cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Utama Tanjung
Contact Email
indratjofficial@gmail.com
Phone
+62852 7710 9343
Journal Mail Official
isnusumut@gmail.com
Editorial Address
Jl. Durung Nomor 85, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia (20222)
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal CENDIKIA ISNU
Published by ISNU Sumatera Utara
ISSN : -     EISSN : 30639530     DOI : 10.70826
Core Subject : Religion, Humanities, Art, Social,
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Cendikia ISNU SU is a scholarly platform dedicated to advancing research and critical discussions in the field of law. The journal embraces a wide range of topics that reflect the dynamic development of legal studies, both in national and international contexts. The scope of the journal includes, but is not limited to, the following areas: Criminal Law, Civil Law, and Constitutional Law: Contemporary analysis, interpretation, and application of positive law in addressing challenges within the justice system. Islamic and Sharia Law: Studies on the principles, application, and adaptation of Islamic law in modern contexts, including Islamic banking, family law, inheritance, and related issues. Legal Integration: Exploration of the interaction and harmonization between secular law and Islamic law, particularly within pluralistic legal frameworks. Comparative Legal Studies: Cross-jurisdictional analysis of Islamic law and other legal systems to identify similarities, differences, and their implications for legal practice and policy-making. Case Studies and Legal Practices: In-depth examination of landmark and contemporary legal cases to highlight the practical implementation, enforcement, and interpretation of law in real-life situations. The journal welcomes contributions in the form of theoretical explorations, empirical research, and critical reviews of significant legal issues. By encouraging both disciplinary and interdisciplinary approaches, the journal seeks to promote innovative perspectives that enrich academic discourse, strengthen legal theory and practice, and contribute to the development of law as a foundation of justice and social order.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 76 Documents
 4   5   6   7   8 
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Jaminan Keselamatan Kerja Syifa Sirait; Calvin
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.789

Abstract

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan dalam perlindungan hukum pekerja ialah mengenai perjanjian kerja yang mencakup mengenai jaminan keselamatan kerja, hal tersebut termasuk ke dalam ranah hukum perdata. Namun pada kenyataannya banyak terjadi pelanggaran mengenai aspek perlindungan hukum tentang keselamatan kerja terhadap pekerja. Metode penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris. Kombinasi penelitian yuridis normatif dan empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder dan mengambil data langsung dari lapangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian antara Pelaku Usaha dengan pihak BPJS terkait jaminan keselamatan kerja dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang mengikat para pihak. Lalu, proses pelaksanaan perjanjian antara Pelaku Usaha dengan BPJS dalam memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja dimana Pelaku Usaha sebagai pemberi kerja melakukan pendaftaran terhadap setiap tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kesepakatan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur tentang pemberian fasilitas BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerja sebagai bentuk perlindungan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai perintah Undang-Undang.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan) Namira Ramadhani; Dinda Nuramalia; Mhd Rasyid Al anshari
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.790

Abstract

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan sering kali mengalami diskriminasi dan tantangan dalam mengakses berbagai hak fundamental, termasuk hak atas pengakuan status, hak waris, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak tersebut, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan hukum lainnya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak anak, pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh berbagai faktor, termasuk stigma sosial, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya dari lembaga terkait. Selain itu, ada tantangan dalam proses pengakuan anak, yang sering kali melibatkan prosedur hukum yang rumit dan berpotensi memakan waktu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kota Medan, dan juga analisis dokumen untuk mendapatkan gambaran mengenai status hukum anak di luar pernikahan yang sah.
Entensi Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Di Indonesia Ahmad Syauqi Rifqi Rabbani; Layla Hasfajira Br Tambunan; Adelia Salsabila Marbun
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.791

Abstract

Penanganan kekerasan seksual di Indonesia merupakan isu yang kompleks, mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya. Artikel ini mengkaji ekstensi hukum yang telah dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual di Indonesia, termasuk analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang- undangan terkait kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan memperkuat perlindungan bagi korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah mengalami perbaikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum, terutama dalam hal penegakan dan pemahaman hukum oleh aparat serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah langkah lanjutan untuk memastikan hukum dapat berjalan efektif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan pembenahan sistem peradilan yang berpihak pada korban. Artikel ini menyimpulkan bahwa ekstensi hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.
Berkaitannya Tindak Pidana Kejahatan Pedofilia Dengan Besarnya Angka Kejahatan Seksual Di Indonesia Mufqi Aulia; Aufiya Muhammad Syukri Al Ghiffary; Ryan Fahri Rangkuti; Nadiatul Maqfirah
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.792

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kaitan tindak pidana kejahatan pedofilia dengan besarnya angka kejahatan seksual di Indonesia dalam sudut pandang yuridis. Di Indonesia, sampai saat ini, dunia anak semakin sangat memprihatinkan. Hal itu bukan hanya pernyataan semata tetapi fakta yang memang ada dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pertumbuhan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan nasib anak Indonesia yang mendapatkan kejahatan seksual seperti Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Hutama Karya dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mendirikan lembaga perlindungan anak seperti Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan juga mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur serta sanksi hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang dikumpulkan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data akan kejahatan sesual di Indonesia, yang dianalisis secara kuantitatif dan kemudian diinterprestasikan dengan metode deduktif. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual di mana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, di mana, anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat pornografi atau memperlihatkan alat vital/genital orang dewasa kepada anak. Sanksi atas pelecehan seksual diatur secara khusus dalam KUHP, yakni dalam Pasal 287, 290, 293, 294, dan 295. Sedangkan, menurut Undang Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, diatur dalam pasal 78, 82 dan 88. Dalam semua pasal-pasal di atas, dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.
Fase Pembukuan dan Perkembangan Kontemporer Serta Karya-Karya Penting Qawaid Fiqhiyyah Ahmad Nubli Sitepu; Arrumutya Lola Tamara; Uswatun Hasanah
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i1.793

Abstract

Aturan fiqh dan kaidah-kaidah fiqhiyyah mulai dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang seiring perjalanan sejarah hukum Islam. Sebelum lahirnya disiplin ilmu fiqh dan ushul fiqh secara sistematis, telah terdapat seperangkat aturan fiqh yang bersumber dari nash Al-Qur’an, sunnah, ijma’, dan qiyas. Aturan fiqh memiliki peran krusial dalam mendukung proses ijtihad dan perumusan hukum, khususnya dalam menghadapi permasalahan kehidupan sosial yang kompleks dan terus berkembang. Tidak semua persoalan kontemporer dapat ditemukan jawabannya secara langsung dalam sumber-sumber primer syariat. Oleh karena itu, aturan fiqh berfungsi sebagai pendekatan metodologis dan alat analisis hukum yang membantu para mujtahid menggali hukum Islam secara relevan dengan konteks zaman. Kajian ini menelusuri fase-fase pembukuan kaidah fiqhiyyah, perkembangan pemikiran fiqh kontemporer, serta mengulas karya-karya penting dalam bidang ini yang berpengaruh besar terhadap konstruksi hukum Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa qawaid fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang dinamis dan aplikatif dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern.
Sinergi Hukum Dan Pendidikan Dalam Perlindungan Pekerja Kontrak Di Indonesia Arifuddin Muda Harahap; Safinatul Hasanah Harahap; Zulpahmi Lubis
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v1i1.795

Abstract

Penelitian ini membahas sinergi antara hukum dan pendidikan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak di Indonesia. Pekerja kontrak merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang sering menghadapi permasalahan terkait status hukum, ketidakpastian kerja, serta keterbatasan dalam memperoleh hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya telah memberikan kerangka hukum, implementasi di lapangan kerap menunjukkan adanya celah yang melemahkan posisi pekerja kontrak. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan dimensi hukum dan pendidikan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan praktik ketenagakerjaan, serta diperkaya dengan kajian pendidikan yang menekankan pentingnya literasi hukum bagi pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan, rendahnya pemahaman pekerja mengenai hak-haknya, serta masih adanya praktik penyalahgunaan kontrak oleh pemberi kerja. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum pekerja kontrak, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun pelatihan berbasis keterampilan hukum dan ketenagakerjaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi hukum dan pendidikan merupakan strategi yang relevan untuk memperkuat perlindungan pekerja kontrak. Hukum memberikan kerangka normatif yang mengikat, sedangkan pendidikan membentuk kesadaran dan keberdayaan pekerja dalam menuntut hak-haknya. Dengan demikian, perpaduan keduanya diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan pekerja kontrak di Indonesia.
The Death Penalty for Corruptors in Indonesia: Perspectives of Islamic Law and Positive Law: Opportunities and Challenges Intan Nur Hidayah; Putri Majidah; Amelya Widyanti; Mekha Br. Sitepu; Naufal Rafi Shiddiq
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.831

Abstract

This study examines the discourse on the death penalty for perpetrators of corruption in Indonesia from the perspective of Islamic law and positive law. In Islamic law, serious corruption can be categorized as a fasād fī al-ardḍ which allows for the imposition of the death penalty. Meanwhile, in Indonesian positive law, Article 2 paragraph (2) of the Corruption Eradication Law opens up normative space for the application of the death penalty in certain circumstances. This study also examines the opportunities and challenges of implementing this policy amidst pressure from human rights, political, and judicial systems. The results of the study indicate that normatively and sociologically, the death penalty is worthy of consideration in cases of serious corruption, although its implementation requires caution and legal reform.
Understanding Tax Law, Taxes, Tax History, Tax Functions and Tax Type Classification Ryan Fahri Rangkuti; Taufik Hidayat Batubara; Ahmad Asri Nasution; Darmawan Setia; Ikhwan Hakim
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.832

Abstract

The branch of public law known as tax law regulates the relationship between the state as tax collector and the public as taxpayers. The purpose of this study is to provide a comprehensive explanation of the definition, fundamentals, history, function, and classification of taxes. Tax law is divided into formal tax law, which regulates how taxes are collected, and material tax law, which regulates the types of tax obligations. According to experts such as Rochmat Soemitro, R. Santoso Brotodihardjo, and PJA Adriani, taxes are mandatory contributions to the state to finance general expenditures for the welfare of the people, without direct compensation. Taxes have existed since prehistoric times and have developed in complexity in the modern era as a result of the industrial revolution 4.0 and the digitalization of the tax system. Indonesian taxes have undergone many changes from the era of kingdoms and colonialism to the tax reforms implemented in 1983. Taxes serve a budgetary function, which functions to regulate the economy, stabilize prices, and redistribute income. One can categorize taxes based on their characteristics, objectives, and collecting institutions. It is hoped that this study will provide a conceptual basis for improving the tax law system and increasing awareness of taxpayer law.
Application of Criminal Sanctions to Murder Cases According to Islamic Criminal Law Ilham Maulana; Ferdi Reynaldi; Deni Afriansyah; M. Ramzy Fernanda; Zaid Alfauza Marpaung
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.833

Abstract

The application of criminal sanctions in murder cases according to Islamic criminal law is a form of justice that balances the rights of the victim, the perpetrator, and the community. Islamic criminal law divides murder into three main categories: intentional murder (qatl 'amd), semi-intentional murder (qatl syibh 'amd), and unintentional murder (qatl khath'). Each type of murder has different legal consequences, with the main sanctions being qiyhas (retribution) for intentional murder, and diyat (financial compensation) and kaffarah (atonement) for semi-intentional and unintentional murder. This article aims to analyze the application of criminal sanctions in various murder cases from an Islamic legal perspective, and to explore the principles of justice, forgiveness, and the opportunity for peaceful resolution accommodated by the diyat mechanism. This study then compares sanctions in Islamic criminal law with those in modern criminal law systems, highlighting the uniqueness of the Islamic approach that prioritizes the balance between punishment and forgiveness. In conclusion, Islamic criminal law offers a flexible yet firm model of law enforcement, where justice does not only involve revenge, but also provides opportunities for reconciliation and peace.
The Impact of Trade Secrets on Innovation and Product Development in the Technology Industry Topan Ahmad Anhari Harahap; Nazwa Fitriana; Cita Suci; Ilham Maylandi Damanik; M. Faiz Almaisi; Meldyana Permata
Jurnal Cendikia ISNU SU Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/jcisnu.v2i2.834

Abstract

Trade secrets are information in the technology and/or business sectors that is not publicly known, has economic value, and is kept confidential by its owner. In the technology industry, trade secrets play a crucial role in driving innovation and product development. Protecting strategic information such as formulas, designs, algorithms, and production methods enables companies to maintain a competitive advantage amidst increasingly dynamic market competition. This study highlights the impact of trade secret protection on the sustainability of innovation and product development processes, while also emphasizing the importance of effective legal mechanisms to safeguard high-value information to drive sustainable growth in the technology industry.

Page 6 of 8 | Total Record : 76

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2025): ISNU Cendikia September Vol. 2 No. 1 (2025): Mei : JCISNU Vol. 1 No. 3 (2024): Vol 1. No 3 Des 2024 : JCISNU Vol. 1 No. 2 (2024): Vol 1. No 2 Sept 2024 : JCISNU Vol. 1 No. 1 (2024): Vol 1. No 1 Mei 2024 : JCISNU