cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
magister.hukum@umkendari.ac.id
Phone
+6285333368423
Journal Mail Official
magister.hukum@umkendari.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Muhamammad Dahlan No. 10, Kendari
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Legal Advice Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Kendari
ISSN : -     EISSN : 30645107     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Legal Advice (JLA) is an academic journal that focuses on current legal issues, policy analysis, and legal practice. This journal aims to provide a platform for academics, legal practitioners and researchers to publish the results of their research, as well as share knowledge and experience in various aspects of law. Scope: This journal covers, but is not limited to, the following themes: - Civil Law and Criminal Law - International Law - Business and Corporate Law - Environmental Law - Human rights - Dispute Resolution and Arbitration - Legal Policy and Reform Legal Advice is a peer-reviewed journal, published four times a year (March, June, September and December). It is hosted by the Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Kendari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy Syahreza Ali Akbar Marali; Ahmad; Erman I. Rahim
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambah norma baru dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017, menyangkut syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji norma yang bersifat opened legal policy, serta menilai sejauh mana Mahkamah dapat bertindak tanpa melampaui fungsinya sebagai negative legislator. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Melalui analisis terhadap enam putusan MK terkait isu yang sama, ditemukan inkonsistensi dalam penerapan doktrin open legal policy. Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya menolak permohonan karena menilai syarat usia merupakan domain pembentuk undang-undang. Namun dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah justru menambahkan norma baru dan bertindak layaknya positive legislator. Kesimpulannya, putusan tersebut menciptakan preseden berbahaya yang berpotensi mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan melemahkan independensi lembaga yudikatif.
Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang Jusri, jusri; Jadda, Asram A.T.; Hidayat, Asrul
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menanggulangi abrasi aliran Sungai Sarasa sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di wilayah terdampak abrasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tersedia, implementasinya di tingkat desa belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas hukum dan teknis pemerintah desa serta penguatan pengawasan agar pengelolaan dana desa untuk mitigasi abrasi sungai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLDA SULTRA kojongian, rahayu
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/azfjbv43

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan meningkatnya tindak pidana narkotika di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya pada tahun 2021, yang menunjukkan perlunya peran aktif aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kerja sama antara Polda Sultra dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam pelaksanaan Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), khususnya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menganalisis data dan fakta di lapangan terkait kasus-kasus narkotika, upaya penegakan hukum, dan program pencegahan yang telah dilakukan. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi penanggulangan narkotika dan peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pemerintah.
Pemahaman Investor Terhadap Hubungan Return Dan Risiko Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal Indonesia ramadhani, zulfa; Cindy Laksintya, Amelinda; Maulana Putra, Rafie; Syahputra, Adam; Rizki Andriyanto, Aditya; Hisanah Putri Ariyanto, Amelia; Al Fairuz, Muhammad Ranadhif; Setiawati, Diana
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Pasar modal Indonesia mengalami peningkatan partisipasi investor, terutama dari kalangan ritel, namun tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai hubungan antara return dan risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Banyak investor masih terpengaruh oleh faktor subjektif seperti emosi, pengalaman pribadi, dan pengaruh sosial yang dapat mengarah pada keputusan spekulatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemahaman investor terbentuk serta mengidentifikasi faktor-faktor subjektif yang memengaruhi persepsi mereka terhadap risiko dan return. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menganalisis berbagai literatur akademik, dokumen resmi, serta regulasi terkait investasi dan perilaku investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman investor dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, pengalaman, kondisi psikologis, motivasi pribadi, serta pengaruh media dan lingkungan sosial. Diperlukan pendekatan edukatif yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan investasi secara rasional dan berkelanjutan.
Keabsahan Akta Jual Beli dalam Sengketa Pertanahan: Telaah Yuridis atas Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Lbo Mayulu, Selvin; Dungga, Weny Almoravid; Moha, Mohamad Rivaldi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini secara mendalam menganalisis keabsahan akta jual belitanah dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pertanahan diIndonesia, dengan menitikberatkan pada temuan hasil penelitiansebagai kontribusi utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwamayoritas sengketa tanah bermula dari akta jual beli yang tidakmemenuhi syarat formil, seperti tidak dibuat di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT), serta syarat materil, misalnya tidakadanya persetujuan seluruh ahli waris atau penggunaan identitaspalsu. Temuan empiris memperlihatkan bahwa akta yang cacat hukumtidak dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah di BadanPertanahan Nasional (BPN), sehingga status kepemilikan menjaditidak pasti dan rawan gugatan pihak ketiga. Studi kasus di beberapapengadilan negeri mengungkapkan bahwa pembeli yang beritikad baiktetap berisiko kehilangan hak atas tanah jika akta jual beli dinyatakanbatal, meskipun telah terjadi pembayaran dan penguasaan fisik.Penelitian juga menemukan bahwa upaya penyelesaian sengketamelalui jalur litigasi cenderung memakan waktu lama dan biayatinggi, sementara mediasi dan musyawarah adat lebih efektif dalammencapai kesepakatan damai, meski belum sepenuhnya diakuikekuatan hukumnya. Selain itu, hasil penelitian menyoroti perlunyaharmonisasi regulasi antara hukum perdata, agraria, dan kebijakanpertanahan nasional agar perlindungan hukum bagi para pihak dapatterwujud secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatanperan PPAT dalam verifikasi dokumen, peningkatan literasi hukummasyarakat, serta reformasi administrasi pertanahan berbasis digitaluntuk mencegah terulangnya sengketa serupa di masa depan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LIGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN OLEH LIMBAH PABRIK KOPI DI DESA SARURAN KABUPATEN ENREKANG Nasrul; Jadda, Asram A.T.; M.S, Muthmainna; Hidayat, Asrul
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru Handayani; Jadda, Asram A.T.; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Palanro, Kabupaten Barru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi mengenai bahaya rokok, dan penerapan aturan internal bagi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yang mencakup kajian regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, staf, pasien, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen dari pihak puskesmas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, serta belum adanya sanksi tegas di tingkat puskesmas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang bersifat persuasif dan partisipatif juga sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang sehat dan bebas dari asap rokok.
Peranan Amdal Dalam Penegakan Tanggung Jawab Korporasi Pada Pengelolaan Limbah Industri jambak, Fachmi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Pengelolaan limbah industri merupakan isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk mengendalikan dampak negatif lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Artikel ini bertujuan untuk menguraikan peranan AMDAL dalam menegakkan tanggung jawab korporasi pada pengelolaan limbah industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah regulasi, doktrin hukum lingkungan, dan studi kasus aktual di Indonesia, antara lain kasus PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM), PLTU Obsidian Stainless Steel (OSS), dan PT Wijaya Inti Nusantara (WIN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif dalam proses perizinan, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang mengikat perusahaan untuk bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Kendati demikian, implementasi AMDAL di lapangan seringkali menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi publik, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku industri. Artikel ini menegaskan perlunya penguatan AMDAL melalui integrasi dengan akuntansi lingkungan, penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, serta peningkatan peran masyarakat sipil. Dengan demikian, AMDAL dapat menjadi instrumen efektif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.
Upaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Desa Bijinangka Kabupaten Sinjai Mappakalu, Andi Mulawangsa; N, Nur Fadhillah; Wahid , St. Hadijah
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana penting dalam sistem politik demokrasi di Indonesia karena menjadi wadah pergantian kepemimpinan secara sah setiap lima tahun. Pemilu juga dikenal sebagai pesta demokrasi yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik sesuai amanat konstitusi. Tingginya partisipasi pemilih mencerminkan kualitas demokrasi, sekaligus berfungsi sebagai dukungan terhadap program pembangunan, sarana penyampaian kepentingan rakyat, serta masukan bagi perencanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Desa Bijinangka, Kabupaten Sinjai.Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, baik dari sumber primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui sosialisasi, kampanye, dan penyuluhan yang bertujuan meningkatkan kesadaran politik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, sejumlah kendala masih ditemui, seperti keterbatasan akses informasi politik di pedesaan, kendala teknis di Tempat Pemungutan Suara (TPS), permasalahan daftar pemilih, serta potensi pelanggaran. Hambatan tersebut memengaruhi efektivitas program peningkatan partisipasi. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, khususnya

Page 3 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2025): Legal Advice jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2024): Legal Advice jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum