cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 570 Documents
 19   20   21   22   23 
DIMENSI POLITIK DAN SOSIAL PEMANASAN GLOBAL Hadi, Sudharto P.
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v6i1.310

Abstract

The impact of global warming has been around us. The impactincludes sea level rise, sea temperature rise, air temperaturerise, increase rainfall, increase evaporation and increase tropicalstorm. Indonesia is vulnarable to the impact of global warmingdue to the fact that Indonesia is an archipelagic country withmany small islands, has second longest coast line in the world,and has 65 % of population live in coastal area. The availabilityof water is influenced by climate change and it will affect toagriculture, animal husbandry and fishery.Heavy and unregular rainfall, thunderstorm and heattemperature creating flood, landslide are among the phenomenaof climate change triggered by global warming. The commitmentto reduce CO2 emmission has been declared through ProtocolKyoto in 1997. However, the realization went slowly. Japanhas a commitment to reduce its emmission up to 6% but itsproduction of emmision still 8.1%. European countries targetedto reduce its emmission up to 8%. Until the year of 2003, theyreduced its emmission at 1.7%. The U.S, the largest producer ofCO2 emmission, has not ratified Protocol Kyoto.After world conference on climate change in Bali, Indonesiafollowed up by setting up a National Action Plan and promotingmitigation and adaptation strategies. The issues regarding thisstrategies are the weakness of coordination among relateddepartment, sectoral egoism and big project orientation. Anotherstrategy called energy efficiency is required to promote. Thisstrategy includes the change of behaviour to safe the energy, touse public transportation, to utilize renewable energy, to plantthe tree etc. If the environmentally friendly movement is widelydone by many people across the country, the contribution toreduce the impact of climate change could be significant.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP REKOMENDASI PANSUS HAK ANGKET DPR Simarmata, Jorawati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i1.254

Abstract

Implikasi dari Putusan MK yaitu KPK harus menghormati putusan MK terkait keabsahan Panitia Khusus Angket DPR serta rekomendasi yang telah dihasilkan Pansus tersebut. Oleh karena itu KPK perlu untuk menjawab, mengklarifikasi hal-hal yang kurang tepat, dan melakukan saran-saran DPR yang baik. Pada aspek kelembagaan maka rekomendasi membentuk lembaga pengawas cenderung bertentangan dengan Pasal 3 UU No.30 Tahun 2002 yang mengamanatkan KPK sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan hal ini dikhawatirkan menambah mata rantai prosedur penegakkan hukum di KPK. Selanjutnya pada aspek kewenangan maka pembagian kewenangan antara KPK dengan institusi penegak hukum lainnnya telah diatur dalam Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa  KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sedangkan institusi yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara di bawah Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yaitu Polri dan Kejaksaan RI. Disamping itu tugas pencegahan adalah tugas semua instansi yang dilakukan dengan sinergis. Adapun tugas KPK mencakup tugas pencegahan dan penindakan, tetapi fokus utamanya adalah penindakan. Kemudian pada aspek tata kelola anggaran maka sesungguhnya ukuran keberhasilan KPK bukan dari jumlah kerugian negara yang telah diselamatkan oleh KPK namun dari kualitas kinerja KPK yang mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi yang sangat rumit dan dapat menimbulkan efek jera. Berikutnya pada aspek tata kelola SDM maka sebagai institusi penegak hukum sebaiknya KPK berkomitmen melaksanakan ketentuan UU ASN, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan karena sangat bermanfaat bagi KPK sebagai institusi dan memberikan kepuasan kerja dan pola karier yang baik bagi pegawai KPK.
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perspektif Demokrasi Deliberatif JAMALUDDIN, MUHAMMAD NUR; Harijanti, Susi Dwi; Prasetianingsih, Rahayu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i2.1232

Abstract

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 masih jauh dari proses demokrasi deliberatif. Padahal sejatinya keterlibatan rakyat merupakan sesuatu hal yang mutlak, agar perubahan tidak sarat akan kepentingan politik saja, tetapi seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 belum menerapkan prinsip demokrasi deliberatif karena cenderung lebih banyak mengandung politisasi MPR dan bersifat elitis daripada keterlibatan rakyat. Demokrasi deliberatif yang digagas merupakan solusi alternatif dan bermanfaat bagi negara-negara demokrasi, masih dapat menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia. Minimnya peran MPR memberikan ruang publikkepada rakyat dalam amendemen, mengharuskan MPR memperkokoh sistem ketatanegaraan Indonesia guna melibatkan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan kewenangan DPD dalam proses amendemen. Praktiknya dapat menerapkan sistem e-debelibarative democracy, tentunya proses ini mesti memiliki dasar hukum yang kuat dan tertuang dalam konstitusi serta beradaptasi terhadap perkembangan digitalisasi
REKONSTRUKSI KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEPMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA Azzahra, Farida
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i2.719

Abstract

 Konsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem pemerintahan presidensial salah satunya ditandai dengan adanya pembatasan terhadap fungsi cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara tegas. Namun, keberadaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh lembaga legislatif Indonesia, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini masih didominasi oleh peran Presiden selaku pemangku cabang kekuasaan eksekutif. UUD 1945 memberi kewenangan yang besar kepada Presiden dalam hal pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan, dimana hal tersebut menciptakan ketidakseimbangan antara peran Presiden dan DPR. Keterlibatan Presiden dalam seluruh rangkaian pembentukan undang-undang, utamanya dalam proses pembahasan dapat menjadi salah satu faktor dari lambatnya penyelesaian Program Legislasi Nasional yang juga berdampak pada minimnya produk legislasi yang dihasilkan. Untuk itu, penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan ini ini akan membahas mengenai perbandingan kewenangan legislasi Presiden Indonesia dengan tujuh negara lainnya yang juga menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana pada negara-negara tersebut terdapat penguatan fungsi legislasi pada lembaga legislatif, sementara kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang terbatas hanya pada agenda persetujuan dan pengesahan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan rekonstruksi terhadap kewenangan legislasi Presiden di Indonesia dalam rangka meningkatkan produk legislasi.
POKOK-POKOK PEMIKIRAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA Hamzah, Jur Andi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v1i3.278

Abstract

.
REORIENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG (THE REORIENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICY ON IMPLEMENTATION OF THE REGIONAL AUTONOMY IN THE FIELD OF LAND AND LAND USE) Nugroho, Wahyu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i2.406

Abstract

Perjalanan otonomi daerah dalam praktik melahirkan dorongan untuk meningkatkanpendapatan asli daerah melalui kolaborasi dengan sejumlah investor yang berpotensi merusakekologi, mereduksi sumber daya alam serta penggeseran terhadap masyarakat adat untukmengakses hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan hak kolektif yang dapat dinikmati olehmasyarakat adat. Orientasi kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan otonomi daerah dibidang pertanahan dan penataan ruang berdampak kepada perubahaan dalam penataanruang, konflik-konflik pertanahan antara pemerintah daerah atau para pengusaha denganmasyarakat lokal dan lemahnya budaya hukum masyarakat daerah tentang arti pentingnyaruang terbuka hijau, begitu juga dengan ego sektoral antar kedinasan dalam satupemerintahan kota/kabupaten. Kebijakan tersebut menggunakan paradigma kapitalistik yangselalu mengembangkan perekonomian daerah, tanpa memerhatikan peraturan daerah tentangrencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kota dan tanah milik masyarakat lokal. Selain itu,lemahnya pengawasan pusat terhadap daerah dalam kebijakannya mengakibatkan sulitnyakepala daerah untuk dikenakan sanksi atas tindakan yang melampaui kewenangannya atauperbuatan melawan hukum, salah satu contohnya soal perizinan kepada para pengusaha.Melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amandemen dari UUNo. 32 tahun 2004, telah nampak hubungan yang hierarkhis antara pemerintah pusat dengandaerah, begitu juga dengan penanganan konflik-konflik yang terjadi di daerah.
HAK MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Seta, Salahudin Tunjung
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i2.530

Abstract

Peraturan Perundang-undangan dibentuk dan ditujukan kepada masyarakat. Dengan kekuatan mengikatnya, Peraturan Perundang-undangan dapat memberikan suatu kewajiban kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Peraturan Perundang-undangan dalam sistem demokrasi tidak hanya sebagai produk yang dibentuk oleh lembaga perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat. Namun juga dibentuk pula bersama dengan masyarakat, karena lembaga perwakilan di dalam sistem demokrasi dapat menjadi kekuatan oligarki yang membawa akibat pada kondisi masyarakat yang tidak memlegitimasi atau tidak mengakui produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga perwakilan yang dipilih sendiri oleh rakyat. Oleh karena itu untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan yang memiliki legitimasi atau akar sosial yang kuat guna meminimalisir adanya penolakan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan maka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan serta memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas tersebut. Hak masyarakat ini telah diatur dalam Pasal 28 D  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer
PELAKSANAAN KEWENANGAN ATRIBUSI PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH HSB, ALI MARWAN; JULIANTHY, EVLYN MARTHA
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i2.164

Abstract

In the practice of the implementation of regional autonomy in Indonesia, the Regional Government has the authority to regulate its own territory by the division of authority as regulated in Act No. 23 of 2014 on Local Government. These powers are matters related to concurrent matters comprising compulsory and optional matters. The question is in the form of a legal product whether local governance regulates these authorities. Based on the search of various provisions of the legislation it can be concluded that the regulation on the exercise of the authority of attribution is to be by local regulations. This is directly related to the content of regional regulatory content, one of which is in the context of regional autonomy. In this regard, it is suggested that in relation to the exercise of the authority of attribution or concurrent affairs of local government shall be governed by regional regulations.
MEMPERKUAT FUNGSI REKRUTMEN PARTAI POLITIK (STRENGTHENING THE RECRUITMENT FUNCTION OF POLITICAL PARTY) Agustiani Sianturi, Kristina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i1.369

Abstract

Sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia yang mengganti sistem pemilihan proporsional daftar tertutup menjadi sistem proporsional daftar terbuka menunjukkan adanyaupaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Tetapi, perubahanitu tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap orang-orang yang berhasil masuk kelembaga legislatif, karena masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang terjerat korupsi. Hal ini menandakan bahwa tidak adarelevansi antara sistem pemilihan umum yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Sehinggadiperlukan upaya untuk memperbaiki hal tersebut dan inilah yang menjadi permasalahandalam tulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penyebab tidak relevannya sistem pemilihan dengan orangorangyang dihasilkan adalah tidak berjalannya fungsi partai politik khususnya fungsirekrutmen. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan memperkuat sistem rekrutmen di setiappartai politik. Jika fungsi rekrutmen partai politik dapat berjalan dengan baik, maka sistempemilihan apa pun yang akan digunakan tidak akan berpengaruh besar terhadap orang-orangyang masuk parlemen.
Peraturan Daerah Horison dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.927

Abstract

The impact of Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments seems to be quite perplexing for Regional Governments. This is due to changes in the nomenclature of several user fees that are a source of revenue for the region. The levy on the use of foreign workers is one of them. A quo law also includes orders for an omnibus law regional regulation in terms of regional taxes and levies, as well as a horizon regional regulation. A horizon regulation is a regional regulation whose validity period is limited or whose validity period is known at the time it is formed. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The conclusion of this paper is the formation of a Perda Horizon by the Regional Government as a consequence of Law No. 1 of 2022.

Page 21 of 57 | Total Record : 570

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026 Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue