cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 1 Documents
Search results for , issue "Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)" : 1 Documents clear
Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Santoso, Rudi; Isnaini, Andira Putri; Zaharah, Rita
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.77932

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis terhadap fungsi pengawasan DPRD Kota Serang Periode 2024-2029 terhadap APBD Kota Serang serta kendala dan upaya yang perlu ditingkatkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang dan diharapkan pembaca dapat secara lengkap memahami perkembangan dan dinamika keuangan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penyelidikan hukum yuridis normatif, karena berfokus pada dimensi teoritis undang-undang yang dikodifikasi. Metodologi yang digunakan adalah normatif, mengacu pada teori-teori hukum. Ini merupakan bentuk penelitian deskriptif analitis. Hasil studi menunjukan bahwa Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. DPRD seharusnya mengambil peran penting dalam mengatur operasi pemerintahan daerah terutama perihal APBD 1 (satu) tahun berjalan baik itu Murni dan Perubahan untuk memastikan pengelolaan yang efektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Page 1 of 1 | Total Record : 1