappo Lompo.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Mengenai Pencabutan Sertifikat Hak Milik Akibat Tumpang Tindih dalam Program PTSL ]]>
<![CDATA[Nugraha, Dwi Putra]]>;
<![CDATA[Wise, Keira Veurell]]>;
<![CDATA[Tornado, Tiranda Salsabila]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.670
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pencabutan Sertifikat Hak Milik (SHM) akibat tumpang tindih lahan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Terpadu (PTSL) berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 518/G/2023/PTUN.JKT. Kasus ini bermula ketika Tergugat menerbitkan SHM No. 881/Kenari pada tahun 2019, yang ternyata tumpang tindih seluas 7 m² dengan SHM No. 691/Kenari milik Penggugat, yang telah diterbitkan sejak tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengevaluasi penerapan Asas-Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih tersebut terjadi akibat kelalaian Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memverifikasi data fisik dan hukum karena terburu-buru memenuhi target percepatan program PTSL. Hakim memutuskan mendukung Penggugat dan memerintahkan pencabutan sertifikat baru dengan alasan bahwa hal tersebut melanggar prosedur pendaftaran tanah dan merugikan pemegang hak sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya digitalisasi data tanah dan koordinasi antarinstansi yang lebih ketat untuk memastikan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[Kebijakan Rangkap Jabatan Menteri Ditinjau Menurut Asas Konstitusionalisme ]]>
<![CDATA[Fauzan, Azura]]>;
<![CDATA[Mansyur , M Malikul Abdul Azizul]]>;
<![CDATA[Syabina, Amandha Ayu Bunga]]>;
<![CDATA[Tanichi, Chrisylla]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.676
<![CDATA[Rangkap jabatan merupakan kondisi ketika seseorang memegang dua atau lebih jabatan secara bersamaan, baik dalam lingkup lembaga negara maupun institusi non-pemerintahan. Fenomena ini sering menimbulkan persoalan terkait etika jabatan, konflik kepentingan, serta efektivitas pelaksanaan tugas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan larangan rangkap jabatan menteri dalam perspektif asaskonstitusionalisme, yaitu prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Asas konstitusionalisme sendiri mencakup prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan (separation and distribution of powers), akuntabilitas pejabat publik, transparansi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi menteri diatur secara tegas dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Aturan tersebut melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada badan usaha milik negara maupun swasta, serta jabatan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang difokuskan pada analisis kesesuaian kebijakan tersebut terhadap prinsip-prinsip konstitusional sebagai dasar pembatasan kekuasaan eksekutif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan menteri merupakan manifestasi langsung dari asas konstitusionalisme karena berfungsi mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan profesionalitas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Selain itu, larangan tersebut memperkuat akuntabilitas dan integritas pejabat publik, sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berada dalam koridor prinsip negara hukum. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas, efektivitas, serta kredibilitas pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[Kontribusi Job Insecurity Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan Housekeeping Hotel Berbintang Di Kota Bukittinggi ]]>
<![CDATA[Mardiyah, Annisa Khairaty]]>;
<![CDATA[Yusra, Zulmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.680
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketidakamanan kerja, tingkat niat berhenti kerja, dan hubungan antara ketidakamanan kerja dan niat berhenti kerja di kalangan staf housekeeping di hotel-hotel berbintang di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan desain survei eksploratif dan metodologi kuantitatif. Sebanyak 181 responden dipilih melalui pengambilan sampel acak bert stratified proporsional dari populasi, yang terdiri dari anggota staf housekeeping yang bekerja di hotel-hotel berbintang di Kota Bukittinggi. Kuesioner yang mengevaluasi ketidakamanan kerja dan niat berhenti kerja digunakan untuk mengumpulkan data. Dengan menggunakan SPSS versi 29, regresi linier sederhana digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik ketidakamanan kerja maupun niat berhenti kerja berada pada kisaran yang relatif tinggi. Selain itu, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Niat Berhenti Kerja dipengaruhi secara signifikan oleh Ketidakamanan Kerja. Hal ini menunjukkan bahwa niat karyawan untuk meninggalkan pekerjaan mereka meningkat seiring dengan tingkat ketidakamanan kerja yang mereka rasakan. Oleh karena itu, untuk mengurangi niat karyawan untuk meninggalkan perusahaan, manajemen harus mempertimbangkan ketidakamanan kerja.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Masyarakat atas Tanah dalam Sengketa Hak Guna Usaha ]]>
<![CDATA[Indraatmaja, Tabhina Putri]]>;
<![CDATA[Hashandy, Muhammad Ilham Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.683
<![CDATA[Sengketa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan persoalan krusial dalam hukum agraria Indonesia yang umumnya dipicu oleh ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administrasi pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum masyarakat atas tanah dalam sengketa HGU, memperbaiki kualitas tindakan administrasi pertanahan serta menilik peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masyarakat dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui verifikasi data fisik dan yuridis, keterbukaan prosedur, partisipasi masyarakat, serta mediasi pertanahan, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya administrasi dan ketidaksinkronan data. Perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya melalui PTUN yang berperan menguji legalitas keputusan administrasi berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kendala utama meliputi tumpang tindih hak, kurangnya transparansi, dan lemahnya pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pertanahan melalui peningkatan kualitas data, transparansi, optimalisasi mediasi, serta efektivitas peran PTUN guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.]]>
<![CDATA[Fenomena Double Regulation dan Perkembangan Budaya Penjara dalam Interaksi Street-Level Bureucracy dengan Semi-Autonomous Social Field di Lapas Cipinang dan Rutan Batam ]]>
<![CDATA[Hidayat, Rizky]]>;
<![CDATA[Mustofa, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.685
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji fenomena double regulation di lembaga pemasyarakatan yakni koeksistensi dan konflik antara aturan formal negara dan norma informal internal dengan studi perbandingan pada Lapas Kelas I Cipinang dan Rutan Kelas IIA Batam. Latar belakang penelitian berfokus pada perubahan bentuk pains of imprisonment pada era pemasyarakatan modern, termasuk ketegangan prosedural (tightness), impunitas, dan stratifikasi sosial yang membentuk budaya penjara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dinamika sosial, praktik birokrasi lapangan, dan relasi kuasa antar aktor di dalam penjara. Data dianalisis secara kontekstual untuk mengungkap mekanisme pembentukan regulasi ganda dan dampaknya terhadap pengalaman hidup narapidana serta praktik petugas. Hasil menunjukkan bahwa double regulation terbentuk melalui stratifikasi sosial yang kompleks (terutama di Lapas Cipinang) dan interaksi langsung yang memberi ruang bagi norma informal untuk mengisi kekosongan aturan formal (terutama di Rutan Batam). Kondisi overcrowding memperkuat diskresi petugas, praktik tawar-menawar, dan konsolidasi mutualisme antara petugas dan narapidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian normatif, tekanan psikologis berkelanjutan, serta melemahnya efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi. Meski demikian, budaya penjara juga menyediakan stabilitas operasional sementara. Berdasarkan temuan, direkomendasikan reformasi struktural, penguatan akuntabilitas, transformasi budaya institusional, harmonisasi SOP, dan penelitian komparatif lanjutan untuk mereduksi dampak negatif double regulation dan memperbaiki kualitas pemasyarakatan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Smart Coffee Farming: Inovasi IoT dan AI untuk Produktivitas Perkebunan Kopi ]]>
<![CDATA[Rini Risanti]]>;
<![CDATA[Hasanah Tisna Amijaya]]>;
<![CDATA[Oktavia]]>;
<![CDATA[Ganjar Nurul Fajar]]>;
<![CDATA[Yayat Nurhidayat]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (Januari - Maret 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v3i4.704
<![CDATA[Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya komoditas kopi yang berkembang sejak diperkenalkan oleh Belanda di Indonesia. Di Jawa Barat, perkebunan kopi seperti di Manglayang umumnya dikelola secara tradisional dan bergantung pada kondisi cuaca serta ketersediaan air. Produktivitas kopi sering menurun akibat tiga faktor utama: pengolahan benih yang tidak terkontrol sehingga rentan jamur, distribusi irigasi yang tidak merata saat musim kemarau, serta gangguan hama dari hewan liar. Solusi yang dapat diterapkan adalah pertanian berbasis Internet of Things dan Artificial Intelligence, seperti sensor kelembaban tanah untuk pembibitan, drone untuk pemetaan irigasi, serta sistem pengenalan hewan untuk pengendalian hama. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, monitoring, dan produktivitas perkebunan secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Analisis Risiko dan Perbaikan Berkelanjutan Sistem Kerja dengan Pendekatan Metode HIRADC di PT XYZ ]]>
<![CDATA[Indah Styorini]]>;
<![CDATA[Rudy Effendi Lisyanto]]>;
<![CDATA[Muhamad Fatchan]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.691
<![CDATA[Tingginya intensitas proses produksi di sektor manufaktur sering kali disertai potensi bahaya kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi susu, di mana aktivitas operasionalnya melibatkan penggunaan mesin, bahan kimia, dan pekerjaan berulang yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan sejumlah potensi bahaya di area produksi seperti lantai licin, risiko terjepit mesin, paparan kebisingan, serta kemungkinan pekerja terbentur benda keras. Data kecelakaan kerja perusahaan dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan adanya insiden Lost Time Accident dan First Aid, yang menandakan bahwa sistem pengendalian risiko masih perlu diperkuat. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menganalisis tingkat risiko, menyusun rekomendasi pengendalian yang tepat berdasarkan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control dan menyusun usulan perbaikan berkelanjutan sistem kerja Metode ini digunakan untuk menilai bahaya secara sistematis melalui tahapan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah risiko yang termasuk dalam kategori tinggi dan ekstrem yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Rekomendasi pengendalian difokuskan pada rekayasa teknis, pengendalian administratif, serta penggunaan alat pelindung diri untuk menurunkan tingkat risiko. Penerapan pengendalian tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas K3 dan mendukung tercapainya zero accident.]]>
<![CDATA[Strategi Penanganan Kerusakan Jalan Nasional (Studi Kasus: Jalan Timor Raya, Kota Kupang) ]]>
<![CDATA[Eldo Marlino Fransisco da Costa]]>;
<![CDATA[Azarya Bees]]>;
<![CDATA[Krisantus Satrio Wibowo Pedo]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.698
<![CDATA[Jalan Timor Raya merupakan jalan nasional arteri primer sepanjang 10 km yang menghubungkan wilayah barat dan timur Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kerusakan perkerasan yang terjadi berdampak negatif pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi jenis dan tingkat kerusakan jalan menggunakan metode Surface Distress Index (SDI); (2) memetakan distribusi kerusakan secara spasial menggunakan teknologi GIS berbasis ArcGIS; dan (3) merumuskan strategi penanganan kerusakan jalan yang berbasis data. Survei lapangan dilakukan pada 50 segmen sepanjang 200 m, mengidentifikasi 56 titik kerusakan yang terdiri dari 29 titik retak (51,79%), 19 titik lubang (33,93%), dan 8 titik alur (14,29%). Hasil analisis SDI menunjukkan 45 segmen (90%, 9,0 km) dalam kondisi Baik, 4 segmen (8%, 0,8 km) dalam kondisi Sedang, dan 1 segmen (2%, 0,2 km) dalam kondisi Rusak Ringan pada STA 0-200 dengan nilai SDI = 105. Strategi penanganan yang direkomendasikan adalah pemeliharaan rutin untuk 45 segmen berkondisi Baik; pemeliharaan berkala berupa overlay 3-5 cm untuk STA 400-600, STA 1800-2000, STA 3600-3800, dan STA 4600-4800; serta perbaikan segera berupa crack sealing, patching, dan surface leveling pada STA 0-200. Pemetaan spasial berbasis GIS terbukti efektif dalam mendukung perencanaan pemeliharaan jalan yang terprioritas bagi pengelola jalan nasional di Kota Kupang.]]>
<![CDATA[Antara Kritik dan Pencemaran Nama Baik: Analisis Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif UU ITE ]]>
<![CDATA[Quinncy Quillon Nugraha]]>;
<![CDATA[Jaffray Paul Kam]]>;
<![CDATA[Ariaghali Gerard Achmad Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Siber Multi Disiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Siber Multi Disiplin (April - Juni 2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Siber Nusantara Research & Yayasan Sinergi Inovasi Bersama (SIBER) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jsmd.v4i1.705
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kebebasan berpendapat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, serta membedah parameter yuridis antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik. Masalah utama yang diangkat adalah ketegangan antara hak konstitusional berekspresi dengan risiko kriminalisasi melalui "pasal karet" yang menimbulkan chilling effect di ruang digital. Menggunakan metode analisis yuridis normatif, penelitian ini mengkaji batasan operasional Pasal 27A dan Pasal 45 UU ITE terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2024 memberikan terobosan berupa pengecualian pidana untuk kepentingan umum atau pembelaan diri, serta pengukuhan status tindak pidana sebagai delik aduan yang hanya dapat diajukan oleh individu, bukan badan hukum. Perubahan ini menggeser paradigma dari konsep "penghinaan" menjadi "serangan terhadap kehormatan" yang mensyaratkan adanya tuduhan fakta spesifik. Kesimpulannya, revisi terbaru ini berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan martabat personal dan pemeliharaan demokrasi digital dengan memberikan batasan yang lebih rigid bagi aparat penegak hukum untuk mencegah pembungkaman kritik konstruktif.]]>
