cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
magister.hukum@umkendari.ac.id
Phone
+6285333368423
Journal Mail Official
magister.hukum@umkendari.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Muhamammad Dahlan No. 10, Kendari
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Legal Advice Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Kendari
ISSN : -     EISSN : 30645107     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Legal Advice (JLA) is an academic journal that focuses on current legal issues, policy analysis, and legal practice. This journal aims to provide a platform for academics, legal practitioners and researchers to publish the results of their research, as well as share knowledge and experience in various aspects of law. Scope: This journal covers, but is not limited to, the following themes: - Civil Law and Criminal Law - International Law - Business and Corporate Law - Environmental Law - Human rights - Dispute Resolution and Arbitration - Legal Policy and Reform Legal Advice is a peer-reviewed journal, published four times a year (March, June, September and December). It is hosted by the Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Kendari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Analisis Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kendari (Studi Kasus Perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi) Nengah Murtado, Muhamad
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui gambaran isi putusan sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi (2) Untuk mengetahui dan menguraikan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No. 0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. (3) Untuk mengetahui dan menerangkan analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa waris perkara No.0555/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Penelitian ini, menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada studi kepustakaan atau penelitian pustaka (library research) dan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik. Hasil Penelitian ini menemukan jika dalam amarnya hakim menolak, gugatan penggugat seluruhnya karena obyek-obyek perkara yang didalilkanPenggugat tersebut terindikasi adanya Sengketa Milik, harta bawaan yang sudah dijadikan mahar istri pertama pewaris, Harta bersama antara pewaris dengan istri pertama pewaris (Sagima binti Iban), harta bersama antara pewaris dengan istri kedua (Hj.Sitti Aminah) dan harta milik Hj.Sitti Aminah yang telah diterima sebagai hibah dari pewaris. Hal ini berimplikasi kepada para pihak dan kepada harta itu sendiri. Adapun implikasi kepada para pihak adalah sampai saat ini mereka masih berseteru bahkan menimbulkan perpecahan antar keluarga. Adapun implikasi kepada harta adalah bahwa harta-harta pewaris belum bisa dimanfaatkan karena belum ada kejelasan mengenai pemilik harta tersebut karena belum dibagikan kepada ahli warisnya. DOI: https://doi.org/10.12345/.xxxx.xxxx
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 rahman amin; Tania Rona Friscylia
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/b27ebb59

Abstract

Era globalisasi saat ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang ditandai kemudahan akses informasi yang memungkinkan transaksi keuangan menjadi sangat cepat dan sulit diawasi. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat adalah pencucian uang hasil tindak pidana. Untuk menanggulanginya, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun kenyataannya, pelaku pencucian uang hasil tindak pidana Narkotika belum dijatuhi sanksi pidana yang maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian, Pertama bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 438/Pid.Sus/2014/Pn.Stb, di mana penegak hukum terutama hakim tidak memberikan sanksi yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kedua, Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika yaitu faktor substansi hukum yakni perbedaan ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika dan undang-undang pencucian yang sama-sama merupakan undang-undang tindak pidana khusus, faktor pemahaman penegak hukum tentang ketentuan tindak pidana pencucian uang, keterbatasan sarana dan prasarana dala mendeteksi dan mengungkap transaksi keuangan yang berasal dari tindak pidana, dan kesadaran hukum penyedia jasa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby) Fernando, Yudha
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jvsdqv70

Abstract

Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang dan bagaimana penerapan hukum pidananya, apakah telah sesuai dengan alat bukti dan barang bukti. Penelitian ini berfokus pada bagaimana putusan hakim menurut pertanyaan pertama yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terdakwa dalam kasus kejahatan terhadap nyawa seseorang pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby dan yang kedua yaitu, kedua bagaimana penerapan hukum pidananya terhadap terdakwa pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan cara melalui analisis perundang-undangan dan sumber-sumber bahan hukum yang lain, kemudian d analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat. Hasil penelitian ini adalah hakim setelah memeriksa semua alat bukti dan barang bukti memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan penuntut umum kepadanya. Dan terkait dengan penerapan pidananya yaitu tidak terdapat penerapan sanksi pidana kepada terdakwa, dikarenakan hakim memutus pidana bebas yang berarti tidak satupun perbuatan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan oleh hakim.
Analisis Keabsahan Nikah Sirri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Musta'in, Muhamad
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/vfz68n55

Abstract

Penelitian ini menganalisis keabsahan nikah sirri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-preskriptif, yang tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum terkait nikah sirri tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat praktik tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara. Namun, dalam praktiknya, nikah sirri yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan sering menimbulkan permasalahan hukum, seperti tidak diakuinya hak-hak istri dan anak dalam aspek perdata. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan upaya optimalisasi pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak terkait. 
Hukum yang Membebaskan: Sintesis Hukum Progresif dan Humanisme Yuridis Patria Setyawan, Vincent
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/jq94z825

Abstract

Perubahan paradigma penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang tidak hanya menegakkan norma, tetapi juga membebaskan subjek hukum dari belenggu struktur sosial yang timpang. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sintesis antara hukum progresif—yang menekankan transformasi sosial—dan humanisme yuridis—yang mengutamakan martabat individu—sebagai landasan normatif baru. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif yuridis-normatif, dengan telaah doktrin, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini. Analisis difokuskan pada prinsip keadilan restoratif, partisipasi publik, dan penghormatan hak asasi sebagai elemen pengikat kedua aliran tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sintesis ini membebaskan subjek hukum melalui (1) penerapan asas inklusivitas dalam proses peradilan, (2) penguatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, dan (3) penegakan prinsip proportionalitas dalam pemberian sanksi. Dengan demikian, model sintesis hukum progresif dan humanisme yuridis tidak hanya memperluas ruang kebebasan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan substantif yang berkelanjutan.  
Tinjauan kriminologi tentang tindak pidana dengan senjata tajam di wilayah hukum polresta Kendari kojongian, Rahayu
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/eewh7v69

Abstract

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana dengan senjata tajam, salah satunya adalah kejahatan begal yang marak terjadi, menjadi ancaman serius terhadap upaya mewujudkan kondisi keamanan yang harmonis. Ada sebuah teori dari W.A. Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Aksi begal motor di Kota Kendari semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Namun, belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Kendari sudah bebas dari “penjajahan” para begal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Kendari adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.
Good Corporate Governance Dalam PT Pegadaian (Persero) Syariah Dikaitkan Dengan Produk Gadai Syariahnya Rasmuddin
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/0z1a6j60

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, khususnya dalam kaitannya dengan produk gadai syariah. GCG merupakan sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Dalam konteks Pegadaian Syariah, prinsip-prinsip ini diterapkan sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penerapan GCG diatur melalui Peraturan Direksi Nomor 33 Tahun 2013 dan diperkuat oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah. Produk-produk Pegadaian Syariah seperti Rahn, Arrum Haji, Tabungan Emas, dan lainnya, menggunakan akad rahn dan ijarah yang sesuai prinsip Islam, tanpa mengandung unsur riba. Dengan penerapan GCG yang sistematis dan berbasis syariah, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan efisiensi, kredibilitas, serta kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan akuntabel.
Hak Dan Kedudukan Anak Diluar Nikah Sebagai Ahli Waris Dilihat Dari Hukum Adat Tionghoa Nuraisah Masita Utiarahman; Weny Almoravid Dungga; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum adat Tionghoa serta relevansinya dengan perkembangan hukum nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Tionghoa, anak di luar nikah umumnya tidak diakui sebagai ahli waris kecuali terdapat pengakuan resmi dari ayah biologis, sehingga hak warisnya sangat terbatas. Sementara itu, KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan peluang lebih luas bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari ayah biologis, asalkan diakui secara hukum atau dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, implementasi di masyarakat masih menghadapi hambatan berupa kuatnya tradisi dan minimnya pemahaman hukum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum dan peran aktif negara serta tokoh masyarakat untuk memastikan perlindungan hak waris anak di luar nikah secara adil dan tanpa diskriminasi.
Efektivitas Imigrasi Gorontalo Membendung Pelanggaran WNA: Antara Regulasi dan Realita Reynaldi Usman; Zamroni Abdussamad; Mellisa Towadi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga negara asing (WNA) di Gorontalo dalam perspektif hukum keimigrasian Indonesia. Penegakan hukum dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu tindakan administratif keimigrasian seperti pencabutan izin, detensi, dan deportasi. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan mengkaji regulasi, data kasus, serta wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi lintas instansi yang belum optimal, birokrasi yang rumit, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan pelanggaran. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyederhanaan prosedur, edukasi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor melalui TIMPORA. Pendekatan humanis juga penting agar penegakan hukum berjalan adil dan menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan dan penguatan koordinasi guna menciptakan sistem keimigrasian yang lebih responsif dan berkeadilan
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MENGGUNAKAN MEDIA ONLINE Gultom, Motlan; Simangunsong, Rini T
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hokum terhadap tindak pidana prostitusi menggunakan media online. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yakni mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online, untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online dan mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online. Hasil penelitian ini menunjukkan Faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi online menggunakan media online meliputi faktor moral, psikologis, biologis, ekonomi dan sosiologis. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online dengan menggunanak media online adalah hambatan hukum yang belum terperinci terhadap pelanggaran kesusilaan secara online, faktor penegak hukum yang kurang dan belum memahami teknologi informasi dengan baik, sarana dan fasilitas yang kurang efektif dan kesadaran masyarakat yang kurang untuk memberikan peran aktif penanggulangan ataupun pencegahan. Langkah represif yang dilakukan dalam penanggulangan prostitusi yaitu berupa razia operasi penyakit masyarakat sebagai penanggulangan prostitusi yang ada dan langkah preventif yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang praktik prostitusi yang ada melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.Adapun saran dari penelitian ini adalah Sebaiknya sanksi untuk prostitusi online yang telah diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi tersebut, sebaiknya mencantumkan batas hukuman secara lebih tegas, yakni dengan ditentukan batas minimum penjara atau denda.

Page 2 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 4 (2025): Legal Advice Journal Of Law Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum