cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)" : 21 Documents clear
Analisis Penegakan Hukum dan Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Anak terhadap Eksploitasi Anak “Silver” Santoso, Rudi; Isnaini, Andira Putri; Zaharah, Rita
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77932

Abstract

Fenomena eksploitasi anak silver di Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, terutama dalam aspek perlindungan dari eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan pengabaian. Meskipun pemerintah telah memiliki perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2016, praktik eksploitasi anak silver masih terus terjadi sehingga menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dan tantangan struktural yang dihadapi dalam penanganan eksploitasi anak silver. Subjek penelitian meliputi aparat Satpol PP, Dinas Sosial, lembaga perlindungan anak, masyarakat sekitar lokasi aktivitas anak silver, serta anak silver yang ditemui di lapangan sebagai informan kunci. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan instrumen pedoman wawancara, lembar observasi, dan checklist analisis regulasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya rehabilitasi, faktor ekonomi keluarga, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan eksploitasi anak silver memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta strategi pencegahan dan edukasi publik yang berkelanjutan. Implikasi penelitian menegaskan perlunya reformasi tata kelola perlindungan anak berbasis pendekatan hukum dan sosial secara simultan.
Preferensi Politik Masyarakat Etnis Minoritas dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2024 (Studi Kasus pada Komunitas Etnis Tionghoa dan Toraja) Bakhtiar, Bakhtiar; Sudirman, Muh.; Asriadi, Muh.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.83295

Abstract

Konteks preferensi politik masyarakat etnis minoritas di Kota Makassar adalah terciptanya partisipasi politik yang inklusif dan representatif, di mana semua kelompok etnis, termasuk Tionghoa dan Toraja, merasa terwakili dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun, preferensi politik sering kali dipengaruhi oleh faktor identitas etnis, relasi sosial, dan kepentingan ekonomi yang dapat menghambat integrasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai preferensi politik, faktor yang memengaruhi, serta implikasinya terhadap partisipasi politik inklusif. Menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian mengungkap bahwa preferensi politik komunitas Tionghoa sangat dipengaruhi pertimbangan ekonomi dan jaminan stabilitas, sementara komunitas Toraja lebih terpengaruh ikatan kultural dan figur kharismatik. Faktor identitas etnis memperkuat solidaritas namun memicu voting yang terfragmentasi. Implikasinya, partisipasi politik cenderung reaktif dan transaksional sehingga integrasi politik belum optimal.
Tinjauan Normatif tentang Perlindungan Hukum pada Kejahatan Investasi Ilegal oleh Affiliator Binary Option (Studi Putusan Pengadilan Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pt.Btn) Ningsih, Kadek Ayu; Agus, Andi Aco; Gani, Andika Wahyudi
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71010

Abstract

Investasi illegal melalui platform digital seperti Binary Option telah menyebabkan kerugian besar bagi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi ilegal yang dilakukan oleh afiliator Binary Option di Indonesia, berdasarkan Putusan No. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi hukum yang dapat digunakan seperti UU ITE dan KUHP untuk melindungi korban, praktik Binary Option yang sistematis dan tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi yang ada menyebabkan tantangan dalam perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban investasi ilegal masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan peningkatan edukasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.
Merawat Keberagaman sebagai Upaya Memperkuat Persatuan Indonesia: Kajian Systematis Review Dwiputra, Rahyudi; Mustari, Mustari; MS, Hadyan Hashfi; Erlande, Rike
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.76111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana merawat keberagaman sebagai upaya untuk memperkuat persatuan Indonesia. Pengumpulan data dilakukan menggunakan systematis review dari 3 pencarian database Google Scholar, Directory of Open Access Journlas (DOAJ) dan ScienceDirect yang menghasilkan 30 artikel dari tahun 2012-2022, dimana 9 artikel sebagai kajian utama dan 21 artikel pendukung yang relevan dengan objek penelitian. Hasil review menunjukkan bahwa upaya merawat keberagaman adalah dengan 1) membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menjadi pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 2) melalui Pendidikan Multikultural, dimana dalam prosesi pendidikan yang tidak mengesampingkan perbedaan latar belakang budaya yang dimiliki oleh setiap manusia, dan 3) menciptakan budaya perdamaian, yaitu dengan melihat kesatuan dalam keragaman sebagai hakikat dari kemanusiaan peradaban global baru yang berdasarkan pada kesatuan dalam keberagaman.
Kesesuaian Prinsip Proporsionalitas dalam Pengenaan Sanksi di Bawah Minimum pada Perkara Persetubuhan Anak dengan Pelaku Anak Khairunnisa, Riestya Auryn; Rusdiana, Emmilia; Azzah S, Iftinan R
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77642

Abstract

Pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah menentukan hukuman pelaku tindak pidana persetubuhan anak, tetapi adanya pengecualian pidana minimum bagi pelaku anak berpotensi bertentangan dengan prinsip proporsionalitas, salah satu contoh pertentangan ini terdapat pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2025/PN. Snn. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Pasal 76D dengan prinsip proporsionalitas dan akibat pemberian sanksi di bawah minimum terhadap perlindungan anak korban, serta akibat pemberian pidana penjara terhadap pelaku anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan, pemberian sanksi dibawah minimum berpotensi tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena adanya inkonsistensi dengan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengakibatkan hak yang dimiliki oleh anak korban tidak terpenuhi, tetapi penjatuhan pidana penjara juga tidak boleh mengabaikan hak pelaku anak. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya berfokus pada tindak pidana pencabulan anak dan memaknai asas-asas yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana, penelitian ini menganalisis putusan hakim secara mendalam serta menjelaskan akibat yang diterima oleh anak sebagai korban maupun pelaku dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa dalam proses pemidanaan harus mempertimbangkan akibat yang dialami oleh anak korban serta antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih terdapat ketidaksesuaian yang menimbulkan celah terjadinya penyimpangan prinsip proporsionalitas, sehingga diperlukan evaluasi kedua peraturan tersebut untuk membenahi pemidanaan anak sesuai prinsip proporsionalitas.
Peran Pemerintah dalam Mengedukasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tibrisi, Andi Sitti Azizah; Haris, Hasnawi; Herman, Herman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perizinan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bulukumba, (2) Untuk mengetahui  peran pemerintah dalam memberikan edukasi tentang terkait pentingnya izin usaha pada UMKM di kabupaten Bulukumba dan (3)Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM di kabupaten Bulukumba. Hasil Penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan hukum tentang Perizinan Usaha mikro, kecil dan menengah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). Sebelumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UU UMKM) dan bahwa peran pemerintah dalam memberikan edukasi tentang terkait pentingnya izin usaha pada UMKM di Kabupaten Bulukumba dilakukan dengan cara melakukan pencatatan dan survey pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Izin Usaha ke Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dan kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin usaha bagi pelaku UMKM Di Kabupaten Bulukumba diantaranya adalah kurangnya sosialisasi UMKM, kurang pahamnya pelaku usaha tentang sistem pengurusan perizinan usaha dan prosedur administrasi yang cukup rumit dan berbelit-belit. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yaitu diharapkan kepada para pelaku usaha UMKM yang belum memilki izin usaha dapat melakukan pengurusan izin usaha mereka di pihak pemerintah terkait sesuai dengan aturan yang berlaku dan pihak pemerintah diharapkan menerapkan aturan dan regulasi yang  berlaku mengenai pentingnya izin usaha di masyarakat bagi para pelaku UMKM di masyarakat serta mempermudah proses administrasi pengurusan perizinan UMKM dan jugamelakukan sosialisasi dan edukasi secara efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat terkhusus para pelaku usaha UMKM yang dapat dilakukan dengan berbagi cara seperti melalui media sosial, tatap muka secara langsung di setiap daerah agar informasi mengenai perizinan UMKM dapat tersampaikan dengan baik dan jelas.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Sumarlin, Muhammad Ikzhan; Hanafie, Nurharsyah Khaer; Firmansyah, Firmansyah; Muhtar, Muhtar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71335

Abstract

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalisis apakah implementasi tanggung jawab terbatas (limited liability) pada perseroan perorangan sebagai badan hukum sudah sesuai dengan prinsip entitas terpisah (separate entity). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum tidak sejalan dengan prinsip entitas terpisah (separate entity) yang pada dasarnya merupakan prinsip yang membentuk tanggung jawab terbatas pada perseroan. Karena kedudukan pemilik perseroan perorangan merupakan pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan. Kedudukan pemilik sebagai pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan membuat kepentingan perseroan perorangan dengan kepentingan pemegang saham dalam hal ini pemilik merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Sehingga tanggung jawab terbatas dalam perseroan perorangan hanya akan mempebesar kemungkinan perseroan perorangan dimanfaatkan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan perseroan perorangan dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan perorangan mengalami kerugian.
Akses terhadap Pemenuhan Hak Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam Layanan Administrasi Kependudukan Riskawati, Riskawati; Badaruddin, Sukri; Muntazarah, Fediyatun; Narwin, Muh.
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77344

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana penyandang disabilitas di Kabupaten Majene mengakses hak kewarganegaraannya, khususnya dalam konteks layanan pencatatan sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yuridis-empiris, dan sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Analisis data mengikuti model interaktif yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang inklusif, implementasinya masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang kurang memadai, stigma sosial, dan penyebaran informasi yang kurang memadai. Hambatan-hambatan ini berkontribusi pada akses layanan yang kurang optimal bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, terdapat inisiatif positif seperti kolaborasi antara Kantor Catatan Sipil dan organisasi disabilitas, serta dukungan dari tokoh masyarakat yang menghadirkan model yang menjanjikan untuk memperkuat penyediaan layanan yang inklusif.
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Ramadhan, Rizki; Nurdiansyah, Rizki; Nuari, Annisa Indah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.82266

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Serang Periode 2024-2029 terhadap APBD Kota Serang serta kendala dan upaya yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang dan diharapkan pembaca dapat secara lengkap memahami perkembangan dan dinamika keuangan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penyelidikan hukum yuridis normatif, karena berfokus pada dimensi teoritis undang-undang yang dikodifikasi. Metodologi yang digunakan adalah normatif, mengacu pada teori-teori hukum. Ini merupakan bentuk penelitian deskriptif analitis. Hasil studi menunjukan bahwa Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. DPRD seharusnya mengambil peran penting dalam mengatur operasi pemerintahan daerah terutama perihal APBD 1 (satu) tahun berjalan baik itu Murni dan Perubahan untuk memastikan pengelolaan yang efektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dampak Nikah Siri terhadap Tanggung Jawab Nafkah dan Kesejahteraan Istri Sah Kelin, Kelin; Hikam, Ahmad Bahrul; Fadhi, Fakhry
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.81493

Abstract

Perkawinan tidak terdaftar merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di masyarakat dan menimbulkan berbagai implikasi hukum serta ekonomi, khususnya bagi istri sah pertama. Ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut sering berdampak pada pengabaian kewajiban nafkah suami, sehingga berpotensi menurunkan kesejahteraan ekonomi istri sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan tidak terdaftar terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi istri sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian meliputi beberapa istri sah yang suaminya melakukan perkawinan tidak terdaftar, yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kesesuaian dengan kriteria penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi terkait kondisi ekonomi dan relasi rumah tangga subjek. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara semi-terstruktur dan lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak terdaftar berdampak signifikan terhadap menurunnya pemenuhan kewajiban nafkah suami, bahkan dalam beberapa kasus terjadi pengabaian total. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, meningkatnya beban psikologis, serta menurunnya kualitas hidup istri sah. Kurangnya pemahaman hukum turut memperlemah posisi istri sah dalam memperjuangkan hak nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan tidak terdaftar memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan ekonomi istri sah dan menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum serta penguatan advokasi dan bantuan hukum guna melindungi hak-hak ekonomi perempuan dalam perkawinan.

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 21, Nomor 2 (April 2026) Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026) Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue