cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
journalnusantara130@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Ulil Albab
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28100581     DOI : 10.56799
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisplin menerbitkan artikel bidang multidisiplin, termasuk : Pendidikan, Hukum, Ekonomi, Agama, Pendidikan, Kesehatan, Teknik, Kebijakan Publik, Pariwisata, Sosial dan Politik, Budaya, Seni, Pertanian, Peternakan, Ilmu Komputer, ilmu humaniora dan bidang ilmu lainnya. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin terbit setiap bulan atau 12 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,587 Documents
 249   250   251   252   253 
Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan yang Tidak Membayar Upah Kepada Karyawan Adam Noor Akbar; Hartono Hartono; Zulkifli Zulkifli
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20046

Abstract

Upah merupakan hak normatif karyawan yang harus dipenuhi oleh pengusaha sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih ada perusahaan yang gagal membayar upah, sehingga menimbulkan sengketa hubungan industrial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perusahaan gagal membayar upah karyawan dan menganalisis penyelesaian sengketa secara hukum yang timbul akibat tidak dibayarnya upah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur, hakim Pengadilan Hubungan Industrial di Palangka Raya, dan perwakilan PT Musirawas. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama tidak dibayarnya upah adalah kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan, faktor administratif dan manajerial, serta kurangnya komunikasi dan itikad baik antara pengusaha dan karyawan. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui negosiasi bilateral, mediasi di Dinas Tenaga Kerja, dan, jika tidak tercapai kesepakatan, proses di Pengadilan Hubungan Industrial. Perusahaan yang terbukti gagal membayar upah tetap bertanggung jawab secara hukum untuk memenuhi hak upah karyawan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
eksistensi hak penyandang disabilitas dalam pemilu di provinsi maluku Mardion Entamoin; Megawati Elath; Daim Baco Rahawarin; Astuti Usman; Stevin Melay; Eivandro Wattimury
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20058

Abstract

Hak politik merupakan salah satu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mengkaji eksistensi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu di Provinsi Maluku, serta mengidentifikasi kendala dan upaya dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak politik penyandang disabilitas telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun demikian, implementasi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kondisi geografis wilayah kepulauan, keterbatasan aksesibilitas, belum optimalnya pendataan pemilih penyandang disabilitas, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan aksesibilitas, optimalisasi pendidikan politik, serta sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas guna mewujudkan pemilu yang inklusif dan menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas secara efektif.
Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Masyarakat : Studi Kasus Goa Lawah Lombok Barat Nusi Usmanda; Dwiyono Rudi Susanto; Amin Kiswantoro
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20063

Abstract

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh yang berbeda, sehingga pemetaan yang akurat menjadi prasyarat penting untuk menghindari konflik dan memastikan distribusi manfaat yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran, kepentingan, dan potensi konflik antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata Goa Lawah di Desa Wisata Lembah Sempaga, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik stakeholder analysis (identifikasi aktor, matriks pengaruh-kepentingan) yang didukung observasi lapangan, wawancara dengan pengelola dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian mengidentifikasi sembilan kategori aktor utama, meliputi pemerintah kabupaten, pemerintah desa, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat lokal termasuk Kelompok Wanita Tani, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, akademisi, pelaku usaha pariwisata, wisatawan, serta media sosial dan komunitas digital. Ditemukan pula lima pola potensi konflik yang bersumber dari kesenjangan distribusi manfaat, tumpang tindih kepentingan konservasi dan pemanfaatan wisata, ancaman pengambilalihan pengelolaan oleh investor eksternal, perbedaan norma budaya antara wisatawan dan warga, serta konflik internal kelembagaan Pokdarwis. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum koordinasi multipihak dan penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan ekowisata sebagai instrumen mitigasi konflik dan penguatan tata kelola kolaboratif berbasis masyarakat.
Dampak Pengungkapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap Nilai Perusahaan melalui Profitabilitas pada Perusahaan yang Terindeks IDX ESG Leaders Dias Priyogi; Sri Retnaning Sampurnaningsih; Zulfitra Zulfitra
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.20099

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan yang terdaftar dalam indeks IDX ESG Leaders selama periode penelitian. Nilai perusahaan diproksikan menggunakan Tobin’s Q, profitabilitas diukur melalui Return on Assets (ROA), sedangkan pengungkapan ESG diukur menggunakan Sustainability Report Disclosure Index berdasarkan standar Global Reporting Initiative (GRI). Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan sampel. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dan path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan aspek Environmental, Social, dan Governance tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dalam hubungannya dengan nilai perusahaan, pengungkapan Environmental berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan pengungkapan Social berpengaruh positif dan signifikan. Sementara itu, pengungkapan Governance tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba menjadi faktor penting dalam meningkatkan penilaian pasar. Secara simultan, ESG dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi nilai perusahaan. Hasil path analysis menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memediasi hubungan antara pengungkapan ESG dan nilai perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh ESG terhadap nilai perusahaan bersifat berbeda pada setiap dimensinya dan tidak bekerja secara tidak langsung melalui profitabilitas.
Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Pembiayaan Atas Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Capital Lease Teknologi Server Komputer Akhmadi Kurniawan; Rorry Pramudya; M. Budhi Setiawan
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20285

Abstract

Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam kasus wanprestasi debitur dalam perjanjian sewa modal teknologi server komputer. Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: Pendekatan Hukum dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam kasus wanprestasi debitur dalam perjanjian sewa modal teknologi server komputer masih bergantung pada ketentuan hukum perdata umum, peraturan pembiayaan sektoral, dan jaminan fidusia. Ketiadaan peraturan perundang-undangan khusus tentang sewa berarti perlindungan hukum bagi pemberi sewa masih suboptimal, terutama dalam pelaksanaan aset sewa dalam kasus wanprestasi. (2) Penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peraturan teknis yang lebih spesifik dan pengawasan terhadap praktik sewa modal aset teknologi, khususnya server komputer, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi perusahaan pembiayaan. Penerbitan peraturan atau pedoman teknis yang mengatur mitigasi risiko gagal bayar, mekanisme penegakan hukum pasca-putusan Mahkamah Konstitusional, dan perlindungan data selama proses penebusan aset akan menciptakan praktik pembiayaan yang lebih tertib, adil, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Pencurian Saldo Pulsa Berbasis Aplikasi Digital (Studi Putusan Nomor 9/PID.SUS/2021/PN.PLI) Yasmine Noor Fadhilla; La Syarifuddin; Sulung Nugroho
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 10: September 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i10.20305

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin luas tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan di ruang siber. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah pengurangan saldo pulsa melalui aplikasi digital yang dilakukan dengan cara mengakses sistem elektronik secara tidak sah. Perbuatan ini menyebabkan kerugian bagi pengguna karena saldo yang dimiliki berkurang tanpa persetujuan maupun kewenangan yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital serta mengidentifikasi kesesuaian sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan normatif yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya tulis yang berkaitan dengan kejahatan siber. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk mengkaji aspek pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hukum hakim, serta proporsionalitas sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencurian saldo pulsa berbasis aplikasi digital lebih tepat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap sistem elektronik berdasarkan UU ITE karena dilakukan melalui akses tanpa hak, penyalahgunaan sistem, dan manipulasi data elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dapat dibebankan karena terpenuhinya unsur kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam bentuk kesengajaan, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN.Pli pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE, namun argumentasi hukum mengenai pidana kurungan sebagai pengganti denda belum dijelaskan secara memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Transformasi Tata Kelola Destinasi Wisata Berkelanjutan: Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Agripark Kemiling Kota Bandar Lampung Rozi Agusdiansyah Jamain
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.20397

Abstract

Pengembangan Agripark Kemiling sebagai destinasi agro-eduwisata yang terintegrasi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung memiliki potensi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Studi Kelayakan tahun 2024 menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp34,68 miliar, Internal Rate of Return (IRR) 15%, dan Benefit Cost Ratio (BCR) 2,94. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan optimal akibat fragmentasi kewenangan antarorganisasi perangkat daerah, belum terbentuknya lembaga pengelola, konflik pemanfaatan lahan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan serta merumuskan strategi tata kelola yang efektif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kebijakan publik. Analisis dilakukan melalui Problem Tree Analysis, Fishbone Diagram, metode Urgency, Seriousness, Growth (USG), serta evaluasi implementasi menggunakan Model George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada belum adanya regulasi yang membentuk lembaga pengelola terpadu. Berdasarkan analisis alternatif kebijakan menggunakan kriteria Bardach, pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agripark Kemiling berbasis kolaborasi Hexahelix menjadi pilihan paling optimal untuk memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan, menjamin keberlanjutan operasional, meningkatkan PAD, serta mendukung pencapaian target RTH Kota Bandar Lampung.
Pengaruh Risiko dan Faktor Internal Perbankan terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Konvensional KBMI I yang Terdaftar di BEI Periode 2021–2025 Zulfa Faturullah Hermansyah; Nova Anggrainie; Suroto Suroto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.20496

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh risiko dan faktor internal perbankan terhadap Return on Assets (ROA) pada Bank Umum Konvensional KBMI I yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. ROA digunakan sebagai indikator profitabilitas karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Variabel yang dianalisis meliputi Non-Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), ukuran perusahaan (Size), dan kepemilikan institusional. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel terhadap bank yang memenuhi kriteria sampel. Berdasarkan pengujian pemilihan model, Fixed Effect Model merupakan model yang paling sesuai untuk mengestimasi hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPL, BOPO, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan LDR, CAR, dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Secara simultan, risiko dan faktor internal perbankan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan skala perusahaan merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat profitabilitas Bank Umum Konvensional KBMI I. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen perbankan dalam memperkuat pengelolaan risiko dan efisiensi internal guna mempertahankan serta meningkatkan kinerja profitabilitas
Pengaruh Desain Kemasan Sachet Teh Sariwangi Terhadap Keputusan Membeli Hasibatur Rohma
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.20776

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desain kemasan sachet Teh Sariwangi terhadap minat beli konsumen. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap konsumen Teh Sariwangi. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert kepada responden untuk mengukur persepsi terhadap unsur-unsur desain kemasan dan minat beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kemasan sachet Teh Sariwangi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi konsumen terhadap desain kemasan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk membeli produk. Desain kemasan juga memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan perubahan minat beli konsumen, meskipun sebagian lainnya tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian. Berdasarkan teori sosiopsikologis, desain kemasan berperan dalam membentuk persepsi, sikap, dan motivasi konsumen dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Selaras dengan model AIDA, desain kemasan yang menarik mampu menarik perhatian (attention), membangkitkan ketertarikan (interest), menciptakan keinginan (desire), dan mendorong tindakan pembelian (action). Temuan ini menegaskan bahwa desain kemasan tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual produk, tetapi juga sebagai instrumen komunikasi pemasaran
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Tanggungan dalam Sengketa Keabsahan Hak Atas Tanah Yang telah Menjadi Objek Jaminan Kredit Reski M; Dewi Iryani; Hartana Hartana
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 9: Agustus 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i9.20777

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan apabila objek jaminan dinyatakan tidak sah serta kedudukan pemegang Hak Tanggungan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan dapat diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) pada tahap pengikatan kredit, terutama dengan melakukan pemeriksaan legalitas sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta memastikan proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan secara sah dan sempurna. Perlindungan represif diperlukan apabila objek jaminan kemudian dinyatakan tidak sah, terutama untuk menjamin pemenuhan hak kreditur terhadap pelunasan utang dan kerugian yang timbul berdasarkan hubungan hukum dalam perjanjian kredit. Pemegang Hak Tanggungan juga dapat memperoleh perlindungan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik sepanjang tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam cacat hukum atau administratif pada penerbitan sertifikat yang dijadikan objek jaminan. Dalam keadaan demikian, kepentingan hukum kreditur perlu dipertahankan melalui mekanisme hukum yang memungkinkan perlindungan terhadap Hak Tanggungan atau pengalihan jaminan kepada agunan lain. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme verifikasi silang (cross-check) data pertanahan serta penegakan hukum yang menjamin bahwa pembatalan sertifikat tidak secara serta-merta merugikan lembaga keuangan yang telah bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan dokumen autentik yang sah pada saat perjanjian kredit dibuat.

Page 251 of 259 | Total Record : 2587

 249   250   251   252   253 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 10: September 2026 Vol. 5 No. 9: Agustus 2026 Vol. 5 No. 8: Juli 2026 Vol. 5 No. 7: Juni 2026 Vol. 5 No. 6: Mei 2026 Vol. 5 No. 5: April 2026 Vol. 5 No. 4: Maret 2026 Vol. 5 No. 3: Februari 2026 Vol. 5 No. 2: Januari 2026 Vol. 4 No. 12: November 2025 Vol. 4 No. 11: Oktober 2025 Vol. 4 No. 10: September 2025 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 9: Agustus 2025 Vol. 4 No. 8: Juli 2025 Vol. 4 No. 7: Juni 2025 Vol. 4 No. 6: Mei 2025 Vol. 4 No. 5: April 2025 Vol. 4 No. 4: Maret 2025 Vol. 4 No. 3: Februari 2025 Vol. 4 No. 2: Januari 2025 Vol. 3 No. 12: November 2024 Vol. 3 No. 11: Oktober 2024 Vol. 3 No. 10: September 2024 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 9: Agustus 2024 Vol. 3 No. 8: Juli 2024 Vol. 3 No. 7: Juni 2024 Vol. 3 No. 6: Mei 2024 Vol. 3 No. 5: April 2024 Vol. 3 No. 4: Maret 2024 Vol. 3 No. 3: Februari 2024 Vol. 3 No. 2: Januari 2024 Vol. 2 No. 12: November 2023 Vol. 2 No. 11: Oktober 2023 Vol. 2 No. 10: September 2023 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 9: Agustus 2023 Vol. 2 No. 8: Juli 2023 Vol. 2 No. 7: Juni 2023 Vol. 2 No. 6: Mei 2023 Vol. 2 No. 5: April 2023 Vol. 2 No. 4: Maret 2023 Vol. 2 No. 3: Februari 2023 Vol. 2 No. 2: Januari 2023 Vol. 1 No. 11 (2022): Oktober 2022 Vol. 1 No. 12: November 2022 Vol. 1 No. 10: September 2022 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 8: Juli 2022 Vol. 1 No. 7: Juni 2022 Vol. 1 No. 6: Mei 2022 Vol. 1 No. 5: April 2022 Vol. 1 No. 4: Maret 2022 Vol. 1 No. 3: Februari 2022 Vol. 1 No. 2: Januari 2022 Vol. 1 No. 9: Agustus Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue