cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslim Nugraha
Contact Email
muslimnugraha@fh.unsri.ac.id
Phone
+6281278089359
Journal Mail Official
sjpl@fh.unsri.ac.id
Editorial Address
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Sriwijaya Journal of Private Law
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 30632544     EISSN : 30632536     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Sriwijaya Jounal of Private Law (SJPL) is a journal in the field of law that publishes articles with the theme of Private Law including Commercial Law, Person dan Family Law, Marriage Law, Inheritance Law, Property Law, Obligations Law, Proof and Expiration Law, Company Law, Industrial Relations Law, Bankruptcy and Suspension of Payment Law, Investment Law, Banking Law, Financial Institutions Law, Warranty Law, Negotiable Instruments Law, Insurance Law, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Antitrust Law, Capital Market Law, Cooperative Law, Transportation Law, Health Law, Customary Law, Islamic Economy Law, Islamic Family Law, International Private Law, International Commercial Law, Private Dispute Resolution Law, Trade Dispute Resolution Law, Industrial Relations Dispute Resolution Law and various other aspects related to Private Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1, No.2 : Oktober 2024" : 7 Documents clear
TINDAKAN TRACING MELALUI APLIKASI LINE WEBTOON DALAM PERSPEKTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL Permana, Winona Silmy Kaffah; Handayani, Sri; Rasyid, Muhamad; Nurfitrah, Mesya Assauma
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4134

Abstract

Sejalan dengan perkembangan zaman modern saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi hingga mata pencaharian. Pentingnya hak cipta bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam perdagangan, menjadikan perlindungan hak cipta menjadi hal yang sangat krusial. Baik di tingkat nasional maupun internasional, pada bulan September 1990 di Jenewa, disepakati mengenai masalah ini melalui Intellectual Property in Business Briefing yang dikenal sebagai TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights). Banyak remaja saat ini menggunakan teknologi untuk menciptakan komik dalam format digital. Akan tetapi, sisi lain dari perkembangan ini adalah bahwa komik digital menjadi lebih rentan untuk disalin oleh orang lain tanpa izin. Hal ini berdampak pada pencipta komik digital yang mengalami kerugian baik dari segi ekonomi maupun moral. Maraknya penjiplakan atau tindakan tracing yang dilakukan dikalangan ilustrator atau pencipta itu sendiri, yang mana seharusnya pencipta harus menciptakan karya atau ciptaan berdasarkan pemikirannya sendiri dan bukan menjiplak karya milih orang lain. Perlindungan hukum kepada illustrator terhadap tindakan tracing melalui aplikasi Line Webtoon dijamin oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta karena gambar digital sendiri termasuk kedalam objek yang dilindungi hak cipta. Serta apabila terdapat sengketa mengenai tindakan tracing tersebut dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi, namun khusus sengketa atau konflik di dalam Line Webtoon, maka akan menggunakan cara mediasi. Kata Kunci : Hak Cipta; Ilustrator; Line Webtoon; Perlindungan hukum; Tracing
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK KECAP BABON TERDAFTAR Saidin, OK; Mulhadi, Mulhadi; Sihombing, Herlin Virena
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3930

Abstract

Merek adalah suatu tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa dengan ciri khas berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, corak warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut untuk kepentingan perdagangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila terjadi pelanggaran, maka merek tersebut dapat dihapuskan. Salah satu kasus perdebatan merek dagang ini terjadi antara merek dagang Produk Kecap Babon milik Penggugat dengan merek dagang Babon milik Tergugat berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus.HKI/Merek/2023/PN. Niaga Sby. Kata Kunci : Abstrak; Kecap Babon; Merek Terdaftar; Pelindungan Hukum Merek;
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION Trinanda, Moulyta Elgi; Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4077

Abstract

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme circular resolution, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. Keputusan tersebut diambil tanpa perlu mengadakan RUPS fisik, melainkan dengan mengirimkan usul secara tertulis kepada semua pemegang saham yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, peraturan mengenai circular resolution dalam Undang-Undang PT sangat terbatas. Undang-Undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme, jangka waktu, atau hal-hal yang diizinkan dalam circular resolution, khususnya untuk pemberhentian direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan circular resolution. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum melalui studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada asas-asas dan sistematika hukum. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa keputusan circular resolution sah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Sebelum keputusan diambil, direksi yang akan diberhentikan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentiannya beserta alasannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri jika keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum sehingga pemberhentian direksi tidak terjadi secara sepihak.
UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI ATAS PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN SK PNS (STUDI PADA BANK MANDIRI KCP MEDAN WAHIDIN) Siallagan, Praja Yudha Balista; Kaban, Maria; Sembiring, Idha Aprilyana
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3982

Abstract

Abstract  : One form of credit provided to civil servants (PNS) is the Fixed Income Credit Group (KRETAP). The Civil Servant Certificate (SK PNS) can be used as collateral for bank loans, as it is considered an acceptable form of security by several banks. However, the process of granting credit loan facilities can encounter obstacles, one of which is the borrower's default in paying installments. Therefore, this thesis is entitled "Efforts to Resolve Default on Credit Loans Secured by Civil Servant Certificates (Study at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin)." The research questions in this thesis are: How is the regulation of credit loans with SK PNS collateral at Bank Mandiri KCP Medan Wahidin, what forms of default are committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral, and what efforts are made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral. The research method used in writing this thesis is the normative juridical research method, which refers to legal norms conducted through library research to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, and this research is descriptive in nature. Data collection techniques include library research and interviews with Bank Mandiri KCP Wahidin officials. The results obtained from this legal research show that the regulations of Bank Mandiri KCP Medan Wahidin in granting credit loans to civil servants (PNS) with Civil Servant Certificates (SK PNS) as collateral have a structured and meticulous process. The process begins with the collection of required documents, such as a copy of the SK PNS, identity card, salary slip, and other documents according to the bank's policy. The forms of default committed by civil servants in credit loans with SK PNS collateral include the borrower being transferred or reassigned during the credit repayment process, resulting in the borrower failing to meet obligations; the borrower being honorably or dishonorably discharged during the credit repayment process; and the borrower passing away during the credit repayment process. The efforts made by Bank Mandiri KCP Medan Wahidin to resolve default disputes on credit loans with SK PNS collateral involve fair and mutually beneficial negotiations, offering options for rescheduling, restructuring, or credit restructuring for borrowers facing payment difficulties. Keywords : Credit, SK PNS, Default.
PERSIAPAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGHADAPI EMBARGO KELAPA SAWIT SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION (EUDR) Mutia, Fara; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Emia Tarigan, Vita Cita
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.3976

Abstract

Isu deforestasi ini mendapat sorotan dari Uni Eropa yang kemudian mengeluarkan kebijakan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) yang mengakibatkan embargo kelapa sawit yang teridentifikasi deforestasi hutan. European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) merupakan salah satu upaya dari Uni Eropa dalam mengatasi isu deforestasi hutan. Penerapan EUDR ini mengakibatkan terjadinya embargo terhadap beberapa komoditas yang berpotensi dihasilkan melalui deforestasi hutan. Dengan mengurangi atau menghentikan konsumsi komoditas atau produk yang terkait dengan deforestasi, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit, Indonesia berpotensi mengalami embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan EUDR. Untuk itu, apabila Indonesia mengekspor kelapa sawit ke Uni Eropa, maka harus melewati proses uji tuntas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (3) Regulation (EU) 2023/1115 of European Union Deforestation  Free  Regulation  (EUDR).  Dalam  menghadapi  EUDR,  Pemerintah  Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa peningkatan sistem ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).
TINJAUAN HUKUM PRAKTIK PINJAM NAMA OLEH INVESTOR ASING LANGSUNG TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH Setiawan, Rania Nur Hafsah
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4098

Abstract

Praktik pinjam nama atau kita kenal dengan praktik nomineetelah dilaksankaan oleh beberapa investor asing yang melakukan investasi di Indoneisa, dengan bertujuan memperoleh hak kepemilikan tanah atas wilayah Tanah Air, urgensi adanya praktik ini adalah lebih kepada para WNA yang ingin membangun PT PMA karena WNA tahu dengan jelas bahwa kepemilikan tanah di Indonesia untuk membangun usaha dilarang, maka dari itu dilakukan cara lain agar dapat mencapai keinginan kepemilikan hak atas tanah. Disisilain praktik ini masih dilarang di Indonesia, tetapi banyak WNI yang tetap ingin melaksanakan praktik ini, karena menguntungkan baginya dan bagi pihak WNA, tentunya juga Pemerintah Indonesia yang hanya melihat bahwa banyaknya investor asing yang melakukan investasi langsung tanpa tahu terdapat perjanjian kausa yang tidak halal sesuai dengan Pasal1320 KUH Perdata.Dari perjanjian praktik pinjam nama ini, juga menimbulkan banyaknya risiko bagi WNI. Maka dari itu urgensi adanya praktik pinjam nama ini merupakan keegoisan dari piahk WNA yang ingin melakukan kerjasama dan mendapatkan keuntungan sendiri, tanpa memikirkan kedudukan hukum yang berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta risiko yang ditimbulkan terkait dengan pelaksanaan praktik pinjam nama (nominee arrangement).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAYANAN TRANSAKSI FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA Hsb, Nurul Laylan
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4652

Abstract

AbstrakPerkembangan signifikan pada industri finansial technology peer to peer lending yang menarik minat bagi banyak investor dalam mendanai suatu proyek untuk berinvestasi dalam fintech tersebut. Pelaksanaan pendanaan dari layanan fintech peer to peer lending tersebut menimbulkan rawannya aksi kejahatan online sehingga menyebabkan kerugian bagi pengguna termasuk investor. Artikel ini akan menganalisis upaya perlindungan hukum yang saat ini diberlakukan dalam hukum Indonesia guna melindungi investor di platform peer topeer lending apalagi menghadapi situasi yang merugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berupa sistem dan norma, kaidah perundang-undangan, perjanjian, dan putusan pengadilan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor di platform fintech peer to peer lending diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Pelaku usaha fintech perlu menerapkan adanya upaya-upaya preventif sebagai tanggung jawab hukum bagi keamanan penggunanya. Perlindungan harus dilakukan sesuai regulasi, jelas, stabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri pinjaman online.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 2, No.2 : Oktober 2025 Volume 2, No.1 : April 2025 Volume 1, No.2 : Oktober 2024 Volume 1, No.1 : April 2024