cover
Contact Name
Alhusni
Contact Email
illat.j@uinjambi.ac.id
Phone
+628117447789
Journal Mail Official
illat.j@uinjambi.ac.id
Editorial Address
Jln. Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Sei. Duren Jaluko Muaro Jambi 363636
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
ILLAT-J
ISSN : ""     EISSN : 30892333     DOI : https://doi.org/10.30631/illat-j.1
This Journal focuses studying on the theories and practices of Islamic law thougth and Islamic law in Islamic countries and intends to express original research and current issues. This journal welcomes the contributions of scholars from related fields warmly that consider the following general topics; Islamic Law Thought Islamic Comparative Law Customary Law Sharia Economic Law Islamic Constitutional Law History of Islamic Law Social Sciences (Miscellaneous)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
Pembayaran Fidyah Shalat dengan Emas Bagi Orang yang Sudah Meninggal: Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi Hidayat, Ali; Rahman Fitra, Tasnim; Rafikah, Rafikah
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2024): October 2024
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/11.14-29

Abstract

Artikel ini membahas praktik pembayaran fidyah shalat dengan emas untuk orang yang sudah meninggal di Desa Tiangko, ditinjau dari perspektif mazhab Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejarah munculnya praktik tersebut, pandangan masyarakat, serta pendapat kedua mazhab. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fidyah shalat mengikuti tradisi lama, dengan syarat utama penggunaan emas. Jika tidak ada emas, keluarga meminjam dari tetangga. Pandangan masyarakat terbagi antara yang menganggapnya tradisi penting dan yang melihatnya sebagai sesuatu yang kurang serius. Mazhab Imam Syafi’i umumnya tidak membolehkan fidyah shalat, kecuali dengan makanan pokok, sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan fidyah dalam bentuk selain makanan pokok, seperti emas atau uang
Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Fatwa MUI No. 33/2018: tentang Vaksin Measles Rubella Fatimah Saktiana, Eka; Alhusni, Alhusni; Rochman, Abdul
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2024): October 2024
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/11.30-46

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap fatwa MUI tahun 2018 mengenai penggunaan vaksin rubella untuk bayi dan anakanak. Menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat MUI Provinsi Jambi, penelitian ini menganalisis latar belakang dan metodologi fatwa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa didasarkan pada kajian situasi penyakit campak dan rubella di Indonesia oleh Kementerian Kesehatan dan akademisi pada Oktober 2014. Fatwa ini menggunakan metode penetapan hukum dan mempertimbangkan konsep darurat dalam hukum Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan darurat dalam fatwa tersebut sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam. Penggunaan vaksin rubella dianggap sejalan dengan prinsip memelihara jiwa (hifz al-nafs), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (maqasid al-syariah). Fatwa ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit yang berpotensi berbahaya
Kerusakan Lingkungan Akibat Pembuangan Sampah di Sungai: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Bhakti Idaman Efendi, Ilham; Rahmadi, Rahmadi; Isa, Muhammad
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2024): October 2024
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/11.71-91

Abstract

Penelitian ini menganalisis kerusakan lingkungan hidup akibat membuang sampah menurut hukum Islam dan hukum Positif (Studi di Desa Bhakti Idaman Kecamatan Mendahara Tengah) mengangkat isu serius tentang perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Aktivitas ini mengakibatkan penumpukan sampah dan pencemaran, yang merusak ekosistem sungai. Penelitian ini bertujuan untuk membahas beberapa hal: pertama, perspektif hukum Islam dan hukum positif terkait kerusakan lingkungan di Desa Bhakti Idaman; kedua, perbandingan pandangan kedua hukum mengenai isu ini; ketiga, langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan membuang sampah di sungai dilarang dalam hukum Islam, dan pelakunya dapat dikenai hukuman Ta’zir yang ditentukan oleh hakim. Selain itu, hukum Islam dan hukum positif memiliki kesamaan dalam prinsip menjaga kelestarian lingkungan dan melarang tindakan yang merusak. Upaya penanganan kerusakan lingkungan dapat dimulai dengan kesadaran individu untuk mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali sampah. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran ma-syarakat terhadap pentingnya lingkungan dapat meningkat
Sanksi Pembunuhan oleh Anak di bawah Umur di Malaysia: Analisis Akta Kanak-Kanak 2001 dan Mazhab Syafi'i Binti Mohd Afendi, Siti Hajar; Afrizal, Afrizal; Hidayati, Rahmi
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2024): October 2024
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/11.1-13

Abstract

Penelitian ini mengkaji sanksi tindak pidana pembunuhan oleh anak-anak di Malaysia, berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2001 dan pandangan Mazhab Syafi'i. Menggunakan pendekatan undang-undang dan penelitian hukum normatif, studi ini mengandalkan data sekunder dari kepustakaan. Analisis kualitatif digunakan untuk menguraikan dan menghubungkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akta Kanak-Kanak 2001 menetapkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran, tanpa hukuman mati untuk anak di bawah umur. Sementara itu, Mazhab Syafi'i umumnya menganjurkan hukuman qisas, diyat, atau kaffarah untuk pembunuhan, termasuk hukuman mati untuk pembunuhan sengaja. Namun, terdapat pengecualian untuk anak-anak yang dianggap tidak memiliki kesadaran penuh, di mana sanksi pidana dapat ditiadakan. Penelitian ini menyoroti perbedaan dan kesamaan antara hukum Malaysia dan pandangan Mazhab Syafi'i dalam menangani kasus pembunuhan oleh anak -anak.
Prank dalam Perspektif Hukum Islam: Kasus Ferdian Paleka Suryansyah, Surya; Kurniawan, Edi; Asyraf, Muhammad
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 1 No. 1 (2024): October 2024
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/11.49-72

Abstract

Artikel ini mengkaji fenomena prank, khususnya kasus Ferdian Paleka pada Mei 2020, dari perspektif hukum Islam. Menggunakan metode penelitian pustaka, studi ini menerapkan teori al-maslahah untuk menganalisis tindakan prank dalam konteks Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prank seperti yang dilakukan Ferdian Paleka dilarang dalam hukum Islam, berdasarkan hadist dan ayat Al-Qur’an. Analisis melalui teori al-maslahah mengungkapkan bahwa prank tidak hanya berpotensi merusak nama baik dan kehormatan, tetapi juga dapat mengancam aspek-aspek penting kemaslahatan manusia dalam Islam. Studi ini menyoroti lima aspek utama yang terancam oleh tindakan prank: nyawa, keturunan, harta, akal, dan agama. Prank yang melampaui batas tidak lagi sesuai dengan konsep ‘practical jokes’ dan dapat membahayakan kemaslahatan umat. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami batasan prank dalam Islam dan mengajak untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat dari sudut pandang hukum Islam.
Combined Prayer for Surgeons During Medical Operations: A Maqasid al-Shari'ah Perspective Muhammad Ridwan; Rahmadi; Mustajab, Muhammad; Shaukat, Muhammad Awais; Qadarsih.B, Fitri
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 2 No. 1 (2025): May 2025
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/21.57-72

Abstract

This research is motivated by the importance of maqasid al-shari'ah as a foundation in establishing Islamic law, particularly in responding to social dynamics such as the implementation of combined prayer (salat jamak) by surgeons during operations. The research problem addressed is how the implementation of combined prayer for surgeons during operations is viewed from a maqasid al-shari'ah perspective. This study employs a qualitative methodology with a library research approach examining relevant literature. The research findings indicate that combining prayers is permissible for physicians in surgical conditions requiring extended time, emergency situations, or intensive preparation, in accordance with Islamic jurisprudential provisions such as jam' taqdim and jam' ta'khir. The application of combined prayer is valid as long as legitimate legal excuses ('udhr shar'i) exist, however, a casual attitude must be avoided as scholars unanimously prohibit combining prayers without religiously justified reasons.
Contemporary Fiqh Perspective on Cryptocurrency: A Comparative Study of the Indonesian Ulema Council and Perlis State Fatwas Irfan Affandi, Nik Fakhrul Hafiz bin; Sulistio, Dody; Rafikah; Abubakar, Ismail Yau; Muhtar, Amin
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 2 No. 1 (2025): May 2025
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/21.35-56

Abstract

This study aims to analyze cryptocurrency fatwas issued in two countries: Malaysia and Indonesia. The objectives include identifying the fatwas related to cryptocurrency, examining the similarities and differences between the two, and understanding the reasoning behind them. The research employs a qualitative approach using library research and document analysis as data collection methods. The findings reveal two main points: First, scholars hold differing opinions on cryptocurrency some deem it impermissible (haram), while others consider it permissible (halal). Second, both Malaysia and Indonesia share a common stance in their fatwas by not recognizing cryptocurrency as legal tender or a valid means of payment, as it contradicts national regulations and monetary laws.
Talfiq Mazhab dalam Praktik Zakat Fitrah: Studi atas Keputusan MUI Muaro Jambi Doni, Pitrian; Islami, Hayatul; Idris; Muhammad Romli Samae, Syarif bin
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 2 No. 1 (2025): May 2025
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/21.23-34

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum serta penerapan praktis dari pendekatan talfiq (menggabungkan pendapat dari berbagai mazhab) dalam konteks pembayaran zakat fitrah di Indonesia. Perbedaan pendapat antar mazhab di mana mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali mewajibkan pembayaran dalam bentuk makanan pokok, sementara mazhab Hanafi membolehkan uang tunai telah menimbulkan kebingungan hukum di tengah masyarakat Muslim. Sebagai respons, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan Surat Edaran Bersama tahun 2023 yang memperbolehkan pembayaran dalam bentuk beras maupun uang. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-komparatif, penelitian ini melakukan studi lapangan di Masjid Jami’ Miftahur Rahman, Desa Simpang Sungai Duren. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan zakat ganda ini sah secara fikih, karena didasarkan pada kombinasi pendapat mazhab yang valid serta dilaksanakan secara kolaboratif oleh MUI, Kementerian Agama, dan BAZNAS. Mayoritas masyarakat memilih bentuk uang karena alasan kemudahan dan maslahat penerima. Studi ini menyimpulkan bahwa talfiq diperbolehkan selama tetap dalam koridor maqashid syariah, serta mampu menjadi solusi adaptif dan inklusif bagi kebutuhan sosial-hukum umat Islam di Indonesia masa kini.
Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UMS Safinatunnajah Kecamatan Sungai Gelam Isrok; Madjid, Nazori; Habriyanto
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 2 No. 1 (2025): May 2025
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/21.13-22

Abstract

penelitian ini mengkaji untuk memberikan gambaran beserta informasi yang konkrit kepada masyarakat mengenai pembiayaan Mudharabah yang terjadi di BMT UMS Safinatunnajah melalui penelusuran data serta penggalian informasi yang diperoleh dilapangan. Dilatar belakangi oleh perbedaan mekanisme penerapan pada pembiayaan Mudharabah sebagaimana yang telah ditetapkan garis-garis besarnya oleh fatwa MUI no7 tahun 2000 tentang pelaksanaan pembiayaan Mudharabah. Pendekatan penelitian digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengunakan metode deskriftif, jenis data yang di gunakan  adalah data primer dan skunder, sumber data digunakan adalah dari orang dan nasumber. Sedangkan metode pegumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa BMT UMS Safinatunnajah di Kecamatan Sungai Gelam memberikan pembiayaan Mudharabah sebagai alternatif untuk berbagai kebutuhan finansial masyarakat. Prinsip tolong-menolong dan saling menguntungkan menjadi dasar pembiayaan. Pembiayaan menjadi bervariasi, setelah BMT mengganti metodenya menjadi mudharabah perkelompok, yang mencakup usaha non produktif, sehingga dalam penerapannya bergeser dari ketentuan Fatwa MUI No 7 Tahun 2000 tersebut.
Berjabat Tangan dengan Guru Lawan Jenis karena Ihtiram menurut Kyai Pesantren di Kota Jambi Lestari, Anggita Fitri; Sulaeman; Andriadi, Rian
Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence Vol. 2 No. 1 (2025): May 2025
Publisher : Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/21.1-12

Abstract

Penelitian ini mengkaji hukum berjabat tangan dengan guru lawan jenis karena ihtiram (penghormatan) dalam perspektif pondok pesantren di Kota Jambi dengan metode lapangan dan pendekatan normatif-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kyai Pondok Pesantren Al-Hidayah dan As’ad serta studi literatur kitab klasik dan buku-buku fiqh. Hasil penelitian menunjukkan Kyai Al-Hidayah melarang bersalaman dengan lawan jenis meskipun untuk penghormatan, berdasarkan pendapat Imam Nawawi dan hadis riwayat Nasa’i, Thabrani, Baihaqi, dan Ma’qil bin Yassar, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Mereka menegaskan penghormatan dapat dilakukan melalui sikap hormat lain. Sementara itu, Kyai Pondok Pesantren As’ad membolehkan berjabat tangan dengan syarat tertentu, seperti murid belum baligh atau guru sudah lanjut usia tanpa hasrat syahwat, merujuk pendapat Yusuf Qardhawi, Al-Qur’an surah An-Nur ayat 31, dan hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ummu ‘Athiah. Penelitian ini menunjukkan perbedaan pandangan fiqh dan etika interaksi di pesantren.

Page 1 of 1 | Total Record : 10