cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslim Nugraha
Contact Email
muslimnugraha@fh.unsri.ac.id
Phone
+6281278089359
Journal Mail Official
sjpl@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Sriwijaya Journal of Private Law
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 30632544     EISSN : 30632536     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sriwijaya Jounal of Private Law (SJPL) is a journal in the field of law that publishes articles with the theme of Private Law including Commercial Law, Person dan Family Law, Marriage Law, Inheritance Law, Property Law, Obligations Law, Proof and Expiration Law, Company Law, Industrial Relations Law, Bankruptcy and Suspension of Payment Law, Investment Law, Banking Law, Financial Institutions Law, Warranty Law, Negotiable Instruments Law, Insurance Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Antitrust Law, Capital Market Law, Cooperative Law, Transportation Law, Health Law, Customary Law, Islamic Economy Law, Islamic Family Law, International Private Law, International Commercial Law, Private Dispute Resolution Law, Trade Dispute Resolution Law, Industrial Relations Dispute Resolution Law and various other aspects related to Private Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
TINDAKAN TRACING MELALUI APLIKASI LINE WEBTOON DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Permana, Winona Silmy Kaffah; Handayani, Sri; Rasyid, Muhamad; Nurfitrah, Mesya Assauma
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4134

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman modern saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi hingga mata pencaharian. Pentingnya hak cipta bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam perdagangan, menjadikan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat krusial. Baik di tingkat nasional maupun internasional, pada bulan September 1990 di Jenewa, disepakati mengenai masalah ini melalui Intellectual Property in Business Briefing yang dikenal sebagai TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Banyak remaja saat ini menggunakan teknologi untuk menciptakan komik dalam format digital. Akan tetapi, sisi lain dari perkembangan ini adalah bahwa komik digital menjadi lebih rentan untuk disalin oleh orang lain tanpa izin. Hal ini berdampak pada pencipta komik digital yang mengalami kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral. Maraknya penjiplakan atau tindakan tracing yang dilakukan dikalangan ilustrator atau pencipta itu sendiri, yang mana seharusnya pencipta harus menciptakan karya atau ciptaan berdasarkan pemikirannya sendiri dan bukan menjiplak karya milih orang lain. Perlindungan hukum kepada illustrator terhadap tindakan tracing melalui aplikasi Line Webtoon dijamin oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta karena gambar digital sendiri termasuk kedalam objek yang dilindungi hak cipta. Serta apabila terdapat sengketa mengenai tindakan tracing tersebut dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, namun khusus sengketa atau konflik di dalam Line Webtoon, maka akan menggunakan cara mediasi. Kata Kunci : Hak Cipta; Ilustrator; Line Webtoon; Perlindungan hukum; Tracing
INDUSTRI ASURANSI JIWA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Sherlly Febrianty; Helena Primadianti Sulistyaningrum
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.1 : April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i1.3437

Abstract

As the world develops, technology is increasingly developing. Many things can be used as new business opportunities for companies, including insurance companies. Article 1 number 1 of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance reads, "Insurance is an agreement between two parties, namely an insurance company and a policyholder". In its function, the digital insurance industry can be used to increase public understanding and awareness of the importance of insurance and self-protection. It is known that not all people are digitally literate and there are still remote areas that even still lack technology, so we need to know the impact on the accessibility of digital insurance services for the community. Furthermore, the normative legal analysis method is used as a material for analyzing data, with discussions and explanations based on norms and doctrines or literature materials related to the material under study. Thus, there are results from the research that the digital insurance industry can increase operational efficiency and provide faster service to customers. Through the digital insurance industry, the digital life insurance industry, which has shown significant development in recent years, allows for transparency and consumer literacy in order to understand digital life insurance. Legal protection for digital insurance consumers requires safeguarding trust and ensuring.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK Tiara Puspita Sari; Serlika Aprita; Susiana Kifli
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.1 : April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i1.3207

Abstract

The widespread circulation of fake news can have a bad impact on the development of the Indonesian state. Fake news can cause arguments and even end friendships. Moreover, fake news contains ethnicity, religion, race and inter-group (SARA) which are very vulnerable to inviting friction between communities, disrupting state stability and diversity. Apart from having a crime aspect (perpetrator of crime), fake news also has a crime victim aspect. Victims in various fake news cases in Indonesia have not received more attention, even though this is an important matter in Indonesian law enforcement. The aim of this research is to find out and explain legal protection for victims of spreading fake news on social media (Facebook), and also the legal efforts that can be taken by victims of spreading fake news on social media (Facebook). The type of legal research that is carried out normatively is where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in the books) or law is conceptualized as rules or norms which are benchmarks for human behavior that is considered appropriate. Based on the research results, it is understood that legal protection for victims of spreading fake news on social media (Facebook) means that victims receive legal protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the form of medical assistance, psychological rehabilitation, psychosocial rehabilitation, post-traumatic psychological recovery, compensation/ compensation, restitution. Legal remedies that can be taken by victims of spreading fake news on social media (Facebook) are reporting the incident to the authorities, asking for protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), retaliation through criminal or civil law.
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK KECAP BABON TERDAFTAR Saidin, OK; Mulhadi, Mulhadi; Sihombing, Herlin Virena
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3930

Abstract

Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk kepentingan perdagangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila terjadi pelanggaran, maka merek tersebut dapat dihapuskan. Salah satu kasus perdebatan merek dagang ini terjadi antara merek dagang Produk Kecap Babon milik Penggugat dengan merek dagang Babon milik Tergugat berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN. Niaga Sby. Kata Kunci : Abstrak; Kecap Babon; Merek Terdaftar; Pelindungan Hukum Merek;
PEMANFAATAN PEMBIAYAAN SYARIAH MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM DI INDONESIA Risa Salsabila; Diana Wulan Ningrum
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.1 : April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i1.3454

Abstract

Abstrak: Perekonomian di Indonesia merupakan suatu instrument yang mengacu kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan diatur lebih rinci dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem perekonomian di Indonesia menganut asas gotong royong dan kekeluargaan yang dijiwai oleh ideology pancasila. Namun dalam kesehariannya peran perekonomian banyak mengalami permasalahan. Terutama Sejak datangnya pandemic Covid-19. Perekonomian selalu di terjang dengan berbagai problematika yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia memutar otak untuk selalu bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Banyaknya perusahaan serta pabrik besar yang gulung tikar akibat terkena tekanan dari pandemi. Dengan adanya penutupan tersebut lapangan pekerjaan mulai menipis yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Banyak diantara mereka yaitu korban PHK yang banting stir mengalihkan profesinya untuk menjadi seorang UMKM. Namun, dalam penerapannya atau menjalankan bisnis tersebut. Seorang UMKM membutuhkan modal yang cukup besar untuk memulai sebuah bisnis yang mulai dari nol. Lantas bagaimana caranya para pelaku UMKM memiliki peminjaman modal yang cepat, aman dan legal. Maka untuk itu, penulis menaruh perhatian besar kepada system peminjaman modal yang berasal dari lembaga bank yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dinyatakan mampu memberikan solusi bagi para peminjam modal yang membutuhkan dana cepat dan aman. Namun apakah pembiayaan syariah melalui metode Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini dapat menjamin atas kesejahteraan rakyat? Atau malah membuat sengsara?
PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA Azizah Yasmin; Hurriyah Aqilah Ramadhoifah; Aura Rista Afifah
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.1 : April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i1.3373

Abstract

The Religious Courts in Indonesia as Islamic law enforcement institutions have a structured format to ensure justice in resolving family and religious cases. This includes religious judges, clerks and administrative officers, designed in accordance with legislation specifically related to Islamic law, making the process in accordance with the principles of the Koran and hadith. Religious judges play a central role as interpreters of Islamic law. Religious court decisions are not only based on legal facts, but also consider human values and morality in accordance with Islamic law. Religious courts are not only a dispute resolution forum, but also a place for mediation to achieve justice. Alternative methods such as mediation are becoming an integral part of the religious justice format, offering solutions that are in line with Islamic values and promoting constructive dialogue. This process allows for a fair and dignified resolution, while maintaining harmony in society. The importance of enforcing Islamic law through religious courts is not only in the context of justice, but also as a form of respect for religious diversity in Indonesia. Its structured format and detailed explanations reflect the religious courts' commitment to maintaining integrity, justice and social harmony in a multicultural society and diverse beliefs. This research aims to analyze the position and authority in the religious justice structure in terms of statutory regulations. The research uses normative legal research. The approach used is a statutory regulation approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively. The role of the Religious Courts is to regulate the traffic of case examinations in courts within the scope of the Religious Courts. Judicial power is a fundamental power as a pillar of power which has the function of upholding justice without the participation of other powers. The authority of religious courts concerns two things, namely relative authority and absolute authority.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION Trinanda, Moulyta Elgi; Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4077

Abstract

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme circular resolution, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. Keputusan tersebut diambil tanpa perlu mengadakan RUPS fisik, melainkan dengan mengirimkan usul secara tertulis kepada semua pemegang saham yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, peraturan mengenai circular resolution dalam Undang-Undang PT sangat terbatas. Undang-Undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme, jangka waktu, atau hal-hal yang diizinkan dalam circular resolution, khususnya untuk pemberhentian direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan circular resolution. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum melalui studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada asas-asas dan sistematika hukum. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa keputusan circular resolution sah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Sebelum keputusan diambil, direksi yang akan diberhentikan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentiannya beserta alasannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri jika keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum sehingga pemberhentian direksi tidak terjadi secara sepihak.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA IZIN POLIGAMI Sri Turatmiyah; Taroman Pasyah; Nyimas Nur Shabrina
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.1 : April 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i1.3580

Abstract

Penelitian tentang Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak ada Izin Poligami dalam putusan Nomor. 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr)”. Salah satu poligami yang dilakukan secara tidak sesuai mengakibatkan batalnya  perkawinan poligami. Hal ini diatur dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim yang telah mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan dalam putusan tersebut serta bagaimana Akibat Hukum di Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 753/Pdt.G/2010/PA.Tgr. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, sesuai dengan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah ketika seeorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka dapat dilakukannya pembatalan perkawinan dan Akibat hukumnya pada kelahiran anak yang sah, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Diharapkan sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya para pihak harus memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PNS (STUDI PADA BANK MANDIRI KCP MEDAN WAHIDIN) Siallagan, Praja Yudha Balista; Kaban, Maria; Sembiring, Idha Aprilyana
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3982

Abstract

Abstract  : One form of credit provided to civil servants (PNS) is the Fixed Income Credit Group (KRETAP). The Civil Servant Certificate (SK PNS) can be used as collateral for bank loans, as it is considered an acceptable form of security by several banks. However, the process of granting credit loan facilities can encounter obstacles, one of which is the borrower's default in paying installments. Therefore, this thesis is entitled "Efforts to Resolve Default on Credit Loans Secured by Civil Servant Certificates (Study at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin)." The research questions in this thesis are: How is the regulation of credit loans with SK PNS collateral at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, what forms of default are committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral, and what efforts are made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral. The research method used in writing this thesis is the normative juridical research method, which refers to legal norms conducted through library research to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, and this research is descriptive in nature. Data collection techniques include library research and interviews with Bank Mandiri KCP Wahidin officials. The results obtained from this legal research show that the regulations of Bank Mandiri KCP Medan Wahidin in granting credit loans to civil servants (PNS) with Civil Servant Certificates (SK PNS) as collateral have a structured and meticulous process. The process begins with the collection of required documents, such as a copy of the SK PNS, identity card, salary slip, and other documents according to the bank's policy. The forms of default committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral include the borrower being transferred or reassigned during the credit repayment process, resulting in the borrower failing to meet obligations; the borrower being honorably or dishonorably discharged during the credit repayment process; and the borrower passing away during the credit repayment process. The efforts made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral involve fair and mutually beneficial negotiations, offering options for rescheduling, restructuring, or credit restructuring for borrowers facing payment difficulties. Keywords : Credit, SK PNS, Default.
PERSIAPAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO KELAPA SAWIT SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION (EUDR) Mutia, Fara; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Emia Tarigan, Vita Cita
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3976

Abstract

Isu deforestasi ini mendapat sorotan dari Uni Eropa yang kemudian mengeluarkan kebijakan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) yang mengakibatkan embargo kelapa sawit yang teridentifikasi deforestasi hutan. European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) merupakan salah satu upaya dari Uni Eropa dalam mengatasi isu deforestasi hutan. Penerapan EUDR ini mengakibatkan terjadinya embargo terhadap beberapa komoditas yang berpotensi dihasilkan melalui deforestasi hutan. Dengan mengurangi atau menghentikan konsumsi komoditas atau produk yang terkait dengan deforestasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit, Indonesia berpotensi mengalami embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan EUDR. Untuk itu, apabila Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Uni Eropa, maka harus melewati proses uji tuntas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (3) Regulation (EU) 2023/1115 of European Union Deforestation  Free  Regulation  (EUDR).  Dalam  menghadapi  EUDR,  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa peningkatan sistem ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Page 1 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 2, No.2 : Oktober 2025 Volume 2, No.1 : April 2025 Volume 1, No.2 : Oktober 2024 Volume 1, No.1 : April 2024