cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 570 Documents
 17   18   19   20   21 
Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha Musthafa, Annas Rasid; Putrazta, Satriya Aldi; Edwinarta, Caesar Dimas; Fitriani, Nur Alifia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1095

Abstract

Ketidakpastian penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai layanan perizinan berusaha menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang berdampak pada perizinan usaha UMKM. Dampak tersebut diakibatkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK dan Perpu Cipta Kerja terhadap penggunaan sistem OSS RBA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, Penggunaan OSS RBA secara sah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020. Kedua, Akibat hukum dari adanya putusan MK adalah dinyatakannya inkonstitusional bersyarat dasar hukum penggunaan OSS RBA yang berimbas pada digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Ketiga, Akibat hukum dari adanya Perpu Cipta Kerja adalah kembali sahnya penggunaan OSS RBA sebagai layanan perizinan berusaha melalui pemberlakuan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 184 Perppu Nomor 2 Tahun 2022.
PENGEJAWANTAHAN HAK TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGATURAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Yurista, Ananda Prima
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i2.152

Abstract

Hak tradisional masyarakat hukum adat termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam pengaturan UU Nomor 27 Tahun 2007 terdapat beberapa Pasal yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diantaranya Pasal 16 ayat (1), (2), dan Pasal 23 ayat (4), (5), (6) UU Nomor 27 Tahun 2007 yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasca diputusnya uji materiil atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tersebut berlakulah UU Nomor 1 Tahun 2014, yang ternyata masih mengandung beberapa pasal yang berpotensi mereduksi hak tradisional masyarakat hukum adat sehingga dalam penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa hak tradisional dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 belum terejawantahkan dengan baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2014.
PENGATURAN HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM PIDANA UMUM DAN KHUSUS CRIMINAL JUSTICE REGULATION IN THE TAXATION FIELD CRIMINAL AND ITS RELATION TO GENERAL AND SPECIAL CRIMINAL LAW ., Mudzakkir
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v8i1.346

Abstract

Income funds contribution that coming from taxpayers is a significant input of opinionand have a broad significance for the development of the Unitary Republic of Indonesia.One must be concern is the effort to increase awareness of taxpayers to pay taxesand also as the essence of the regulation and the imposition of criminal sanctions inthe field of taxation. The criminal action in the field of taxation is included criminallaw in the field of administration (administrative criminal law or crimes dependent)known simple and flexible in enforcing of the law, as long as the objective of law isreached, the taxpayer would pay tax in accordance with its obligations. The use ofcriminal common law or penal code/law dealing specifically with criminal acts in thefield of taxation is inappropriate and can caused problems in law and justice. Therefore,public crime or specific crime related to the occurrence of a tax crime is a stand-alonewith all the consequences of enforcement. Related to the implementation of corruptionin the criminal acts in the field of taxation, could be run by two models, which eachstand alone and not related to each other, as stipulated in Article 43 A paragraph (3)or tax laws contain provisions referred to in Article 14 Act Number 31 Year 1999 asamended by Act Number 20 Year 2001 on Eradication of Corruption.
Kekuatan Pasal 366 dan Pasal 369 KUHPerdata: Menyoal Kewenangan Bhp dan Lex Specialis Derogat Legi Generali Menuju Pembentukan Sistem Hukum Perwalian Nasional Di Indonesia simatupang, taufik hidayat
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i1.999

Abstract

Esensi dari Pasal 366 dan Pasal 369 KUH Perdata adalah dasar pengaturan kewenangan BHP dalam melakukan pengawasan perwalian atas harta kekayaan anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kewenangan BHP dalam pengawasan perwalian anak pada prakteknya menjadi kontraproduktif karena anggapan bahwa kedua pasal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Kondisi ini mengakibatkan belum terpenuhinya perlindungan hukum oleh negara terhadap anak. Penelitian ini hendak menjawab dua rumusan masalah yaitu bagaimana kewenangan BHP dalam pengawasan perwalian anak dan bagaimana kedudukan kedua pasal tersebut dalam persepektif lex specialis derogat legi generali. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan BHP dalam pengawasan perwalian anak belum berjalan optimal karena pengadilan belum menjalankan secara sungguh-sungguh kedua pasal tersebut. Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat dianggap sebagai ketentuan khusus yang dapat mengesampingkan Pasal 366 dan Pasal 369 KUH Perdata karena tidak mengatur secara khusus tentang pengawasan harta kekayaan anak di bawah perwalian. Oleh karena itu di masa mendatang perlu digagas pembentukan sistem hukum perwalian anak sebagai bagian dari hukum keluarga untuk menghadirkan negara dalam melindungi harta kekayaan anak yang berada di bawah perwalian
MODEL PENGELOLAAN DANA DESA YANG EFEKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Alfana, Ganang Qory
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i1.503

Abstract

Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem. Tujuan dari artikel ini adalah mengidentifikasi problem dalam pengelolaan dana desa dan merumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadikan desa mandiri serta sejahtera. Problem pengelolaan dana desa harus segera diselesaikan dan dihadapi agar pengelolaan dana desa efektif sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini telah berhasil mengidentifikasi problem pengelolaan dana desa. Setelah mencari dan menemukan solusi, artikel ini merumuskan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar tercipta pengelolaan dana desa yang efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan desa mandisi serta sejahtera. Artikel ini menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menerapkan model tersebut dalam rangka mengatasi problem pengelolaan dana desa. Kerjasama dari berbagai pihak diharapkan agar dapat menerapkan model tersebut secara sinergisKata Kunci : Problem, Dana Desa, Pemerintah Desa
GAGASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG LEMBAGA KEPRESIDENAN: CERMINAN PENEGASAN DAN PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL INDONESIA Yusa, I Gede; Hermanto, Bagus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i3.119

Abstract

Implikasi perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 menciptakan perubahan yang mendasar terkait dengan lembaga kepresidenan, yakni terjadinya pergeseran konsep kekuasaan eksekutif dari executive heavy menjadi legislative heavy. Lembaga kepresidenan diharapkan akan dapat membawa bangsa dan negara ke arah tujuan yang lebih baik dalam kerangka gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia pada masa mendatang, demi terselenggaranya pemerintahan menuju visi Negara seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Melalui tulisan ini diharapkan dapat kembali menggagas kembali rancangan undang-undang lembaga kepresidenan di Indonesia yang berbasis pada pertama, mewujudkan kepemimpinan yang kuat dan beretika politik. Kedua, penyederhanaan sistem kepartaian. Ketiga, mendorong partisipasi budaya politik, Keempat, membangun parlemen modern dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kelima, reformasi birokrasi, yang tertuang dalam gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan.
Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Fudika, Moza Dela; chaidir, ellydar; syukur, saifuddin
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i2.828

Abstract

Disahkannya undang-undang cipta kerja menuai polemik luar biasa ditengah masyarakat. Reaksi penolakan terjadi diberbagai penjuru wilayah di Indonesia sebagai bentuk keberatan atas lahirnya undang-undang cipta kerja, mengingat undang-undang ini dibahas pada saat Indonesia sedang mengalami krisis diberbagai sektor akibat pandemi covid-19. Undang-undang cipta kerja dibentuk tanpa memperhatikan partisipasi dan kebutuhan masyarakat. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut menarik untuk mengkaji mengenai konfigurasi politik yang terjadi pada pembentukan undang-undang cipta kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan melakukan pengkajian kepustakaan terkait permasalahan yang dibahas. Undang-undang cipta kerja memiliki konfigurasi politik yang berwatak otoriter, hal tersebut ditinjau dari beberapa indikator penilaian seperti kedudukan partai politik dan parlemen yang lemah, kedudukan lembaga eksekutif (pemerintah yang intervensionis, dan pers yang terpasung).
DINAMIKA HUKUM PERIKANAN INDONESIA Magdalena, Damai; Sinaga, Fransiska Adelina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i2.249

Abstract

Terdapat tiga permasalahan hukum krusial di bidang hukum perikanan yaitu terdapatnya ketentuan Permen Agraria Nomor 17 Tahun 2016 yang memberikan hak pakai bagi warga negara asing terhadap pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang merupakan celah bagi negara-negara asing untuk memiliki pulau-pulau tersebut dengan menggugat pulau tersebut ke Mahkamah Internasional untuk dapat disahkan sebagai bagian dari negara asing seperti yang terjadi pada Pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian permasalahan illegal fishing di laut Indonesia disebabkan oleh belum jelasnya batas laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga sehingga masing-masing pihak mengklaim bahwa perairan tersebut adalah milik mereka. Selanjutnya Indonesia masih belum mampu menghentikan penyelundupan ikan termasuk benih lobster ke luar negeri sehingga merugikan pendapatan negara. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut maka seharusnya pemerintah tidak memberikan izin kepada warga negara asing untuk menyewa pulau-pulau kecil terluar Indonesia sehingga menutup peluang negara-negara asing untuk menggugat pulau-pulau tersebut ke Mahkamah Internasional menjadi milik negara asing sebagaimana amanat UU  No. 27 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2014, dan  UU No. 32 Tahun 2014. Selanjutnya pemerintah harus segera menuntaskan seluruh batas laut Indonesia dengan negara-negara tetangga sehingga semua pemangku kepentingan di laut Indonesia mengetahui batas-batas laut yang menjadi hak bangsa Indonesia. Kemudian pemerintah harus segera memperbaiki peraturan perundang-undangan yang memutus setiap mata rantai penyelundupan dari berbagai jalur serta memuat ketentuan pidana dan denda yang besar sehingga menimbulkan efek jera dan menyusun peraturan perundang-undangan yang menggairahkan dunia produk perikanan sehingga menguntungkan semua pihak.
URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI PENJUALAN OBAT MELALUI MEDIA ONLINE ariyulinda, nita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i1.10

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh setiap orang dalam penjualan obat melalui media online, sehingga berkembang apotek online, toko obat online atau situs-situs di internet yang menawarkan dan menjual berbagai produk farmasi berupa obat keras, obat golongan narkotika atau golongan psikotropika, obat tradisional, obat herbal dan suplemen kesehatan. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan obat-obatan tersebut sehingga sangat rentan dapat disalahgunakan pemakaiannya atau tidak sesuai peruntukannya, yang dapat beresiko untuk kesehatan bahkan dapat menimbulkan korban. Perkembangan penjualan obat melalui media online bergerak pesat, sementara Indonesia belum memiliki regulasi mengenai penjualan obat melalui media online. Banyak kasus yang terjadi di lapangan akibat penjualan obat melalui media online. Oleh sebab itu dalam tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai urgensi pembentukan regulasi mengenai penjualan obat melalui media online dan Apa saja yang perlu diatur dalam  pengaturan penjualan obat melalui media online yang sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat serta bertujuan untuk menertibkan penjualan obat melalui media online.
Gerakan Sosial dalam Politik Hukum Pembetukan Undang-Undang di Bidang Hukum Perburuhan Syahwal, Syahwal
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i3.1097

Abstract

Bagi negara hukum, undang-undang memiliki perananan yang sangat penting. Maka pembentukan sebuah undang-undang kerapkali mengundang perhatian publik, yang terbaru adalah pembentukan undang-undang di bidang hukum perburuhan yakni Cipta Kerja dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Pembentukan kedua undang-undang tersebut mendorong terciptanya gerakan sosial di dalam masyarakat. Pada satu sisi, gerakan sosial cipta kerja berupaya menggagalkan Cipta Kerja, sedang di sisi lainnya, gerakan sosial pekerja rumah tangga berupaya mengusung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua gerakan sosial tersebut menemui ketidakberhasilan. Dengan berkaca pada ketidakberhasilan gerakan sosial tersebut, artikel ini merumuskan permasalahan tentang bagaimana watak politik hukum pembentukan undang-undang di bidang hukum perburuhan? Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terkait gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial cipta kerja dan gerakan sosial pekerja rumah tangga diabaikan di dalam pembentukan undang-undang. Implikasinya, undang-undang yang dihadirkan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada di lapangan. Pengabaian terhadap gerakan sosial dalam pembentukan undang-undang menyebabkan terabaikannya pula hak asasi manusia bagi buruh, yang pada tataran berikutnya memperlihatkan watak pembentukan undang-undang yang illiberal.

Page 19 of 57 | Total Record : 570

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2026): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2026 Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue