cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulfah
Contact Email
zulfahasni670@gmail.com
Phone
+6282271279237
Journal Mail Official
zulfahasni670@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sisingamangaraja, Bangkinang Kota, Kampar, Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Published by PT Pustaka Cendekia Group
ISSN : -     EISSN : 29874475     DOI : https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.72
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Art,
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is published by the PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP (NOMOR : AHU-012686.AH.01.30.Tahun 2023) in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. PCHS is a double blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of Law and Social Science. All publications in the PCHS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial is a national journal with e-ISSN: 2987-4475. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial publishes articles periodically three a year, in May, September, and January. PCTIF uses Turnitin plagiarism checks, Mendeley for reference management and supported by Crossref (DOI) for identification of scientific paper.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 380 Documents
 31   32   33   34   35 
Analisis Framing Isu Sosial dalam Konten Youtube Malaka Project: Kajian Atas Rasionalitas Madilog Tan Malaka: Penelitian Muhammad Alip Syahrul Lisan; Ainun Nimatu Rohmah; Kadek Dristiana Dwivayani; Dony Kristian
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.400

Abstract

Madilog Tan Malaka dalam memaknai isu sosial di ruang publik digital, sekaligus menguji sejauh mana praktik komunikasinya konsisten dengan standar epistemologis Madilog yang dikampanyekannya sendiri. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis Framing model Robert N. Entman yang meliputi define problem, diagnose causes, make moral judgment, dan suggest remedies. Tiga video YouTube Malaka Project dipilih melalui purposive sampling dan data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, kemudian dianalisis secara lintas video. Hasil: Ketiga video secara konsisten membingkai persoalan sosial sebagai krisis cara berpikir, menempatkan faktor kognitif-kultural sebagai penyebab utama, menghakimi logika mistika secara moral, dan menawarkan Madilog sebagai solusi transformasi paradigma berpikir; namun diagnosis dan penilaian moral tersebut disampaikan tanpa data empiris yang memadai, serta ajakan berdialektika disampaikan melalui format monolog satu arah. Kesimpulan: Malaka Project berhasil membangun Framing yang runtut dan konsisten dalam mengampanyekan rasionalitas Madilog di ruang publik digital, tetapi prinsip materialisme dan dialektika Madilog belum sepenuhnya tercermin dalam praktik komunikasinya sendiri, sehingga diperlukan penguatan basis data empiris dan ruang dialog terbuka dalam konten-konten selanjutnya.
Dinamika Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dalam Mewujudkan Stabilitas Politik dan Efektivitas Penyelenggaraan Negara: Penelitian Ratna Riyanti; Rian Prayudi Saputra; Silfina Agustin
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.401

Abstract

-Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami penguatan signifikan yang ditandai dengan pemilihan Presiden secara langsung dan mekanisme pemberhentian berdasarkan hukum (impeachment). Namun, penataan konstitusional ini menghadapi tantangan besar dalam praktiknya akibat penerapan sistem multipartai yang menyebabkan fragmentasi parlemen dan mendorong terbentuknya koalisi pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sistem pemerintahan presidensial setelah amandemen UUD 1945 serta merumuskan upaya konkret dalam mewujudkan stabilitas politik dan efektivitas penyelenggaraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan normatif sistem presidensial belum sepenuhnya menjamin stabilitas dan efektivitas karena kuatnya kecenderungan politik transaksional yang melemahkan peran oposisi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan redesain hubungan kelembagaan eksekutif-legislatif yang seimbang, penyederhanaan sistem kepartaian yang sehat, pembentukan koalisi yang programatik, evaluasi berkala terhadap pemilu serentak, serta peningkatan partisipasi publik guna menjaga legitimasi demokratis yang responsif terhadap kepentingan rakyat.
Peningkatan Kualitas, Keamanan dan Kenyamanan di Taman Prestasi Surabaya Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya: Penelitian Dewi Puspita Rini; Susi Ratnawati; Bagus Ananda Kurniawan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kualitas, keamanan, dan kenyamanan di Taman Prestasi Surabaya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Surabaya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pengelola/petugas Taman Prestasi serta pengunjung taman yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang meliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy sebagai analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola Taman Prestasi telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui renovasi dan penataan fasilitas taman, pengawasan keamanan secara berkala melalui sistem shift, pemberian himbauan ketertiban kepada pengunjung, serta upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan taman. Faktor pendukung dalam peningkatan kualitas taman meliputi dukungan pemerintah, keterlibatan pengelola taman, serta partisipasi masyarakat. Adapun faktor penghambat yang ditemukan yaitu masih rendahnya kesadaran sebagian pengunjung terhadap kebersihan dan ketertiban taman, adanya parkir tidak resmi, serta keterbatasan lahan yang menyebabkan area taman terasa lebih padat setelah renovasi. Secara keseluruhan, kualitas pelayanan di Taman Prestasi Surabaya dinilai cukup baik meskipun masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek fasilitas dan kesadaran masyarakat.
Reforming the Regulatory Framework for the Legal Protection of Electronic Mortgagees: Penelitian Eka Sugiarti; Irene Eka Sihombing; Endang Pandamdari
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.404

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh transformasi digital pelayanan pertanahan melalui sistem Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (HT-el) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum, namun dalam praktiknya memunculkan risiko hukum baru yang dapat merugikan kreditur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi regulasi pertanahan, mengevaluasi implementasi serta problematika hukum HT-el di lapangan termasuk korelasinya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31K/TUN/2020, serta menemukan model rekonstruksi peraturan yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, didukung oleh pendekatan socio-legal melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelindungan hukum bagi kreditur pemegang HT-el saat ini masih bersifat relatif karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut stelsel negatif bertendensi positif, sehingga sertifikat jaminan dapat dibatalkan jika hak atas tanah induknya terbukti cacat hukum. Selain itu, implementasi HT-el dihadapkan pada hambatan teknis berupa server error, validasi data manual yang tidak sesuai SOP, serta ketidaksiapan literasi digital pengguna yang mendegradasi posisi kreditur preferen menjadi konkuren. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya dilakukan rekonstruksi hukum secara komprehensif yang meliputi pembaruan substansi hukum melalui revisi Undang-Undang Hak Tanggungan untuk mempertegas tanggung jawab negara atas kegagalan sistem, penguatan struktur hukum melalui modernisasi infrastruktur siber dan unit pengawasan nasional, serta pembangunan budaya hukum digital bagi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan sistem jaminan yang adil, aman, dan berkepastian hukum.
Perlindungan Hak Nafkah Anak Melalui Trust Fund Keluarga Pasca-Perceraian: Model Perjanjian dan Aspek Legalitasnya di Indonesia : Penelitian Zeni Sunarti; Rema syelvita; Rifqi Pratama Putra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.409

Abstract

Pasca-perceraian, pemenuhan hak nafkah anak sering kali mengalami kendala eksekusi akibat ketiadaan mekanisme jaminan yang rigid dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan batasan nominal nafkah, dalam praktiknya mantan suami selaku ayah sering kali melalaikan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas penerapan Trust Fund (Dana Amanat) dalam sistem hukum Civil Law di Indonesia serta merumuskan karakteristik model perjanjian trust fund keluarga yang ideal sebagai solusi preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak mengenal doktrin dual ownership sebagaimana negara Common Law, konsep Trust Fund dapat diakomodasi melalui rekayasa hukum (legal engineering) berbasis Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan pemanfaatan rekening bersyarat (escrow account atau layanan trustee perbankan). Model perjanjian yang dirancang bersifat tripartit (irrevocable trust contract) yang dituangkan dalam akta notaris dan diintegrasikan ke dalam amar putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak kelangsungan hidup anak secara otomatis.
Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Akibat Phishing (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 460/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL): Penelitian Muhamad Robby Dharmawan; Joko Widarto; I Gede Hartadi Kurniawan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.412

Abstract

Perkembangan layanan perbankan digital memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi bagi nasabah, tetapi pada saat yang sama menimbulkan risiko hukum berupa phishing yang merugikan nasabah. Artikel ini menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai korban phishing serta wujud upaya preventif bank dalam meningkatkan keamanan layanan perbankan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Putusan yang dianalisis ialah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 460/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL, yaitu perkara penyebaran SMS phishing menggunakan perangkat Fake BTS dan aplikasi KKCSMS. Pesan phishing tersebut seolah-olah berasal dari Bank Central Asia (BCA), UOB, dan HSBC, kemudian mengarahkan nasabah ke domain palsu untuk memasukkan data pribadi dan finansial seperti nomor kartu kredit, CVV, PIN, dan OTP. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah harus dibangun melalui penegakan hukum pidana, pelindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan prinsip kehati-hatian perbankan. Dalam kerangka Rechtsstaat, negara dan lembaga jasa keuangan wajib menjamin kepastian hukum, perlindungan preventif, serta pemulihan yang efektif bagi korban. Bank wajib memperkuat keamanan digital melalui manajemen risiko teknologi informasi, deteksi fraud, edukasi nasabah, pemantauan domain palsu, penanganan pengaduan secara cepat, serta koordinasi dengan regulator dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban phishing tak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, namun juga harus mencakup kewajiban preventif bank sebagai penyelenggara layanan keuangan digital.
Formulasi Kebijakan Berwawasan Budaya: Menakar Relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Modern: Penelitian Junaid Gazalin; Ferdiansyah; Aulia; Salfina; Alan Noari; Alisa Zahra; Siti Fahira
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.414

Abstract

Tata kelola pemerintahan daerah modern menuntut penerapan prinsip good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Namun, implementasi tata kelola pemerintahan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa rendahnya integrasi nilai budaya lokal dalam proses formulasi kebijakan publik. Padahal, kearifan lokal memiliki potensi sebagai sumber etika pemerintahan, legitimasi sosial, dan landasan normatif dalam pembangunan kebijakan daerah. Salah satu sistem nilai budaya yang memiliki relevansi terhadap tata kelola pemerintahan ialah Konstitusi Martabat Tujuh    yang berkembang dalam tradisi Kesultanan Buton. Konstitusi tersebut memuat nilai integritas, moralitas kepemimpinan, etika pemerintahan, serta hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Konstitusi Martabat Tujuh dalam formulasi kebijakan berwawasan budaya pada tata kelola pemerintahan daerah modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai jurnal nasional dan internasional mengenai Martabat Tujuh, good governance, kearifan lokal, serta kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Konstitusi Martabat Tujuh memiliki relevansi normatif, institusional, sosial-kultural, dan kebijakan terhadap tata kelola pemerintahan daerah modern. Integrasi nilai budaya lokal dalam formulasi kebijakan publik berpotensi memperkuat legitimasi sosial, etika birokrasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kontekstual dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rekonstruksi Sistem Pendaftaran Tanah Berbasis Sertifikat Elektronik untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Ahmad Dasuki; Eneng Juandini
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.415

Abstract

Kepastian hukum dalam bidang pertanahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Namun demikian, sistem pendaftaran tanah di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian data fisik dan yuridis, serta sengketa pertanahan yang terus meningkat. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah melakukan transformasi digital melalui penerapan sertipikat elektronik sebagai bagian dari modernisasi administrasi pertanahan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi rekonstruksi sistem pendaftaran tanah berbasis sertipikat elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sertipikat elektronik merupakan langkah progresif dalam meningkatkan efektivitas administrasi pertanahan, transparansi data, serta perlindungan terhadap hak atas tanah. Namun demikian, sistem pendaftaran tanah Indonesia masih menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif sehingga belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum yang absolut. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pendaftaran tanah melalui penguatan prinsip publisitas positif berbasis teknologi digital, peningkatan validasi data pertanahan, integrasi sistem informasi pertanahan nasional, serta penguatan regulasi terkait dokumen elektronik pertanahan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, mengurangi sengketa pertanahan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan nasional.
Mafia Tanah di Era Digital: Efektivitas Sertifikat Tanah Elektronik dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia Gilang Ramadhan
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.416

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia melalui penerapan sertifikat tanah elektronik. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pertanahan, serta menjadi instrumen preventif terhadap praktik mafia tanah yang selama ini menimbulkan berbagai sengketa kepemilikan tanah. Meskipun demikian, implementasi sertifikat tanah elektronik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kesiapan infrastruktur digital, keamanan siber, perlindungan data pribadi, kualitas basis data pertanahan, dan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sertifikat tanah elektronik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah serta mengidentifikasi hambatan implementasinya dalam mencegah praktik mafia tanah. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum administrasi pertanahan melalui digitalisasi data dan sistem verifikasi elektronik. Namun demikian, efektivitasnya belum optimal karena masih terdapat persoalan sinkronisasi data pertanahan, kesiapan sumber daya manusia, keamanan sistem elektronik, dan lemahnya pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan di sektor pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sistem keamanan informasi, integrasi basis data nasional, serta pengawasan yang lebih efektif agar digitalisasi pertanahan mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada masyarakat.
Peran Self-Efficacy dalam Memediasi Pengaruh Pengalaman Magang dan Soft Skills Terhadap Kesiapan Kerja Generasi Z Putri Ermelinda Sopiana; Miswanto Miswanto
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.417

Abstract

Kesiapan kerja menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Generasi Z dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran self-efficacy dalam memediasi pengaruh pengalaman magang dan soft skills terhadap kesiapan kerja Generasi Z. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada 100 mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate yang memiliki pengalaman magang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman magang dan soft skills berpengaruh positif terhadap self-efficacy. Selain itu, soft skills dan self-efficacy berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja, sedangkan pengalaman magang tidak berpengaruh langsung terhadap kesiapan kerja. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa self-efficacy mampu memediasi pengaruh pengalaman magang dan soft skills terhadap kesiapan kerja Generasi Z. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesiapan kerja tidak hanya ditentukan oleh pengalaman praktis dan kemampuan nonteknis, tetapi juga oleh keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghadapi dunia kerja.

Page 33 of 38 | Total Record : 380

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2 Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 3 (2025): Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 3 Nom Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 2 June - September Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2024): June 2024 - September 2024 Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 2 Nomor 3 October 2024 - J Vol. 2 No. 1 (2024): February - May 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): October - January Vol. 1 No. 2 (2024): June - September Vol. 1 No. 1 (2023): February - May 2023 More Issue