cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljouridisch@usm.ac.id
Editorial Address
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/about/editorialTeam
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Juridisch
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 29876559     DOI : https://doi.org/10.26623/
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aim of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Business Law, Medical Law, Environmental Law, Legal Philosophy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 87 Documents
 5   6   7   8   9 
Kekosongan Norma Uji Laboratorium Tembakau Sintetis dalam Pembuktian Narkotika Banja Bakti Marantasi; Endah Pujiastuti; Muhammad Junaidi
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13739

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan uji laboratorium tembakau sintetis sebagai dasar pembuktian tindak pidana narkotika serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perkembangan narkotika jenis baru berupa tembakau sintetis yang memiliki karakteristik kimia fluktuatif dan belum diakomodasi secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait standar uji laboratorium. Urgensi penulisan penelitian ini terletak pada munculnya kekosongan norma yang menyebabkan pembuktian sangat bergantung pada interpretasi ahli dan aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, terutama melalui analisis Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Tmg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai metode, parameter, dan standar validitas uji laboratorium tembakau sintetis berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam proses pembuktian serta memperluas diskresi penegak hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika terhadap tembakau sintetis saat ini belum didukung oleh kerangka normatif yang jelas dan terukur. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa persoalan uji laboratorium tembakau sintetis merupakan problem normatif-struktural dalam sistem hukum pidana yang memengaruhi legitimasi pemidanaan dan memerlukan pembaruan regulasi yang adaptif.
Efektivitas Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Anton Catur Sulistiyo; Endah Pujiastuti; Muhammad Junaidi; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.13913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Semarang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta merumuskan solusi yuridis guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pekerja. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena stagnasi eksekusi putusan PHI yang menyebabkan kemenangan pekerja sering kali bersifat simbolis tanpa pemulihan hak secara nyata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memadukan data primer berupa wawancara mendalam dengan aparatur peradilan dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pergeseran paradigma eksekusi putusan PHI dari mekanisme perdata yang bersifat formalistis menuju penggunaan tekanan pidana sebagai instrumen pemaksa kepatuhan, serta penekanan pada urgensi penerapan upaya paksa badan (gijzeling) sebagai solusi struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi non-pembayaran pesangon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan eksekusi hingga 66,7% melalui efek gentar (deterrent effect). Namun demikian, efektivitas tersebut masih terhambat oleh rigiditas hukum acara perdata umum dan keterbatasan aset yang dapat dieksekusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum dalam eksekusi putusan PHI masih bersifat parsial dan memerlukan reformasi regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pengadilan, termasuk pemblokiran rekening otomatis dan sandera badan, guna menjamin keadilan substantif bagi pekerja. Kata kunci: Dana Penjaminan Pesangon; Eksekusi; Kepastian Hukum; Pengadilan Hubungan Industrial; Undang-Undang Cipta Kerja.  
Pembatasan Diskresi Penuntutan Pasca P-21 Melalui Mekanisme Praperadilan Edy Nugroho; Endah Pujiastuti; Muhammad Junaidi; Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14020

Abstract

This study aims to analyze the limitation of prosecutorial discretion in terminating prosecution after a case file has been declared complete (P-21) through Pretrial Decision Number 1/Pid.Pra/2025/PN Pekalongan. The legal issue concerns the conflict between P-21 status, which signifies the fulfillment of prosecution requirements, and the subsequent termination of prosecution after the pre-prosecution stage has been completed. The urgency of this research lies in ensuring legal certainty, consistency in law enforcement, and the protection of the rights of all parties. This study employs a normative juridical method strengthened by empirical data using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Data were collected through literature review, court decision analysis, and interviews. The findings reveal that the termination of prosecution after the issuance of P-21, without any new legal facts, contradicts Article 140 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code, the principle of legal certainty, and due process of law. The pretrial decision confirms that P-21 status carries legal consequences that limit prosecutorial discretion in terminating prosecution. This study concludes that pretrial proceedings function as a judicial control mechanism over prosecutorial discretion. The novelty of this research lies in establishing P-21 status as a normative limitation on prosecutorial termination after the completion of the pre-prosecution stage.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatasan diskresi Penuntut Umum dalam penghentian penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) melalui Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Pekalongan. Permasalahan hukum penelitian ini terletak pada konflik antara status P-21 yang menunjukkan terpenuhinya syarat penuntutan dengan penghentian penuntutan setelah tahap prapenuntutan selesai. Urgensi penelitian ini berkaitan dengan kebutuhan untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan hak para pihak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan setelah P-21 tanpa adanya fakta hukum baru bertentangan dengan Pasal 140 ayat (2) KUHAP, asas kepastian hukum, dan due process of law. Putusan praperadilan menegaskan bahwa status P-21 memiliki konsekuensi yuridis yang membatasi diskresi Penuntut Umum dalam menghentikan penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praperadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penggunaan diskresi penuntutan. Kebaruan penelitian terletak pada penegasan bahwa status P-21 merupakan batas normatif terhadap penghentian penuntutan pasca prapenuntutan
Penegakan Hukum dan Pengawasan Obat Bahan Alami Ilegal: Studi di Lubuk Linggau Terry Rangga Nugraha; Kadi Sukarna; Ani Triwati; Aji Mulyana
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14041

Abstract

This study aims to analyze law enforcement and supervision of illegal Natural Medicinal Products (Obat Bahan Alam/OBA) containing Medicinal Chemical Substances (BKO) in Lubuk Linggau. Previous studies mainly focused on regulatory mechanisms and BPOM enforcement but have not specifically examined the relationship between administrative-oriented performance indicators and the substantive effectiveness of public health protection. This research employs a normative-empirical legal method through statutory, case, and conceptual approaches supported by limited empirical data from interviews and field findings. The results show that preventive and repressive measures have been implemented; however, preventive supervision remains ineffective because administrative targets are prioritized over risk-based substantive protection, resulting in low compliance among business actors and the continued circulation of illegal OBA. Repressive law enforcement has created a deterrent effect but still faces juridical and institutional constraints. The novelty of this study lies in demonstrating that administrative-oriented supervisory indicators contribute to the ineffectiveness of substantive public health protection, thus requiring a more outcome-oriented supervisory policy model.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran Obat Bahan Alam (OBA) ilegal yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Lubuk Linggau. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada mekanisme regulasi dan bentuk penegakan hukum oleh BPOM, namun belum secara khusus mengkaji hubungan antara indikator kinerja yang berorientasi administratif dengan efektivitas substantif perlindungan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang didukung data empiris terbatas dari wawancara dan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif telah dilaksanakan, tetapi pengawasan preventif masih belum efektif karena target administratif lebih diprioritaskan dibandingkan perlindungan berbasis risiko, sehingga kepatuhan pelaku usaha rendah dan peredaran OBA ilegal tetap terjadi. Penegakan hukum represif telah memberikan efek jera, namun masih menghadapi kendala yuridis dan kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa indikator pengawasan yang berorientasi administratif berkontribusi terhadap ketidakefektifan perlindungan kesehatan masyarakat secara substantif, sehingga diperlukan model kebijakan pengawasan yang lebih berorientasi pada dampak nyata.
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Perkawinan dalam Sistem Administrasi Negara Bambang Wuragil Untung; Endah Pujiastuti; Kadi Sukarna; Unggul Basoeky
Journal Juridisch Vol. 4 No. 2 (2026): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i2.14204

Abstract

This study aims to analyze juridically the falsification of marriage documents as a crime against public trust and the resulting criminal liability. The falsification of marriage documents not only affects the legal validity of marital relationships but also undermines the legitimacy of state institutions and public confidence in administrative systems. The urgency of this study lies in the increasing occurrence of document forgery conducted systematically by exploiting weaknesses in administrative verification systems, as reflected in the case at the Religious Affairs Office (KUA) of Patebon, Kendal Regency. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, supported by empirical data obtained through interviews. The novelty of this study lies in its integrative approach combining criminal law and administrative law perspectives in examining marriage document forgery as a crime against public trust. The results indicate that such falsification fulfills the elements of the crime of document forgery under Article 391 of the Criminal Code and involves multiple actors in a structured manner. Furthermore, weaknesses in administrative systems are identified as the primary enabling factor, highlighting the need for strict law enforcement and the strengthening of integrated digital verification systems to prevent future occurrences.     Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik serta pertanggungjawaban pidana yang timbul. Pemalsuan dokumen perkawinan merupakan permasalahan yang tidak hanya berdampak pada keabsahan hubungan hukum para pihak, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi institusi negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya praktik pemalsuan dokumen yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan kelemahan sistem verifikasi administratif, termasuk dalam kasus di KUA Patebon Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam mengkaji pemalsuan dokumen perkawinan sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 391 KUHP, serta melibatkan berbagai pihak dengan pola yang sistematis. Selain itu, kelemahan sistem administrasi menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pemalsuan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penguatan sistem verifikasi berbasis digital untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. 
Perlindungan Hukum Korban Phishing: Analisis Kriminologi dan Efektivitas Regulasi di Indonesia: Legal Protection for Phishing Victims: Criminological and Regulatory Effectiveness Analysis in Indonesia Moh. Havidz Nevoso; Wahab Aznul Hidaya; Kadi Sukarna; Muhammad Junaidi; Cita Tsaabiethah Agustria Sasti
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12221

Abstract

This study aims to analyze the criminological factors underlying phishing cybercrime and to assess the effectiveness of legal protection for victims of personal data theft in Indonesia. The core issue lies in the persistence of phishing despite existing legal instruments, indicating a gap between crime etiology and regulatory effectiveness. Academic discourse has largely focused on normative and technical aspects, while criminological analysis of offender motivation and opportunity structures remains limited. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Criminological analysis applies strain theory to explain socio-economic pressures as offender motivations and routine activity theory to examine the interaction between motivated offenders, suitable targets, and weak digital guardianship. The findings reveal that phishing expands due to low-risk economic rationality, digital system vulnerabilities, and limited public literacy and supervision. Although regulated under the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law, legal protection remains suboptimal due to evidentiary challenges and low enforcement probability. Integrating criminological perspectives is essential to strengthen both preventive and repressive strategies.   Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kriminologis penyebab phishing cybercrime serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi di Indonesia. Permasalahan terletak pada masih maraknya phishing meskipun instrumen hukum telah tersedia, yang menunjukkan kesenjangan antara etiologi kejahatan dan efektivitas regulasi. Kajian akademik selama ini cenderung normatif dan teknis, sementara analisis mengenai motivasi pelaku dan struktur peluang kejahatan masih terbatas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis kriminologis menggunakan strain theory untuk menjelaskan tekanan sosial-ekonomi sebagai motif pelaku serta routine activity theory untuk mengkaji interaksi antara pelaku termotivasi, target rentan, dan lemahnya pengawasan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa phishing berkembang karena rasionalitas ekonomi berisiko rendah, kerentanan sistem digital, serta rendahnya literasi dan pengawasan. Meskipun telah diatur dalam UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, efektivitas perlindungan hukum belum optimal akibat kendala pembuktian digital dan rendahnya probabilitas penindakan. Integrasi pendekatan kriminologi diperlukan guna memperkuat pencegahan dan penegakan hukum.
Eksekusi Jaminan Sertifikat Tanpa Hak Tanggungan: Perlindungan Hukum bagi Kreditur: Execution of Certificate Collateral Without Mortgage: Legal Protection for Creditors Fanesya Rahma Praditiska; Endah Pujiastuti; Kukuh Sudarmanto; Soegianto Soegianto; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12284

Abstract

This study aims to analyze the execution mechanism of collateral certificates bound by a deed of debt acknowledgment without mortgage security rights and to identify the normative and practical obstacles involved. The issue arises from the common practice of using debt acknowledgment deeds without the imposition of mortgage rights, where the absence of executorial power may weaken legal protection for creditors in cases of debtor default. The research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using primary legal materials in the fields of mortgage law, civil procedural law, and notarial law, as well as secondary materials from legal literature and scholarly works. Data were analyzed qualitatively through normative and systematic interpretation. The findings indicate that without a mortgage certificate, a debt acknowledgment deed lacks executorial force; therefore, collateral enforcement must proceed through non-executorial mechanisms, such as mediation, civil litigation, or private sale, resulting in a longer and more costly execution process.   Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan sertifikat yang diikat dengan akta pengakuan utang tanpa hak tanggungan serta mengidentifikasi hambatan normatif dan praktis yang menyertainya. Permasalahan penelitian berangkat dari praktik penggunaan akta pengakuan utang tanpa pembebanan hak tanggungan yang masih sering terjadi, sementara ketiadaan kekuatan eksekutorial berpotensi melemahkan perlindungan hukum kreditur ketika debitur wanprestasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan di bidang hak tanggungan, hukum acara perdata, dan jabatan notaris, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan karya ilmiah hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran normatif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa sertifikat hak tanggungan, akta pengakuan utang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga eksekusi jaminan harus ditempuh melalui mekanisme non-eksekutorial, seperti mediasi, gugatan perdata, atau penjualan di bawah tangan, yang menyebabkan proses lebih panjang dan berbiaya tinggi.
Penegakan Disiplin Pelanggaran Tidak Dinas dan Efektivitas Sanksi Anggota Polda Jateng: Disciplinary Enforcement and Sanction Effectiveness for Non-Duty Violations in Central Java Police Mahbub Fajril Qolby; Sabar Sabar; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Kadi Sukarna
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12883

Abstract

This study aims to analyze the enforcement of discipline for non-service violations committed by members of the Central Java Regional Police based on Government Regulation No. 2 of 2003, as well as to assess the effectiveness of the disciplinary sanctions imposed. The research method used is empirical legal research with a case approach, supported by primary data through interviews and secondary data through literature studies. The results show that disciplinary enforcement for non-service violations in the Central Java Regional Police has been carried out in accordance with the provisions of the legislation, with the application of proportional sanctions accompanied by ongoing guidance and supervision. The core findings of this study indicate that disciplinary sanctions not only serve as an instrument of punishment but are also effective in preventing repeat violations and encouraging increased discipline among members. The novelty of this research lies in its empirical analysis of the effectiveness of disciplinary sanctions for non-service violations as an instrument of internal guidance, which has rarely been specifically examined in previous studies. This study concludes that consistent enforcement of discipline and strengthening of the internal legal culture are key factors in improving the professionalism and integrity of Polri members.   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, serta menilai efektivitas sanksi disiplin yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus, yang didukung oleh data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan disiplin terhadap pelanggaran tidak dinas di Polda Jawa Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penerapan sanksi yang bersifat proporsional dan disertai pembinaan serta pengawasan berkelanjutan. Temuan inti penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi disiplin tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga efektif dalam mencegah pelanggaran berulang dan mendorong peningkatan kedisiplinan anggota. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap efektivitas sanksi disiplin pelanggaran tidak dinas sebagai instrumen pembinaan internal, yang masih jarang dikaji secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi penegakan disiplin dan penguatan budaya hukum internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri.
Kepastian Hukum Pembinaan Disiplin PPPK Dalam Tata Kelola Kepegawaian Daerah: Legal Certainty in Disciplinary Development of Contract Employees in Regional Governance Feri Fernandes; Putri Rahma Ayunita; Endah Pujiastuti
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.12999

Abstract

This study aims to analyze the implementation of disciplinary development for Government Employees with Work Agreements (PPPK) within the Central Java Provincial Government and to identify constraints and improvement strategies based on Central Java Governor Regulation No. 19 of 2023 on the Discipline of State Civil Apparatus Employees. The research applies a normative-empirical method through a statutory approach and field study, including interviews with the Regional Personnel Agency and analysis of PPPK disciplinary practices. The findings show that disciplinary development remains suboptimal, as it is still administratively oriented and not fully based on substantive supervision by Direct Supervisors. Key constraints include limited understanding of disciplinary norms, weak supervisory roles, attendance system disruptions, and welfare disparities between civil servants and PPPK affecting compliance. The study’s novelty lies in developing a conceptual framework centered on strengthening the role of Direct Supervisors, integrated with preventive and corrective mechanisms. It recommends enhanced normative socialization, stronger supervisory accountability, improved attendance systems, and proportional reward and punishment.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pembinaan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta mengidentifikasi kendala dan formulasi solusi pembinaannya berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan berupa wawancara pada Badan Kepegawaian Daerah serta analisis praktik pembinaan disiplin PPPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan disiplin PPPK belum optimal karena masih berorientasi administratif dan belum berbasis pengawasan substantif oleh Atasan Langsung. Kendala utama meliputi rendahnya pemahaman norma disiplin, lemahnya pengawasan Atasan Langsung, gangguan sistem presensi, serta kesenjangan kesejahteraan antara PNS dan PPPK yang memengaruhi kepatuhan disiplin. Kebaruan penelitian terletak pada pengembangan kerangka konseptual pembinaan disiplin berbasis penguatan peran Atasan Langsung yang terintegrasi dengan mekanisme preventif dan korektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi normatif, akuntabilitas Atasan Langsung, perbaikan sistem presensi, serta penerapan reward and punishment yang proporsional.
Asas Keseimbangan Terhadap Sengketa Royalti dan Izin Penggunaan Lagu Antara Ari Bias vs Agnes Mo: The Principle of Balance in the Royalty Dispute and Song Usage License Between Ari Bias vs Agnes Mo Sutikno Wijaya; Zaenal Arifin; Unggul Basoeky; Putri Haliza Yuniar
Journal Juridisch Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v4i1.13130

Abstract

This study aims to interpret the principle of balance under Law Number 28 of 2014 on Copyright (UUHC) through an analysis of the royalty dispute and song usage license between Ari Bias and Agnes Mo. The research employs a normative legal method using statutory and case approaches, positioning the dispute as a test case to examine the accuracy of normative interpretation. The findings indicate that the dispute constitutes a form of compound infringement that simultaneously violates economic rights through the use of the work without royalty payments and moral rights through the disregard of the creator’s control over the use of the work. The analysis confirms that the principle of balance cannot be construed as a basis for limiting the creator’s exclusive rights, but rather as a rights-based balance that places exclusive rights as the default principle. The claim of “indirect contribution” lacks a legal basis to eliminate the obligation to obtain permission and pay royalties. The novelty of this study lies in the conceptual reconstruction of the principle of balance through the analysis of compound infringement in a concrete case, as well as its implications for legal certainty and the strengthening of Indonesia’s creative industry ecosystem.   Penelitian ini bertujuan menafsirkan asas keseimbangan dalam Undang Undang Hak Cipta melalui analisis sengketa royalti dan izin penggunaan lagu antara Ari Bias dan Agnes Mo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menempatkan sengketa tersebut sebagai test case untuk menguji ketepatan interpretasi norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini merupakan bentuk compound infringement yang secara simultan melanggar hak ekonomi melalui penggunaan karya tanpa pembayaran royalti serta hak moral melalui pengabaian kontrol pencipta atas penggunaan karya. Analisis menegaskan bahwa asas keseimbangan tidak dapat dimaknai sebagai dasar pembatasan hak eksklusif pencipta, melainkan sebagai prinsip berbasis hak (rights-based balance) yang menempatkan hak eksklusif sebagai prinsip dasar (default principle). Klaim “kontribusi tidak langsung” tidak memiliki dasar hukum untuk menghapus kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi konseptual asas keseimbangan melalui analisis compound infringement dalam konteks kasus konkret, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan penguatan ekosistem industri kreatif Indonesia.

Page 8 of 9 | Total Record : 87

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): JULY Vol. 4 No. 1 (2026): MARCH Vol. 3 No. 3 (2025): NOVEMBER Vol. 3 No. 2 (2025): JULY Vol. 3 No. 1 (2025): MARCH Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER Vol. 2 No. 2 (2024): JULY Vol. 2 No. 1 (2024): MARCH Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER Vol. 1 No. 2 (2023): JULY Vol. 1 No. 1 (2023): MARCH More Issue